Ditemukan 188 data
79 — 24
Wahyu Daya Pambudi hanya membawa syaratsyarat penarikan uangbantuan di Bank.Bahwa penggunanan bantuan harusnya sesuai RUKK namun saksi tidaktahu pembelajaannya apa sesuai RUKK apa tidak.Bahwa benar sesuai RUKK seharusnya dana bantuan tersebutperuntukannya untuk pembelian bahan meliputi pengadaan bibit, pengadansaprodi (pembelian pupuk ZA, SP 36, NPK, pupuk organik dan herbisida)dan upah tenaga kerja meliputi persiapan lahan, pengolahan lahan sampaisiap tanam, persiapan tanam, tanam, pemeliharaan
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
KHAIRUNNISAH
122 — 33
Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen);Bahwa terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun2014 Tentang Pedoman Pelaksaan Program Jaminan KesahatanNasional telah diatur mengenai pedoman penggunanan tersebut;Bahwa sudah jelas dalam peraturan yang telah saksi jabarkan di atasmaka setiap pendapatan RSUD dari hasil klaim BPJS harus dipotongsebesar 10% guna PAD;Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Therry Gutama, SH.MH
Terdakwa:
Zulkifli, A.Md pgl Zul Alias Pili
106 — 10
perkebunan Nomor : 422/KptsII/1999tanggal 15 Juni 1999, sebagai mana telah beberapa kali di ubah, terakhirdengan Keputusan Mentri Kehutanan Nomor SK.35/MenhutII/2013,tanggal 15 Januari 2013; Bahwa berdasarkan data kegiatan tata batas kawasan hutan yangtelah di laksanakan di Kabupaten Pasaman, tandatanda ataupun batas batas dari hutan lindung tersebut sudah terpajang atau terpasang dimasingmasing batas hutan; Bahwa terkait dengan prosedur yang harus di lalui gunamendapatkan izin pemanfaatan di areal penggunanan
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
ENILAWATI AMBARITA
228 — 32
Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen);Bahwa terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun2014 Tentang Pedoman Pelaksaan Program Jaminan KesahatanNasional telah diatur mengenai pedoman penggunanan tersebut;Bahwa sudah jelas dalam peraturan yang telah saksi jabarkan di atasmaka setiap pendapatan RSUD dari hasil klaim BPJS harus dipotongsebesar 10% guna PAD;Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
78 — 37
Apabilasumber kayu berasal dari Hutan Hak (Kayu tanah milik)adalah : Nota Angkutan penggunanan sendiri yang dibuat danditandatangani oleh pemilik lahan sumber kayu. Nota Angkutan Khusus mengangkut 23 jenis kayu yangditentukan dalam Permenhut No.30/Menhutll/2012 yangdapat dibuat dan ditandatangani oleh pemilik lahan asal usulkayu. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang diterbitkan olehKades/Aparat desa yang telah mengikuti Diklat pengukurandan pengenalan jenis kayu.b.
51 — 12
Bahwa benar Datadata yang diperoleh dari penyidik maupun yang diperolehsaat proses cek fisik bangunan pengaspalan terkait perkara tersebut diatasadalah sebagai berikut:1 Resume Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan calon Terdakwa dariPenyidik Kepolisian Resort Mojokerto.2) RAB dan GAMBAR terkait rencana penggunanan dana bantuandesa TA. 2014.
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
RIANTI
137 — 23
Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen);Bahwa terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun2014 Tentang Pedoman Pelaksaan Program Jaminan KesahatanNasional telah diatur mengenai pedoman penggunanan tersebut;Bahwa sudah jelas dalam peraturan yang telah saksi jabarkan di atasmaka setiap pendapatan RSUD dari hasil klaim BPJS harus dipotongsebesar 10% guna PAD;Halaman 42 Perkara Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan MenteriKesehatan
Therry Gutama, SH.MH
Terdakwa:
Zulkifli, A.Md pgl Zul Alias Pili
92 — 5
perkebunan Nomor : 422/KptsII/1999tanggal 15 Juni 1999, sebagai mana telah beberapa kali di ubah, terakhirdengan Keputusan Mentri Kehutanan Nomor SK.35/MenhutII/2013,tanggal 15 Januari 2013; Bahwa berdasarkan data kegiatan tata batas kawasan hutan yangtelah di laksanakan di Kabupaten Pasaman, tandatanda ataupun batas batas dari hutan lindung tersebut sudah terpajang atau terpasang dimasingmasing batas hutan; Bahwa terkait dengan prosedur yang harus di lalui gunamendapatkan izin pemanfaatan di areal penggunanan
349 — 179
tepat, walaupun menurut Ahli Cudry Sitompul, SH.MH sudahtidak bisa diajukan lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi dari Termohon tidakberdasarkan hukum, maka eksepsi Ternohon patut untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akanmempertimbangkan tentang apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangkapenangkapan, penahanan dan penyitaan telah memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam hal sarana untuk mengawasi secara horizontalterhadap penggunanan
Terbanding/Terdakwa I : GUNARTO, S.PdI.
Terbanding/Terdakwa II : Drs. H. BASOR
Terbanding/Terdakwa III : DEDI, S.PDl
129 — 96
FotoCopy);1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 2 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);Halaman 88 dari 280 Halaman Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2021/PT BDG519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 3 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 4 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);1 (Satu) Bundel Laporan Penggunanan
BDG517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 1SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 2SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 3SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 4SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);1 (Satu) Bundel Laporan Penggunanan
Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan BogorSelatan (FotoCopy);1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 1SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 2SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 3SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 4SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);1 (Satu) Bundel Laporan Penggunanan
58 — 11
Yunus:e Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Sekretaris adalah MAD(Musyawarah antar Desa) yang mengajukan masingmasing Desa;e Bahwa kampanye saksi mempercayakan kepada masyarakatdengan bekerja sukarela, transparansi, demokrasi, kejujuran;e Bahwa tugas pokok saksi sebagai sekretaris sebagai humasmenggantikan ketua UPK kalau tidak hadir, kemudianmemfasilitasi TPK (Tim Pengelola Kegiatan) di Desa dan membuatRPD (Rencana Penggunanan Dana) atau proposal,pertanggungjawaban;e Bahwa saksi pernah membuat rencana
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
AHMAD FAHMI
173 — 44
Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen);Bahwa terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun2014 Tentang Pedoman Pelaksaan Program Jaminan KesahatanNasional telah diatur mengenai pedoman penggunanan tersebut;Bahwa sudah jelas dalam peraturan yang telah saksi jabarkan di atasmaka setiap pendapatan RSUD dari hasil klaim BPJS harus dipotongsebesar 10% guna PAD;Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
102 — 17
menggali material yang lebih dalam, ataumemindahkan material yang lebih jauh;Bahwa kapasiats bucket untuk excavator Long arm adalah kurang dari0,60 m * sedangkan untuk kapasitas bucket untuk excavator standaradlah 0,80 ms;Bahwa terkait dengan bagaimanakah peruntukan suatu pekerjaandalam menggunakan alat excavator Long Arm ataupun standar yaitudilihat dari lokasi kerja, jika material yang di gali atau di pindahkanlebih dalam atau jauh maka di gunakan unit yang Long Arm;Bahwa perbedaanya adalah dalam penggunanan
material yang lebih dalam, atau memindahkan materialyang lebih jauh; Bahwa kapasiats bucket untuk excavator Long arm adalah kurang dari0,60 m % sedangkan untuk kapasitas bucket untuk excavator standaradalah 0,80 ms; Bahwa terkait dengan bagaimanakah peruntukan suatu pekerjaan dalammenggunakan alat excavator Long Arm ataupun standar yaitu dilihat darilokasi kerja, jika material yang di gali atau di pindahkan lebih dalam ataujauh maka di gunakan unit yang Long Arm; Bahwa perbedaanya adalah dalam penggunanan
286 — 353
BBK ;Surat kepala bidang Penyiapan Areal penggunanan kawasan hutan kepqda kepladibidang Departeman Kehutanan No. 145/Pw/Bid/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentangKonfirmasi peta ijin penggunaan kawasan hutan untuk penambangan eksploitasibatubara an. PT.
139 — 47
BBK ;Surat kepala bidang Penyiapan Areal penggunanan kawasan hutan kepqda kepladibidang Departeman Kehutanan No. 145/Pw/Bid/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentangKonfirmasi peta ijin penggunaan kawasan hutan untuk penambangan eksploitasibatubara an. PT.
Terbanding/Terdakwa : Drs. J R RISNANTO
114 — 57
(FotoCopy); (DSK.064)1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 1 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.065)1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 2 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.066)1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 3 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.067)1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 4 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.068)1(Satu) Bundel Laporan Penggunanan
(FotoCopy);(DSK.064)1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 1 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.065)1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 2 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.066)1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 3 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.067)1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 4 SDNKertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.068)1(Satu) Bundel Laporan Penggunanan
144 — 23
belumsemua dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya;Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ada aturan yang Terdakwa langgar yakniterdakwa telah melakukan pemotongan uang jasa medis masingmasingpegawai Puskesmas Kutaraya baik PNS maupun Non PNS dengan membuatHalaman 77 dari 125 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Plgdaftar tanda terima uang jasa pelayanan BPJS Kesehatan beberapa rangkatuntuk ditandatangani;Bahwa Bahwa terdakwa juga ada menyuruh bendahara BPJS yakni saksiGusmalinda untuk membuat laporan penggunanan
86 — 12
untukmenggali material yang lebih dalam, atau memindahkan material yanglebih jauh;Bahwa kapasiats bucket untuk excavator Long arm adalah kurang dari 0,60 m3 sedangkan untuk kapasitas bucket untuk excavator standar adlah 0,80 m;Bahwa terkait dengan bagaimanakah peruntukan suatu pekerjaan dalammenggunakan alat excavator Long Arm ataupun standar yaitu dilihat darilokasi kerja, jika material yang di gali atau di pindahkan lebih dalam ataujauh maka di gunakan unit yang Long Arm;Bahwa perbedaanya adalah dalam penggunanan
menggalimaterial yang lebih dalam, atau memindahkan material yang lebih jauh; Bahwa kapasiats bucket untuk excavator Long arm adalah kurang dari 0,60 m3 sedangkan untuk kapasitas bucket untuk excavator standar adalah 0,80 m%; Bahwa terkait dengan bagaimanakah peruntukan suatu pekerjaan dalammenggunakan alat excavator Long Arm ataupun standar yaitu dilihat darilokasi kerja, jika material yang di gali atau di pindahkan lebih dalam atau jauhmaka di gunakan unit yang Long Arm; Bahwa perbedaanya adalah dalam penggunanan
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
TJONG ALEXLEO FENSURY
251 — 110
Bank JasaJakarta Cabang Pembantu Muara Karang membuka rekening Deposito sejumlahRp.1.581.089.360 dengan bunga sebesar 9% pertahun, yang kemudian diperolehbunga untuk digunakan sebagai biaya operasioanal Perusahaan untukpembayaran pemiliharaan Alat Berat dan Gaji berikut Pesangon Karyawan yangdiPHk;Menimbang, bahwa uanguang tersebut digunakan terdakwa untukkepentingan Perusahaan, sesuai data Rekening Koran dan kemudian bukti setorsisa dari penggunanan uang tersebut adalah sebesar Rp. 1.005.255.013,70
96 — 21
Kepala Dinas Pendapatan maka Uang dibagikankepada orang yang berhak sesuai SK Walikota Tebing Tinggi ; Bahwa benar saat ini Saksi telah mengembalikan seluruh Uang Biaya UpahPungut PBB Pertambangan yang sebelumnya telah Saksi terima sejak tahun2008 s/d 2010 sebesar Rp.17.208.539. tanggal 23 Mei 2012 melaluiRekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Tebing Tinggi di Bank Sumut danada dibuat kwitansi tanda terima ; Bahwa sebelumnya pihak Inspektorat Pemko Tebing Tinggi telah melakukanpemeriksaan terhadap penggunanan