Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 147/PID.B/2014/PN.SIAK
Tanggal 30 September 2014 — Ir. MUHAMAD DASRIN NASUTION
142 — 163
  • Karya DayunMenimbang bahwa terhadap barang bukti ini Majelis Hakim menilaibahwa substansi dari barang bukti ini merupakan rumusan hasil pertemuanpermasalahan terhadap tumpang tindin lahan antara PI. Karya Dayundengan PT. Duta Swakarya Indah lalu berisi mengenai bentuk polapenyelesaian antara PT. Karya Dayun dengan PT.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Sgt
Tanggal 15 Juni 2017 — HASAN SALEH Melawan PT. KALTIM PRIMA COAL
142 — 73
  • KAL TIM PRIMtan etkaDEMEMT OCP: Bahwa kemudian Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini bahwa Tergugat sebelum mengkompensasi danmelakukan penambangan pada objek sengketa tersebut telah melibatkanKepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait yang telahmelakukan pengecekan lapangan (objek sengketa) dan telah memberikanpengumuman di desa agar setiap warga dapat mengajukan keberatanapabila terdapat tumpang tindin atas lahan yang akan dikompensasikantersebut
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-10-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 18 Oktober 2016 — H. Abdullah Ansori melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur (dahulu Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Anggaran)
89 — 24
  • Tergugat Il yang ditarik sebagai pihak dalam perkarain) adalah keliru karena menyangkut sengketakepemilikan hak dan Perbuatan 1elawan Hukumantara Penggugat dengan Tergugat atas tanah besenabangunan yang bersertipikat Hak MilikNo.2613/Kelurahan Asemrowo, Surat ukur tanggal 03 Juni2013 No. 362/Asemrowo/2013, Luas 312 M2, asal PersilPemberian Hak berdasar Surat Keputusan tanggal 04April 2013 No. 59/HM/BPN.35.78/2013, terbit tanggal 27Januari 2014, tercatat atas nama Haji Abdullah Ansori,yang tumpang tindin
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
PT. SAPTA JAYA SARANA diwakili oleh Sukidjo Tupang
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
SAHARA IMANUDDIN
942 — 3550
  • Bahwa apabila merujuk dari dalil dalam positagugatan Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat yangberkaitan dengan tidak mencoret/memusnahkan objek sengketaTata Usaha Negara a quo dalam aplikasi sistem administrasiPertanahan yang ada di tempat tergugat, dan mengenai prosespenerbitan sertipikat pengganti yang mana permasalahansengketa ini adalah terkait tumpang tindin kepemilikan.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 29/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
396 — 338
  • Untuk menghindari adanya dualisme putusan Pengadilanyang berbeda serta dapat menimbulkan tumpang tindin putusanyang kemudian berakibat Nukum akan terjadinya ketidakkepastian hukum serta yang dapat merugikan kepentingan paraPinak. Oleh karenanya Majelis hakim patut menyatakanGugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak :Vi. Gugatan Penggugat Kabur (obscurrlibeli). Banwa gugatanPenggugat Kabur tidak jelas dapat dicermati sebagaimana dalilGugatan Pokok Perkara angka .
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
245 — 133
  • Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbangAngka (2) objek gugatan, disebutkan bahwa telah terjadioverlapping/tumpang tindin Sebagian antara SHM nomor14473/Sungai Besar atas nama Juhani Surat Ukur Nomor :3190/Sungai Besar/2019 tanggal O07 Januari 2019 seluas4.801 m* NIB : 17.11.74.03.08432 dengan SHM Nomor12329/Sungai Besar atas nama Muhammad Husni DahlanSurat Ukur Nomor : 988/SB/2013 tanggal 24 September 2013seluas 8.492 m? NIB :17.11.74.03.06149;b.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 19-09-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 547/Pid.B/2016/PN Sgl
Tanggal 17 Mei 2017 — Saiful Lim Nam Foek Als Afuk Anak dari Lim Dyun Tyin
122 — 43
  • yangketiga di dekat kolong hijau sudah saksi lepaskan kepada Terdakwa ;Bahwa setahu saksi tanah Abu Bintur berada disebelah Utara;Bahwa saksi pernah tanda tangan sebagai saksi batas pada tahun 1995;Bahwa setahu saksi sebelumnya ada yang mengelola tanah yaitu sdr.Mulyadi dan Mursahroni;Bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas tanah dari ketujuh belasOrang yang tanahnya dibeli Terdakwa ;Bahwa tanah milik saksi sudah saksi buat suratsuratnya pada tahun1990;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tumpang tindin
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 27-09-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw
Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat:
SALVINUS ULIN
Tergugat:
PT. HARAPAN RIMBA RAYA
116 — 47
  • Tongken dkk sementara tanah yang diakui olehPenggugat sebagai hak miliknya faktanya adalah tumpang tindin dengantanah yang dimiliki oleh sdr. Tongken dkk ;Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 31, olehkarena lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat dalam perkara ini adalahsama/tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Sdr.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 29-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 8/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
NASIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.SUHARTI
2.WAHYU WICHAKSONO
3.DIANA TJUA MOTTOH
4.ROBERTY BAIKOLE
206 — 78
  • Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berada di atas tanah terkaitdengan 14 objek sengketa, sedangkan 1 objek sengketa yaitu objek sengketa 8tanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;(Vide bukti T35)2. Bahwa seluruh objek sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat; (vide bukti T1s.d T15, T.ll.Int3 dan T.ll.Int.21)3. Bahwa Penggugat saat ini menguasai tanah seluas 200x150 m?
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 13 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
87 — 42
  • Bahwa perlu Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraRekonvensi ini ketahui, bahnwa selama ini sejak tahun 2016 telah diisukanatau diopinikan oleh Tergugat Rekonvensi dkk bahwa tanah kosong milikPenggugat Rekonvensi tumpang tindin dengan Cahyadi guy, dan isu opinitersebar dilingkungan bisnis dan kehidupan sosial Penggugat Rekonvensikemudian oleh karena keterangan palsu Berita acara Pengembaliaan Bataspada tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oknum BPN KotaSamarinda, sehingga seolaholah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)., DK VS PRESIDEN RI;
997 — 1838 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 77 P/HUM/201914.merujuk Lampiran UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,sinkronisasi sudah dilakukan dari proses penyusunan naskahakademik, sehingga tumpang tindin dan penyimpanganketentuan tidak terjadi;Bahwa terhadap Rumusan Pasal 51 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 104 Tahun 2015 yang menyimpangperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, Ahli AlliMasyhar Mursyid menerangkan sebagai berikut:e Rumusan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-06-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 19/G/2021/PTUN.KPG
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Soleman Amnahas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Intervensi:
MARKUS TUNBONAT
191 — 106
  • Kesalahan objek hak, kesalahan jenishak, f. kKesalahan perhitungan luas, g. terdapat tumpang tindin Hakatas Tanah, h. Data yuridis atau data fisik yang tidak benar dan, i.Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasiBahwa TERGUGAT melanggar Asas Asas Umum Pemerintahanyang baik ( AAUPB ):a. Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasanperaturan peundang undangan , kepatuhan dan keadilan ;Halaman 43 dari 113 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.KPGb.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 107/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 11 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL. Diwakili Oleh : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebuku Inti Plantation .SIP.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
68 — 49
  • Memohon diberikan areal pengganti;c. areal yang tumpang tindin dan sudah diland clearing namun belumditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT;d.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Bna
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
Ir M Nazar atau nama lain Tgk. H T M Nazar
Tergugat:
1.Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe Aceh
2.Wali Nanggroe Aceh
Turut Tergugat:
1.KEURUKON KATIBUL WALI CQ DRS. SYAIBA IBRAHIM SELAKU KATIBUL WALI
2.PEMERINTAH ACEH CQ Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T selaku GUBERNUR ACEH
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH CQ SULAIMAN, SE selaku KETUA, Drs. H. SULAIMAN ABDA, M.Si selaku WAKIL KETUA I, TEUKU IRWAN JOHAN, S.T selaku WAKIL KETUA II, DALIMI, S.E, Ak selaku WAKIL KETUA III selaku PIMPINAN DPRA
4.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ Ir. H. JOKO WIDODO selaku KEPALA PEMERINTAHAN INDONESIA
45 — 7
  • Kemudian, TurutTergugat Ill berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadappenyediaan dan penggunaan anggaran bagi Waliyulahdi dalam bentukpenolakan terhadap pengesahan = anggaran Waliyulahdi yangbertentangan dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta tidaktumpang tindin dengan Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe No.189.1/39/2016 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan WaliyulahdiLembaga Wali Nanggroe.DALAM EKSEPSI1. Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada GugatanPenggugat.2.
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mrh
Tanggal 9 Juni 2020 — Jusriyan Bin Sasi Alm
184 — 62
  • Barito Kuala tersebut kepada anaknya yaitu Saksi AhmadSofyan Hutapea.S.sos ;Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini diketahuikarena awalnya pada bulan Agustus 2018 Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos inginmelakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 101 milknya yang masih terteraatas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim, kKemudian diketahui bahwa tanahtersebut tumpang tindin (over lap) dengan Sertipikat Hak Milik nomor 508 milikHj.Nuririanisyah,S.SIT,MM, Sertipikat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — TA’IN KOMARI, SS VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
339 — 746 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Segala ketentuan mengenai posisigubernur maupun walikota sangat jelas diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,termasuk kewenangan dan tugastugas sebagai kepala daerah.Tidak terjadi sinkronisasi dan koordinasi, yang menimbulkandualisme dan tumpang tindin kewenangan, karena seharusnyakepala daerah yang merupakan wakil dan perpanjangan tanganpemerintah pusat di daerah adalah gubernur dan bukan walikota,sehingga kalaupun pemerintah pusat harus menunjuk ex OfficioKepala
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Bkn
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
1.Ir. Mangatur Pardede
2.Armawaty Butar Butar
3.Haris Kristanto Pardede
Tergugat:
Hj.Marlaini
Turut Tergugat:
1.Maryono
2.Zulwardi
3.Zaipul
4.Yelita Okviyeni
5.Kepala Desa Karya Indah
Intervensi:
1.Ruwaida
2.Fauzi Anwar
3.IRZAY ANWAR
4.Azizah
122 — 160
  • pada perkara perdata nomor 108/Pdt.G/2019/PN Bkn;Bahwa setelah mempelajari Seluruh SKGR milik Terguggat 1,II, IIIdalam Rekonvensi, masing masing SKGR tersebut terbit hanyaHal 56 dari 93 Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2021/PN.Bknberdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah (SKST) atas namaTergugat IV,V,VI,VII dalam Rekonvensi;Bahwa alas hak atas tanah milik Tergugat IV,V,VI,VII dalamRekonvensi yang kemudian dibeli oleh Tergugat , Il, Il dalamRekonvensi sangatlah meragukan keabsahannya karenaterjaditumpang tindin
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
44 — 15
  • Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
    perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
68 — 22
  • Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
    perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : DR. H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN Diwakili Oleh : M. ADIWIRA SETIAWAN,S.H
Terbanding/Jaksa Penuntut : Kamin. SH.,MH
146 — 65
  • Akhmad Saleh dan dinyatakan tumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selaindiakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya olehSapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamai dengan SapliSanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikansurat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasalebih dari 1 orang dan terdakwa DR. H.