Memberi dispensasi kepada anak PEMOHON yang bernamaSYAHRUL RAMADHAN bin SURYONO untuk menikah denganseorang perempuan bernama NINUK SAFITRI binti SURATNO;3. .Membebankan biaya perkara menurut hukum;ATAUApabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan KuasaPemohon datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor125/Pdt.P/1919/PA.PwrHalaman 3 dari 6 putusan Nomor 125/Pdt.P/2019/

Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell,menukar atau menyerahkan narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagiMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau

(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.

J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status suami Pemohon sebagai anak dari ayah bernamaSUHANDA SUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua suami Pemohon (SUHANDA SUTANDI danISAH MUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahansecara adat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Barat

anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah sertarasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benaranak biologis dari lakilaki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anakmenurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua suami Pemohon (SUHANDA SUTANDI danISAH MUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahansecara adat di pada tahun 1919

Bahwa objek perkara dalam perkara dalamperkara in casu diperoleh dari buyut ParaTergugat C yang bernama Midin bie yangberasal dari ibahan deri Zainalabidin (suamiMidin Bie) berdasarkan Surat lbahantertanggal 17 November 1919.b. Pada surat ibahan tertanggal 17 November1919 tersebut dijelaskan, bahwa tanah objekperkara berasal dari persil tanah vervonding;c. Bahwa berdasarkan Surat Keterangantertanggal 17 Maret 1923 firma A.B.

Bahwa penguasa tanah objek perkara dalamperkara in casu, dahulu bermula dari lbah daridari Buyut Tergugat B yang bernama Midin bieyang berasal dari ibahan deri Zainalabidin(suami Midin Bie) berdasarkan Surat lbahantertanggal 17 November 1919, , dimana padawaktu itu kondisi objek perkara penuh dengansemak belukar, bahkan banyak sarang ular,dan dan penuh rawarawa.

Mohamad Hanifah (prang tua lakilakidari pada kakek Tergugat C), dan Nenek ParaTergugat C yang bernama Khairumbi ;Bahwa dari 1919 tersebut tentang penguasaan tanah verponding No.256 semenjak ninik para Tergugat C sampai saat ini tidak ada gangguanmaupun keberatan pihak manapun;14.

SIP) UntukPerumahan Yang Masih di Kuasai oleh Walikotamadya Kepala DaerahTingkat Il Padang Menurut Ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat Il Padang Nomor 08/PD/1983;Halaman 65 dari77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2014/PN.Pdg22.23.Bahwa penguasa tanah objek perkara dalam perkara in casu, dahulubermula dari lbah dari dari ninik Penggugat Rekonvensi yang bernama Midinbie yang berasal dari ibahan deri Zainalabidin (suami Midin Bie) berdasarkanSurat lbahan tertanggal 17 November 1919

Pada tahun 1919 tersebut Nini para PenggugatRekonvensi membersihkan objek perkara dan menimbun rawarawa tersebutdengan tanah dan kemudian di dirikan gubuk sebagai rumah tinggal.Kemudian tanah dilanjutkan pengelolaandan penguasaan tanah tersebut P.A. Mohamad Hanifah (prang tua lakilaki dari pada kakek Penggugat), dan Nenek Para Penggugat Rekonvensiyang bernama Khairumbi (nenek Penggugat Rekonvensi).

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataumenerima Narkotika Golongan bukan tanamanMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai

Dr Soetomo dan Dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 03 April 1995 sebagaimana dalam AktePerkawinan Nomor :08/1995-1917 No.130 jo 1919 No.81. Putus karena perceraian.

dalam pasal 44 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan tersebut, makaunsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan narkotika golongan I;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919

, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa didalam Undangundang No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa selanjutnya pada

Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawanhukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangHalaman 13 dari 18 Putusan

Barang Bukti Hasil Pemeriksaan1 BB4116/2018/NNF () NEGATIFKESIMPULAN: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang BB 4116/2018/NNF berupa urine adalah mengandungNEGATIF (tidak mengandung Metamfetamina / psykotropika)Sisa barang bukti : BBBB 4116/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) tube plastik urineBahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang SemarangNomor Lab : 1919

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang SemarangNomor Lab : 1919/NNF/2018, tanggal 05 September tahun 2018 sebagaiberikut :BARANG BUKTI : BB 4112/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang dilakbanwarna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,074 gram BB 4113/2018/NNF berupa 1 (Satu) tube plastik urine milik sdr. ISFIFERDYANPEMERIKSAAN : No. No.

/2018, tanggal 25 September tahun 2018 dengankesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang BB 4116/2018/NNF berupa urine adalah mengandungNEGATIF (tidak mengandung Metamfetamina / psykotropika)Sisa barang bukti : BBBB 4116/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) tube plastik urineBahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang SemarangNomor Lab : 1919

/2018, tanggal 25 September tahun 2018 dengan kesimpulan sebagaiberikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang BB 4116/2018/NNF berupa urine adalah mengandungNEGATIF (tidak mengandung Metamfetamina / psykotropika)Sisa barang bukti : BBBB 4116/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) tube plastik urineBahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang NomorLab : 1919

suatu perobuatan melawanhukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Tergugat , sehinggaposita gugatan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan; Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat ,dan Turut Tergugat secara bersamasama telah melakukan perbuatanmelawan hukum, namun didalam posita gugatannya Penggugat tidakmampu menguraikan tentang perbuatan Tergugat atau Turut Tergugatmana yang memenuhi kriteria suatu perbuatan melawan hukum; Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919

suatu perbuatan melawanhukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I, sehinggaposita gugatan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan; Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat ,dan Turut Tergugat secara bersamasama telah melakukan perbuatanmelawan hukum, namun didalam posita gugatannya Penggugat tidakmampu menguraikan tentang perbuatan Tergugat atau Turut Tergugatmana yang memenuhi kriteria suatu perouatan melawan hukum; Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919

Termohon Kasasi Tidak Mampu Menguraikan Kriteria Suatu PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana dituduhkan Termohon Kasasi kepadaPemohon Kasasi;Bahwa Termohon Kasasi mendalilkan Para Pemohon Kasasi secarabersamasama telah melakukan perobuatan melawan hukum, namundidalam posita gugatannya Termohon Kasasi tidak mampu menguraikantentang perbuatan Para Pemohon Kasasi mana yang memenuhi kriteriasuatu perbuatan melawan hukum;Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 kriteria suatuperbuatan melawan hukum

Jo.1919 No.81 ; MENETAPKANI. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;Il. Menetapkan memberiijin kepada Pemohon untuk membetulkan namaPemohon pada Akta Kelahiran No 1031/Dis/1996 tertanggal 9 April1996, yang semula nama Pemohon Tertulis dan Terbaca : TUGIANTO ,dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : TUGIYANTO ;Ill.

hanya ganti nama anak PemohonMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagidalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkaturaian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam BeritaAcara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas :Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

Stbl 1919, 81 menentukan :Jika Pengadilan Negeri mengijinkan perubahan/mengganti namanama kecilatau penambahan namanama, maka putusan harus diserahkan kepada pegawaiCatatan Sipil tempat kelahiran si Pemohon, pegawai mana harus membukukannyadalam daftardaftar yang lagi berjalan dan membuat catatan tentang itu dipinggir aktekelahiran yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan danmempertahankan dalil

perkaranya dengan syaratasalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakantelah sepakat untuk mencabut perkara ini, maka dengan mengingatketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonanpencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwaperkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Twg dicabut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 19 Undangundang Nomor 7 Tahun 1919

S. 1919 No 81ternyata bahwa di Surabaya pada tanggal 01 Juli 1996 telah tercatatperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkandihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor J.

Nurjaman bin Endin pada tanggal 19September 1919 telah meninggal dunia di Bandung di karenakan sakit,sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Sukapura, KecamatanKiaracondong, Kota Bandung dengan Nomor: 474.3/21/SKPR/II/2019,tertanggal 11 Februari 2020, dan saat itu Pewaris meninggal dalamkeadaan beragama Islam.Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.659/Padt.P/2020/PA.Badg4. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris H. E. Nurjaman binEndin, maka ahli warisnya adalah:4.1.

Nurjaman bin Endin yangmeninggal dunia pada tanggal 19 September 1919 dalam keadaaanberagama Islam.3. Menetapkan Ahli Waris dari H. E. Nurjaman bin Endin adalah:3.1. Hj Hadijah binti Ojo Winata (isteri)3.2. Tedi Nugraha (anak kandung lakilaki)3.3. Bambang Moh Tahya Nugraha (anak kandung Iakilaki)3.4. Aep Dadan (anak kandung lakilaki)3.5. Sutia (anak kandung lakilaki)3.6. Ayan Alamsyah (anak kandung Iakilaki)3.7. Didin Wahyudin (anak kandung Iakilaki)3.8. Gardiana (anak kandung lakilaki).4.

Tanpa hakMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arresinya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai atau memiliki kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang dan seharusnya

(Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana KajianKebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W.10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut :"onrechmatig tidak lagihanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yangbertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulanmasyarakat."

Ismatoyo, Lakilaki,tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta tanggal 8 Februari 1941, agamaIslam, penyebab kematian karena sakit, meninggal pada tanggal 30Desember 2006, Nomor 154/1.755.2, bertanggal 2 Januari 2007, diketahuLurah Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, telah dicocokkan denganaslinya, telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanda dengan kode P.1;Potokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Siti Maryati, tempat dantanggal lahir, Kulon Progo, 19 Desember 1919, jenis kelamin Perempuan,agama

Siti Maryati, jenis kelaminperempuan, tempat dan tanggal lahir, Kulon Progo 19 Desember 1919,agama Katholik, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materaicukup, selanjutnya diberi tanda dengan kode P.15;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan oleh ParaPemohon tersebut, diajukan pula alat bukti kesaksian dengan memperhadapkandua orang saksi sebagai berikut ;1.

hari Pemohon dipanggil JEKIEMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagidalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untukmempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas :Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon PenetapanMenimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919