Ditemukan 1780 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-06-2018 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap
Tanggal 15 April 2015 — Dr.Drs. YESAYA BUINEI, MM
19392
  • Soepomo, SH No. 44 Jakarta Selatan,12870, Telp. (021) 83701957, 83701958 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4Desember 2014, yang kuasanya berakhir tanggal 18 Desember 2014 berdasarkansurat pemberitahuan pengakhiran kuasa tanggal 17 Desember 2014, dan digantikanoleh PIETER ELL, SH, RAHMAN RAMLI, SH, JOHANIS H. MATURBONGS, SH danDAVID SOUMOKIL, SH, masingmasing sebagai Advokat pada Kantor AdvokadPIETER ELL, SH dan ASSOCIATES, beralamat di Jl.
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
201114
  • Soepomo, SH. :... apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyataBENAR, maka tidak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehinggahakim dapat memberikan keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yangHalaman 30 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Padt.G/2021/PN Ambdiajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidakdapat dikabulkan. (Hukum Acara Pengadilan Negeri Tahun 1973, hal 5152).A.
Register : 09-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 10-K/PM.I-06/AD/VI/2021
Tanggal 4 Agustus 2021 — IRWANTO
21954
  • Komariah Emong Supardjaja, SHhanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masihberlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupunterbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndangRI Nomor : 1 Drt Tahun 1951).b.
Register : 29-08-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 455/Pdt.G/2016/PN JKT.PST.
Tanggal 1 Februari 2017 — PT KORINDO JASA PETRA X PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
18277
  • Soepomo, S.H., dalam bukunya HukumAcara Perdata Pengadilan Negeri, Cet. ke14, Pradnya Paramita,Jakarta, 2000, him. 52, yang menyatakan:Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakimternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaanperkara, sehingga hakim dapat member putusanterakhir(eindvonnis) di mana exsepsi yang diajukan oleh Tergugat ituditerima dan dengan itu gugatnya Penggugat tidak dapatdikabulkan,Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, sepatutnya dandemi hukum agar Majelis
Register : 17-10-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 633/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 9 Januari 2019 — PT.HARSCO DANA ABADI CS >< ALI BUDIARDJO NUGROHO REKSODIPUTRO CS
472948
  • Soepomo berpendapat bahwa Putusan Selaatas Eksepsi Kompetensi Absolut harus diputus tersendiribahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan daripara pihak yang berperkara.Dalam buku HUKUM ACARA PERDATA DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM* oleh RidwanSyahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman52, Ridwan Syahrani, S.H., (Bukti T11) berpendapat:Menurut pasal 136 H.!.
Register : 25-10-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.AGUSTINA PURWANTI BINTI H. PAINO MK 2.DES PURWADI BIN H. PAINO MK 3.PRIHARTININGSIH BINTI H. PAINO MK 4.AGUS PITOYO BIN H. PAINO MK 5.PARNI IRIANI BINTI H. PAINO MK 6.DESI PUDJI ASTUTI BINTI H. PAINO MK 7.ENDANG KUSMAHERNI BINTI H. PAINO MK lawan 1.KODIRUN KARYA 2.SRI INDAHWATI 3.AGUNG SRI SADHONO SH 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTTIANAK
888
  • bahwa sepanjangdan setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harusdiserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim,dan uang tersebut dinamakan uang paksa, sementara berdasarkan Pasal 606bRv dinyatakan bahwa : Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihaklawan dari Terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadapsejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperolehalas hak baru menurut hukum;Bahwa terkait dengan dwangsom, Soepomo
Register : 22-12-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 435/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
1.FEBRIAN JAMES
2.ADIANSYAH
3.MAWARDI
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk
2.PT. Town Management Development, Tanjung Bunga. Cq. PT. Wahana Mustika Gemilang
Turut Tergugat:
Kantor PDAM Perusahaan Air Minum Kota Makassar)
15466
  • Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan menuruthukum adalah yang tidak mengubah dan menyimpangi kejadian materil.Menurt Soepomo, perkataan pokok gugatan berasal dari onderwerp vanden eis. Beliau mengakui perkataan ini tidak terang. Kita sependapatdengan penegasan, sehingga perkataan itu) dalam pengkajianyurisprudensi tergolong penggarisan kabur (vague outline) atauHalaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pat.G/2020/PN.MKSmengandung pengertian luas (broad term).
Register : 29-11-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 07-03-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 296-K/PM II-08/AD/XI/2013
Tanggal 24 Februari 2014 — Serda Basuki
8028
  • Komariah EmongSupardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesiamengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan olehMoeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalamKUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 Drt Tahun 1951).b.
Register : 28-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 163/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Februari 2019 — Pemohon:
Ahmad Firdaus
194119
  • Soepomo, SH.
Register : 23-10-2018 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 23/Pdt.G/2018/PN End
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
Alias Abdul Gani
Tergugat:
1.Aisyah Mohamad
2.Ruslan Abdullah
3.Dange Numba
4.Maimunah
5.Hasyim Udin
6.Hamidah Bima
7.Haji H. Mohamad saleh
8.Leo H. Mohamad Saleh
9.Rani bin Umar
10.Nur Asih binti Umar
11.Fatimah Binti Umar
12.Muslati bin Umar
13.Yahya bin Umar
Turut Tergugat:
1.Hj. Ridwan H. Ahmad
2.H. Karim Basa
3.Abdul Muthalib Longgi
4.Ny. Hj. Rahma Pua Longgi
5.Abubekar Longgi
6.Ahmad Abdullah
7826
  • memerlukan persetujuan ahli waris;2) Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atasharta kekayaan tersebut; Bahwa Hukum waris adat adalah merupakan hukum penerus harta kekayaan dariSuatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh TerHaar:Hukum waris adat adalah aturanaturan hukum yang mengatur carabagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yangberwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut, Selain itu,pendapat Soepomo
Register : 26-11-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 13 April 2020 —
611875
  • Soepomo, SHKav.178 A Jakarta Selatan dan MN Insank Nasrudin., S.H., Nikolas JnohanKilikily., S.H., M.H, Sakti Prawira Halomoan., S.H, Penasihat Hukum berkantorpada Law Firm INSANK NASRUDIN & CO, Wisma NH lantai dasar JalanRaya Pasar Minggu Kav.2 BC, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;Terdakwa 31. Nama lengkap : Galih Ginanjar Saputra2. Tempat lahir : Garut3. Umur/Tanggallahir : 33 Tahun /9 April 19864. Jenis kelamin : Lakilaki5.
Register : 03-10-2016 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 23 September 2014 — - SUGIONO (PENGGUGAT) - PT. TAMAN MALIBU INDAH (TERGUGAT I) - YAYASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA “ ADI UPAYA “ (YASAU), (TERGUGAT II) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT III) - WALIKOTA MADYA MEDAN DAERAH TINGKAT II (TURUT TERGUGAT I)
8096
  • Soepomo, SH., dalam bukunya HukumAcara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit : Pradnya Paramita, Cetakanke17, halaman 68 (enam puluh delapan), menyatakan sebagai berikut :Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, menurut Pasal 174Reglemen Indonesia mempunyai kekuatan sempurna (volledigbewijs).
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
206139
  • SURAT UKUR No.595.3/405/1986 135/SawanganBaru/2000Sebelah Utara Kosum UtamSebelah Timur Soepomo H. AmalSebelah Selatan Rencana Jalan JalanSebelah Barat Jalan Desa Jl. H. Maksum 29.Bahwa jika dirunut kepemilikan tanah dari pemilik tanah yang berbatasandengan tanah dari Objek Sengketa, data yang tertulis di Surat Ukur No.Halaman 21 dari 117 Putusan Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN.BDG 489/1980 milik PT. Karya Mitra Insani (d/n A.
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
256207
  • SURAT UKUR No.595.3/405/1986 135/SawanganBaru/2000Sebelah Utara Kosum UtamSebelah Timur Soepomo H. AmalSebelah Selatan Rencana Jalan JalanSebelah Barat Jalan Desa Jl. H. Maksum 29.Bahwa jika dirunut kepemilikan tanah dari pemilik tanah yang berbatasandengan tanah dari Objek Sengketa, data yang tertulis di Surat Ukur No.Halaman 21 dari 117 Putusan Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN.BDG 489/1980 milik PT. Karya Mitra Insani (d/n A.
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Februari 2012 —
14989
  • Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara PerdataPengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, 2000, hal. 11).Dengan demikian, sudah jelaslah penggunaan Pasal 165 Rv sebagaidasar pengajuan eksepsi kompetensi absolut tidak dapat diterima sesuaipengaturan pasal 393 ayat 1 dan ayat 2 HIR yang menyatakan tegasHal 83 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.pengadilan negeri tidak boleh menggunakan acara yang lain atau yanglebih daripada yang ditentukan dalam reglemen iniB.
Register : 19-12-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 84-K/PM.III-17/AD/XII/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — SERTU YURNI SARTIKA
17444
  • Komariah EmongSupardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidanaIndonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo,dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidakada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 DrtTahun 1951).b.
Register : 05-02-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skm
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat:
1.Nursamawati Binti Usman TK
2.Muhammad Ansari Bin Syarifuddin
3.Mahda Lena Binti Syarifuddin
Tergugat:
1.Safpelita Ali
2.Husaini,
3.M. Indrawan Nursabil
4.Siren
5.Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya
6.PT. Tower Bersama,
7.Masitoh
8.Muhammad Resep Ginting
9.Khalid Musliadi
10.Sayed Fajar
11.Ermawati
12.Edi Wulan Saputra
13.Erismawati
14.Cut Keumalasari,
15.Drg. Doni Asirin
16.Desry Wahyuni
Turut Tergugat:
1.Camat Kuala
2.Keuchik Gampong Ujong Patihah
3.Notaris M. Hardisyah N.K, S.H., M.Kn,
10552
  • dalamJawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku,Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebin dahulu kebenaran EksepsiHalaman 110 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skmeksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelummempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari para Tergugat Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang bahwa menurut Prof Dr.R Soepomo
Register : 22-03-2010 — Putus : 06-01-2011 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Januari 2011 — PT SUPRA INDODRILL >< PT BABAT KUKUI ENERGI, Dkk
17942
  • Soepomo, S.H. v..apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyataBENAR, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehinggahakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yangdiajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidakdapat dikabulkan., (HukumAcara Pengadilan Negeri Cetakan Tahun 1973, hal 5152); Yuris* rudensi MARI tan al 11 Desember 1975 No. 22 K/Si /1974dengan kaidah Hukum :"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar,
Register : 20-01-2015 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 24 Oktober 2016 — - IRWAN JUNAIDI, SE (PENGGUGAT) - EDWARD WINARTO, (TERGUGAT I) - BASIRUN (TERGUGAT II) - KALAM LIANO, SE, SH, SpN, MKn (TERGUGAT III) - MANARIS BUNGARAN MANURUNG (TERGUGAT IV) - Drs. EDI DOHAR HUTABARAT (TERGUGAT V) - M. SYARIFUDDIN HAS (TERGUGAT VI) - Ahli waris Alm LASIMAN, (TERGUGAT VII) - ARIFIN SADLI (TERGUGAT VIII) - JONAS MAROLOP SIMARMATA, SH ( TURUT TERGUGAT II) - RISNA RAHMI ARIFA, SH (TURUT TERGUGAT II) - CAHAYU TIN TRESNAWATI, SH (TURUT TERGUGAT III) - CAMAT MEDAN DELI, (TURUT TERGUGAT IV) - LURAH MABAR (TURUT TERGUGAT V) - KEPALA PERTANAHAN KOTA MEDAN (TURUT TERGUGAT VI) - KESULTANAN DELI (TURUT TERGUGAT VII)
7219
  • No.810/Penk.Perd/2015/PN.Mdn ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diupayakanperdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan cara Mediasi,dimana atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah ditunjuk :SOEPOMO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator,berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 17 Juni 2015,Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Mdn ;Menimbang, bahwa sesuai dengan pemberitahuan Mediator kepadaMajelis Hakim dengan suratnya
Register : 09-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 612/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — PT.VERSACON MEDICAL >< CARL ZEISS PTE Ltd CS
17285
  • Soepomo, yang menyebutkan :"Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri."Pendapat ahli Krisna Harahap, yang menyebutkan :"Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa kecuali eksepsi yangmenyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif, eksepsi lainharus dibahas dan diputuskan bersamasama dengan pokokperkara."