Ditemukan 1851 data
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1999 K/PID.SUS/20161 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)Nomor 951/MPTPTGR/SKTJM/V/201 3/07;1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil PemeriksaanKhusus tentang Pertanggungjawaban Sisa Kas pada Sekretariat DaerahKabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 oleh Tim InsperktoratKabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013;1 (satu) bundel fotocopy sesuat aslinya Buku Kas Umum BendaharaPengeluaran Setda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011;1 (satu) bundel fotocopy
142 — 53
Hal tersebut sebagaimana dimaksuddan diatur dalam Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 sebagai ber ikut :Sertifikat merupakan surat tanda hukti hak yang berlaku sehagatalat pembuktian yang kuat mengenat data fistk dan data yuridisyang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridistersebut sesuat dengan data yang ada dalam surat ukur dan bukutanah hak yang bersangkutan Pasal 82 ayat (1) ; Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertiftkatsecara sah atas nama orang atau hadan hukum
66 — 14
Oleh karena sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi makasaksidipersilahkan pindah duduk ketempat yang telah disediakan untuk itu, KemudianHakim Ketua mempersilahkan terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan ;Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksisudah dipanggil secara patut tetapi belum juga datang dan Penuntut Umum sudahtidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lagi, atas persetujuan terdakwaPenuntut Umum membacakan saksiAhli : WAHYU JATI PAMANTO,SH. yangtidak hadir sesuat
(seriburupiah).Setelah mendengar pembelaan dari Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamohon keringanan hukuman, karena Para terdakwa telah menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umummelanggar pasalMenimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan keterangan saksi : AHMADMUZANI, WENDRA PRATMAJATI dan HANDI RESA SASONGKO oleh karena JaksaPenuntut Umum karenasaksi tidak hadir, keterangan saksi tersebut sesuat BAP Penyidiktertanggal 12 Aguatus
(seriburupiah).Setelah mendengar pembelaan dari Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamohon keringanan hukuman, karena Para terdakwa telah menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umummelanggar pasal 368 Jo55 ayat 1 ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan keterangan saksi : AHMADMUZANI, WENDRA PRATMAJATI dan HANDI RESA SASONGKO oleh karena JaksaPenuntut Umum karenasaksi tidak hadir, keterangan saksi tersebut sesuat
60 — 41
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomianNegara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa berawal pada tahun anggaran 2005 Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinst NTT melaksanakan proyek Pembangunan Jembatan Nuataus di Desa Nuataus,Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang dengan panjang 16 meter dan lebar 8 meter darisumber dana APBN (dekonsentrasi) sesuat
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
142 — 90
tidak melanggar hak orang lain dan dibenarkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku serta sekaligus merubah statustanah tersebut yang semula dianggap status "tanah negara menjadi "tanahhak" yang dipunyai oleh Said Nya Pa.Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BNABahwa yang dimaksud "tanah hak" adalah sebagaimana disebutkandalam Pasal 1 angka 4 ( em pat) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 "tanah hak" adalah tanah yang telahdipunyai dengan sesuat
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa saksi Arifin Ali dan Darul Hakim bukanlah willoos werktuigatau manus ministra dan karena itu Terpidana tidak dapat berposisisebagai pihak yang menyuruh melakukan, karena menurutjurisprudensi maka menyuruh melakukan adalah menyuruh orang lainuntuk melakukan sesuat perbuatan yang dapat dihukum (HR 15Januari 1912).
67 — 27
(sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enampuluhsatu ribu rupiah) ; Bahwa pemberian bantuan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahamanantara Kepala BNPB dan Wali Kota Semarang Nomor : MOU.9.BNPB/XI/2009, = Nomor: 019.6/67 tanggal 25 Nopember 2009 ;Bahwa Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana tersebut sesuat SPM No.00059 dan SP2DNo.627020N/018/110 tanggal 8 Desember 2009 sebesarRp10.747.861.000,00.
45 — 19
Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yangmenyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratusperseratus) sesuat dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak,penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepadaPA / KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
147 — 29
atau UUS terhadap ketentuan UU ;Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui bahwa berkas pembiayaan 18(delapan belas) nasabah tersebut secara administrasi banyak kekurangan dan tidaksesuai dengan SOP yang ada akantetapi terdakwa dengan kemauannya sendiri tetapmemproses pembiayaan tersebut sampai dengan pencairan ke 18 (delapan belas)nasabah padahal terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Lubuklinggaumempunyai kewenangan untuk menolak proses pembiayaan/kredit tersebut apabila haltersebut tidak sesuat
104 — 25
(Sesuat DenganAsli) Bukti P8 Surat Somasi Kedua dan Bukti Tanda Terima SuratSomasi, tertanggal 29 Agustus 2018. (SesuaiDengan Asli) Bukti P9 Surat Somasi Ketiga tertanggal 12 oktober 2018. (Sesuai Dengan Asli) 2. Bahwa buktibukti di atas telah diajukan/dihadirkan Penggugatdengan disertai aslinya, dengan demikian buktibukti a guo tidakdiragukan lagi merupakan alat bukti yang sempurna dan memilikikekuatan hukum yang sempurna di dalam perkara a quo;3.
169 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Foto copy Akta Jual Beli Nomor 558/12/1988 tanggal 11 April 1998dari PPAT Camat Cakung sesuat aslinya diberitanda TI8a;4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 508/12/1988 tanggal 29 Maret1998 dari PPAT Camat Cakung sesuai aslinya diberitanda TI8c;5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 03730 atas nama Tergugat (Ir. H. Abdul Madjid) tidak aslinya diberi tanda Tl9a;6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 03731 atas nama Tergugat (Ir. H. Abdul Madjid) tidak aslinya diberi tanda Tl9b;7.
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengendalian Banjir Sungai Moutong Hulu ;Berdasarkan Laporan Nomor LAP218/PW18/5/2010 tanggal 9 Juli2010,Rp553.691.086,95 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratusterdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesarsembilan puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah sembilan puluhlima sen), dengan perincian : Volume Pekerjaan Hrg kontrak/ Nilai PekerjaanNo Uraian Pekerjaan Sat Sesuai Sesuat Tin Selisih Addendum kurang (lebih)Addendum/ Ahli PU kurang (Rp) (Rp)cco (lebih)1 2 3 4 5 6 7 8 (6x7)PEKERJAAN
59 — 52
Target memberi kuasa kepada saksi Yusuf Berasauntukn melaksanakan pekerjaan pengadaan Instalasi PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) sesuat SPK nomor 50/PPTK/TAMB/KLHP/VI/2010 tanggal 21Mei 2010. Dan Seluruh dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan (Beritav AcaraPemeriksaan Pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan) atas nama saksiAbdul Basar Hasibuan (Direktur CV.
103 — 17
melaksanakan suatu deliksesuai dengan jabatan atau kedudukan, dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslahdiartikan sebagai suatu jabatan tertentu ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang didasarkan keterangan saksi,ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan initerungkap :163164Bahwa dalam rangka terpeliharanya Ketahanan Fisik Anak Sekolah, padaTahun 2006 dan tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal iniDinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, sesuat
Kesimpulan demikian harus ditentukanoleh seorang Ahli dibidangnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Ahli sertaSurat dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang terungkap dipersidangan sebagaifakta bahwa:174e Bahwa dalam rangka terpeliharanya Ketahanan Fisik Anak Sekolah, padaTahun 2006 dan tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal iniDinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, sesuat Dokumen Anggaran SatuanKerja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan
71 — 23
Tojo UnaUna sebesar Rp.42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilanratus Rupiah);1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan MobilerPerguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuat SPK Nomor: 03/SPKPEN.001/PPKYSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan PendidikanPutusan Nomor: 53/Pid.SusTPK/2014/PN.
Tojo UnaUna sebesar Rp.42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilanratus Rupiah);1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan MobilerPerguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuat SPK Nomor: 03/SPKPEN.001/PPKYSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan PendidikanSivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 56.884.600,00 (lima puluh enamjuta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Rupiah);1 (satu) buah slp Penyetoran PT.
79 — 40
SoekamoHatta No. 586 Kota Bandung, semula Turut Tergugat Dalam Konpensi,sekarang Turut Terguga311 Dalam Rekonpensi:;Adapun alasanalasan Penggugat Dalam Rekonpensi mengajukan GugatanRekonpensi ini adalah sebagai berikut :1,Bahwa, segale sesuat dalildalil yang telah diuraikan/dikemukakan olehPenggugat DR/ Terguget II DK pada jawaban dalam konpensi tersebutdiatas, mohon dianggayang tidak terpisahkanin:Bahwa, sebagaimanaDR/Tergugat Il DK ptelah dikemukakan pula dan merupakan bagianpada uraian/dalildalil
119 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Entin Kartini, Lilis Suryati dan PupuSumiati sesuat UMK Kabupaten Bandung untuk Tahun 2010 sebesarRp1.060.500,00 (satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada dasarnyaproses perhitungan pembayaran upah karyawan dilaksanakan sesuai ketentuanupah minimum jo PP Nomor 8 Tahun 1981 no work no pay sehingga terhadappekerja yang mangkir upahnya tidak dibayar dan terhadap dalil (T7) ternyataTergugat tidak dapat membuktikan daftar hadir/absensi kerja sebagai dasarperhitungan pembayaran upah pekerja
141 — 60
raguragu.Bahwa yang dimaksud dengan mempunyai persediaan adalahapabila si pelaku/Terdakwa yang kedapatan mempunyai lebihbenda/barang (dalam hal ini senjataapi, munisi atau handak) yang adapada dirinya dengan harapan apabiola benda/barang itu habis maka sipelaku masih ada persediaan yang ia simpan.Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalahmenempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisiatau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimanasesuai maksud di pelaku/Terdakwa agar sesuat
118 — 23
Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Panitia adalahsurat menyurat sesuat surat Keputuasan Kepala Dinas Pertanianpertama menyusun jadwal pelaksanaan pelelangan menyusun danmenyiapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, barang di suratkabar atau papan pengumuman resmi, melalui kualifikasi penyediabarang/jasa melalui prakualifikasi, melakukan evaluasi terhadappenawaran, mengusulkan calon pemenang, membuat laporan mengenaihasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),menandatangani
172 — 34
SekretariatDPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011, sehingga jumlah anggaran pada RKA Sekretariat DPRDKabupaten Jayapura tahun 2011 tidak sesuai lagi dengan penetapan anggaran yang telahdisepakati dalam Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 yang menjadi dasarpenyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 karena terjadiPenambahan Anggaran khususnya terhadap anggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat pada kegiatankegiatan sebagai berikut : NO KODE NAMA JUMLAH SESUAT