Ditemukan 237 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agraria agaria aagraria aggraria agrarian agraraia agarpara agrariaã anamaria
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 462/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 22 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny. Lili Fidelia Jeniawati Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat II : NELLY FIDELIA JENIAWATI Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. TRESY FIDELIA JENIAWATI Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat IV : Herman Purnawan Jeniawati Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat V : Tn. TJUN FUNG alias IWAN PURNAMA Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Pembanding/Penggugat VI : Ny. Muliati Diwakili Oleh : RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Desa Cipanas
Terbanding/Tergugat II : Badan Perwakilan Desa Cipanas
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Kecamatan Pacet
Terbanding/Turut Tergugat II : Leli Agus Sukarta
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah R.I. c.q. Mentri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional c.q. Badan Pertanahan Provinsi Jawa baratc.q. Badan Pertanahan Nasional cq
79 — 63
  • Kepala Desa Cipanas' saat itu (ENDANGMEMETH)tidak keberatan apa bila pihak kedua mengajukanpermohonan pada kantor sub.Direktorat Agararia Kabupaten Cianjuruntuk menjadilan tanah tersebut sebagai tanah Milik Pihak kedua.Bahwa walaupun didalam Perjanjian jual beli yang dilakukan Nona LELIAGUS SUKARTA dengan Kepala Desa Cipanas saat itu adalah 450 m2 (empatratus lima puluh meter persegi) namun BUDI SINTORO (aim) hanya menguasaiseluas + seluas 205 m2 (dua ratus lima meter persegi) hingga saat ini;Bahwa
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 19-03-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 07/PDT.G/2013/PN.LB.BS
Tanggal 3 Desember 2013 — - DJUNAIDI DKK (Penggugat) ; - MARA DKK (Tergugat ) ;
130 — 13
  • Bahwa berdasarkan Ketentuan UU Pokok Agararia Tahun 1960.PPNo.56 tahun 1960, apabila seseorang telah menguasai sebidang tanahpertanian yang secara terus menerus tanpa ada gugatan dari pihak lainmelebihi jangka waktu 30 tahun,maka orang tersebut berhak atas objektanah tersebut selaku pemiliknya ;9.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 4/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 16 Mei 2018 — Penggugat:
FARIDA ANIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
127 — 53
  • PeraturanMenteri Negara Agararia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 12-06-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 16-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 49/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 19 September 2012 — PT. BUMI MANSYUR PERMAI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
190 — 65
  • pengumuman melalui Media Massa, berarti :Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1858 atas nama : Taliasa Telaumbanua,SE, Hak Milik No. 1859 atas nama : Tadjuddin, Hak Milik No. 1861 atasnama : Johannes Daniel Chan, Hak Milik No. 1867 atas nama : Iwan, HakMilik No. 1868 atas nama : Sabar Rusmanto, Hak Milik No. 1870 atas nama :Eddy Tanoto tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat 1, 2 dan 3Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 serta melanggar ketentuan dalamPasal 86 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agararia
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 16-03-2009 — Putus : 29-09-2009 — Upload : 18-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 23/G.TUN/2009/PTUN.Mks
Tanggal 29 September 2009 — 1.NY. SHERLY MICO MITING 2.NY. LIDWINA HASAN 3.DR. ARIS PONGTULURAN 4.ALBERT. MT. PASILA disebut sebagai Para Penggugat MELAWAN : 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR disebut sebagai Tergugat 2.LETJEND. PURN. SOLIHIN GP disebut sebagai Tergugat II Intervensi
143 — 369
  • atas nama SolihinGP, telah terbit tidak sesuai dengan prosedur hukum, yakni melanggar peraturanMenteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 tentang PenegasanKonversi dan Pendaftaran Bekas HakHak Indonesia atas Tanah ;13 Bahwa Peraturan Menteri Petanian dan Agararia (PMPA) No. 2 Tahun 1962telah menegaskan bahwa konversi dan pendaftaran berkas hakhak Indonesiaharus diumumkan dua bulan berturut turut di Kantor Kepala Desasebelumdiberikan pengakuan hak, sejak pendaftaran tanah tersebut.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 12-09-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 71/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 13 Februari 2013 — WILLIAM CHANDRA VS KPL.KANTOR PERTANAHAN KOTA MDN,Cs
74 — 33
  • KepalaDirektorat Agararia Propinsi Sumatera Utara. Isiselengkapnya a. Menarik surat Saudara tanggal 31 Januari 1975 No.DA.III/473/202/1975 dengan ini diberitahukanHalaman 37 dari 99 hal.Put.71/G/2012/PTUN.Mdn3838kepada Saudara, bahwa kepada kami juga telahdiajukan permohonan hak atas bidang tanah yangSama ole Prof.Drs. Toga Tobing, Ir.
Pengadilan PN Ngabang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-02-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN Ngabang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN NBA
Tanggal 31 Oktober 2018 — JULYA DARMA SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN NYEMAS SRIKANDI, S.Sos., ALPIAN ALKAP, NYEMAS SUMARNI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANDAK SEBAGAI TERGUGAT
155 — 64
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agararia/ Kepala BPNNomor : 3 tahun 1997, Pasal 76 Ayat ( 3) salah satu surat pernyataanpemohon adalah Tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa , baiksengketa Batas maupun sengketa kepemilikan.10.Bahwa Turut Tergugat dalam memproses Permohonan Sertipikat Tanahharus menganut AsasAsas Umum Pemerintah yang Baik ( AAUB )khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian sehingga dikemudian hari tidakmenimbulkan permasalahan atau sengketa dengan pihak lain.Menimbang
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 03-07-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat:
RENAULI PARDEDE
Tergugat:
RINI HARTATI SIAHAAN Als Nai ROMULUS Br SIAHAAN
Turut Tergugat:
3.Dahulu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara sekarang menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
4.Kepala Desa Lumban Silintong
63 — 35
  • memberikanketerangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkaraberasal dari Sintua Martin Siahaan yang dibagi 2 (dua) kepada anaknya yangbernama Liberti Lebanus Siahaan dan Elisa Siahaan, dimana tanah bagian depanadalah milik Liberti Lebanus Siahaan/Nursia Gultom dan tanah bagian belakangadalah milik dari Elisa Siahaan (orangtua Malang Siahaan) dan setelah adanyapembagian tanah tersebut Liberti Lebanus Siahaan/Nursia Gultom mengajukanpermohonan penerbitan SKPT (bukti T1) dari Kantor Agararia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/Pdt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — IMAM PADHISAN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA cq PERUM PERUMNAS, DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) DKK
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan KeempatTanah tersebut harus diberi tandatanda batas sesuai dengan ketentuansebagaiman dimaksud dalam Peraturan Menteri Agararia Nomor 8 Tahun1961;c. Penetapan KetujuhTanah yang dipergunakan untuk prasarana lingkungan, fasilitas umumdan afasilitas sosial lainnya, harus diserahkan kepada PemerintahWalikota Jakarta Timur;d. Penetapan KesembilanTanah yang diberikan hak pengelolaan tersebut harus dipeliharan sebaikbaiknya;e.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata
Register : 29-01-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tdn
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
Asri Cahyadi
Tergugat:
1.Arduan
2.Suhaini
3.PT. Prima Bundiarta Nusa
45 — 12
  • Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agararia/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 TentangPelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara yang berbuny! :Tanah Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Waris
Register : 14-12-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 432/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 7 April 2016 — MIRA SITUNGKIR DKK LAWAN KAMIR SITUNGKIR DKK
66 — 24
  • Vankleijk Verklaadj ).b)Tentang Amar Putusan Menyatakan PenggugatPenggugatbersamasama dengan Keturunan ( Pamporan ) Alm Situngkir Rajalainya adalah Ahli Waris yang sah dari Alm Situngkir Raja ,sehinggaberhak atas Warisan,Peninggalan Alm Situngkir Raja.Bahwa dalam dalildalil Gugatan Para Penggugat secaramenyeluruh,menguraikan tentang hak yang berkaitan dengan Hak danHukum KEWARISAN atas ke 2 (dua ) objek , serta Hakhak yangberhubungan dengan Hakhak Masyarakat Adat yang diakui dalamUndangUndang Pokok Agararia
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KALABAHI Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
MAHDIN DURU
Tergugat:
1.Rahmatia Nampira
2.Drs Marzuki Nampira
3.Mastuah Nampira, SE
4.Yunus Pandu
5.Kornelius Jemi Pandu
6.Martinus Pandu
7.Agustinus Magangla
8.Onesimus Magangla
9.Alfret Waang
10.Ravindra Nikson Aunung
11.Eman Hasbullah Tahir
12.Ismail Tahir
13.Joko Santoso
14.Tamrin Dalle
15.Arfan Dalle
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
111 — 87
  • Selanjutnyadengan adanya kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur yang ditanda tangani oleh kepalaDeirektorat Agararia ini, Bapa RAJA AHMAD BALA NAMPIRA jugabersurat kepada Kepala Sub.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 03-07-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat:
RENAULI PARDEDE
Tergugat:
RINI HARTATI SIAHAAN Als Nai ROMULUS Br SIAHAAN
Turut Tergugat:
3.Dahulu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara sekarang menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
4.Kepala Desa Lumban Silintong
47 — 35
  • memberikanketerangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkaraberasal dari Sintua Martin Siahaan yang dibagi 2 (dua) kepada anaknya yangbernama Liberti Lebanus Siahaan dan Elisa Siahaan, dimana tanah bagian depanadalah milik Liberti Lebanus Siahaan/Nursia Gultom dan tanah bagian belakangadalah milik dari Elisa Siahaan (orangtua Malang Siahaan) dan setelah adanyapembagian tanah tersebut Liberti Lebanus Siahaan/Nursia Gultom mengajukanpermohonan penerbitan SKPT (bukti T1) dari Kantor Agararia
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PT KENDARI Nomor 29/PDT/2017/PT. SULTRA
Tanggal 15 Mei 2017 — - PEMBANDING : LA IJA Bin LA AWUDA - TERBANDING : LA BANU, dk
62 — 18
  • No. 29 /PDT/2017/PT SULTRAMasyarakat Desa Wagola memberikan lahan yang sudah lamaterlantar itu kepada LA BANUU/Tergugat I.Dalam UU pokok agararia pasal 27 Hak milik hapus bila : (a).tanahnya jatuh kepada Negara : 1. Karena pencabutan hakberdasarkan pasal 18. 2, kerena penyerahan dengan sukarela olehPemiliknya, 3. Karena diterlantarkan, 4 karena ketentuan pasal21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
    Surianapada tahunl987 sudah menjabat sebagai Kepala Desa Wagola pada saatitu, Oleh karena tanah dalam perkara a quo pada saat itu ditumbuhisemak belukar dan sudah lama terlantar kemudian pada tahun 1989 ataskebyakan Pemerintah Desa Wagola melalui rapat bersama/musyawarahdengan para tokoh Masyarakat Desa Wagola memberikan lahan yangsudah lama terlantar itu kepada LA BANUU/Tergugat I.Dalam UU pokok agararia pasal 27 Hak milik hapus bila : (a).tanahnya jatuh kepada Negara : 1.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 21-03-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 14/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
Mihel Anggelo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
Eva Sherry Esemika Suyitno
145 — 43
  • telah memenuhi ketentuanprosedur pendaftaran tanah secara sporadik yang diawali dengan permohonanoleh pihak yang berkepentingan, penetapan batas bidangbidang tanah sertapengukuran dan pemetaan bidang tanah, pengumpulan dan penelitian data yuridisbidang tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis, pembuatan surat ukur,pembukuan hak dan penerbitan sertipikat sebagaimana Pasal 13 sampai dengan31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo.Pasal 73 sampai dengan 91 Permen Agararia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-06-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/TUN/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI VS I. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., II. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS;
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Kepastian Hukum yaitu dalam memberikan Surat KeputusanNomor 90/HGU/BPN RI/2013 juncto Surat Ralat Nomor4061/14.3/X/2013 tidak memuat kepentingan Pemohon PeninjauanKembali dahulu Penggugat sebagai mana di tentukan peraturanperundangundangan yang berlaku (vide Pasal 6 UndangUndangNomor 5 tentang peraturan dasar pokok Pokok Agararia JunctoUndangUndang Nomor 18 tentang Perkebunan Pasal 22 junctoPeraturan Menteri Pertanian Nomor 26/permentan/OT.140/2/2007juncto Surat Edaran yang di keluarkan Termohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. MAJU SUKSES SENTOSA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. SURATNO BIN MADIRSAD;
62 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 121 PK/TUN/2016diwajibkan terlebin dahulu untuk mempunyai Izin Lokasi dari BupatiKabupaten Bekasi sebagaimana diatur dalam ketentuan PeraturanMenteri Negara Agararia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 02-09-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 61/PDT/2021/PT JAP
Tanggal 2 Nopember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 49

    1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dengan tidak mengembalikan Sertifikat Tanah dengan SHM Nomor.00013 luas tanah 1.800 m2 atas nama MARGONO kepada BPN Kabupaten Jayapura kemudian Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah mengklaim tanah milik Penggugat I, Penggugat II sebagai milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad);
    2. Menyatakan Perbuatan Tergugat V/ Kantor Agararia Kabupaten
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-08-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 543/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
Drs. H. Fhyson Maksuni
Tergugat:
1.PT. SARI MULTI CIPTA
2.PT. GROGOL INDAH
3.NY. HJ. DJUHRO
4.H. ACHMAD KOSASIH
5.H. MAULANA MAHDUN
6.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN, KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, PROV. DKI JAKARTA
208 — 205
  • Bahwa atas dalildalil tersebut Penggugat terkesan mengadaadayang seakanakan Turut Tergugat tidak merespon atas aduanTergugat, bahwa jelas setiap permohonan Pembatalan Sertipikatharus sesuai dengan Peraturan Menteri Agararia Nasional No. 11Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam dalilgugatan Penggugat tidak sesuai dan tidak cukup bukti untukmeminta Turut Tergugat membatalkan SHGB atas nama Tergugat dan Tergugat II berdasarkan ketentuan yang berlaku;e.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 7/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
1.YENDRIZAL RAJO INDO
2.KASIM PANDUKO SIDI
3.DARMAWAN
4.KASIM Paduko Sidi
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
Intervensi:
2. PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
254 — 214
  • Hukum Agararia mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunyahukum adat disamping Hukum Agraria yang didasarkan Hukum Barat;Halaman 10 dari 82 HalamanPutusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PDGd. bagi rakyat asli Hukum Agraria penjajahan itu tidak menjaminkepastian hukum;Berpendapat:a.