Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor13/PID.SUS/2020/PN JAP tertanggal 21 Januari 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwatersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;2.

Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor13/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 21 Januari 2020 tentang PenunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakimdalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan ditingkat banding;3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor13/PAN/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 21 Januari 2020 tentangPenugasan Panitera Pengganti Magang guna mengikuti dan mancatatjalannya persidangan;Hal. 2 dari 7 hal.

Sidang; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan; Telah mendengar dan membaca permohonan Penggugat tanggal3 September 2019 perihal Pencabutan Perkara PerselisihanHubungan Industrial Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN Gto;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan denganSurat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo pada tanggal 6 Agustus 2019 dibawah Register Nomor13

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Gugatan Nomor13/Pdt.SusPHI/2019/PN Gto tersebut dari register perkara diHalaman 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN GtoKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gorontalo;3.

Bahwa Penggugat adalah selaku Sekretaris Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor13/HK/KPTS/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan selanjutnya olehkarena itu Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta sahmewakili Kepentingan diri sendiri;2. Bahwa Tergugat I, adalah Bupati Siak selaku Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Kabupaten Siak berkedudukan di KomplekPerkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sei.

terhadap peraturanperaturan sertaketentuanketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia;Bahwa pada Hari jumat tanggal 11 Januari 2013 Tergugat melantikPenggugat selaku Camat Bungaraya Kabupaten Siak, JabatanStruktural Eselon IIl/a, untuk menduduki jabatan dan melaksanakantugas sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak,Jabatan Struktural Eselon III/b;Bahwa sepengetahuan Penggugat, pelantikan pada tanggal 11 Januari2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor13

kepada Para Tergugat secara tanggung rentengsebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian yang cukupbesar dan dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakanPutusan Pengadilan, maka beralasan hukum kiranya Para Tergugatdiwajibkan membayar dwangsom (uang~ paksa) sebesarRp1.500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan perubahan, perbaikanHal 5 dari 12 halaman Putusan NO 204/PDT/2015/PT.PBR14.dan penandatanganan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor13

JabatanPenggugat sesuai dengan Jabatan Struktural Eselon Ill/a;Bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas,Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I.A Pekanbarumemanggil kami Para Pihak dan selanjutnya memberikan Putusan sebagaiberikut:PRIMAIR:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Bukti bukti Surat yang diajukan Penggugat adalah sah danberharga;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja membuatdan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor13

Wahid Hasyim No. 139,Rt/rw : 003/001, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso,Kabupaten Bondowoso; , sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 04 Maret 2019, tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah pula membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bdwtanggal 05 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetaokan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kamiIndah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Kadek Susantiani,S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor13/Pdt.G/2019/

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;SUBSIDER:Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilanNomor 13/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor13/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 19 Februari 2018 melalui

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.AbSelanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor13

/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor13/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 19 Februari 2018 melalui RRI Ambon yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatanPenggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan

Legal,Alamat Jalan Merpati Il A Kelurahan Tanamodindi, KecamatanMantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah..Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2019,menurut surat gugatan sederhana dalam perkara Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Pal ialah sebagai Penggugat;Il.

Sisingamangaraja(Kantor), menurut surat gugatan sederhana dalam perkaraNomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Pal ialah sebagai Tergugat;Kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menerangkan bersedia danmau mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang telah dimajukandalam gugatan tersebut dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telahmengadakan persetujuan sebagai berikut:Pasal 1Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) bersediamenyelesaikan permasalahan perkara Gugatan Sederhana Nomor13

PEMBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan GuruHonorer, bertempat tinggal diKABUPATEN KOTABARU dahulu =PENGGUGATsekarang PEMBANDING:; MELAWANTERBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di KABUPATENKOTABARU dahulu) = TERGUGAT sekarangTERBANDING:; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkaraini 3 TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal inisebagaimana termuat dalamPutusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor13

NASHRULLAHSYARQAWI,SH. sebagai Hakim Ketua, Dra.HJ.SITI.BALKIS,MHIdan Drs.H.AHMAD SAYUTHI,SH.MH. masing masing sebagaiHakim Anggota yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasinuntuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding denganPenetapan tanggal 11 Agustus 2008 Nomor13/Pdt/2008/PTA.Bjm.

dibuat oleh Panitera Mahkamah Syariyah Sinabang;Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untukmemeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 28 Januari 2019,akan tetapi sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syariyah SinabangNomor 64/Pdt.G/2018/MS.Snb. tanggal 04 Pebruari 2019 Pembanding danTerbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage);Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Aceh pada tanggal 14 Pebruari 2019 dengan Nomor13

H.Abd.Rahman Usman, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjukoleh Ketua Mahkamah Syariyah Aceh berdasarkan Penetapan Nomor13/Pdt.G/2019/MS.Aceh, tanggal 14 Pebruari 2019 Putusan tersebut diucapkanpada hari itu juga dalam sidang terobuka untuk umum oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Marzuki., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;Hakim Anggota, Ketua Majelis,d.t.o d.t.oDrs. H. Salahuddin Mahmud, M.H. Drs. H.

PENETAPANNomor 13/Pdt.G.S/2019/PN PljDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung;Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Pj;Berdasarkan SuratSetelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau PunjungNomor 13/Pdt.G.S/2019/PN PIlj, tanggal 21 Agustus 2019, tentang PenunjukanHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhanaSetelah membaca berkas perkara perdata gugatan sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Plj, dalam perkara gugatan antara :I.

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Pj dalam register perkara;3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN PljDitetapkan di: Pulau PunjungPada tanggal : 26 Agustus 2019Panitera Pengganti, Hakim tersebut,Khairul, S.H. Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H.Perincian biaya :1. Pendaftaran .............0. Rp 30.000,002. Pengadaan ATK............. Rp 75.000,003.

(dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalamSurat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 Nomor 203, terdaftar atasnama PT handel maatschappij LAuto, berkedudukan di Surabaya;Yang sekarang menjadi tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor12/EmbongKaliasin dan tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor13/EmbongKaliasin,keduanya terdaftar atas nama pemegang hak Kotamadya Surabaya;5. Menyatakan menurut hukum:a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 318/EmbongKaliasin, seluasHalaman 4 dari 21 hal. Put.

(seribu seratus lima puluh satu meter persegi), diuraikan dalamSurat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 Nomor 202, yang terdaftaratas nama pemegang hak Kotamadya Surabaya;Sertipikat Hak Pakai Nomor13/EmbongKaliasin, seluas 2.640 M?

(dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalamSurat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 Nomor 203, terdaftar atasnama PT Handel Maatschappij L Auto, berkedudukan di Surabaya;Yang sekarang menjadi tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor12/EmbongKaliasin dan tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor13/EmbongKaliasin,keduanya terdaftar atas nama pemegang Hak Kotamadya Surabaya;Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 679/Pdt.G/2006/PN Sby., tertanggal 14 Agustus 2007 juncto putusan PengadilanTinggi

Sertipikat Hak Pakai Nomor13/EmbongKaliasin, seluas 2.640 M?(dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalamSurat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 Nomor 203, yang terdaftaratas nama pemegang hak Kotamadya Surabaya;h. Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 21Januari 1974 Nomor176,Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 1955 K/Pdt/2018yang dibuat di hadapan Goesti Djohan, Notaris di Surabaya;i. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17 Maret1975 Nomor137/1975/SP;j.

Menyatakan kedua bidang tanah objek sengketa Sertifikat Hak PakaiNomor 12/Kel.Embong Kaliasin dan Sertifikat Hak Pakai Nomor13/Kel.Embong Kaliasin, lebih dikenal dengan tanah dan bangunan yangterletak di Jalan Basuki Rachmad 119121 adalah hak Turut TermohonKasasi (dahulu Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Terbanding I) yangtelah diserahkan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekonvensi/Pembanding);3. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk danpatuh pada putusan ini:4.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah bertetangan Dengan Pasal 151 ayat (3) JoPasal 155 ayat (1)UU Nomor 13 tahun 2003;Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SK Nomor11/PHK/NSI/III/2018 atas nama Apipudin, SK Nomor13/PHK/NSI/II/2018 Atas nama Decky, SK Nomor 10/PHK/NSI/III/2018Atas nama Darman, SK Nomor 12/PHK/NSI/III/2018 atas nama SriHanati, SK Nomor 09/PHK/NSI/III/2018 atas nama Haryanto, yangHalaman 2 dari 12 hal. Put.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonpensidan Tergugat dalam Rekonvensi putus terhitung sejak di tetapkansurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SKNomor11/PHK/NSI/III/2018 atas nama Apipudin, SK Nomor13/PHK/NSI/III/2018 atas nama ODecky, SK Nomor10/PHK/NSI/III/2018 Atas nama Darman, SK Nomor12/PHK/NSI/III/2018 atas nama Sri Hanati, SK Nomor09/PHK/NSI/III/2018 atas nama Haryanto,yang dikeluarkansemuaanya tertanggal 12 Maret 2018 adalah sah;Halaman 4 dari 12 hal. Put.

Nomor 322 K/Pat.SusPHI/2019surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SK Nomor11/PHK/NSI/III/2018 atas nama APIPUDIN, SK Nomor13/PHK/NSI/III/2018 atas nama Decky, SK Nomor10/PHK/NSI/III/2018 atas nama Darman, SK Nomor12/PHK/NSI/III/2018 atas nama SRI HANATI, SK Nomor09/PHK/NSI/III/2018 atas nama Haryanto yang dikeluarkansemuanya tertanggal 12 Maret 2018 adalah SAH ;7.

Olehkarenanya atas PHK tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uangkompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 xketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 xketentuan Pasasl 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4) yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp328.905.795,00, denganpertimbangan sebagai berikut: Nomor Nama Masa Upah Uang Uang Uang TotalPenggugat

Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon danpenghargaan masa kerja serta uang penggantian perumahan, pengobatandan perawatan sesuai ketentuan pasal 169 ayat 2 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu: Uang Pesangon 2 x 6 x $ SGD 1.500. = $ SGD 18.000. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x $ SGD 1.500. =$SGD 3.000. Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan15% x $ SGD 21.000.

Tergugat dan atas hal demikian telah dilaporkanke kepolisian dan pemeriksaan atas kedua Termohon Kasasi dahuluPenggugat tengah diproses;Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti tingkat pertama telahmengabaikan buktibukti tertulis dan Saksi saksi yang Pemohon Kasasidahulu Tergugat ajukan sehingga akhirnya Judex Facti telah salahmengambil pijakan hukum sebagai dasar pertimbangan.Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah salah dalam memberikanpertimbangan dengan mengutip Pasal 161 ayat 1 Undang undang Nomor13

melakukan penggelapan dalam perusahaanPemohon Kasasi dan atas hal demikian tidak lah tepat bagi PemohonKasasi dahulu Tergugat untuk memberikan surat peringatan satu dua dantiga secara berturut turut oleh karena hal ini bukan kesalahan administrasidalam pekerjaan belaka akan tetapi dugaan pidan yang tidak bisa dibiarkanterjadi lagi setelah ada surat peringatan dalam bentuk apapun;Bahwa selanjutnuya Judex Facti juga telah salah menerapkan hukumdengan menerapkan pertimbangan pasal 164 ayat 3 Undang undang Nomor13

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 21 November 2016 dihubungkan dengan pertimbanganjudex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah patutdan adil menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13

Panitera Pengadilan Negeri Semarapura yang menerangkanbahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Pembanding semula Tergugat II telahmengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriSemarapura tanggal 10 Juni 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Srp;Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarapura Nomor13/Pdt.G/2021/PN.Srp yang menerangkan bahwa permohonan Bandingtersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan cara seksama kepadaTerbanding semula

dan diserahkanpada tanggal 24 Juni 2021;Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding(inzage) Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Srp. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepadaPembanding semula Tergugat II untuk memeriksa/membaca berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura sebelum berkas tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat bandingdengan surat pemberitahuan tanggal 28 # =)jJuni 2021 #Nomor13

sehingga sertifikat hak milik nomor 393 , suratukur tanggal 11 111999 nomor 21/SAN/1999, luas 11,160 M2 atasnama Nyoman Semidra ( Pembanding ) dengan gambar situasi dijilidmenjadi satu sebagai salinan buku tanah mempunyai kekuatan pembuktianyang kuat , maka kedudukan persil dan pipil sesungguhnya sudah tidakberlaku.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahn memeriksadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri sSemarapura Nomor13

peradilanbaik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;Memperhatikan, Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg), sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor13

Uang Pesangon masa kerja dari 2009 s/d berakhirnya masa Ikatan Dinaspada tahun 2014 (sesuai UMP/UMk) sektor Migas Kab Bengkalis tahun2013);(5 x Rp2.430.000,00) x 2 = Rp24.300.000,00;(Sesuai Pasal 156 ayat 3 dan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor13 Tahun 2013);B.

Uang Pengahargaan Masa Kerja;2 x Rp2.430.000,00 = Rp4.860.000,00;(Sesuai Pasal 156 ayat 3 dan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003);C.Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan;Rp29.160.000,00 x 15% = Rp4.374.000,00;(sesuai PER 04/MEN/1994);D. Tunjangan Hari Raya tahun 2013;1 x Rp2.430.000,00 = Rp2.430.000,00;(sesuai PER 04/MEN/1994);E.

selanjutnya disebut Penggugat;LawanTergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta(Dagang), bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, KabupatenMamuju, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalamperkara a quo dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftarpada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor13

No. 13/Pdt.G/2017/PA.Mny.Bahwa pada hari sidang tanggal 7 Februari 2017 Penggugat dan Tergugattidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lainsebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap' dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor13/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal 23 Januari 2017 dan ketidakhadirannya tersebuttidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;Bahwa pada sidang tanggal 21 Februari 2017 Penggugat datangmenghadap

Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;SUBSIDAIR:Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya terdaftar diRegister Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor13/Pdt.P/2020/PA.Pyb tanggal 13 Februari 2020, mengajukan permohonanpenetepan perwalian dengan dalildalil sebagaimana tertuang dalam suratpermohonan Pemohon;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon datangmenghadap di persidangan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.P/2020/PA.Pyb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan ;Halaman 7 Putusan Nomor 485/PID/2020/PT SBY3.4.5.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca berturutturut:1.Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal4 Maret 2020, atas putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor13

Nomor 485/PID/2020/PT SBY02 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga olehkarena itu pertimbangan tersebut diambil alin dan dijadikan sebagaipertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkaraini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor13

dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 351 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidanadan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sertaketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor13

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam memutus Perkara Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Sby. sebagaimana Putusan Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Sby. telah terdapat kekeliruan yangHalaman 12 dari 41 hal. Put. Nomor 142 PK/Pdt.SusPailit/2016nyata dimana Majelis Hakim Judex Facti telah salah, dan/atau tidak tepat,dan/atau keliru dalam memeriksa dan/atau mempertimbangkan perkaradan/atau menerapkan suatu peraturan perundangundangan;.

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam memutus Perkara Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Sby. sebagaimana Putusan Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Sby. telah terdapat kekeliruan yang nyatadimana Majelis Hakim Judex Facti telah salah, dan/atau tidak tepat, dan/ataukeliru dalam memeriksa dan/atau mempertimbangkan perkara dan/ataumenerapkan suatu peraturan perundangundangan, sebagai berikut:Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti sebagaimana Putusan Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Sby. pada halaman

,yang menyatakan bahwa perkara yang sederhana adalah perkara yangpembuktiannya sangat mudah;Tentang Majelis Hakim Judex Facti dalam memutus Perkara Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Sby. sebagaimana Putusan Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Sby. telah terdapat kekeliruan yangnyata karena mengandung kurang cukup pertimbangan;10.Bahwa mengacu pada Pasal 184 HIR/195 RBG juncto Pasal 50 dan11.Pasal 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan yang

Bahwa cara Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkansederhana atau tidak sederhananya perkara a quo hanya didasarkanpada dalil Termohon PKPU (sekarang Termohon PK) tanpa mempertimbangkan dan/atau mencermati isi sebenarnya dari bukti yangdiacunya, atau dengan kata lain Majelis Hakim hanya menelanmentahmentah alasanalasan bantahan dari Termohon PKPU;Kekeliruan Majelis Hakim Judex Facti sebagaimana Putusan Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Sby. ternyata dimana pertimbanganMajelis Hakim Judex

Bahwa cara Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkansederhana atau tidak sederhananya perkara a quo tidak mempertimbangkan buktibukti (baik surat dan/atau Saksi) terkait lainnya;Kekeliruan Majelis Hakim Judex Facti sebagaimana Putusan Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Sby. ternyata dimana pertimbanganMajelis Hakim Judex Facti hanya memilah bukti yang mendukungnyatanpa menilai isi bukti tersebut dan bukti lainnya.

Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)UndangUndang Nomor13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerjasebesar ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun2003, dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentuan pasal 156 ayat (4)UndangUndang Nomor13 Tahun 2003;*(ini adalah klausul Pasal 169 UUNomor 13 Th. 2008);Ill. Agar pihak Pengusaha PT.

Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan MasaKerja sebesar ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentuan Pasal156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Perhitungan: MASA PERHITUNGAN FAKTOR PESANGON Halaman 30 dari 67 hal.Put.

Nomor 1026 K/Pdt.SusPHI/2017 Kerja sebesar ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentuan Pasal156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Perhitungan: MASA PERHITUNGAN FAKTOR PESANGONKERJA Pesangon 2xpesangon Uang Penggantian Total(Tahun) Penghargaan Hak33,4 9 18 10 4,7 32,7Jumlah Pesangon = Faktor Total x gaji = 510.610.500,6. REKAPITULASIkomponen Jumlah (Rp)1. Upah (Gaji Tertunggak) 562.140.000,2.

Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan MasaKerja sebesar ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentuan Pasal156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Perhitungan: MASA PERHITUNGAN FAKTOR PESANGONKERJA Pesangon 2xpesangon Uang Penggantian Total(Tahun) Penghargaan Hak22,1 9 18 8 4,7 30,7Jumlah Pesangon = Faktor Total x gaji = 292.455.875,6.

Berdasarkan hal tersebut diatas, seluruh unsurunsurdari ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi dengan faktaHalaman 48 dari 67 hal.Put.

Objek Sengketa Menimbulkan Kerugian Bagi PenggugatBahwa diterbitkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor13/122/GBV/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011perihalKeputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD Jawa Baratdan Banten, Tbk yang menjadi objek sengketa, secara langsungmenimbulkan kerugian dan melanggar kepentingan maupun hakPenggugat yang dilindungi hukum.

Tidak adanya kepastian bagi Penggugat untuk tetap menjabatsebagai Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB sebagaimanadiatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf Eangka 4 e angka (3) karena setelah Penggugat diangkatsebagai Direktur Operasi oleh RUPS Luar Biasa Bank BJB saatini Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB telah diisi oleh oranglain;Adapun bunyi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf

Penetapan Tertulis (Beschikking) dibawah Nomor13/122/GBVDPIP/Rahasia Tanggal 24 November 2011 tentangKeputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD JawaBarat dan Banten Tbk.;b.

Putusan Nomor 151 K/TUN/2013telah ditentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBV2010sebagaimana ditegaskan di dalam surat Tergugat Nomor13/621/DPIP/Prz tanggal 12 Oktober 2011 dan Penggugatberdasarkan profesionalitas/keahlian di bidang perbankankhususnya di Bank BJB selama 26 tahun telah memiliki SertifikasiManajemen Risiko sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI Nomor11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko BagiPengurus dan Pejabat Bank Umum;Berdasarkan ketentuan Pasal 22 PBI Nomor

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 Perihal : KeputusanAtas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.Pada angka 2 dan angka 5;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011Perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD JawaBarat dan Banten, Tok. Pada angka 2 dan angka 5;4.