Daerah (APBD)Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan DPA Nomor1.09.1.20.03.16.07.5.2 tanggal 4 April 2014 sebesar Rp.6.216.000.000,(enam milyar dua ratus enam belas juta rupiah) yaitu untuk pengadaantanah atas nama : Helmi, Susi, Sugeng Santoso dan Kelompok Tani yangdikuasakan kepada Sugeng Santoso, dan untuk ganti rugi ini belumterealisasi karena terjadi tumpang tindah kepelikan tanah sehinggadananya ditempatkan di Pengadilan Negeri Bengkalis sebesarRp.5.500.018.180, sesuai Penetapan Nomor : 01/PDT.KONS

Daerah (APBD) KabupatenKepulauan Meranti berdasarkan DPA Nomor : 1.09.1.20.03.16.07.5.2tanggal 4 April 2014 sebesar Rp.6.216.000.000, (enam milyar dua ratusenam belas juta rupiah) yaitu untuk pengadaan tanah atas nama : Helmi,Susi, Sugeng Santoso dan Kelompok Tani yang dikuasakan kepadaSugeng Santoso, dan untuk ganti rugi ini belum terealisasi karena terjaditumpang tindah kepelikan tanah sehingga dananya ditempatkan diPengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp.5.500.018.180, sesuaiPenetapan Nomor : 01/PDT.KONS

foto fotonya,yangmana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copy printdipersidangan, selanjutnya diberitanda bukti P23b;Fotocopy gambar/ foto bangunan rumah, kondisi bangunan 1 (satu)Halaman 65 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkr29.30.lantai sebelum dibongkar dan atau sebelum di rusak,yang mana telahdiberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan,selanjutnya diberitanda bukti P24;Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri CikarangNomor34/eks/2020/Pn.Ckr jo Nomor: 23/Pdt.Kons

,yang mana telah diberimaterai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnyadiberi tandabukti T.II13;14.Fotocopy Surat kepala kantor pertanahan kabupaten Bekasi Nomor:252.1/50032.16/PT/IIl/2020 tanggal 26 maret 2020 yang ditujukankepada Pejabat pembuat Komitmen( PPK ) Pengadaan tanahPembangunan LRT Jabodetabek,yang mana telah diberi materai dandisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberitandabukti T.II14;15.Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor:23/Pdt.Kons

Ckrtanggal 16 April 2020,yang mana telah diberimaterai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnyadiberitanda bukti T.II15;16.Fotocopy Berita acara Penitipan anti kerugian Nomor23/Pdt.Kons/2020/PN.Ckrtanggal 08 Juli 2020,yang mana telah diberimaterai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnyadiberitanda bukti T.II16;17.Fotocopy Surat kepala pelaksana Pengadaan tanah Kantor PertanahanKabupaten Bekasi Nomor: 409/500.32.16/PT/V1/2020 tanggal 05 Juni2020 yang di tujukan Kepada

Putusan Nomor 348/PDT/2020/PT.BDGDALAM EKSEPSI1.Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalildalilPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui Secara tegas dan nyata demikepentingan Tergugat II.Mengenai Legal Standing.Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena sudah putus hubunganhukumnya dengan obyek perkara aquo, karena tanah tersebut telah terdaftardalam konsinyasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 12/Pdt.kons

Sebelah Barat dengan Tanah Toke Saleh;

merupakan objek yang sama dengan objek ganti rugi dengan nomor urut Nominatif 141 Panitia ganti rugi Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh- Sigli;

4. Menyatakan penitipan uang ganti rugi (konsinyasi) Rp576.936.896,- (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) oleh Pemerintah/Panitia pada Pengadilan Negeri Jantho sesuai dengan penetapan Nomor 12/Pdt.Kons

Daerah (APBD)Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan DPA Nomor1.09.1.20.03.16.07.5.2 tanggal 4 April 2014 sebesar Rp.6.216.000.000,(enam milyar dua ratus enam belas juta rupiah) yaitu untuk pengadaantanah atas nama : Helmi, Susi, Sugeng Santoso dan Kelompok Tani yangdikuasakan kepada Sugeng Santoso, dan untuk ganti rugi ini belumterealisasi karena terjadi tumpang tindah kepelikan tanah sehinggadananya ditempatkan di Pengadilan Negeri Bengkalis sebesarRp.5.500.018.180, sesuai Penetapan Nomor : 01/PDT.KONS

1.09.1.20.03.16.07.5.2tanggal 4 April 2014 sebesar Rp.6.216.000.000, (enam milyar dua ratusenam belas juta rupiah) yaitu untuk pengadaan tanah atas nama : Helmi,Susi, Sugeng Santoso dan Kelompok Tani yang dikuasakan kepadaSugeng Santoso, dan untuk ganti rugi ini belum terealisasi karena terjadiHal 45Putusan Pengadilan TIPIKORNo.55/Pid.Sus.TP K/2016/PN.Pbrtumpang tindah kepelikan tanah sehingga dananya ditempatkan diPengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp.5.500.018.180, sesuaiPenetapan Nomor : 01/PDT.KONS

1.09.1.20.03.16.07.5.2Hal 49Putusan Pengadilan TIPIKORNo.55/Pid.Sus.TP K/2016/PN.Pbrtanggal 4 April 2014 sebesar Rp.6.216.000.000, (enam milyar dua ratusenam belas juta rupiah) yaitu untuk pengadaan tanah atas nama : Helmi,Susi, Sugeng Santoso dan Kelompok Tani yang dikuasakan kepadaSugeng Santoso, dan untuk ganti rugi ini belum terealisasi karena terjaditumpang tindah kepelikan tanah sehingga dananya ditempatkan diPengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp.5.500.018.180, sesuaiPenetapan Nomor : 01/PDT.KONS

Daerah (APBD) KabupatenKepulauan Meranti berdasarkan DPA Nomor : 1.09.1.20.03.16.07.5.2tanggal 4 April 2014 sebesar Rp.6.216.000.000, (enam milyar dua ratusenam belas juta rupiah) yaitu untuk pengadaan tanah atas nama : Helmi,Susi, Sugeng Santoso dan Kelompok Tani yang dikuasakan kepadaSugeng Santoso, dan untuk ganti rugi ini belum terealisasi karena terjaditumpang tindah kepelikan tanah sehingga dananya ditempatkan diPengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp.5.500.018.180, sesuaiPenetapan Nomor : 01/PDT.KONS

berdasarkan Penetapan Konsinasi diPengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor : 247/Pdt.Kons/2019/PN.TNGpada tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai Konsinasi senilai Rp. 4.816.508.148, (empat milyar delapan ratus enam belas juta lima ratusdelapan rou seratus empat puluh delapan rupiah).Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya sidang Konsinasi mengenaiobyek sengketa pada tanggal 4 Januari 2019, atas pemberitahuan darikerabat para Penggugat yang hadir dalam sidang Konsinasi di pengadilanNegeri Tangerang, bahwa

Pura Il) adalah Badan Usaha MilikNegara yang bergerak dibidang Pengelolaan dan Pengusahaan BandarUdara, Khususnya Bandar Udara di Indonesia, yang memerlukan TanahUntuk Perluasan Landasan Pacu III (Runway Ill) Bandara InternasionalSoekarno Hatta, dan menetapkan bidang tanah Para Penggugat masukdalam Peluasan Runway III yang terletak di Desa Rawa Rengas KecamatanKosambi Kabupaten Tangerang, dan juga sebagai Pemohon dalamPenetapan Konsinasi atas Bidang tanah Obyek sengketa dalam PenetapanNomor : 247/PDT.Kons

Fotocopy dari Asli Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:6/Pdt.Kons/2017, yang selanjutnya diberi tanda T3 ;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dicocokkandengan pembandingnya serta salinannya di persidangan dan telah dilegalisir sertadiberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalamperkara ini namun mengenai penilaian terhadap surat bukti tersebut akandipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnyaMenimbang, bahwa dalam persidangan

Mengenai Legal Standing;Bahwa Penggugat tidak mempunyal kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena sudah putus hubunganhukumnya dengan obyek perkara aquo, karena tanah tersebut telah terdaftardalam konsinyasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 12/Pdt.kons/2019/PN.Blb, tanggal 28 Agustus 2019.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Undangundang Republik Indonesia No. 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum yang menyatakan sebagai

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor10/Pdt.Kons/2018 tanggal 2 Maret 2018, telah dinyatakan sah penitipanuang ganti kerugian atas tanah yang terkena proyek pembangunanjalan tol dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,sebagai berikut:1.

Photocopy Penetapan Nomor 02/Pdt.Kons/2018/PN.Blb, tanggal 20Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P 9;10. Photocopy Revisi 2 site plan perumahan Pondok Dustira Il,tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P 10;11. Photocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.249, DesaGadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung, ProvinsiJawa Barat, Luas dari sisa Induk : 1519 M2 atas nama PT. Euntreup EndahMandiri, selanjutnya diberi tanda bukti P 11;12.

Polisi/Pengaduan Nomor:STT1.P/532.a/VIII/2019/SPKT, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkanaslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.1.ILUI.IV.V.VI19);Fotokopi Surat Nomor: B/439/VIII/2019/Dit Reskrimum perihalPemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) tanggal22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Reskrim Umum POLDASULUT, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinyaselanjutnya diberi tanda bukti (T.1.ILULIV.V.VI20);Fotokopi surat relaas panggilan aanmaning Nomor: 1/Pdt.Kons

Wayan Kari tersebut.Selanjutnya, dengan didasarkan halhal tersebut di atas dan karenanyatetap menghormati MoM 2007, maka Tergugat melakukan PermohonanKonsinyasi di Pengadilan Negeri Denpasar yang selanjutnya Juru SitaPengadilan Negeri Denpasar telah melakukan penawaran pembayaransebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penawaran Uang Sewanomor 5/Pdt.Kons/2020/PN.Dps tanggal 17 November 2020.

Kemudian,Penggugat melalui kuasa hukumnya, ARA & Co. menyatakan menolakpenawaran pembayaran tersebut dengan mengirimkan Surat No.O4/ARA/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, kepada Ketua PengadilanNegeri Denpasar, yang di dalam surat tersebut Penggugat DENGANSENGAJA TIDAK MENGAJUKAN BUKTI MOM 2007 SEBAGAIARGUMENTASI PENGGUGAT UNTUK MENOLAK PEMBAYARANSEWA TERSEBUT.Haruslah mendapat perhatian bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telahmengeluarkan Penetapan tentang Konsinyasi dengan Nomor5/Pdt.Kons/2020/PN.Dps

dahulu berbatasan dengan Seah sekarang tanah kosong pembangunan bandara Singkawang;

1. Menetapkan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara ini menjadi dasar bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII , VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,XXI, XXII, XXIII) telah melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji dan tidak berhak menurut hukum atas uang konsinyasi dengan nomor Perkara 02/Pdt.Kons

/2018/PN.Skw dan 03/Pdt.Kons/2018/PN Skw;

di titipkan di Pengadilan Negeri Singkawang dengan Penetapan nomor Perkara 02/Pdt.Kons/2018/PN.Skw dan 03/Pdt.Kons/2018/PN Skw yang akan di bayar oleh Pemerintah melalui Turut Tergugat III dengan Perincian sebagai berikut :