• Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV selaku Kreditor Preferen ;2. Bahwa sebagai Jaminan hutang tersebut diatas, Penggugatmenyerahkan/menjaminkan secara hak Tanggungan kepada TurutTergugat , berupa 84 (delapan puluh empat) buku Sertifikat Hak Milik atasnama Penggugat dengan total luas tanah 1.980 M2 dan luas Bangunan8.539 M2 yang berlokasi di JI.

  Turut Tergugat Ill selaku Kreditor Preferen dalam proses kepailitan PT.Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (dalam Pailit). Turut Tergugat IV selaku Kreditor Preferen dalam proses kepailitan PT.Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (dalam Pailit).Di samping itu halhal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo adalah terkait harta pailit dalam proses kepailitan PT.

• li>

DALAM POKOK PERKARA ;

Dalam Konpensi :

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi merupakan Kreditur beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konvensi dalam Konvensi merupakan Kreditur Preferen

• No.37 Tahun 2004 dikualifikasikan sebagai Kreditor Preferen Umum, yang sifatpemenuhan tagihannya adalah didahulukan sebab merupakan Utang Harta Pailit,sehingga tanpa adanya kepailitanpun para Karyawan/Buruh tetap mempunyai hakdalam pemenuhannya.Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, maka Pasal 2 Ayat (1) UURI.

  mempunyaidua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yangtelah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana disebut dalam Pasal 2 (1) UUNo. 37 Tahun 2004 tentang UndangUndang Kepailitan & PenundaaanKewajiban Pembayaran Utang ; Mengenai keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Status para PemohonPailit sebagai kreditor telah dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UUK & PKPU, bahwayang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren,kreditur separatis maupun kreditur preferen

• Rangka MHFXW42G772083542, No.Mesin ITR6348283 dan Nomorpolisi DM 1315 AE yang telah diikat dengan sertifikat fidusia sebagaimana diaturdalam Undang Undang tentang Fidusia maka terhadap Jaminan tersebutmelekat hak eksekutorial terhadap benda yang dibebani sertifikat fidusia dan jugamelekat hak preferen sehingga berdasarkan hukum terhadap jaminan tersebutberlaku parate eksekusi berdasarkan hukum UU Fidusia;Menimbang bahwa oleh karena jaminan berupa BPKB tersebut melekatjaminan sertifikat fidusia dan

  juga mempunyai hak preferen maka petitum gugatannomor 5 sepanjang mengenai tuntutan untuk menyerahkan barang jaminanharuslah dikabulkan;Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN GtoMenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitutentang besaran kewajiban yang harus dibayar Tergugat dikabulkan sebagian dantuntutan agar Tergugat menyerahkan barang jaminan maka terhadap petitumnomo 5 Hakim dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no. 1, Hakim berpendapatoleh

• Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana(Dalam Pailit) untuk =memasukkan Utang Pajak = sebesarRp34.094.903.770,00 (tiga puluh empat miliar sembilan pulun empat jutasembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagai utangKreditur Preferen;.

• Dalam PKPU) tertanggal 16 Mei2012, yang pada intinya berkehendak melanjutkan kegiatan usahanya danberusaha mencari investor yang akan mengambil alih saham perseroan, sertamenawarkan pembayaran utangnya kepada Para Kreditor sebagai berikut :e Untuk Kreditor SeparatisPembayaran kepada Kreditor Separatis Termohon PKPU minta untuk bungadan denda agar dihapuskan, Untuk Hutang Pokok sebesar Rp.111.045.000.000,00 yang akan mulai dicicil pada tanggal 15 Agustus 2012e Untuk Kreditor PreferenUntuk Kreditor Preferen

  Dalam PKPU) tertanggal 16 Mei 2012, yang pada intinya berkehendakmelanjutkan kegiatan usahanya dan berusaha mencari investor yang akanmengambil alin saham perseroan, serta menawarkan pembayaran utangnyakepada Para Kreditor sebagai berikut :e Untuk Kreditor SeparatisPembayaran kepada Kreditor Separatis Termohon PKPU minta untuk bungadan denda agar dihapuskan, Untuk Hutang Pokok sebesar Rp.111.045.000.000,00 yang akan mulai dicicil pada tanggal 15 Agustus 2012e Untuk Kreditor PreferenUntuk Kreditor Preferen

• PT U FINANCE INDONESIA, berkedudukan di ANZ TowerLantai 20 dan 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A, JakartaSelatan;Para Turut Termohon Kasasi/Para Kreditor Separatis PKPUSementara;DanKANTOR PELAYANAN PAJAK BESAR I, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Timur 16, Jakarta Pusat;Turut Termohon Kasasi/Kreditor Preferen PKPU Sementara;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah memberikan Laporan tertanggal 14November 2012 di muka Persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat

  PT U Finance Indonesia;c Kreditur Preferen:1) KPP Pajak Besar I;Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012, debitur telah mendaftarkan"Rencana perdamaian PT Kartika Selabumi Mining" ke Kepaniteraan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, debitur telah menghadiri rapat praverifikasi, bertempat di Kantor Pengurus yang beralamat di Ruko Plaza Ciputat MasBlok B/AA, Jalan Ir. H.

  Kantor Hukum Dewi Iryani & Partners;44 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., qq. kuasa hukumnya dari Kantor HukumMuliadi & Partner; dan,2 (dua) Kreditor Separatis, yaitu:1 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., qq. kuasa hukumnya dariKantor Hukum Muliadi & Partners;2 PT U Finance Indonesia; serta1 (satu) Kreditor Preferen, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Besar I;Sebagaimana telah disepakati bersama pada hari Selasa, tanggal 13 November2012;2 Menghukum Debitur (PT Kartika Selabumi Mining) (Dalam PKPU) sementaradengan

  Terhadap kewajiban/hutang kepada para kreditur preferen akan dilakukan sesuaidengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pada tanggal 9 November 2012, Termohon Kasasi I/Debitor telahmengajukan revisi atas rencana perdamaian tanggal 29 Oktober 2012 denganrencana perdamaian tanggal November 2012 sebagaimana ternyata dalam SuratNomor 101/KSMSS/11/2012 tanggal 8 November 2012 perihal: Rencanaperdamaian PT Kartika Selabumi Mining (selanjutnya disebut "Rencanaperdamaiain tanggal

• No. 422 K/Pdt.Sus/201 1PT.YALA TEKNO GEOTHERMAL (Dalam PKPU) tertanggal 06 Mei 2011yang telah disetujui oleh PT.YALA TEKNO GEOTHERMAL (DalamPKPU)/Debitur serta ditandatangani oleh Pengurus dan Hakim Pengawastersebut sebanyak 3 (tiga) kreditur konkuren dan 2 (dua) kreditur preferen(istimewa) dan 1 (satu) kreditur separatis dan 1 (satu) kreditur konkurenyang dibantah oleh pengurus sebagai berikut :Kreditur Konkuren No. Nama Kreditur Total tagihan 1 PT. MAFHABOR INDONESIA Rp 993.992.481, 2. PT.

  YASA PATRIA PERKASA Rp 5.211.350.238, JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 7.093.482.679, Kreditur Preferen : No. Nama Kreditur Total tagihan 1 Karyawan PT.YALA Rp 4.026.699.300,TEKNO GEOTHERMAL 2 Kantor Pelayanan Pajak Rp 0Pratama Jakarta Pasar Minggu JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 4.026.699.300, Kreditur Separatis No. Nama Kreditur Total tagihan1 PT. ALAM INTI ENERGI Rp 21.005.093.460,JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 21.005.093.460, Kreditur yang dibantah oleh Pengurus No Nama Kreditur Total tagihan 1 Pengurus PT.

  YASA PATRIA PERKASA Rp 5.211.350.238JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 7.093.482.679 e Kreditur Preferen : No. Nama Kreditur Total tagihan1 Karyawan PT.YALA TEKNO Rp 4.026.699.300.,GEOTHERMAL Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 422 K/Pdt.Sus/201 1 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rp 0Jakarta Pasar Minggu JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 4.026.699.300, e Kreditur Separatis : No. Nama Kreditur Total tagihan1 PT.

  Hal itulah yangdiatur dalam Pasal 229 ayat ( 1) huruf b UU Kepailitan yang memasukkanhak suara Kreditor Separatis dan Kreditor preferen dalam proses penetapanPKPU tetap beserta perpanjangannya oleh Pengadilan;Bahwa, selanjutnya, ketika proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229ayat (1) huruf b UU Kepailitan di atas telah dilalui, yaitu denganditetapbkannya PKPU tetap oleh Pengadilan, yang merupakan hasilpersetujuan pihakpihak, yaitu dalam hal ini pihakpihak sebagaimanadimaksud Pasal 229 ayat (1)

  huruf b tersebut, maka pada tahapan ini semuaKreditor sudah menjadi Kreditor konkuren, tidak ada lagi kualifikasi Kreditorseparatis ataupun Kreditor preferen.

• Wsb.Tanggungan Nomor : 780/2013 tertanggal 24 September 2013 yangdibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) BudiadiGunawan, SH yang beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 157Wonosobo, dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan PeringkatPertama Nomor : 2361/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 atas namaKSP INTIDANA, berkedudukan dan berkantor Pusat di Semarang,yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, sehingga karenanya Tergugat memiliki hak didahulukan ataudiutamakan (hak preferen

  ) apabila Penggugat selaku Debitor telahlalai/wanprestasi ;Hak untuk didahulukan (hak preferen) tersebut juga telah ditegaskandalam ketentuan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :780/2013 tertanggal 24 September 2013, yang memuat klausula antaralain:Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utangpiutang tersebut di atas, oleh PihakPertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerimakewenangan

• Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pdt/2002disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab MasalahTeknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh MahkamahAgung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik (SekarangHak Tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan,karena menurut undang undang suatu piutang/kredit/tuntutan uanglainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferen dan olehkarena itu mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan

  Kec.Tampan,Pekanbaru Riau, dengan luas bangunan 36 M2 (Tiga Puluh Enam MeterPersegi) dan Luas Tanah 100 M2 (Seratus Meter Persegi) merupakan objektanah dan rumah yang telah terlebin dahulu dijaminkan kepada Tergugat Ilsebagaimana dibuktikan dalam fotokopi Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan nomor 330/NOT/2008 tertanggal 25 Juli 2008 (bukti surat T23);Menimbang, bahwa dengan dibebankannya objek tersebut dengan HakTanggungan terhadap Tergugat Il, maka sudan seharusnya Tergugat Ilmemperoleh hak preferen

  atas objek tersebut, hal ini sesuai denganYurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 419K/Pdt/2002 disampaikanbahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalamRakernas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuktanah yang telah dibebani hipotik (Sekarang Hak Tanggungan) tidak dapatdiletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyaihak preferen dan oleh karena itu

• Bahwa dari 335 Kreditor tersebut yang diakui tagihannya sebagai KreditorKonkuren sebanyak 25 (dua puluh lima) Kreditor dengan jumlah tagihansebesar Rp43.371.740.159,30, sedangkan yang diakui tagihannya sebagaiKreditor Separatis sebanyak 6 (enam) Kreditor dengan jumlah tagihan10.11.sebesar Rp593.617.389.431,60 dan yang dicatat tagihannya sebagaiKreditor Preferen sebanyak 302 (tiga ratus dua) Kreditor dengan jumlahtagihan sebesar Rp Rp33.013.101.069,00;Bahwa besarnya tagihan Para Kreditor telan diakui

  Kepailitan dan selanjutnya Debiturdengan disaksikan oleh Tim Pengurus telah menandatangani PerjanjianPerdamaian sebagaimana terlampir Lampiran 7.PENDAPAT TIM PENGURUS ATAS RENCANA PERDAMAIANTim Pengurus berpendapat bahwa Rencana Perdamaian yang diajukanoleh Perseroan memungkinkan untuk diimplementasikan karena didukunglangkah konkret dari PT WIM untuk menerbitkan Mandatory ConvertibleBond untuk membayar utang kepada PT Bank CTBC Indonesia dan PTBank HSBC Indonesia serta untuk melunasi utang bersifat preferen

  memiliki tagihan dan/atau piutang kepadaPerseroan yang tercatat dalam pembukuan Perseroan dan diakui olehPerseroan.Kreditor Konkuren berarti kreditor yang namanya terdapat dalamDaftar Kreditor Konkuren Yang Diverifikasi dan Daftar Kreditor KonkurenTerlambat yang Diverifikasi tertanggal 8 April 2019 yang diterbitkan olehPengurus;Kreditor Separatis berarti kreditor yang namanya terdapat dalamDaftar Kreditor Separatis Yang Diverifikasi tertanggal 8 April 2019 yangditerbitkan oleh Pengurus;Kreditor Preferen

  Kreditor PreferenPerseroan memiliki utang kepada para Kreditor Preferensebagaimana disebut dalam Laporan Pengurus, yang kesemuanyamerupakan tagihan hak tenaga kerja Perseroan dan luran BPJS.Jumlah tagihan Kreditor Preferen yang tercatat oleh Tim Pengurusadalah sebesar Rp62.349.307.502,00 (enam puluh dua miliar tigaratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus duaRupiah) dari 302 (tiga ratus dua) Kreditor Preferen Perseroantersebut.SUMBER PELUNASAN HUTANGSumber pelunasan hutang

• Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalamKonvensi merupakan Kreditur Preferen berhak atas objek sengketa;4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 setiap hari);5.

• ./2015seorang kreditur dalam hak tanggungan peringkat kedua melunasipiutang milik kreditur preferen (hak tanggungan peringkat pertama), makakreditur peringkat kedua itu demi undangundang bergeser menjadikreditur yang preferen (peringkat pertama) yang baru atas debitur yangmana semula berhutang pada kreditur pertama;Bahwa, dengan meneliti dalil Gugatan Penggugat perkara a gou yangmendasarkan pada Pasal 1401 KUHPerdata tersebut, maka subrogasiyang Penggugat harapkan tidaklah dapat terjadi dan dilaksanakanterhadap

• Asas Preferen (Droit Preference).Pengertian asas preferen atau hak untuk didahulukan ditegaskandalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 yaitumemberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusiaterhadap kreditor lain untuk mengambil pemenuhan pembayaranpelunasan utang atas penjualan benda objek jaminan fidusia.

• Tetap Diakui yaitu :e Kreditor Konkuren sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan)kreditor dengan jumlah piutang senilai Rp.383.497.013.737, (tigaratus delapan puluh tiga milyar empat ratus Sembilan puluh tujuhjuta tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;e Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) kreditor dengan jumlahtagihan senilai Rp.22.158.143.845, (dua puluh dua milyar seratuslima puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratusempat puluh lima rupiah) ;e Kreditor Preferen

  HakimPengawas dan Para Kreditor, daftar mana akan disampaikan kepadaMajelis Hakim oleh Pengurus ;Bahwa Debitur melalui Kuasanya dalam rapat kreditor tanggal 21 April2011 telah mengajukan Rencana Perdamaian tertanggal 13 April 2011 ;Bahwa pada rapat kreditor tanggal 21 April 2011 telah dilakukan votingterhadap Rencana Perdamaian yang diusulkan oleh Debitor/PemohonPKPU dihadiri oleh :Kreditor konkuren yang hadir = 266 kreditor dengan jumlah tagihansebesar Rp.367.848.386.387, ;Kreditor separatis dan kreditor preferen

• masih primator, kalau dibagi nanti siapa yangmeneruskan kreditnya, akan menimbulkan permasalahan baru yang rumit danpihak Bank tidak mau tahu dengan semua itu/ pihak Bank keberatan terhadaphal itu Karena merugikan mereka;Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelaskabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hinggakepembuktian/putusan hal ini sesuai hasil Rakernas Badilag di Bandung tahun2016 dengan kalimat Oleh karena pemegang hak tanggungan sebagaikreditur, preferen

• 640/2014 tgl.04/02/2014.Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud pada JAWABAN angka 4 diatas telah sesuai denganprosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atasHalaman 14 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Byl.Sertifikat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dandibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminantersebut pada JAWABAN angka 4 diatas maka Tergugat Il mempunyaihak preferen

  gugatannya.Bahwa Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan mengatur sebagaiberikut:"Apabiia debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dan hasil penjualan tersebut.Bahwa sebagaimana Tergugat ll sampaikan pada butir 4 jawaban diatas, Tergugat ll adalah pemegang Hak Tanggungan atas jaminankredit yang dijaminkan oleh Tergugat .Bahwa dengan demikian, Tergugat Il mempunyai hak preferen

• Akbar, SH jalan Pelita Raya Blok 22 No. 8 A Makassar, adalah kreditur Preferen dengan tagihan sejumlah Rp 11.234.700.000,- (sebelas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;2.5. Prof. Dr. Beddu Ammang, MA adalah kreditur konkuren dengan tagihan sejumlah Rp 1.666.450.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;2.6.

• Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah garapan atau selakupenggarap tanah yang sudah secara fisik memperoleh dasarpenguasaannya dan secara hukum yang preferen untuk mengajukanhak atas tanah a quo sejak tahun 1978 sampai saat ini belum pernahmendapat ganti rugi oleh PT. Nugra Santana sebagai pemilik POMBensin (SPBU 3414310) Sunter di atas tanah sengketa;2.

  Bahwa hakgarapan di atas tanah Negara (ExPelabuhan) jelasjelas dan nyatanyata ada dan tidak bisa dipungkiri kKeberadaanya yang memperolehdasar penguasaannya dan secara hukum yang preferen untukmengajukan hak atas tanah a quo sejak tahun tahun 1978 sampai saatini belum pernah mendapat ganti rugi ;17. Saksi YUSUF, di bawah sumpah telah pula menerangkan bahwa saksiyang menjaga tanah sengketa seluas + 6.000 M?

• Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan merupakan hakdaripada Terlawan Ill selaku Kreditur Preferen untuk menjalankannyaapabila Debitur telah wanprestasi, sebagaimana amanat dari Pasal 6 UUNo. 4 Tahun 1996.

  atas agunan tersebut terbit; maka didaftalkanpada Kantor Pertanahan, dan oleh Kantor Pertanahan diterbitkanSeripikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan, maka SyaratPublisitas adanya Hak Tanggungan telah terpenuhi, berikut SyaratSpesialitas Hak Tanggungan yang tertuang di dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) juga telah terpenuhi sesuai dengan aturan hukum,sehingga dengan demikian Terlawan Ill sebagai Pemegang HakTanggungan memiliki kapasitas sebagai Kreditur Preferen

  dengansegala hak yang dimiliki sebagai seorang Kreditur Preferen jika Debiturmelakukan Wanprestasi (Vide UU No. 4 Tahun 1996).Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pat.G/2018/PN.Lmg.6.

  Bahwa karena Terlawan telah Wanprestasi, maka Lelang Eksekusi HakTanggungan sebagai upaya terakhir penyelesaian kredit bermasalahTerlawan I dapat dilaksanakan oleh Terlawan Ill selaku krediturpemegang hak preferen.