Ditemukan 2090 data
1.Saur Naibaho
2.SERIA NAIBAHO
3.Gindo Nadapdap, SH, MH,. Dkk untuk dan atas nama Saur Naibaho dan Seria Naibaho
Tergugat:
1.SOTAR NAIBAHO
2.SUGAR HENDRY NAIBAHO
3.Bupati Kabupaten Samosir
4.CAMAT KECAMATAN PANGURURAN
5.KEPALA DESA PARSAORAN I
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
7.Sotar Naibaho (Tergugat I)
8.Sugar Hendry Naibaho (Tergugat II)
9.Bupati Kabupaten Samosir (Tergugat III)
10.Camat Kecamatan Pangururan (Tergugat IV)
11.Kepala Desa Parsaoran I (Tergugat V)
12.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (Tergugat VI)
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
52 — 25
Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)Bahwa Gugatan PenggugatPenggugat tidak jelas dan kabur olehkarena halhal sebagai berikut:1.Bahwa Gugatan Para Penggugat telah diajukan dalam bentukkumulasi subjektif Tergugat, akan tetapi diantara TergugatTergugattidak terdapat hubungan hukum antara satu dengan lainnya sehinggatidak dapat digugat dalam satu surat Gugatan sehingga gugatanPara Penggugat bertentangan dengan hukum (Vide PutusanMahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983, Putusan MahkamahAgung Nomor 1742
1.TOTOK RUDIANTO
2.EDI SUCITRA
Tergugat:
1.DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
2.INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS
3.BADAN PENGAWAS KEUANGAN dan PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
4.PT. ASURANSI PAROLAMAS
133 — 60
Putusan MA RI No. 1742 K/Pdt/1983Putusan 50 dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/Pdt.G/2017/PN.BIsVisit Our Website: Http://www.pnbengkalis.go.idjo. Putusan MA RI No. 343 K/Sip/1975 jo. Putusan MA No. 524K/Sip/1974.c.
1.Muhamad Chabib bin Ngabdullah Hisam
2.Badingah binti Ngabdullah Hisam
Tergugat:
1.Robertus Sumaryono
2.Mujinem
3.Agung Haryono
4.M. Agus Sumarna
5.Chasanudin
6.Mochtar Ustazi
7.Mukminatun binti Rohmadi Bu Uun
8.Woto Harsoyo
9.Sukirman
10.Ismugi
11.Budi Haryanto
12.Istolani
Turut Tergugat:
1.Budiadi Gunawan, SH
2.Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, SH
3.Raden Bambang Anom Widyo Putra, SH
4.Ardhian Wien Triska Putra, SH,MKn
5.Kepala Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Wonosobo
102 — 17
Dan hal ini sejalan sertaselaras dengan :Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal20 Juni1979, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :Gugatan yang ditujukankepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara TergugatTergugat itu tidakada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapimasingmasing Tergugat harus digugat tersendiriYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal25Oktober 1984, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :Gugatan
192 — 136
., Shirley Ching 72 M2 ; 1742/Gang Buntu., Sinarti 72 M2 ; 1743/Gang Buntu., Sinarti 72 M2., 1744/Gang Buntu., Chandra 90 M2; 1745/Gang Buntu., Surjati Susanto 90 M2 ; 1746/Gang Buntu., PT. Citra Agra Kharisma 180 M2; 1747/Gang Buntu., Liong Lai Tjin 180 M2; DokumenDokumen Terkait Permasalahan Asset Tanah PT. KAI(Persero) Di Jl. Gang Buntu Medan ; Disita dari Hafizunsyah, SH.
HGB No. 1741/Gang Buntu., Shirley Ching 72 M2 ; 176 HGB No. 1742/Gang Buntu., Sinarti 72 M2 ; 177. HGB No. 1743/Gang Buntu., Sinarti 72 M2., 178 HGB No. 1744/Gang Buntu., Chandra 90 M2 ; 179 HGB No. 1745/Gang Buntu., Surjati Susanto 90 M2 ; 180 HGB No. 1746/Gang Buntu., PT. Citra Agra Kharisma 180 M2; 181 HGBNo. 1747/Gang Buntu., Liong Lai Tjin 180 M2; 182. DokumenDokumen Terkait Permasalahan Asset Tanah PT. KAI(Persero) Di Jl. Gang Buntu Medan ; Disita dari Hafizunsyah, SH. Medan ;183.
48 — 20
Selain itu berdasarkan modul yangdikeluarkan oleh Pusjatan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum Divisi 3 untuk PekerjaanTanah, dinyatakan bahwa kepadatan timbunan pilihan yang harus dicatat adalah wsebesar 95%dari kepadatan kering maksimum, Peraturan yang mengatur tentang kepadatan timbunan atauurukan terdapat pada SNI 1742:2008 tentang Cara Uji Kepadatan Ringan untuk Tanah dan SNI0317431989 tentang Metode Pengujian Kepadatan Berat untuk Tanah;e Ahli menerangkan Pemeriksaan fisik dengan pengujian
49 — 27
Putusan Mahkamah Agung No. 2177 K/Pdt/1983 dan No. 1742 K/Pdt/1983 dalam kaidah hukumnya menyatakan Gugatan diajukan kepadaHalaman 106 dari 73 Putusan Nomor 299/Pdt/2020/PT MDNbeberapa orang Tergugat (Tergugat dan TergugatIl), padahal antaraTergugat! dan Tergugat!
Terbanding/Penggugat : PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK
Turut Terbanding/Tergugat I : JACK MULYANA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat II : FRANCISCA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat III : ANDREAS HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat IV : DANNI ARTONO
Turut Terbanding/Tergugat V : TIENTJE JUSRAN
362 — 292
Raya Puncak Km. 72, Desa Cipayung,Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor; Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Cipayung; Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Cipayung; Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Cipayung; Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Cipayung; Sertifikat Hak Milik Nomor 1410/Cipayung; Sertifikat Hak Milik Nomor 1788/Cipayung seluruhnyatercatat atas nama TERGUGAT I;Tanah Kosong terletak di Kampung Pasir Angin, DesaCipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor: Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Cipayung
62 — 27
Meurata Utama nilaikontrak Rp.235.164.620.SPMU : No. 1742, tanggal 14 Nopember 2006, pengadaanGas oksigen therapy keperluan BLU RSU dr.Fauziah Bireuenkontrak No. 441/36/SPPBL/BU/2006, tanggal 13 Juli 2006antara Kuasa Pengguna Anggaran Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen dengan Direktur CV.
1.ALI FAHMI
2.NURYATI
3.JASIMAH
4.NURHASAN
Tergugat:
1.ALBINE
2.MERLI BT H. AKIP
3.SUMIHAR
4.ROSINTAN
5.SARIMAN
6.NAKITA AT
7.ANDI AGUS
8.SUKADI
9.MUSADAT
10.HOLIA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
67 — 7
Bahwa yang dimaksud dengan Kumulasi subjektif yaknipara pihak lebih dari satu orang adalah Penggugat atau beberapa Penggugatmelawan beberapa Tergugat dalam hal demikian syaratnya bahwa tuntutantersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas) danmenurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 615K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI No.2177 K/PDT/1983,PutusanMahkamah Agung RI No.1742 K/PDT/1983 dan penegasan lagi pada PutusanMahkamah Agung RI No.343 K/Sip/1975 yang menyatakan
FERDY ARYA NULHAKIM., SH
Terdakwa:
SISCA HUSODO alias FRANSISCA HUSODHO
255 — 45
Enny Indrawatis, S.H
- 1 Sertifikat Hak Tanggungan No. 2659/2012 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- 1 Sertifikat Hak Milik no.1788, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
- 1 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 06/2012 yang pada tanggal 01 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris, M.Kn Kabupaten Bogor Enny Indrawatis, S.H
- 1 Sertifikat Hak Tanggungan No. 2660/2012 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- 1 Sertifikat Hak Milik no.1742
123 — 38
Kumulasi subjektif (penggabungan beberapa penggugat atau tergugatdalam satu gugatan) yaitu para pihak lebih dari satu orang dimana dalambentuk ini yang digabung adalah pihak dalam gugatan;Syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwa diantara orang tersebut harusada hubungan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2177 K/Pdt/1983tanggal 14111984 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25101984);2.
Nekmah binti Saleh Alatas
Tergugat:
1.S. Tohir bin Muksin Alhadat
2.Syarifah Hairiyah Binti Muksin Alhadat
3.Hj. Mardiana, BA,
Turut Tergugat:
1.Hambit Maseh, S.H.,
2.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
95 — 33
Jkt.PstPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 1742 K/PDT/1983 tanggal 25Oktober 1984, oleh karenanya penggabungan pokok gugatan ke dalamsatu surat gugatan adalah tidak sah menurut hukum sehingga SuratGugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA(Niet Onvankelijk Verklaard);VI. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)1.
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
uraian tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat (TermohonKasasi) merupakan gabungan/kumulasi dari 3 (tiga) buah gugatan yang tidakdapat dibenarkan sebab yang di gabung bukan hanya subyek hukumnya(pihak Tergugat) tetapi juga peristiwa dan kepentingan hukum dari subyekhukum (pihak Tergugat) yang saling berlainan dan berdiri sendiri, selain itupara pihak Tergugat dari ketiga gugatan yang digabungkan tersebut tidakada hubungan hukum satu dengan lainnya (putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1742
1.RADU TARIGAN
2.NUNIK SUMARWANTI
3.ROSMANIAR
4.SOETAWIDJAYA
5.SUDARNI
6.RUSMINI
7.HADI SUDARMINTO
8.NIA KURNIASIH
9.SUSANA S
10.SITI DARWATI
11.IGNATIUS SANTOSO
12.NANI ASIAH
13.ROESMIYATI
14.PANIGORANN SIREGAR
15.WELLYZAR SJAMSURIDZAL
16.HADI BE
17.KOOKON KONIAH
18.HASNI HASAN
19.PANOGARI H.T
20.ANIMARWATI
21.TRI RAHAYU NINGSIH
22.SUSANTI AGUSTINI
23.DRA NURAINI R. LUBIS
24.WASIMAH ARLAND
25.ROHANI NAINGGOLAN
26.MAIMUNAH
27.ACHDARI
28.H AZHIM HANIF SE
29.AJI SUKMAJAYA
30.H EUIS SUBARIYAH
31.AGUS TANATAKARIANTA
32.SRI SUSTINAH
33.JEAN MC DONALD H
34.ALIEF MEILANA
35.SRI BUDIATI
36.DRA HERNAWATI
37.HJ. SRI MULAD SUMANTORO. BA
38.BENNY SUTISNA
39.RUSNI ARSYAD
40.KONSIAH SINGADJI
41.NURAINI
42.RAMZANI SH
43.RULLY RAHMATILLAH J
44.INENG KURNIASIH
45.DODDY ARUWAN
46.HATJE ACHWANTORO
47.C
Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia cq Komando Daerah Militer Jaya
2.KEMENTERIAN AGRARIA RI DAN TATA RUANG RI CQ BP KOTA ADMINISTRSAI JAKTIM
Turut Tergugat:
1.PEMDA DIKI JAKARTA CQ WALIKOTA JAKTIM CQ KEC MAKASAR CQ KEL CIPINANG MELAYU
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.PT. Mercu Buana Raya Contractors
229 — 54
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi :1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2177K/Pdt/1983 tanggal 14 September 1984 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983tanggal 25 Oktober 1984 yang pada pokoknyamenegaskan bahwa untuk menggabungkan gugatanmengharuskan adanya hubungan hukum yang erat diantara orangorang tersebut.2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 575K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 yang menyatakan boleh melakukan penggabungan (Ssamenvoeging) baikdalam bentuk subyektif maupun obyektif asal
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
59 — 12
9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1733 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1734 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1735 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1736 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1737 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1738 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1739 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1740 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1741 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1742
220 — 132
Putusan MA RI No. 1742 K/Pdt/1983, tanggal 25 Oktober 1984:Gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat (Tergugat dan Tergugat Il). Padahal antara Tergugat dan Tergugat Il, tidakada hubungan hukum.
Putusan MA RI No. 1742 K/Pdt/1983, tanggal 25 Oktober 1984:Gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat (Tergugat dan Tergugat II).Padahal antara Tergugat dan Tergugat Il, tidakada hubungan hukum. Dalam kasus ini MA mengatakan, olehkarena tidak ada hubungan hukum diantara tergugat maka sesuaidengan Putusan 2061979, No. 415 K/Sip/1975, gugatan tidakdapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masingmasingberdiri sendiri terhadap para tergugat".44.
126 — 98
., dalam bukunya yang berjudul Hukum AcaraPerdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 107 sampai dengan 109 menjelaskanmengenai kumulasi subjektif dan kumulasi objektif sebagai berikut:Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, perludiingat kembali Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan No. 1742 K/Pdt/1983,yang menegaskan di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum.Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA No. 343 K/Sip/1975 yangmenyatakan, karena antara Tergugat I sampai
Yahya Harahap menyatakansebagai berikut:Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, perlu diingatkembali Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama terdapatdalam Putusan MA No. 343 K/Sip/1975 yang menyatakan, karena antara Tergugat Isampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidakdapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan.
Terbanding/Tergugat : NGADIMAN
168 — 111
Bahwa sesuai dengan Pasal 271 Rv. dan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 1742 K/Padt./1983 mengatur bahwa setelah adajawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihaklawan sehingga Majelis Hakim a quo telah tepat dan benar serta tidakbertentangan dengan hukum telah melanjutkan persidangan a quo danberkenaan dengan pencabutan tersebut, Majelis Hakim a quo telahmempertimbangkan secara lengkap dan sempurna dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 110 (seratus sepuluh)
105 — 54
Bahwa bertitik tolak dari pandangan Mahkamah Agung sebagaimana dalamputusan MA No. 2177 K/Pdt/1983, tanggal 14 November 1984, dan PutusanMA No. 1742 K/Pdt/1983, tanggal 25 Oktober 1984, maka gugatanIntervensi a quo harus diajukan secara terpisah dan sendirisendiri;8.
HERMAN, SH
Terdakwa:
HENDRI Bin ANANG
25 — 9
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1742/C/X/2021/Polsek.
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1743/C/X/2021/Polsek.
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1744/C/X/2021/Polsek.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru.