Ditemukan 1646669 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebelah sebelat seblum sebelu sebelas seteluk
Penelusuran terkait : Cabut sebelum phs Cabut sebelum pmh Tindak pidana sebelum menjadi prajurit; Kejahatan perkawinan; perkawinan siri sebelum menjadi prajurit; perkawinan siri; Pidana tambahan; pidana tambahan perampasan atas barang yang diperoleh sebelum tempus delicti; tempus delicti; pidana tambahan perampasan; 3 perdata gugatan 2013 sebryanty nilam pisdon jhon riupassa perceraian cerai cabut sebelum penetapan majelis hakim dan panitera pengganti Rosina anapah yoseph bate 2 perdata gugatan 2013 perbuatan melawan hukum pmh dicabut oleh pihak penggugat sebelum penunjukan majelis hakim
Pengadilan PA MUARA BUNGO Perdata Agama Perceraian
Register : 27-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mab
Tanggal 28 September 2017 — Penggugat dan Tergugat
26 — 7
  • Pdt.G/2017/PA.Mab.Bahwa atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut, belumditetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadilinya;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pecabutan perkaradengan suratnya tanggal 28 September 2017 karena antara Penggugatdengan Tergugat telah rukun kembali.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana disebutkan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukanpermohonan pencabutan Gugatannya, sebelum
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama Perceraian
Register : 17-01-2018 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.Bm
Tanggal 18 Januari 2018 — Raeman binti Amirudin Melawan Ramli bin Nurdin
19 — 12
Pengadilan PA BLAMBANGAN UMPU Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 04-12-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0072/Pdt.P/2020/PA.Bbu
Tanggal 4 Desember 2020 — Pemohon
105 — 57
  • Cabut Sebelum PMH
    suratsurat perkara;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II berdasarkan suratPermohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan AgamaBlambangan Umpu Nomor 0072/Pdt.P/2020/PA.Bbu tanggal 04 Desember2020, mengajukan Permohonan dengan dalildalil sebagaimana tertuang dalamsurat Permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal04 Desember 2020 Pemohon dan Pemohon Il menyatakan mencabutperkaranya;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuatdiluar sidang sebelum
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Waris Islam
Register : 27-05-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PA CILEGON Nomor 306/Pdt.P/2015/PA.Clg
Tanggal 3 Juni 2015 — - PEMOHON - TERMOHON I - TERMOHON II
43 — 19
  • Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa sebelum Ketua Majelis menentukan hari sidang, Pemohondatang menghadap ke Pengadilan Agama Cilegon dan menyatakankehendaknya untuk mencabut perkaranya yang terdaftar dengan registernomor 306/Pdt.P/2015/PA.Clg dengan surat pencabutan tanggal 29 Mei 2015dengan alasan adanya kesalahan penomoran perkara pada PengadilanAgama Cilegon yang tertulis Nomor 306/Pdt.P/2015/PA.Clg seharusnya 361/Pdt.G/2015/PA.Clg;Bahwa oleh karena perkara nomor 306/Pdt.P/
Pengadilan PA MUARA BUNGO Perdata Agama Perceraian
Register : 08-08-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Mab
Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat dan Tergugat
20 — 2
  • 214/Pdt.G/2017/PA.Mab.Bahwa atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut, belumditetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadilinya;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pecabutan perkaradengan surainya tanggal 08 Agustus 2017 karena antara Penggugat denganTergugat telah rukun kembali.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana disebutkan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukanpermohonan pencabutan Gugatannya, sebelum
Pengadilan PA SENGETI Perdata Agama Perceraian
Register : 02-05-2012 — Putus : 03-05-2012 — Upload : 30-05-2012
Putusan PA SENGETI Nomor 127/Pdt.G/2012/PA.Sgt
Tanggal 3 Mei 2012 — Pemohon dan Termohon
29 — 26
  • Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt;Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengeti nomor: /Pdt.G/2012/PA.Set tanggal 03 Mei 2012 tentang penunjukan majelis hakim;Telah membaca surat pencabutan perkara oleh Pemohon tertanggal 03 Mei2012 yang menyatakan mencabut perkara nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti tanggal 02 Mei 2012 atas kemauan sendiri dantanpa paksaan dari pihak lain;Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut ternyata dilakukan olehPemohon sebelum
    ditetapkan hari sidangnya, oleh karenanya tidak perlu menungguhingga pemeriksaan persidangan dilaksanakan;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon sebelum dilakukanpemeriksaan pokok perkara dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dantidak perlu mendapat persetujuan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makapencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan sehingga perkara nomor: /Pdt.G/2012/PA.Set dinyatakan selesai karena dicabut;Penetapan Nomor
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 14-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 51/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn
Tanggal 1 Juli 2014 — PEMOHON X TERMOHON I DAN TERMOHON II
44 — 0
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Kewenangan Pengadilan Militer Tindak Pidana sebelum Terdakwa Menjadi Prajurit
Kata Kunci : tindak pidana sebelum menjadi prajurit;
PIDANA MILITER/7/SEMA 4 2014
1091 — 122
  • Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan pasal 266 ayat (1) jo ayat (2)jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena terdakwa ketika masuk seleksi Secatam TNI-ADmenggunakan ijazah orang lain (familinya) bernawa Irwan Fahla, karena usiaTerdakwa saat itu sudah ... [Selengkapnya]
  • Terdakwa selaku Kapuskopad Bahwa oleh karena barangbarangKodam, didakwa melakukan tindak terdakwa tersebut diperoleh sebelumpidana korupsi berdasarkan menjabat Kapuskopad dan bukanundangundang No. 3 Tahun 1971 merupakan hasil kejahatan, maka (perbuatan dilakukan sebelum Tahun1999) karena secara melawan hukumTerdakwa telah memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatubadan.
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama
Register : 22-04-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PA TAKALAR Nomor 51/Pdt.G/2013/PA Tkl.
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi
49 — 44
  • Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar mutah, nafkah iddah, uang pengganti mahar, dan nafkah anak bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013, yang seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada termohon konvensi/ penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.2.
    Beberapa hari dari kejadiantersebut, termohon menghubungi nomor yang pernah menelpon Hp.pemohon, ternyata pacar pemohon sebelum termohon menikahdengan pemohon. Perempuan Tersebut SMS termohon bahwa padatanggal 2 Pebruari 2009 antara jam 1 sampai jam 8 malam sedangbersama pemohon di Tanjung Bunga Akkarena dan pemohonmembenarkan pengakuan dari perempuan tersebut.
    Beberapa tahun sebelumnya sudah saksi jual kepadapenduduk setempat, meskipun jual belinya tidak disertai suratsurat.Bahwa saksi tetap menandatangani karena soal mahar itu sebenarnyatidak dibicarakan saat pelamaran, kurang lebih 3 hari sebelum hari Hperkawinan barulah keluarga perempuan meminta tanah sebagaimahar, awalnya saksi berkeras lebih baik perkawinan dibatalkan saja.Bahwa karena belum ada titik temu antara pihak perempuan yang tetapberkeras minta mahar tanah dengan pihak lakilaki yang tidak
    Sese (Kepala DesaBontokanang) dan orang yang menurut saksi tergugat telah membeli obyeksengketa sebelum dijadikan mahar dalam perkawinan penggugat dantergugat.Bahwa di persidangan penggugat menyatakan tidak dapatmenghadirkan Hasanuddin Dg. Sewang, sedangkan tergugat menyatakantidak dapat menghadirkan Haeruddin Dg.
    PPembayaran nafkah anak selama proses persidangan perkara inidilangsungkan sampai anak penggugat dan tergugat dewasa atauberusia 23 tahun, yang besarnya adalah Rp 600.000,00 (enam ratusribu rupiah), yang dibayarkan oleh tergugat sekaligus sebelum ikrartalak dengan jumlah 150 juta rupiah.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut poinpoingugatan rekonvensi tersebut di atas, majelis hakim terlebin dulu menegaskanbahwa segenap fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan perkarakonvensi
    Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan buktibuktipenggugat dalam rekonvensi, terlebih dahulu) majelis hakim akanmempertimbangkan bukti T.1 yang diajukan penggugat dalam kedudukannyasebagai termohon dalam perkara konvensi. Bukti tersebut dipandang relevansehingga beralasan hukum untuk turut dipertimbangkan sebagai bukti dalamperkara rekonvensi ini.Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut berupa akta nikah yangberkualifikasi sebagai akta autentik.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 13-07-2010 — Putus : 15-07-2010 — Upload : 22-10-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 0319/Pdt.G/2010/PA.Yk
Tanggal 15 Juli 2010 — PEMOHON DAN TERMOHON
52 — 23
  • Advokad/penasehat hukum yang beralamat di Warungboto UH IV/684Yogyakarta unruk mencabut permohonannya; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan hari sidang ataspermohonan tersebut, ternyata Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencabutpermohonannya dengan surat permohonan perncabutan perkara tertanggal 14 Juli 2010,Oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan tidakperlu menetapkan hari sidang lebih lanjut atas perkara tersebut; Menimbang, bahwa untuk kepentingan
Pengadilan PA LUMAJANG Perdata Agama Perceraian
Register : 30-01-2012 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA LUMAJANG Nomor 374/Pdt.G/2012/PA.Lmj
Tanggal 12 April 2012 — Penggugat vs Tergugat
22 — 10
  • 2012dalam perkara antara:PENGGUGAT ASLI, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaanTani, tempat kediaman di KabupatenLumajang, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MelawanTERGUGAT ASLI, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tempat kediaman di Kabupaten Lumajang,Jselanjutnya disebut sebagai Tergugat;Membaca, surat Penggugat tanggal 12 April 2012 yangberisi permohonan untuk mencabut Gugatan karena telah rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara yangdiajukan oleh Penggugat sebelum
    perkaranya diputus adalahtidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutantersebut diajukan sebelum perkaranya diperiksa, makapencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan TergugatPAGE 3sehingga oleh karenanya maka permohonan pencabutan tersebutpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, makaPenggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Perkawinan Perkawinan Siri Sebelum Menjadi Prajurit
Kata Kunci : Kejahatan Perkawinan; Perkawinan Siri Sebelum Menjadi Prajurit; Perkawinan Siri;
PIDANA MILITER/D.3.b/SEMA 3 2015
1542 — 0
  • 2. Perkawinan Siri Sebelum Menjadi PrajuritBahwa apabila seseorang sebelum masuk menjadi prajurit/anggota TNImelakukan perkawinan pertamanya secara kawin siri, perkawinan tersebut tidakdianggap memenuhi syarat formil dalam hukum administrasi ... [Selengkapnya]
  • Perkawinan Siri Sebelum Menjadi Prajurit

    Bahwa apabila seseorang sebelum masuk menjadi prajurit/anggota TNImelakukan perkawinan pertamanya secara kawin siri, perkawinan tersebut tidakdianggap memenuhi syarat formil dalam hukum administrasi personil TNI, danapabila setelah menjadi prajurit/anggota TNI melangsungkan perkawinan keduamenurut agama dan atas ijin atasan yang berwenang, perkawinan terhadulu(perkawinan siri) bukan merupakan penghalang (melanggar Pasal 279 KUHP)baginya, karena

    perbuatan melangsungkan perkawinannya sebelum masuk menjadiprajurit TNI, dan selanjutnya bila prajurit TNI tersebut melangsungkanperkawinan secara sah menurut agama dan Satuan, prajurit tersebut tidak dapatdipersalahkan melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tetap perbuatan tersebuttelah melanggar hukum administrasi personil dan secara administrasi harusdiberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Pidana Tambahan Perampasan atas Barang yang Diperoleh Sebelum Tempus Delicti
Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pidana Tambahan Perampasan atas Barang yang Diperoleh Sebelum Tempus Delicti; Tempus Delicti; Pidana Tambahan Perampasan;
PIDANA MILITER/F.9/SEMA 4 2014
962 — 0
  • Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidanakorupsi berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 (perbuatan dilakukan sebelum tahun1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu badan. ... [Selengkapnya]

  • Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidanakorupsi berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 (perbuatan dilakukan sebelum tahun1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu badan. Perbuatan terdakwa telah merugikan aset Puskopad.

    Penyidik telah menyita aset harta kekayaan Terdakwa, baik barangbergerak berupa kendaraan roda 4 (empat) maupun barang tidak bergerak berupatanah yang ternyata barang-barang tersebut diperoleh terdakwa sebelum menjabatKapuskopad.

    Jawab :

    Bahwa oleh karena barang-barang terdakwa tersebut diperoleh sebelummenjabat Kapuskopad dan bukan merupakan hasil kejahatan, maka barang-barang tersebuttidak dapat dirampas untuk Negara dan harus dikembalikan kepada Terdakwa;

    <

Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Agama Perceraian
Register : 04-02-2013 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 3/PDT.G/2013/PN.KEFA.
Tanggal 6 Februari 2013 — - SEBRYANTY NILAM PISDON sebagai PENGGUGAT - JHON RIUPASSA sebagai TERGUGAT
100 — 58
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2013 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/PDT.G/2013/PN.KEFA.
Tanggal 4 Maret 2013 — - ROSINA ANAPAH sebagai PENGGUGAT - YOSEPH BATE sebagai TERGUGAT
46 — 13
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-04-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 32_Pid_Sus_2016_PNBkt_Hukum_27072016_Narkotika
Tanggal 27 Juli 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa HERRY MARSHAL Pgl ERRY
40 — 16
  • Menyatakan Terdakwa HERRY MARSHAL Pgl ERRY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang merupakan pengulangan sebelum tiga tahun atas perkara yang sama sebagaimana dalam dakwaan pertama ;2.
    berat kotor sebesar 6,84 gr(Enam Koma Delapan Puluh Empat) gram;Bahwa benar saat ini terdakwa sedang menjalani Hukuman Penjara dalamperkara Sejenis sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor105/Pid.Sus/2015/PN Bkt tertanggal 13 Januari 2016 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan unsurunsurpasal ini sifatnya adalah terhadap kejadian yang nyata terjadi pada saatpenangkapan saksi Yuliza Amri Pgl Ujang yang kemudian dihubungkan denganfakta hukum yang terungkap dipersidangan sebelum
    Yang dalam jangka 3 (tiga) tahun melakukan pengulanganperbuatanMenimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pensyaratan pemberatanpidana, yaitu pengulangan tindak pidana yang sama yang dilakukan sebelum 3(tiga) tahun sejak ia menjalani hukuman dalam perkara yang sama tersebut ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan dari Keterangan saksisaksi, dari Petunjuk dan ditambah dariKeterangan terdakwa sendiri Yaitu : Bahwa benar terdakwa dan saksi Resky Ferwandes dan saksi Yuliza
    Menyatakan Terdakwa HERRY MARSHAL Pgl ERRY tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaoermufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yangmerupakan pengulangan sebelum tiga tahun atas perkara yang samasebagaimana dalam dakwaan pertama ;2.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Akad Tabarru' at-Ijarah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 Tahun 2011
587 — 292
  • Tentang : Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir
  • Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir
    Dempo No. 19 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320Telp. (021) 390 4146 Fax: (021) 3190 3288 FATWADEWAN SYARI'AH NASIONALNO: 81/DSNMUI/III/2011TentangPENGEMBALIAN DANA TABARRU BAGI PESERTA ASURANSIYANG BERHENTI SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIRpel ce Nl A eyDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUJ) setelah:Menimbang : a. bahwa pengembalian sebagian dana tabarru sudah berjalanbaik dalam industri asuransi kerugian maupun asuransi jiwabagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
    b. bahwa terhadap praktik tersebut timbul masalah tentang hukumpengembalian fabarru' peserta asuransi syariah yang sudahdihibahkan;c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaanLKS/LBS tersebut, DSNMUI memandang perlu menetapkanfatwa tentang Pengembalian Kontribusi Tabarru bagi PesertaAsuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhiruntuk dijadikan pedoman oleh pihakpihak syangmemerlukannya.Mengingat : .
    Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSNMUI padatanggal 3 Rabiul Akhir 1432 H/8 Maret 2011 M.MEMUTUSKANMenetapkan : Pengembalian Dana Tabarru bagi Peserta Asuransi yangBerhenti sebelum Masa Perjanjian BerakhirPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1.
    Pengembalian Dana Tabarru adalah pengembalian sebagianDana Tabarru kepada peserta asuransi secara individu karenaberhenti sebelum masa perjanjian berakhir.Kedua : Ketentuan Hukum Pengembalian Dana Tabarru bagi PesertaAsuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir1. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh memintakembali Dana Tabarru yang sudah dibayarkan kepadaPerusahaan Asuransi sebagai wakil dari Peserta Asuransisecara kolektif;2.
    Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerimaDana Tabarru, memiliki kewenangan untuk membuat aturanaturan mengenai penggunaan Dana Tabarru, termasukmengembalikan Dana Tabarru kepada peserta asuransi secaraindividu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;4. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektifmemberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harusdinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan; dan5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — Zonial Pajri, SH bin Jak Umar, Dk
4413 — 2029 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan bukti PK1, PK2 dan PK3 ternyata telah terbuktipada tanggal 22 September 2016 sebelum berkas perkara atas namaPara Terpidana dilimpahkan ke Pengadilan, Para Terpidana telahmenitipkan uang sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta duapuluh tujuh ribu dua ratus lima puluh koma delapan tiga rupiah) untukpengembalian kerugian keuangan Negara kepada Penuntut Umum, akantetapi meskipun para Terpidana telah mengembalikan seluruh kerugianNegara sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus
    Bahwa oleh karena selurun kerugian keuangan Negara sebesarRp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu duaratus lima puluh koma delapan tiga rupiah) telah dikembalikan oleh ParaTerpidana sejak sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan, maka pidanayang dijatunkan kepada Terpidana akan dikurangi sebagaimanatercantum dalam amar putusan ini agar lebih memenuhi rasa keadilan;Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauankembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2829 K/Pdt/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Cabang Jakarta Puncak Emas (sebelum merger merupakan PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA/BANK EXIM), DKK
154 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Cabang JakartaPuncak Emas (sebelum merger merupakan PT. BANKEKSPOR IMPOR INDONESIA/BANK EXIM), DKK
    BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Cabang JakartaPuncak Emas (sebelum merger merupakan PT. BANKEKSPOR IMPOR INDONESIA/BANK EXIM), berkedudukandi Jalan Jenderal Sudirman Kavling 6162, Jakarta Selatan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot PancaWardhana, S.H., dkk, Para Advokat berkantor di Jalan GalurSari Timur Nomor 81, Kelurahan Utan Kayu Selatan,Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015;PT.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk
Tanggal 27 Nopember 2014 — Harjosari (sebelum pemerkaran RT.02 Kp. Harapan Kel. Tebing) Pemerintah RI cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Bupati Karimun cq. Camat Tebing cq. Ketua Rukun Warga 01 Kp. Harapan Kel. Harjosari (sebelum pemerkaran RW.09 Kp. Harapan Kel. Tebing).
35 — 18
  • Harjosari (sebelum pemerkaran RT.02 Kp. Harapan Kel. Tebing)Pemerintah RI cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Bupati Karimun cq. Camat Tebing cq. Ketua Rukun Warga 01 Kp. Harapan Kel. Harjosari (sebelum pemerkaran RW.09 Kp. Harapan Kel. Tebing).
    Harjosari (sebelum pemerkaran RW.09 Kp. Harapan Kel. Tebing). Menurut surat gugatan dalamPerkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/ 2014/PN.Tbk sebagai ............... cc cee eeeee eeeTURUT TERGUGAT; 8 Pemerintah RI cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Bupati Karimun cq. Camat Tebing cq. Lurah Harjosari. Menurut surat gugatan dalam PerkaraPerdata Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk sebagaiLiebe ede ee ences eens ene eneeeeneeneeneeenaenees TURUT TERGUGAT; Selanjutnya PARA TURUT TERGUGAT disebut sebagai .....