Ditemukan 6225 data
84 — 55
Dinas (UPTD) Pasar Pagar Dewa di Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Bengkulu sejak tanggal 05 Maret Tahun 2012 s/d tanggal 14Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK. 821.24Halaman 2 dari 24 hal Put No 3 /Pid.SusTPK/2018/PT.BGL99 tanggal 05 Maret 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagisecara pasti antara bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2016atau setidaktidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Kantor UnitPelaksana Tekhnis
THOMAS IWAN sebagai sebagai Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pasar Pagar Dewa di Dinas Perindustriandan Perdagangan Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok antara lain :a. Mengatur pedagangb. Menempatkan pedagangc. Membuat administrasi untuk para pedagangd.
kedua sebesar Rp.1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah).LiTerdakwa membeli 1 (satu) petak/unit seharga Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah).Sukirman Ali membeli 1 (Satu) petak/unit seharga Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) dengan panjar sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).Apabila para pedagang tidak melakukan pembelian terhadap lapak/los ataukios tersebut maka pedagang dimintakan untuk tidak lagi berjualanditempat atau dilokasi Pasar Pagar Dewa.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis
THOMAS IWAN sebagai Kepala Unit PelaksanaTekhnis Dinas (UPTD) Pasar Pagar Dewa di Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Bengkulu sejak tanggal 05 Maret Tahun 2012 s/d tanggal 14Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK. 821.2499 tanggal 05 Maret 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagisecara pasti antara bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2016atau setidaktidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Kantor UnitPelaksana Tekhnis
THOMAS IWAN sebagai sebagai Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pasar Pagar Dewa di Dinas PerindustrianHalaman 6 dari 24 hal Put No 3 /Pid.SusTPK/2018/PT.BGLa2 00 @dan Perdagangan Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok antara lain :. Mengatur pedagang. Menempatkan pedagangMembuat administrasi untuk para pedagang.
Terbanding/Jaksa Penuntut : FIRDAUS M. ZEIN, SH
171 — 33
Sigi dan menjabat selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan JalanLingkungan di Kab.
Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri PekerjaanUmum Nomor : KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabatsebagai Kepala Seksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus2009 sampai dengan bulan Desember 2010 juga selaku PejabatHalaman 3 dari 18 HalamanPutusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PaluPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan JalanLingkungan di Kab.
; Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksiArdiansyah kepada terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksiAmri Arafah ditunjuk dan diperintahkan oleh terdakwa untukmelaksanakan 12 (dua belas) paket pekerjaan yang sebelumnya telahdiperlihatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafahmeninjau lokasi yang ditunjukan dan diperintahkan oleh terdakwakemudian saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya di BIN PalupiPermai Blok N Nomor 44; Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Sigi dan menjabat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan diKab.
PT.PaluBahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafahditunjuk dan diperintahkan oleh terdakwa untuk melaksanakan 12 (duabelas) paket pekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasipekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yangditunjukan dan diperintahkan oleh terdakwa kemudian saksi bertemudengan terdakwa dirumahnya di BTN Palupi Permai Blok N NomorBahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
58 — 32
PATTALASANG) yang akan melaksanakan proyek yang merupakanaspirasi dari Komisi B DPRD Kabupaten Selayar tersebut, selanjutnyaTerdakwa mengangkat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah ituH. PATTALASANG membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa,CV. Bimantara, dan CV.
PATTALASANG menyalurkan bibit kayu hitam kepada KelompokMasyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratusSIS BIN fn nna nnn nnn ERBahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)Kabupaten Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayuhitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa menunjuk PanitiaPengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelahdilakukan proses pelelangan
PATTALASANG menyalurkan bibit kayu hitamkepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan100% (seratusDEI SGI) ~~~~ ~~~ nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nner enim renin ISBahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)Kabupaten Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayuhitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menunjukPanitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.PT, M.AP Bin Drs. DARMAWAN
192 — 33
Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa ;2. Memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainyang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa3.
RADITAMA LINTAS KOMUNIKA sertaTenaga Tekhnis dari PT.
LINGKARANDALAN NUSANTARA adapun dokumen tersebut melampirkandokumen antara lain Spesifikasi tekhnis barang; brosur dan gambar gambar; identitas jenis, tipe, merek dan asal negara; copy surat LoA Letter of Authorization; daftar populasi alat; Lay Out Design dari PT. MEDISAVE MAKMUR GEMILANG; Tenaga Tekhnis; Bahwa dalam dokumen = penawaran PT. LINGKAR ANDALANNUSANTARA terdapat surat dukungan dari PT.
Dalam spesifikasi tekhnis tidak dijelaskan satuan volume yang dimintakan;. Perlu paraf tiap lembar dokumen yang disampaikan oleh PPK;.
Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masukSelain tugas pokok tersebut, ULP/Pejabat pengadaanmempunya kewenangan untuk mengusulkan:a. Perubahan HPS dan/ataub.
81 — 33
Padangsidimpuan Selatan TA2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 011 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan Oktober 2011tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungaiBatang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.
PadangsidimpuanSelatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 017 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan November 2011tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungaiBatang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.
PadangsidimpuanSelatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 021 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Desember 2011 tentangkemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batangangkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec. Padangsidimpuan Selatan TA2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.1(Satu) lembar surat teguran Pengawas lapangan kepada CV.
Padangsidimpuan Selatan TA2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.. 1 (Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK /Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 017 /ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulanNovember 2011 tentang kemajuan fhysikpekerjaan pengendalian daerah aliran sungaiBatang angkola di kelurahan HanopanSibatu Kec.
Padangsidimpuan Selatan TA2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.o. 1 (Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK /Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 021 /ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Desember2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaanpengendalian daerah aliran sungai Batangangkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.Padangsidimpuan Selatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.p. 1 (Satu) lembar surat teguran Pengawaslapangan kepada CV.
76 — 12
Poso Nomor: AU.102/C.312/PSO/PHB-2013 tanggal 06 September 2013 Perihal Permohonan Pertimbangan Tekhnis;-------------------------------6. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.
Poso tahun 2013.;--------------------------------46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) nomor berkas permohonan 3850 / 2014, nama Pemohon YUYUS SUDANA sejumlah Rp. 100.000,- yang ditanda tangani oleh LEO BASKORO tertanggal 12 Februari 2014.;-47. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bendahara Koperasi Dirgantara bandar Udara kasiguncu uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara untuk biaya pertimbangan tekhnis
pertanahan dalam rangka penetapan lokasi bandara kasiguncu dan rumah dinas bandara Kasiguncu tertanggal 01 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh penerima JUMALI SUMARDI;----------------------------------------------------------48. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak JUMALI SUMARDI uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran permohonan biaya pertimbangan tekhnis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi bandara kasiguncu dan
rumah dinas bandara Kasiguncu tertanggal 01 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh penerima SUDIAR, S.IP;-------------------------------------49. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari RONI TEJALESMANA uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengembalian dana talangan biaya permohonan pertimbangan tekhnis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi bandara dan rumah dinas tertanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh penerima JUMALI SUMARDI
. ;-----------------------------50. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari JUMALI SUMARDI uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara untuk biaya pertimbangan tekhnis pertanahan tertanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh penerima NI MADE ALRES.;--------------------------------Terlampir dalam Berkas Perkara.8.
PosoNomor: AU.102/C.312/PSO/PHB2013 tanggal 06 September 2013 PerihalPermohonan Pertimbangan Tekhnis. ;1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbangan TekhnisPertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kab.
Kepala Seksi Tanah dan Pendaftaran Tanah. 44, 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kertas Kerja Rincian BiayaPertimbangan Tekhnis Pertanahan yang ditanda tangani oleh SUDIAR, Sselaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan tanggal 30 Sept2013.
FNomor : AU.102/C.312/PSO/PHB2013 tanggal 06 September 2013 Per:Permohonan Pertimbangan Tekhnis. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbang:Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat JendePerhubungan Udara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.
FNomor : AU.102/C.312/PSO/PHB2013 tanggal 06 September 2013 PeriPermohonan Pertimbangan Tekhnis. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbang:Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat JendePerhubungan Udara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.
64 — 24
Pasal 8 ayat (2) huruf ePeraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PeraturanKomisi........ke halaman 5Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten
SelakuSekretaris sebagaimana disebutkan dalam surat No.171/517/DPRD/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal UsulPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenPoso yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupatenPoso; Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi PemilihanUmum No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis VerifikasiSyarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi danAnggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum.
Nomor 8 Tahun 2012 TentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta PeraturanKomisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 Tentang PedomanTekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota HasilPemilihan .......... ke halaman 1010Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon
(Fotocopy dari fotocopy); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.
125 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
HPS disusun dengan memperhatikan keuntungan dan biayaoverhead yang dianggap wajar ;Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaanberupa Spesifikasi tekhnis karena menurut YULKASMIRmengenai spesifikasi tekhnis sudah tercantum dan termuat dalamlampiran surat Terdakwa Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24Okttober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap SiarPeriode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yangmemuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan hargasatuan;Hal. 24 dari 166 hal
ViandraProduction) selain perusahaannya yang perizinannya sudahtidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAKyakni FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (first run)termasuk TVRI, sedangkan dalam kenyataannya film JenggoBetawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehinggauntuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program firstrun (pertama kali tayang);Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dandan harga Program
HPS disusun dengan memperhatikan keuntungan dan biayaoverhead yang dianggap wajar ;Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaanberupa Spesifikasi tekhnis karena menurut YULKASMIRmengenai spesifikasi tekhnis sudah tercantum dan termuat dalamlampiran surat Terdakwa Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24Okttober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap SiarPeriode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yangmemuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan hargasatuan;Perbuatan YULKASMIR
ViandraProduction) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidakberlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimanaspesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI,sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernahditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untuk penayangan diTVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang);Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan danharga Program
No. 1315 K/Pid.Sus/2016Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan programdan pola acara LPP TVRI.b.
56 — 5
menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 bermula anggota satuanResnakorba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adatransaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitaran Teluk Dalam dan mendengarinformasi tersebut anggota satuan Resnakorba Nias Selatan melaporkan hal tersebutkepada pimpinan lalu menyusun tekhnis
menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 bermula anggota satuanResnakorba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adatransaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitar Teluk Dalam dan mendengarHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN Gstinformasi tersebut anggota satuan Resnakorba Nias Selatan melaporkan hal tersebutkepada pimpinan lalu menyusun tekhnis
PengadilanNegeri Gunungsitoli, penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 09 Februari2017 anggota satuan Resnakorba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakatbahwa akan ada transaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitar Teluk Dalamdan mendengar informasi tersebut anggota satuan Resnarkoba Nias Selatanmelaporkan hal tersebut kepada pimpinan lalu menyusun tekhnis
apabilasalah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di persidanganmenerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 bermula anggotasatuan Resnarkoba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa akanada transaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitaran Teluk Dalam danmendengar informasi tersebut anggota satuan Resnarkoba Nias Selatan melaporkanhal tersebut kepada pimpinan lalu menyusun tekhnis
REZI DHARMAWAN, SH
Terdakwa:
M. RAJAB PUTRA Bin RAMLI
21 — 14
PM.01.03.941.01.19.K.30 tanggal 21Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis Pengujian Dra.Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positifmengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan (Satu) sesuai dengan UU RI.
PM.01.03.941.01.19.K.30tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis PengujianDra. Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positifmengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan (Satu) sesuai dengan UU RI.
52 — 24
;Bahwa saksi pernah meninjau tempat dibuatnya pusat pembibitan tersebut akan tetapisaksi pada saat itu hanya melakukan pemantauan saja dan tidak memberikan masukankepada PPTK karena saksi adalah staf terdakwa Aidarus di kantor ;e Bahwa saksi selaku Ketua Tim Tekhnis tidak pernah dilibatkan oleh saksi Ali Amranselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ; Bahwa untuk pekerjaan pembersihan lahan atau land clearing dilakukan denganmenggunakan alat berat dan tidak seluruhnya dilaksanakan dengan
;Bahwa setahu saksi yang diangkat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)dalam pembuatan Pusat Pembibitan Hewan ternak tersebut adalah saksi Ali Amran ;Bahwa setahu saksi terdakwa pernah diangkat menajdi Plt. Kadis Pertanian danPeternakan Kabupaten Aceh Jaya pada akhir tahun 2009 karena pada saat itu Kadis IrDahlan Sufi sedang menunaikan ibadah haji ;e Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Plt.
Jasa Lingkar ;Bahwa kerja sama saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)dengan pihak rekanan hanya mengenai tekhnis dan Pengajuan SPP serta setahusaksi ada dibuatkan kontrak terhadap kedua kegiatan tersebut, dan saksi tidaktahu kapan kontrak tersebut dibuat danditandatangi ; Bahwa spesifikasi terhadap pekerjaan pengadaan bibit rumput sesuai dengankontrakadalah :1 Brachiara Mutica/Panicum Muticum (Kolonjono) denganuraian :Tinggi Batang 10 sampai 15 cm ;Anakan / Stek ;1 Brachiara Documbens
Dahlan Sufi ;122Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahukarena secara tekhnis yang bertanggung jawab adalah PPTK namun memang secara umum yangbertanggung jawab adalah Kepala Dinas ;18.
MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Bidang Produksi Peternakan sebagai pihak pertama dan saksi Amni Imran selaku KetuaKelompok BPTHMT Setia Bakti dengan diketahui oleh kepala Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Aceh Jaya yaitu saksi Ir.
55 — 17
Kemudian dari PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) mengeluarkan Nota Dinas untuk permohonantagihan 6nsure6n fisik 100 % uang 95 % yang ditujukan kepada Kepala DinasPekerjaan Umum, untuk selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan suratpermohonan tagihan Progres fisik kepada Sekretaris Daerah Kota Depok bagianpembangunan dengan surat Nomor : 961/ 1874DPU tanggal 23 Desember 2008,adapun tagihannya adalah sebesar 95 % dari nilai kontrak dan yang 5 % adalahbiaya masa pemeliharaan yang dicairkan
Setelah pekerjaan selesai dan dilakukan penilaian sertadilakukan pengecekan oleh panitia pemeriksa pekerjaan dengan dilampirkan hasilpengecekan dan foto hasil kerja dari PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kerja)mengeluarkan Nota Dinas untuk permohonan tagihan progref fissik 100 %, uang95% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk selanjutnyaditerbitkan surat permohonan tagihan progress Fisik kepada Sekretariat DaerahKota Depok bagian pembangunan Nomor: 961/1874DPU tanggal 23 Desember2008
Ada nota dinas dari pejabat pelaksana tekhnis kegiatan kepda Kepala Dinas;2. Surat permohonan tagihan pembayaran fisik dari Kepala Dinas kepadaSekretaris Daerah Kota Depok;3.
Nota dinas dari kepala bagian pembangunan Kota Depok kepada kepalabagian keuangan Pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP) dari pejabatoelaksana tekhnis kegiatan kepada bendahara pengeluaran yang ada di Dinas.Penandatanganan kwitansi pembayaran dari semua pihak (Kepala Dinasselaku pengguna anggaran, kepala Bidang selaku kuasa pengguna anggaran,pejabat pelaksana tekhnis kegiatan, Bendahara pengeluaran (Direktur/kontraktor yang bersangkutan); Bahwa saksi belum pernah membuat SPM (surat perintah
102 — 18
SAID EDRAM sehingga yang bersangkutanmerasa menjadi bagian dari PT GEP ;Bahwa saksi selaku PPTK tidak melakukan pengendalian tekhnis karena adanyapihak lain yang dominan untuk mengendalikan tekhnis Pembangunan KebunKelapa Sawit Program K2I (Alm Ir. H.
Kegiatan (PPTK)adalah :e Mengendalikan tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanamandengan langsung turun ke lokasi memberikan Petunjuk Teknisbagaimana Tekhnis memelihara tanaman, pemupukan yang baik,pembersihan gawangan tanaman, tekhnis pembersihan bokoran tanamanHalaman 117 dari 363 halaman Putusan No. 57/Pid.SusTPK/2015/PN.
Pbr118dengan beberapa sampel pada blok kebun yang berlokasi SimalinyangKampar dan Sepahat Bengkalis ;Mengendalikan Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman dengansampel blok kebun yang berlokasi Sepahat Bengkalis ;Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Parit dan Drainase di LokasiSepahat Bengkalis ;Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman pada lahan berbukit danTekhnis Pembuatan terasering pada Lokasi Air Balui dan SelensenKabupaten Indragiri Hilir ;e Bahwa selaku PPTK Tahun 2008 yang saksi jadikan Acuan
Pbr1 Membuat petunjuk tekhnis pelaksanaan kebun kelapa sawitprogram K2I dan mengkoordinasikannya dengan Kasipengembangan kelapa sawit, kasi penyuluhan kelapa sawitdan kasi perlintan kelapa sawit.2 Pembuatan petunjuk tekhnis kebun kelapa sawit program K2Itersebut agar mempedomani :1 Hasil kajian PPKS Marihat.2 Hasil kajian konsultan PT.
Bintang Dharma Hurip.3 Keputusan Dirjenbun RI;3 Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Nota Dinas Nomor :800.05/DisbunKS/682 tanggal 20 Oktober 2008 perihalPenyusunan Spesifikasi Tekhnis Standar Biaya Operasional unitcist dan Revisi Kontrak yang ditujukan kepada KoordinatorBidang Tekhnis Budidaya Kelapa Sawit/Tim TekhnisPelaksanaan Program K2I yang pada intinya :1 Membuat spesifikasi tekhnis tentang standar pembangunan kebun kelapa sawitmasingmasing untuk lahan basah dan lahan kering.2 Membuat standar
24 — 6
dalam pembagianterhadap objek harta bersama tersebut (Vide Pasal 2 ayat (1), dan setelahdilakukan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka secaramutatis mutandis pihak pertama telah mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikan dan penguasaannya atas objekobjek harta bersama tersebut, yangselanjutnya pihak pertama dan pihak kedua mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikannya berdasarkan ketentuan pembagian sebagaimana yang telahdisepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;Bahwa ketentuan tekhnis
pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, danc tersebut menjadi tanggungjawab masingmasing pihak pertama dan pihakkedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebut kepada pihak ketiga;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, e, dan ftersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama dan untuk menyelesaikantanggungan hutang
kepada pihak kedua tersebut terhitung sejak akta perdamaianini ditandatangani dan selambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrartalak di Pengadilan Agama Kayuagung;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak kedua kepada pihak pertamasebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf g tersebut menjaditanggungjawab pihak kedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebutkepada pihak pertama terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani danselambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrar
talak di Pengadilan AgamaKayuagung;Pasal 4Ketentuan UmumBahwa ketentuan tekhnis terhadap pembagian objek harta bersama sebagaimanatersebut pada (Vide Pasal 2 ayat (1) diatas dilakukan dengan cara dibagi untungantara pihak pertama dan pihak kedua, yakni pihak kedua membayar sejumlahuang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak pertama.Namun jika tidak terjadi kesepakatan terhadap nilai bangunan dan tanahtersebut, maka terhadap objek tersebut dibagi secara natura, dan jika tidak
65 — 31
Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa)berkewajiban dan bertanggung jawab terhadapproses pelaksanaan dan hasil pembangunansekolah baik kuantitas maupun kualitas dengantetap mengacu kepada panduan pelaksanaan danpanduan tekhnis yang disetujui pihak pertama;2.
Jika pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya dan bersediauntuk diperoses sesuai dengan peraturan danhukum yang berlaku.Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimanadiatur didalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012, terdakwakemudian membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yangterdiri atas :v Penanggung Jawab : Lenty els Molin, S.Pd (kepalaSMPN
Keuangan : Melkias Saeman (MasyarakatDesa Nipa);Y Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwaterdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untukmelakukan Penandatanganan pemberian bantuan / SPPB,pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuaidengan ketentuan dan persyaratan, menandatngani kwitansipenerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan
Jika pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya dan bersediauntuk diperoses sesuai dengan peraturan danhukum yang berlaku.Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimanadiatur didalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012, terdakwakemudian membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yangterdiri atas :vy Penanggung Jawab : Lenty els Molin, S.Pd (kepalaSMPN
Keuangan : Melkias Saeman (MasyarakatDesa Nipa);Y Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis ProgramBlock Grant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahuibahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untukmelakukan Penandatanganan pemberian bantuan / SPPB,pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuaidengan ketentuan dan persyaratan, menandatngani kwitansipenerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan
ALI DARMAN
Tergugat:
Pemerintah Provinsi Bengkulu Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cq kepala Bidang Bina marga
103 — 61
Tapan PermataKontruksi dengan Direktur Pelaksana Ali Darman,SH ( Penggugat,karena Saksi sebagai Ketua Tim Tekhnis Wilayah Bina MargaDinas Perkerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk memeriksa hasilPekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ProvinsiBengkulu untuk mengevaluasi pekerjaan 100 %; Bahwa nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 440.000.0000,(em pat ratus em pat puluh juta rupiah ) ;Halamao 19 dari 32 balamao Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl Bahwahasil dari Tim Tekhnis setelah
melihat Lokasi proyektersebut, ternyata Pembangunan Drainase dan Pelapis TebingbelumHalamao 19 dari 32 balamao Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bglselesai dikerjakan, material masin menumpuk, dan belumterpasang sehingga Tim tidak dapat melakukan pemeriksaanPekerjaan karena belum selesai 100 % ;Bahwa Tim Tekhnis ke Lokasi Pembangunan Drainase danPelapis Tebing tersebut pada tanggal 24 Desember 2018 dan Timtidak menemui pengawas Lapangan ;Bahwa Seharusnya proyek tersebut selesai pada tanggal
31Desember 2018 ;Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2018 setelah dari Lapangandan melihat Volume pekerjaan belum selesai, maka saksimengingatkan kepada PPTK ( Dedi Imansyah ) agar mengerjakanfisik pekerjaan tepat waktu ;Bahwa dasar Tim Tekhnis untuk turun lapangan adalah Ada NotaDinas dari KPA;Bahwa pada saat Tim turun kelapangan, nilai fisik Drainase danPelapis Tebing baru mencapai 60% ;.
Tapan PermataKontruksi karena Saksi sebagai Bendahara PengeluaranPembantu pada Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Provinsi Bengkulu ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Meneliti KelengkapanAdministrasi yang akan dibayar untuk kelengkapan mengajukanpembayaran ;Bahwa Syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohonanuntuk = pembayaran adalah berupa Dokumen, Kontrak, jaminanpemeliharaan, Serita Acara Hasil Pekerjaan, Tim Tekhnis, SeritaAcara Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Penggugat sebagaimana surat bukti P.11 dan P .12tersebut, tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat selaku KuasaPengguna Anggaran, karena berdasarkan surat bukti tertanda T. 11berupa Serita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksaan Pekerjaantertanggal 29 Desember 2018, yang menerangkan bahwa volumeHalaman 31 dari 31 halaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bglpekerjaan yang telah dilakukan Penggugat adalah sebesar 60, 15 %,yang bersesuaian dengan surat bukti tertanda T.13 berupa Nata Dinasdari Tim Tekhnis
35 — 22
Selanjutnya dokumen tersebut dibawa saksi SAYAARO GULOkepada Terdakwa (Ill) untuk ditanda tangani namun Terdakwa (Ill) selakuDireksi Tekhnis tidak mau menandatanganinya karena TIDAK pernahmemeriksa fisik proyek baik dari segi KWALITAS maupun KWANTITASdan tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisikdilapangan. Kemudian pergi mendatangi Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHIDAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Nias Barat danmengatakan bahwa Saya tidak dapat menandatanganiBerita Acara KemajuanPekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaankarena tidak mengetahuitentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dan Terdakwa (Ill) pernahmenolak untuk dihunjuk selaku Direksi Tekhnis pada saat itu.
Nias Barat TA.2010 TIDAKdilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis baik dari segi KWALITASdan KWANTITAS sebagaimana yang tertuang didalam dokumenperubahan kontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 /04.1Add. / PPTKBid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 sehinggaperbuatan para terdakwa telah MEMPERKAYA ORANG LAIN dalam hal36ini saksi SAYAARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dantelah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq.
Direksi Tekhnis :A. Tanggungjawab :47Bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan fisik pekerjaandilapangan sesuai dengan kontrak dan addendum yaitu ketetapanvolume, mutu dan waktu ;B. Tugas:1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan secara rutin agar sesuaidengan isi kontrak dan persyaratan teknik yang berlaku ;2. Membimbing pelaksana lapangan sehingga terlaksana kegiatandengan baik sesuai target dan sasaran ;3. Membuat laporan mingguan / bulanan sesuai realisasi fisikdilapangan ;4.
ATOZISOCHI DAELI, M.SP.selaku Pengguna Anggaran, kemudian dengan terpaksa Terdakwa (Ill)selaku Direksi Tekhnis Lapangan menandatangani dokumen tersebut danpada saat itu juga Terdakwa (IV) mengatakan kepada terdakwa (III) bahwaApabila dikemudian hari ada masalah maka Terdakwa (IV) akanmembekap dan pasang badan terhadap masalah yang akan timbulnantinya ;Sehingga perbuatan terdakwa (ill) telan melakukan perbuatanMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ataupunSARANA YANG DIMILIKINYA selakuDIREKSI TEKHNIS
Terbanding/Terdakwa : FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias FADHLI, ST
91 — 32
Indi Gita Persada, dalam Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Pembuatan saluran depan dan samping RSUD Wakai, APBD TA. 2014, Nilai Pekerjaan Rp. 16. 765.000, dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014;
- Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.11 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;
- Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Touna TA. 2014;
- Foto Copy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) No.: 177 / PPK / APBD / CCO / IX / DINKES / 2014 tanggal 22 September 2014;
- Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;
- Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;
- Laporan Bulanan I s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada;
- Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.
Prisma sesuai dengan kontrak, gambar rencana,RAB, dan Spesifikasi Tekhnis, dengan demikian hal ini telah menyimpangdari Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, BABV huruf B Angka 2 huruf b dan c;e Bahwa terdakwa membuatkan laporan harian, mingguan, bulanan danbackup data yang seharusnya dibuat oleh penyedia jasa FREDDY AKUBAselaku direktur CV.
Prisma sesuai dengan kontrak, gambar rencana,RAB, dan Spesifikasi Tekhnis, dengan demikian hal ini telah menyimpangdari Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, BAB Vhuruf B Angka 2 huruf b dan c;e Bahwa terdakwa membuatkan laporan harian, mingguan, bulanan danbackup data yang seharusnya dibuat oleh penyedia jasa FREDDY AKUBAselaku direktur CV.
Touna TA. 2014;14) Foto Copy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) No.: 177 / PPK /APBD / CCO / IX / DINKES / 2014 tanggal 22 September 2014;15) Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;16) Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;17) Laporan Bulanan s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy GitaPersada;18) Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.Prisma;19) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, BelanjaLangsung No.
Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;16. Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;17. Laporan Bulanan s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy GitaPersada;18. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.Prisma;19. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, BelanjaLangsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;20. Foto Copy SK.
Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;16. Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;17. Laporan Bulanan s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy GitaPersada;18. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.Prisma;19. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No.DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 52;20. Foto Copy SK.
102 — 31
RONI GHUFRONI,BAE.58. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil PekerjaanSdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH,Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut.
Cimanggis Depokpada Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;e Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang ataupun perusahaan yang mengerjakanpekerjaan dilapangan; Bahwa anggota lelang lainnya telah melakukan pemeriksaan dokumendokumenlelang yang diajukan oleh PT Bunga Tanjung Raya pada proses evaluasi ulang karenapihak PT Bunga Tanjung Raya kalah berkaitan dengan dokumen tekhnis, maka olehsaksi dan tim anggota lelang melakukan evaluasi ulang berkaitan dengan tekhnis saja; Bahwa
DONNY RIV AI sebagai Team Leader (tanpa ada basilpemeriksaan check list atau blangko nampak kosong).28. 1 (satu) lembar Ash Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai 7 PenerimaHasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT,SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT.
RONI GHUFRONI,BAE.58. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahunhalaman 91 dari 100 halaman=92=2012 Sdr. ADI RISDIY ANTO, P. ST, Panitia Penilai/ Penerima Hasil PekerjaanSdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH,Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut.
RONI GHUFRONI,BAE.58) 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan lalan Bidang lalan dan lembatan Tahun2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima Hasil PekerjaanSdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH,Penyedia Barang lasa PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut.
31 — 4
pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin KerjaTenaga Kefarmasian ;Bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah wajio memiliki surat tanda registrasi berupaSTRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis
kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebutadalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apotekerdan apoteker tekhnis kefarmasian ; Bahwa untuk bahan sediaan farmasi tidak boleh dijual belikan secarabebas apalagi dijual dirumahrumah penduduk, obat/bahan sediaanfarmasi hanya boleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan
mendapatkankeuntungan ;e Bahwa benar persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tandaregistrasi berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;e Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasianadalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiriatas apoteker dan apoteker tekhnis
penyimpanan dan distribusi obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/201 1tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tanda registrasiberupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis
kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Menimbang, bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker danapoteker tekhnis kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada padahari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di DesaBuas Buas Hilir Kec.