Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha distribusi telahmenerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukandari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkanpeluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatanterutama biaya pertisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentudimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan

Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha disribusi telahmenerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukandari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkanpeluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatanterutama biaya pertisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentudimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan

Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha disribusi telahmenerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukandari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkanpeluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatanterutama biaya pertisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentudiman jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan

Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha distribusi telahmenerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukandari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkanpeluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatanterutama biaya partisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentudimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan

Goenarni Goenawan selaku pelakuusaha distribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatanusaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut ;Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut, ternyata bukanmerupakan tindak pidana perdagangan dengan menggunakan sistem skema piramida, karenaskema piramida tidak ada hubungan dengan penjualan barang sebagaimana ditentukan dalamPenjelasan Pasal 9 UU No.7 Tahun 2004 tentang

atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.081.354.1055.00; dan menetapkan atas importasi yang diberitahukandalam PIB Nomor 358493 tanggal 9 September 2013 berupa ElectrolyticGalvanized Steel Sheet In Coil jumlah 3 coil negara asal Korea pada PosTarif 7210.30.11.00 dengan pembebanan bea masuk sebesar 12,5% (MFN),adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pemenuhan ketentuan untuk mendapatkanpreferensi tarif dalam skema

ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA)terkait Form AK Asli yang diserahkan Pemohon Banding pada saatpengajuan PIB dimana Form AK yang diajukan tersebut tanpa overleafnotes sehingga tidak diberikan tarif sesuai skema AKFTA dan ditetapkanoleh Terbanding menjadi sebesar tarif umum (MFN), sehinggaHalaman 3 dari 7 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupapemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam skemaASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA) terkait Form AK Asli yangdiserahkan Pemohon Banding pada saat pengajuan PIB dimana FormAK yang diajukan tersebut tanpa overleaf notes sehingga tidak diberikantarif sesuai skema AKFTA dan ditetapkan oleh Terbanding menjadisebesar tarif unum (MFN), sehingga diharuskan membayar kekuranganpembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesarRp33.741.000,00

China Origin).bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulanPemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean China FreeTrade Area (ACFTA).bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berketetapan bahwaimportasi dengan PIB Nomor: 035457 tanggal 22 April 2013 dapat diberikanPenetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema

ACFTA karenaForm E ditandatangani dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenangmenandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 dan telahdinyatakan dalam jawaban konfirmasi Terbanding bahwa The Certicate theorigin criteria WO is true sehingga impor Textile Floor Coverings dengantarif Bea Masuk dalam rangka Skema ACFTA sebesar BM 15% BBS 100%.: Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, buktibukti danketerangan

17 Tahun 2006.Peraturan perundangundangan perpajakan.: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP769/WBC. 10/2013tanggal 25 Juni 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNPNomor SPTNP002669/NOTUL/ WBC.10/KPP.01/2013 tanggal 24 April2013, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor Textile FloorCoverings dengan PIB Nomor: 035457 tanggal 22 April 2013 sehingga tarifBea dengan tarif Bea Masuk dalam rangka Skema

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam RangkaASEANKorea Free Trade Area (AKFTA), diatur bahwa Importir wajibmencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form AK) dan kode fasilitasdalam rangka ASEANKorea Free Trade Area (AKFTA) pada Pemberitahuan ImporBarang.bahwa berdasarkan Angka 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor: SE05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian DokumenPemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema

Free Trade Agreement,disebutkan bahwa Skema preferensi tarif dalam rangka FTA diberikan denganketentuan: Importir wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomorreferensi SKA pada PIB.bahwa berdasarkan penelitian di atas, Pemohon tidak melaksanakan ketentuan dankewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.01 1/2012 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorSE05/BC/2010 sehingga tidak dapat diberikan skema prefrensi tarif ASEANKoreaFree Trade

negara pengekspor.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan PemohonBanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor: 118/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentangPenetapan Tarif Bea Masuk Dalam ACFTA adalah BM 10% BBS 100%.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwaimportasi dengan PIB Nomor: 040020 tanggal 3 Mei 2013 dapat diberikan PenetapanTarif Preferensi Bea Masuk bahwa dalam Rangka Skema

067721tanggal 19 Oktober 2009 dengan tarif BM 0% (ACFTA), dan ditetapkan oleh Terbandingmenjadi tarif BM 5% sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekuranganpembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 57.632.000,00 yangtidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penelitian di atas mengacu pada Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukainomor SE01/BC/2010, terhadap ThirdCompany Invoicing diperlakukan sama dengan ThirdCountry Invoicing sehingga tidak diperbolehkan dalam skema

Eksportir;bahwa dalam perdagangan Pabrik tidak harus merangkap sebagai Eksportir, sering terjadiPabrik Subkan ke Perusahaan lain untuk melakukan Ekspor;bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP457/BC.8/2010 tanggal 12 Februari 2010,bahwa berdasarkan penelitian pada Form E nomor E093709005100010 tanggal 24 September2009 dan dokumen pelengkap pabean diketahui barang diimpor dengan mekanisme ThirdCompany Invoicing dan diperlakukan sama dengan ThirdCountry Invoicing sehingga tidakdiperbolehkan dalam skema

Tarif Bea Masuk dalam rangka skema CEPT sama besar dengan tarif Bea Masuk yang berlakuumum."

Tarif Bea Masuk dalam rangka skema CEPT sama besar dengan tarif Bea Masuk yang berlakuumum"bahwa menurut Pemohon Banding, untuk PPN atas Royalti yang Pemohon Banding bayarkan,sesuai dengan ketentuan perpajakan, telah disetorkan ke Kas Negara dengan Surat Setoran Pajakpada saat pembayaran Royalti, sedangkan atas PPh pasal 22 untuk PIB tahun 2009, yang telahmelewati tahun takwim yang bersangkutan, seharusnya tidak lagi ditagih oleh pihak Bea danCukai sesuai dengan KEP06/BC/1999, Pasal 2 ayat 1;bahwa

sesuai Pasal 13 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata carapengenaan dan besarnya tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdengan peraturan menteri;bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: Nomor: 247/PMK. 011/2009tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk atasBarang Impor ProdukProduk Tertentu dalam Rangka Skema

Tarif bea masuk dalam rangka skema CEPT yang lebih rendah dari tarif bea masuk umumhanya diberlakukan terhadap impor barang yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (Form D)yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara ASEAN bersangkutan.2. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas CEPT dan nomor referensi Form D padaPemberitahuan Impor Barang; dan3. Form D lembar asli wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan PIB pada KantorPabean di pelabuhan pemasukan.

Roof Sheet denganberbagai ukuran, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa jenis barang yangdiimpor sama dengan jenis barang pada PKSI a quo.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa importasiColored Steel Roof Sheet (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asalChina, dengan klasifikasi pos tarif 7308.90.99.00 yang diberitahukan dalam PIBNomor 017689 tanggal 12 Juni 2013 diklasifikasikan pada pos tarif 7308.90.99.00dengan pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA

atas, Majelis berpendapat bahwabarang impor berupa Colored Steel Roof Sheet (3 jenis barang sesuai lembarlanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalamPIB Nomor 017689 tanggal 12 Juni 2013 diidentifikasikan sebagai lembaran bajayang memiliki bentuk tertentu, dengan satu sisi berwarna merah dan sisi lainnyaberwarna abuabu yang dipergunakan sebagai penutup atap bangunan/gentingsehingga diklasifikasikan pada pos tarif 7308.90.99.00 dengan pembebanan tarif beamasuk skema

RoofSheet (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yangdiberitahukan dalam PIB Nomor 017689 tanggal 12 Juni 2013 pada pos tarif7308.90.99.00 dengan pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 12.5%(Bebas 100%).Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulanMajelis.1. Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,2.

Roof Sheet (3 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan dalamPIB Nomor: 017689 tanggal 12 Juni 2013 pada pos tarif 7308.90.99.00 denganpembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 12.5% (Bebas 100%) sehinggabea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil.Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 berdasarkanmusyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim danPanitera Pengganti sebagai berikut

Putusan Nomor 940/B/PK/Pjk/20209401.80.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), yangkemudian ditetapbkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi tarifbea masuk sebesar 10% (MFN) karena tidak memenuhi ketentuanprosedural terkait Ketentuan Asal Barang (SKA) dalam Skema ACFTAsehingga menjadi dasar gugurnya SKA Form E tersebut.

obyek sengketa berupa penetapan pembebanan tarif bea masukdan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang impor Dining Chair Grey , ... dst. (7 Jenis Barang Sesuai Lembar Lanjutan PIB), negara asalChina, dengan PIB Nomor 057397 tanggal 30 Januari 2018, pos tarif9401.80.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), yangkemudian ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi tarifbea masuk sebesar 10% (MFN) karena tidak memenuhi ketentuanprosedural terkait Ketentuan Asal Barang (SKA) dalam Skema

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quokarena in casu tidak memenuhi ketentuan prosedural terkait KetentuanAsal Barang (SKA) dalam Skema ACFTA sehingga menjadi dasargugurnya SKA Form E tersebut tidak dilampirkan lembar aslinya dantidak mendapatkan fasilitas kepabeanan dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraaquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan azaskeadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan.Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melaksanakankeseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNG berdasarkan padaketentuan yang bersifat khas demi kelangsungan penerimaan Negarabersamasama dengan Pemerintah dan KKKS.

dan dana ini habis digunakan untuk operasi(Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertamina dan Kontraktor PSC)QD reramina Yaak Persahaan ar) UNG Projet non eas)u SCENT N PELAPORAN KEUANGAN PELAPORAN KEUANGAN PELAPCNeraca dan Laporan Laba Rugi Operasi Sendiri Neraca dan Laporan LabaRugiOperasi Neraca dan Laporan

Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komeraial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement) * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang saham. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah , Penghasilan dan Blaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah; Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2.

Kekeliruan Majelis Hakim PengadilanPajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skemaproyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNG sebagai berikut:1.

Perusahaan mendapatkan sumber dana berdasarkanperhitungan cost of service basis melalui skema cost recovery.Pada Tahun 1999, PT Arun NGL Co. melakukan kontrakmengoperasikan NSO onshore treating fascilities dengan gasberasal North Sumatra Offshore NSO, yang dioperasikan olehMobil Exploration Indonesia Inc (MEII) berdasarkan ProductionSharing Contract (PSC).

Dokumen tersebut tidak/bukan merupakan dokumen yang diajukan serta tidak diketemukan keterkaitan denganbarang yang dipermasalahkan,. bahwa berdasarkan penelitian TERBANDING terhadap dokumen impor PEMOHON,kedapatan bahwa setelah dilakukan Nota Pembetulan dan Penolakan Keberatan olehTERBANDING terhadap dokumen yang sedang disengketakan ini, PEMOHON tidak lagimenggunakan skema yang sama dengan yang disengketakan ini, yakni Skema DirectConsigment.

Bahwa kondisi transit yang dilakukan PEMOHON sebenarnya diakomodir dalam ASEANTracle in Goods Agreement, namun harus memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalamATIGA maupun OCP yakni dengan Skema Direct Consigmeent maupun dengan penerbitanBack to Back Certificate.A.

(B/L) nomor HODMUSGSY0457827 tanggal 16Desember 2012 barang dimuat ke kapal di Pelabuhan Singapura tujuan Tanjung Perak,Surabaya, Indonesia.Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a.

yang sama dengan yang disengketakan ini,yakni Skema Direct Consigment.

Bahwa kondisi transit yang dilakukan PEMOHON sebenarnya diakomodirdalam ASEAN Trade in Goods Agreement, namun harus memenuhi kondisiyang dipersyaratkan dalam ATIGA maupun OCP yakni dengan Skema DirectConsigmeent maupun dengan penerbitan Back to Back Certificate.G.

Pwkbaik yang ditetapbkan sebelum dan sesudah dilakukan upaya penyelamatankredit oleh Pihak Kedua.(2) Bahwa guna menyelesaikan seluruh kewajiban hutang atau kredit PihakPertama, Para Pihak telah sepakat membuat skema penyelamatan kreditdengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki Pinak Pertama yangdilandasi itikad baik, berkomitmen untuk melakukan seluruh tahapantahapyang dipersyaratan oleh Pihak Kedua.PASAL 2RINCIAN HUTANG(1) Pihak Pertama mengakui memiliki hutang kepada Pihak Kedua dengan totalkewajiban

mengikat diri serta danmematuhi seluruh ketentuan lainnya yang diberlakukan secara umum olehPihak Kedua terkait fasilitas kredit yang diberikan oleh Pihak Pertama.PASAL 4HASIL KESEPAKAT AN(1) Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk melaksanakan seluruh isi KesepakatanPerjanjian Perdamaian ini dengan rasa tanggung jawab, itikad baik denganbersedia dengan tanpa paksaan dari pihak manapun.(2) Apabila Pihak Pertama melakukan cidera janji dan/atau wanprestasiterhadap salah satu dari tahapan yang diatur dalam Skema

aun.Maesaroh terletak di Jalan Veteran No. 3, RT.08/RW.03, Kp Cihideng, DesaMulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Baratmelalui Lelang Hak Tanggungan di KPKNL atau Balai Lelang Swasta (BLS)yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.(3) Atas pelaksanaan penjualan jaminan yang dilakukan oleh Pihak Keduasebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Pihak Pertama tidak akanmelakukan tindakan dan/atau perbuatan hukum apapun kepada PihakKedua.(4) Dengan telah dilaksanakannya setiap tahapan dalam Skema

.: bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP2999/KPU.01/2011 tanggal 24 Juni2011, Terbanding meragukan keabsahan dari Form E Nomor: E11GDDGWJ1500091tanggal 10 Maret 2011 karena berdasarkan penelitian dokumen Form E yangdilampirkan oleh Pemohon Banding ditemukan perbedaan tanda tangan antara tandatangan yang tertera pada Form E dengan spesimen tanda tangan pejabat yangberwenang, sehingga importasi tidak dapat menggunakan preferensi tarif bea masukdalam rangka skema ASEANChina Free Trade Area (ACFTA

di Dongguan, China, Majelis tidak dapat meyakini adanyakesesuaian tanda tangan yang tertera pada Form E dengan spesimen tanda tanganyang ada;: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa barang impor berupa Multimedia Active Speaker CST 6950 N yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 099030 tanggal 21 Maret 2011 dengan pos tarif8518.29.9000 tidak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema

E11GDDGWJ1500091 dibandingkandengan speciment kedapatan ada kesesuaian tarikannya atas nama Zhang Lin;bahwa dengan demikian PIB Nomor: 099030 tanggal 21 Maret 2011 berhakmendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ACFTA, sehingga sayaberpendapat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangundangNomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan

SPTNP010256/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 19April 2018, atas nama PT Prima Makmur Rotokemindo, NPWP 01.300.782.8038.000, yang beralamat di Jalan Daan Mogot KM 13,8 Nomor 6 RT 006 RW001, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, dan menetapkanpembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor: 178145 tanggal 06 April 2018,barang impor berupa Aluminium Foil 12350 6.5MIC X900MM X 12000M danlainlain (7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China,mendapat preferensi tarif bea masuk skema

tanggal 09 Juli 2018tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapanyang Dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor SPTNP010256/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 19 April 2018 atas namaPemohon Banding, NPWP 01.300.782.8038.000; dan menetapkanpembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor 178145 tanggal 06 April 2018,barang impor berupa Aluminium Foil 12350 6.5MIC X900MM X 12000M danlainlain (7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China,mendapat preferensi tarif bea masuk skema

Dst (7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yangdiberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 178145tanggal 06 April 2018 melalui skema Perjanjian ACFTA diberitahukan BMsebesar 0%, namun tidak memenuhi persyaratan fasilitas tarif preferensimaka ditetanbkan BM sebesar 20% (MFN), sehingga mewajibkanTermohon Peninjauan Kembali untuk melunasi tagihan pajak dalamrangka impor (PDRI) Rp337.877.000,00; tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan

Putusan Nomor 146/B/PK/Pjk/2021Dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP009974/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 16 April 2018 atas nama Pemohon Banding,NPWP: 31.291.498.9414.000; dan menetapkan pembebanan tarif beamasuk atas PIB Nomor: 181709 tanggal 09 April 2018, jenis barang berupaAuto Spare Parts: Axle, HD Type FE74/5MK499638A, dan lainlain (3 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Korea, klasifikasi pos tarif8708.50.19, mendapat preferensi tarif bea masuk skema AKFTA sebesar0%

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barangimpor, jenis barang berupa AUTO SPARE PARTS : AXLE, HD TYPEFE74/5 MK499638A....DST, 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIByang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor181709 tanggal 09 April 2018 melalui skema tarif preferensi Bea Masuk(BM) dalam rangka AKFTA diberitahukan BM sebesar 0%, namun tidakmemenuhi persyaratan fasilitas tarif preferensi maka

Preasumption iustae causa) dalamrangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan,karena in casu barang impor berupa Auto Spare Parts: Axle, HD TypeFE74/5MK499638A, dan lainlain (3 jenis barang sesual lembar lanjutanPIB), klasifikasi pos tarif 8708.50.19, Negara asal Korea, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon TermohonPeninjauan Kembali dalam PIB Nomor 181709 tanggal 09 April 2018mendapat preferensi tarif bea masuk skema

Bahwaterkait dengan skema pelunasan sisa hutang sebesarRp.142.000.000, (Seratus empat puluh dua juta rupiah).

PIHAK PERTAMAmemberikan tenggang waktu kepada PIHAK KEDUA untuk melakukanpelunasan hutang sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 (selama 3bulan) dengan skema pembayaran perbulan dimulai dari bulan Oktober 2020sampai dengan bulan Desember 2020 minimal sebesar Rp 1.000.000, (Satujuta rupiah) yang akan dibayarkan selambatlambatnya setiap tanggal 25(dua puluh lima) setiap bulannya untuk menunjukkan itikad baik dari PIHAKKEDUA, dan sisa total hutang akan dilunaskan oleh PIHAK KEDUAselambatlambatnya pada

diketahui Form E pada kolortidak diuraikan rincian barang untuk diberikan tarif Preferensi ACFTA origin critehanya dideclare satu "96%" untuk semua barang, sehingga mekanisme cara pengisForm E tidak sesuai dengan ketentuan Revised Operational Certification ProceduresThe Rules of Origin of The ASEANChina Free Trade Area Rule 7, Rule 9, dan Rule 17dan Overleaf Notes Form E point 4 dan pain 5;Menurut Pemohon :BandingMenurut Majelisbahwa Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding yang membatalkan skema

Dengan demikian kesalahan pengisian keterangan pada Form E tiserta merta menggugurkan CoO atau SKA (Form E) artinya preferensi tarif skema AFTA tetap diberlakukan sepanjang jenis barang a quo tercantum dalam Peraturan MenKeuangan terkait, hal tersebut sesuai Rule 17 OCP ACFTA;bahwa menurut Pemohon Banding, pernyataan sepihak Terbanding, yang pada dasartidak dapat menerima SKA Form Nomor E134407H40660024 tanggal 26 September 20bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya tidak perlu terjadi jika Terbanding

perbedaan kecil, karena dengan mudapat diketahui kebenarannya dari dokumen pelengkap pabean lainnya seperti jumlah kberat brutto dan harga barang;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa PemolBanding mengimpor 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dan telah diberitahuldalam PIB Nomor: 407957 tanggal 9 Oktober 2013 dan telah dilengkapi dengan StKeterangan Asal (Form E) Nomor: E134407H40660024 tanggal 26 September 2(berhak mendapat preferensi tarif dalam rangka skema

Majelis berpendapat bahwa importasiSplenda Sucralose Micronized yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIBNomor 027649 tanggal 18 Februari 2013 tidak mendapat preferensi tarif bea masukskema ATIGA.Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwabarang impor Splenda Sucralose Micronized, negara asal Singapore, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 027649 tanggal 18 Februari2013 dengan pos tarif 1703.90.90.00 tidak mendapat preferensi tarif skema

Oleh karenanya, Majelisberkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding danmenetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Splenda SucraloseMicronized, negara asal Singapore, dengan pos tarif 1703.90.90.00, yangdiberitahukan dalam PIB Nomor 027649 tanggal 18 Februari 2013, tidak mendapatpreferensi tarif bea masuk skema ATIGA dengan tarif bea masuk sebesar 5%.PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim PengadilanPajak

100%.bahwa Pejabat Customs Singapore mengeluarkan lagi Form D Nomor: 20139091736tanggal 26 Februari 2013, hanya mengubah kolom 8 Origin Criterion dari RVC300% menjadi RVC 92%"dengan seluruh data pengisian dan Pejabatpenandatangan Form D adalah sama.bahwa menurut Hakim dissenting, kesalahan pencantuman Origin Criterion dari RVC300% merupakan kesalahan kecil dan Form D Nomor: 20139091736 tanggal 26Februari 2013 yang merubah kolom 8 menjadi RVC 92% adalah syah danmendapat preferensi tarif bea masuk skema

dan Cukai Nomor: KEP523/WBC.06/2013 tanggal 29 April2013 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapanyang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP001642/WBC.06/KPP.0103/NP/2013 tanggal 20 Februari 2013, dan menetapkanpembebanan tarif bea masuk atas barang impor Splenda Sucralose Micronized ,negara asal Singapore, dengan pos tarif 1703.90.90.00, yang diberitahukan dalamPIB Nomor 027649 tanggal 18 Februari 2013, tidak mendapat preferensi tarif beamasuk skema

Kfm.Pasal 1Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengakiri sengketa ini melalui prosesperdamaian di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dengan segala itikad baik.Pasal 2Bahwa dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, ParaTergugat sanggup menyelesaikan sisa tunggakan selama 9 (sembilan) bulanterhitung mulai bulan Juni Tahun 2020 sampai dengan bulan Februari Tahun 2021senilai Rp 21.366.900, (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam RibuSembilan Ratus Rupiah) dengan skema

pembayaran sebesar Rp 2.500.000, (DuaJuta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dengan tanggal jatuh tempo pembayaranyaitu tanggal 25 setiap bulannya.Pasal 3Bahwa Para Tergugat sanggup menyelesaikan sisa hutang terhitung sejak bulanMaret 2021 sampai dengan jatuh tempo pelunasan kredit bulan Juni Tahun 2022senilai Rp 26.149.970, (Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Sembilan RibuSembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan skema pembayaran sebesar Rp1.634.300, (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat

diimpor dengan PIB Nomor: 162904 tanggal 29 April 2013menggunakan Form E Nomor E133707004540075 tanggal 31 Maret 2013, strip putihpada stempel/seal tidak sama dengan specimen stempel/seal Form E propinsiShandongChina dan pada box 8 mencantumkan origin criteria "WO" (WhollyObtained), pos tarif 8705.40.0000 diragukan termasuk dalam kategori "WhollyObtained" sesuai Rule 3 Rules of Origin of The ASEANChina Free Trade Area,sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan tarif pembebanan bea masuknyadengan skema

TanjungPriok Nomor: S2018/KPU.01/2013 tanggal 21 Mei 2013 dan Surat Shandong EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China Nomor:37000013218 tanggal 16 September 2013, kedapatan bahwa Form E NomorE133707004540075 tanggal 31 Maret 2013 adalah sah dan dapat diterima, olehkarenanya atas importasi Howo Concrete Mixer 6x4 290HP, dan lainlain (20 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 162904tanggal 29 April 2013 diberikan preferensi tarif skema

April 2013 mendapat preferensi tarifskema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% (Bebas 100%).Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atasbarang impor Howo Concrete Mixer 6x4 290HP, dan lainlain (20 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8705.40.00.00 yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 162904 tanggal 29 April 2013 mendapat preferensitarif skema

.01/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PTXXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalamSPTNP Nomor: SPTNP008272/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 27 Mei 2013,dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Howo ConcreteMixer 6x4 290HP, dan lainlain (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negaraasal China, klasifikasi pos tarif 8705.40.00.00 yang diberitahukan dalam PIB Nomor:162904 tanggal 29 April 2013 mendapat preferensi tarif skema

01.081.354.1055.00; dan menetapkan atas importasi yang diberitahukandalam PIB Nomor 358490 tanggal 9 September 2013 berupa ElectrolyticGalvanized Steel Sheet In Coil (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)jumlah 23 coil negara asal Korea pada Pos Tarif 7210.30.11.00 denganpembebanan bea masuk sebesar 12,5% (MFN), adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pemenuhan ketentuan untuk mendapatkanpreferensi tarif dalam skema

ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA)terkait Form AK Asli yang diserahkan Pemohon Banding pada saatpengajuan PIB dimana Form AK yang diajukan tersebut tanpa overleafnotes sehingga tidak diberikan tarif sesuai skema AKFTA dan ditetapkanoleh Terbanding menjadi sebesar tarif umum (MFN), sehinggadiharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk danpajak dalam rangka impor sebesar Rp184.657.000,00; tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupapemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam skemaASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA) terkait Form AK Asli yangdiserahkan Pemohon Banding pada saat pengajuan PIB dimana FormAK yang diajukan tersebut tanpa overleaf notes sehingga tidak diberikantarif sesuai skema AKFTA dan ditetapkan oleh Terbanding menjadisebesar tarif unum (MFN), sehingga diharuskan membayar kekuranganpembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesarRp184.657.000,00