Ditemukan 2697 data
Terbanding/Tergugat I : Najib Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat II : Hisam Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat III : Aisah Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat IV : Latifah Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat V : Imlati Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat VI : Zakiah Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat VII : Machmud Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat VIII : Wardah Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat IX : Syakib Jawas Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat X : Mas'ud Jawas Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat XI : Salim Jawas Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat XII : Aisyah Diwakili Oleh : H. EDY SETIADI, S.H.M.H.
Terbandi
84 — 51
Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerliik Wetboek,Staatsblad 1847 No. 23);2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentangPenanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In IdemJika Kita melihat ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata maka secarasingkat unsurunsur dari Ne Bis In Idem yaitu :1. Objek yang sama2. Pihak yang sama3. Alasan/dalil gugatan yang samaDalam Perkara Gugatan ini ( Perkara Perdata Gugatan Nomor 38 / Pat.G/2019/PN.
355 — 240
Asas ini sesuai dengan pasal 2Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB),Staatblad 1847 No. 23). Dalam hukum pidana, asas inidicantumkan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatanketentuan pidana dalam undangundang, yang ada terdahuludaripada perbuatan ituBahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undangundang ditekankan bagi ketentuan pidana.
296 — 160
Asas ini sesuai dengan pasal2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB),Staatblad 1847 No. 23). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkanlagi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatanketentuan pidana dalam undangundang, yang ada terdahuludaripada perbuatan itubahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undangundang ditekankan bagi ketentuan pidana.
LEE HYOUNWOO ALS HYOUNWOO LEE
Termohon:
BEA CUKAI
140 — 79
Feuerbach: 1847,Lehrbuch des geminin in Deutschland gultegen Peinlichen Rechts,Georg Freiedrich Hayers Verlag. Paragraf 20, hal 4144)39.
59 — 24
adaPERN SAIN pcr rane eermesnnecsesnsnsr enero emma aenatoRaEMENRONRERNRESRNENNSENCKRNEE etonesstoonmessnesnonUeNEBahwa atas adanya Laporan Polisi tentang adanya dugaan memakai suratpalsu tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam : ............... eeseetseteeeeees2.10.1.Peraturan Umum Mengenai PerundangUndangan Untuk Indonesia(Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie, S. 184723,diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
Terbanding/Tergugat II : YENY OKTRIANI AMBRAINI
Terbanding/Tergugat III : KELURAHAN BUARAN
Terbanding/Tergugat I : NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH
105 — 41
tanggal22/10/1975 No.147K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MARI 13/5/1975No.67k/sip/1975, karena gugatan melanggar tertib acara Pasal 18 Rv dantidak tcrpenuhinya syarat formil materiil yaitu posita harus jelas danHalaman 44 dari 62 Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT BTN.IV.lengkap saling bersesuaian dan petitum harus terang dan pasti, makapetitum in casu yang tidak sesuai dengan dalil gugatan in casu, sepatutnyagugatan tidak dapat diterima atau ditolak;DALAM REKONVENSI ;Berdasarkan Pasal 244 Reglement of Rv Stbl. 1847
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
Pada prinsipnya,perubahan Pasal 224 HIR, selain dasar eksekusinya yang kemudian berkembangsendirisendiri itu (surat hipotek dan surat pengakuan utang), hanya menyangkutperubahan irahirah yang sebenarnya juga menyesuaikan dengan irahirah yangdigunakan pada kepala putusan hakim.Periode KolonialKUH Perdata (1847)Peraturan Balik Nama(1834)Peraturan tentangCredietverband(1908)Peraturan Pembebanan Credietverbanddi Indonesia (S. 1909)Periode 1950 1960Periode 19601996Perubahan Pembebanan dan Pendaftaran
Rumah Susun(1985)banan dan Pendaftaran Hak Tanggungan(d/h Hipotek Atas TaUU Hak Tanggungan(1996)/mencabut Peraturan tentang Credietverband dan Buku IIKUH Perdata tentangPP Pendaftaran Tanah(1997)/mencabut PP1961, tetapi tetap memberlakukanperaturanpelaksananya yang masih sesuaidengan PP yang baruPeriode 1996Saat Ini PembeTanah Peraturan JabatanNotaris (1860) Penegasan akte pengakuan utang:Peraturan Jabatan No isit.indd 8888 Laporan Penelitian12/14/2010 12:16:59 AM Reglemen Hukum Acara Perdata (1847
Sampai tulisan ini dibuat, peraturan menteri tersebutbelum ada.Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte 8012/14/2010 12:17:00 AM Periode Kolonial Periode 19922008 Periode 2008Saat Ini KUHDagang (1847) UU Pelayaran (1992) UU Pelayaran (2008)/menPeraturan Pendaftaran Kapal PP Perkapalan (2002)/menya cabut UU Pelayaran 1992(1938) takan secara eksplisit keberlakuan KUH Perdata dan KUHDterkait pembebananhipotekatas kapal Darihasil pengamatan secarakronologis, dapat disimpulkan bahwa dari waktu kewaktu pembuat
TITO SUPRATMAN,SH
Terdakwa:
PARIZAL als IJAL bin ALI AMBRAN
23 — 7
Djisman Samson, SH, Hukumpidana Indonesia dipelajari melalui pasal pasal Kitab Undang UndangHukum Pidana dan Putusan Putusan Mahkamah Agung, HogeraadByzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976,Sinar Baru Bandung 1979, halaman 149;Hal. 48 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 356 / Pid. Sus / 2021 / PN.
142 — 81
selalu diperjanjikan dalam kebanyakan bentuk transaksi bisnissehingga kendatipun terhadap kedua hal tersebut tidak dituangkan dalalm kontrak,akan tetapi kalau secara nyata telah dilaksanakan/dilakukan oleh kedua belah pihak,maka kedua hal itu (tentang pekerjaan dan pembayaran) dianggap secara diamdiamtelah diperjanjikan (persetujuan secara diamdiam) oleh kedua belah pihak meskipuntidak dengan tegas dinyatakan.Bahwa tentang persetujuan secara diamdiam (si/ent agreement) dapatdisimpulkan dari Pasal 1847
62 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2417 K/Pid.Sus/2017966.967.968.969.970.971.9/2.973.974.975.976.977.Fotokopi Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAUNDOKO.Fotokopi Surat Pernyataan Kesehatan Calon Peserta AsuransiJiwa Kumpulan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus2005.Fotokopi Persetujuan kredit KMWU atas nama MAUN DOKOtanggal 15 Agustus 2005.Perjanjian Kredit Nomor PMK.1.6.6500.1847.2005.KMWU tanggal15 Agustus 2005 atas nama Debitur MAUN DOKO.Advis Realisasi Kredit Nomor 1847/ARK/KMWU/2005 tanggal 15Agustus 2005
Raja Ubaidillah, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
244 — 162
TPIStaatblad 1847 No. 23). Dalam hukum pidana, asas inidicantumkan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatanketentuan pidana dalam undangundang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu ;bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undangundang ditekankan bagi ketentuan pidana.
Pembanding/Penggugat II : Ir. Hj. ROHENI Diwakili Oleh : SUKERSA WIRAHADI, SH
Terbanding/Tergugat : ANDRY SETIADI KARYADI
140 — 139
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1847 K/Pdt/2006 pembeli dikatakanberitikad buruk jika ia mengetahui bahwa objek sengketa yang dibelinyaitu sedang dan telah dikuasai oleh pihak lain.d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1904 K / Sip / 1982dalam kasus Luhur Sundoro atau Nyonya Oei Kwie Lian Cs, danPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3431K / Sip / 1985Halaman 10 dari 64Putusan Nomor 202/PDT/2019/PT.MTRdalam kasus Sri Setyaningsih atau Nyonya Boesono Cs.
Pembanding/Penggugat II : ACHMAD REZA MAULANA Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat III : RIZKI MELANIE Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat IV : RATNA MILANA BUDIMAN Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat V : ACHMAD RADITYA MULIADHARMA Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Terbanding/Tergugat I : RAHMAN JAMIL
Terbanding/Tergugat II : RIDWAN ARIFIN
Terbanding/Tergugat III : SITI RUKOYAH
Terbanding/Tergugat IV : BHACTIAR RIFAI
Terbanding/Tergugat V : ZAENUL MIFTAH
Terbanding/Tergugat VI : ABDUL ROID
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
91 — 104
Para Pembanding semula ParaPenggugat I, II, III,IV, dan V berada di pihak yang kalah, maka mereka dihukumuntuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan padaperadilan tingkat banding dan pada tingkat banding besarnya sebagaimanatersebut pada diktum putusan di bawah ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam: KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek,Reglemen Indonesia yang Dibarui (Het Herziene Indonesich Reglemen/HIR Stb.1941 No. 44) dan Reglemen Acara Perdata (Reglemen Op De Rechtsvordering/RV Stb. 1847
HARTINGSIH SINAGA
Tergugat:
1.INTAN KESUMA HASIBUAN
2.SITI HANIJAR HASIBUAN
3.SYAHRIN HARAHAP
109 — 42
itu ia tidak pantas dilindungi dalam transakasi itu.Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 216 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni1973, menyatakan : *Seorang pembeli tanah yang meskipun ia mengetahui bahwatanah yang bersangkutan hanya digarap oleh orang yang menjual tanah tersebutkepadanya akan tetapi tidak menghubungi terlebih dahulu orang yangmenguasai tanah itu. meskipun orang termaksud tinggal sekecamatan,melakukan pembelian itu tanpa itikad baik.Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1847
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1847 K/Pdt/2006 yaituMahkamah Agung menilai pembeli dalam hal ini bukan pembeli beritikad baik,karena pembeli dianggap sudah mengetahui bahwa obyek jual beli sedangdan telah oleh pemilik asal sejak tahun 1963.
54 — 11
satu) lembar Bukti tanda terima bibit karet tanggal 17 Pebruari 2007 (copy)319. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 21 Nopember 2007 (Asli + copy)320. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007 (Asli + copy)321. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).322. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).323. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847
copy)318. 1 (satu) lembar Bukti tanda terima bibit karet tanggal 17Pebruari 2007 (copy)319. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 21 Nopember 2007(Asli + copy)320. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007(Asli + copy)321. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).322. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).323. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847
128 — 19
SHM No. 1845 Surat Ukur No.01095/Purwosari/2011 tanggal 27Mei 2011 Luas 180 M2 sebelum atas nama 1 Daryati dan 2 Slamet Ruswitoatas nama Hendro Setiawan terletak di Desa Purwosari Kec Comal KabPemalang bukti selanjutnya diberi tanda bukti P41;42.Foto copy SHM No.1846 Surat Ukur No.01096/Purwosari/2011 tanggal 27 Mei2011 Luas 180 M2 sebelum atas nama Wiwik Widyastutie atas nama HendroSetiwan terkletak di Desa Purwosari Kec Comal Kab Pemalang selanjutnyadiberi tanda bukti P42;43.Foto copy SHM No.1847
575 — 185
ini dipandang ' perlu untukmempertimbangkan apakah alasan untuk menerima Penggugat Intervensisebagai Pihak dalam perkara telah cukup beralasan atau tidak;Menimbang, bahwa perihal gugatan Intervensi tidak ada diaturdidalam Hukum Acara Perdata yang diberlakukan baik didalam RBgmaupun didalam HIR, namun oleh karena kepentingan kebutuhan didalampraktek untuk mengisi kekosongan maka Mejelis akan mengacu padaketentuan yang terdapat didalam Reglement Acara Perdata (Reglement opde Rechtsvordering) Stb.1847
YANI ERNAWATI,S
Terdakwa:
Rudi Arza Bin Suharnak
56 — 13
P.A.F Lamintang, SH dan C.Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasalpasal KitabUndang Undang Hukum Pidana dan Putusanputusan Mahkamah Agung, HogeraadByzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976, Sinar BaruBandung 1979, halaman 149.Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dari keterangan saksisaksi,keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan / menjelaskanbahwa Terdakwa Rudi Arza Bin Suharnak tidak memiliki izin apapun bentuknyadari
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah atau pasca berlakunya UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas danUndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, maka semua hal tentangpenyimpanan, pemindahan, pemusnahan yang selama ini berlakuperseroan diatur oleh UndangUndang ini, bukan Staatblad 1847 Nomor23. (Vide bukti T.40 dan T. 41):9.
98 — 61
T=2 : Fotocopy Surat penolakan dari atasan Tergugat yaitu Kepala BadanPertanahan Nasional RI dengan surat tanggal 18 Juli 2005 nomor570.223 1847 ( fotocopy sesuai fotocopy ) ; 3. T3 : Fotocopy Surat Penggugat Tertanggal 5 Maret 2012 HalPermohonan Pembatalan Hak Milk No 384/Kp. Jawa An SafiahHalaman 57 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUNPDG10.11.12.13.T10T11T 12T13Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbasterletak di Kel. Kp. Jao, Kec.