Ditemukan 4199 data
Terbanding/Terdakwa : BULDAN ALWI Bin ALWI
140 — 54
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BULDAN ALWI Bin ALWIdengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan,dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor: 172/ Pid. /2020/ PT TJK39denda sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), Subsidair 3 (satu)bulan kurungan;.3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : N 0 Nama Sediaan No.
28 — 24
masyarakat khususnya diri para Terdakwa oleh karenanyaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkanpenjatuhan pidana yang seadiladilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akanmemenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif,dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karenapara Terdakwa ditahan dan penahanannyatersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama danmasa
80 — 20
untuk masasewa selama 3 (tiga) tahun mulai 2 Pebruari 2012 s/d 3 Pebruari 2015,sebesar Rp.2.000.000,;Dari JUMALI, uang sewa tanah makam seluas 1/8 Ha selama 1 tahun(2012), sebesar Rp.700.000,;Dari saksi BAMBANG SUTEJO, uang sewa tanah makam selama 1 tahundari tanggal 3 Maret 2011 s/d 3 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000, danmasa sewa 3 Maret 2012 s/d 3 Maret 2013 sebesar Rp.1.200.000,,seluruhnya sebesar Rp.2.200.000.;.
Dari saksi BAMBANG SUTEJO, uang sewa tanah makam selama 1 tahundari tanggal 3 Maret 2011 s/d 3 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000, danmasa sewa 3 Maret 2012 s/d 3 Maret 2013 sebesar Rp.1.200.000,,seluruhnya sebesar Rp.2.200.000.;. Dari saksi SUKINO/Juminten, uang sewa tanah bondo deso yang terletakdi Kelurahan Langenharjo seluas 7.867 M?
78 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016tentang Tatib adalah bertentangan dengan Pasal 260 Ayat (5)UndangUndang MD3 serta konvensi praktek ketatanegaraan yangterpelinara sejak periode pertama DPD RI dibentuk;Bahwa Pimpinan Lembaga Negara yang mengacu pada siklus pemiluyang dipilin secara langsung oleh rakyat khususnya lembagaLegislatif seperti Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, sertaPimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa jabatanPimpinan lembaganya adalah sama dengan masa siklus pemilu danmasa
Maka, susunan, pembentukankeanggotaan, dan masa jabatan Pimpinan BAP, BKSP, dan BPKKsesuai konvensi telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraanyang terpelihara adalah 1 (satu) tahun, masa jabatan mana samadengan masa jabatan pimpinan Komitekomite, PPUU, PURT danBK yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap,sehingga dalam prakteknya masa jabatan alat kelengkapan lain danmasa jabatan yang bersifat tetap seyogyanya sama dengan masajabatan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap
HARMIANTO, S.H., M.H
Tergugat:
BUPATI JENEPONTO
340 — 197
. ;> Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun2014 tentang Desa :Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenaipengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30(tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BadanPermusyawaratan Desa ;> Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian danMasa Jabatan
Kepala Desa:Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterima laporan dari BPD.;> Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian danMasa Jabatan Kepala Desa: Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan KepalaDesa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasilpemilihan dari BPD.;18.
Terbanding/Terdakwa I : T. MAHYUDDIN
Terbanding/Terdakwa II : NAZARUDDIN, A.Md
76 — 40
Bahwa respon pemerintah Kabupaten Bireuen atas terjadinya bencanabanjir tersebut adalah dengan menetapkan status keadaaan DaruratBencana melalui Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor :360/69/2016 yang ditandatangani oleh Bupati Bireuen yang kemudianmenetapkan status bencana dan masa tanggap darurat denganmenerbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 104 Tahun 2016 Tanggal 10Februari 2016 tentang Penetapan Status Bencana Banjir, Longsor, danMasa Tanggap Darurat di Kabupaten Bireuen dengan masa
kabupaten bireuen termasuk di wilayah Kecamatan Samalanga.Bahwa respon pemerintah Kabupaten Bireuen atas terjadinya bencanabanjir tersebut adalah dengan menetapkan status keadaaan DaruratBencana melalui Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor :360/69/2016 yang ditandatangani oleh Bupati Bireuen yang kemudianmenetapkan status bencana dan masa tanggap darurat denganmenerbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 104 Tahun 2016 Tanggal 10Februari 2016 tentang Penetapan Status Bencana Banjir, Longsor, danMasa
648 — 177
Bahwa upaya Saksi1 yang melaporkan Terdakwa dengan tuduhanpenelantaran rumah tangga adalah upaya untuk menghancurkan karier danmasa depan Terdakwa. Formalitas perkawinan Terdakwa dengan Saksi1, yangsecara hukum memang masih tercatat, sebenarnya tidak dapat dijadikan dasarbahwa antara Terdakwa memiliki tanggung jawab hu kum untuk menafkahi Saksi1 yang sudah pergi dari rumah Terdakwa, apalagi secara ekonomi Saksi1memiliki kemampuan yang lebih daripada Terdakwa.g.
92 — 6
BUKIT HARAPANdengan Kuasa Direktumya terdakwa DURAIT'JIBIN KIK (berkas terpisah); Bahwa setahu saksi kontrak Proyek Peningkatan alan Kampung Bakti Dusun Pakpak Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dimulai pada tanggal21 Oktober 2002 berdasarkan Kontrak Nomor : 620/03/P2JKKPJBP/2002 danmasa kontrak selama 2 (dua) bulan jadi berakhir kontrak tanggal 21 Desember2002; 222 = 92222 222 22 Bahwa saksi tidak pernah mengawasi langsung ke lapangan namun berdasarkanketerangan terdakwa DURANI BIN KIK
119 — 36
September 2013 dimana paraPenggugat diangkat menjadi karyawan tetap oleh Tergugat terhitungkaryawan mulai bekerja, dan dalam dalil gugatan para Pengugat yang tidakdibantah oleh Tergugat yang menerangkan upah para Penggugat sebulanberkisar antara Rp. 3.597.446, sampai dengan Rp.4.596.521, (bukti P9)dari buktibukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa status hubungankerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat tetap, masakerja para Penggugat dihitung sejak mulai bekerja sejak tahun 1996 danmasa
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
MUH. AVRIANSYAH R alias APRI Bin RADIMAN MATTANG
65 — 19
yang terbukti pidanayang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidanadenda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebihtepat dijatuhnkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana dendadan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan digantidengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amarputusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlakuberdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa
RENALDY RESTAYUDA, SH
Terdakwa:
GERALD GOH ZHENG DAO
163 — 60
UndangundangNomor : 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapatdibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaipengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masapenahanan yang telah djalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkanpenahanan terhadap Terdakwa sementara Terdakwa masih dalam status ditahan danmasa
28 — 8
menentukan bahwe ibu ikut memikul biaya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makaTergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut berkewajiban untukmenanggung biaya nafkah anak dan biaya pendidikan anak tersebut sampaidengan dewasa, namun bilamana ayah tidak dapat memenuhi kewajibannyatersebut, maka ibu juga turut menanggung biaya pemeliharaan anak;Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan suatu kewajiban bagiseorang ayah kepada anaknya dan untuk menjamin kepastian hukum danmasa
29 — 7
Demi kebahagiaan danmasa depan anakanak, mari kita selamatkan rumah tangga yang hampirkaram ini...sebelum benarbenar tenggelam.Dan saya kira masih terbuka lebar jalan untuk menyelamatkan rumahtangga kita ini. Sungguh, saya tidak mau berpisah (tidak mau dicerai),begitu juga dengan anakanak, mereka sangat berharap perceraian itutidak akan benarbenar terjadi.
H. MOHAMMAD IDRIS BUYUNG, SH
Tergugat:
1.HENDRIK YAURI, SH
2.TJEN TJIE TJIEN alias ACENG
3.KEPALA KANTOR ATR BPN KOTA MAKASSAR
220 — 81
., Halaman 23nama baik dan kehormatan Mohammad Idris Buyung, SH. yangtelah mendapat Piagam Penghargaan masa bakti 20 Tahun danmasa bakti 30 tahun pegawai negeri sipil golongan IV C / DosenLektor Kepala Universitas Hasanuddin atas jasajasanya tersebutdari Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai perbuatanmelanggar hukum (onrechtmatige daad) pasal 1365 KUH Perdata.Seharusnya penggugat juga menjadikan Tergugat pihak dariKepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polrestabes Makassar.Karena Penggugat
1.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
2.Edgar Hubert Deardo, SH
Terdakwa:
Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila Alm
109 — 26
berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1)Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukumanpidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidanadenda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaindijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika dendatidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danmasa
48 — 14
Zulkifli Lubis, M.l.Komp dengan Nilai Kontraksebesar Rp 4.450.930.000, (empat milyar empat ratuslima puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) danmasa Akhir Kontrak Tanggal 28 Desember 2010dengan Sumber Dana DIPA Nomor : 0123 / 023 04. 2 /I / 2010 tanggal 31 Desember 2009 Kode2602.00274.532111, dimana Direktris CV.
bukti yang sah dankeyakinan serta memperhatikan nilainilai keadilan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sertaTerdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan terpenuhinya ketentuan Pasal21 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4),Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka cukupalasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan danmasa
68 — 47
bangunan jika masasewa telah berakhir dan tanah seluas 180 m2 yang hanya bisa dipakai kebun; Bahwabenar Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak dua kali sebesar Rp.160.000.000, (serattus enam puluh juta rupiah), bukan sebanyak Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) seperti dalil Penggugat, selan itu harga yang disepakati bukanlah Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) melainkan Rp. 3.270.000.000, (tiga milyar duaratus tujuh puluh juta rupiah), sesuai perhitungan harga sewa dengan luas tanah danmasa
20 — 15
Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974yang pada pokoknya di dalam memelihara dan mendidik anak,sematamata berdasarkan kepentingan, kemaslahatan, akhlak danmasa depan yang sebaikbaiknya bagi anak;Menimbang, bahwa beberapa fakta hukum dalam konvensi danrekonvensi akan diuraikan kembali berkaitan dengan gugatan hak asuhanak (hadhonah), yaitu sebagai berikut:1. Bahwa anak PEMOHON Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensibernama Abdul Muin (Dimas), umur 14 tahun, telah mumayyiz;2.
Terbanding/Penggugat I : ANDALIA UTARI NATABAYA
Terbanding/Penggugat II : MUHAMMAD AKBAR RAIHANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat II : AFRIZAL bin SAMSUL
Turut Terbanding/Tergugat IV : MERLIANSYAH.SH.MKn
Turut Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang
140 — 133
Putusan PengadilanTinggi Palembang Nomor 220/PID/PT.PLG (telahberkekuatan hukum tetap), Tergugat terobukti dengan sahdan meyakinkan telah melakukan tindak pidanapemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat(2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu)tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan danmasa penahanan.Bahwa Oleh karena Tergugat memperoleh alas hak atas tanahobyek perkara dengan cara melawan hukum (melakukan tindakpidana pemalsuan surat), maka Akte Jual Beli Nomor Nomor14
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimaksud pada ayat (3) yang berasal daricalon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa18 (delapan belas) bulan atau lebih kepala daerahmengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerahuntuk dipilin oleh Rapat Paripurna DPRD;Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerahyang berasal dari partai politik atau gabungan partai politikkarena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atautidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam)bulan secara terusmenerus dalam masa jabatannya danmasa