Simatupang, juga menyatakanbahwa pungutan harus sepadan dengan ruang lingkup tugasbadan/lembaga yang melaksanakan pungutan tersebut,berbeda dengan pajak yang meliputi semua transaksi yangbernilai uang.

pungutan adalah pihak yang memangbergerak di bidang industri jasa Keuangan.

pungutan dan biaya yang dibayarkan olehHalaman 35 dari 78 halaman.

Secarateknis juga akan menimbulkan kerumitan jika setiap pungutan harusdengan UndangUndang tersendiri karena akan banyak UndangUndangyang khusus dan tersendiri yang mengatur setiap jenis pungutan. ... 5. Bahwa pengaturan mengenai pungutan dalam PP Pungutan terhadappihak yang diawasi oleh lembaga pengawas jasa keuangan adalah halyang lazim di banyak negara.

PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN YANG WAJIB DIBAYAR OLEHPROFESI PENUNJANG BERDASARKAN PP PUNGUTAN ADALAH BIAYAPENDAFTARAN DAN BIAYA TAHUNAN SERTA TIDAK MENGATURHalaman 63 dari 78 halaman.

JENIS PUNGUTAN BESARNYA (Rp)1. Surat Keterangan Kelakuan Baik 5.000,2. Surat Keterangan Kawin 5.000,3. Surat Keterangan KTP 5.000,4. Surat Keterangan Pinndah Karena Kawin 5.000,5. Surat Keterangan Pindah Penduduk 15.000,6. Surat Keterangan Domisili 5.000,7. Pungutan Pengesahan Silsilah 5.000,8. Pungutan Pengesahan Surat Kuasa 5.000,9. Pungutan Pengesahan Keterangan Waris 5.000,10. Pungutan Pengesahan Pernyataan Waris 5.000,11. Pungutan Surat Keterangan Akte Lahir 5.000,12.

Pungutan Keterangan Mencari SIM C 5.000,13. Pungutan Keterangan Mencari SIM A 5.000,14. Pungutan Keterangan Pinjaman Bank 5.000,15. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin 5.000,16. Pungutan Pengesahan Surat Konversi 150.000,17. Surat Keterangan Usaha 5.000,18. Pungutan Surat Ijin Membuat Bangunan 150.000,19. Pungutan Surat Ijin Membuat Usaha 50.000. Bahwa pada awal Tahun 2008 kontraktor PT. Hakadikon Pratama yaitusaksi Ir.

Bali Glass Artistry keselurunan sebesar Rp.82.000.000, (delapanpuluh dua juta rupiah) lalu uang tersebut dimaksukan ke rekening pribadiatas nama Terdakwa KETUT SUDIARTA di Lembaga Perkreditan Desa(LPD) Desa Medahan dengan Nomor Rekening 508 ;Bahwa uang pungutan dari kedua perusahaan yaitu PT. Hakadikon Pratamadan PT.

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan SumbanganBiaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, yang bertentangandengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional Pasal 48.

Pungutan dan Sumbangan di tingkatpendidikan Menengah, yang ada adalah untuk PendidikanDasar yaitu PERMENDIKBUD Nomor 44 Tahun 2012.Bahwa dengan demikian dikhawatirkan pertimbangan hukum yangdigunakan adalah mengutip dari Pasal 15 ayat (1) PERATURANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 44 Tahun2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan PadaHalaman 8 dari 41 halaman.

Yaknikeberatan atas adanya pungutan dan/atau sumbanganterhadap siswa pada SMAN 1 Rangkasbitung KabupatenHalaman 25 dari 41 halaman.

(Permohonan Poin IV 1);Dalil Pemohon menyebutkan adanya keberatan terhadappungutan dan/atau sumbangan pendidikan dengan membuaturaian mengenai perkiraan besaran hasil pungutan dan/atausumbangan pendidikan pada SMAN 1 Rangkasbitung danrincian penggunaan, tetapi pada sisi lain justru yangdipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan denganketerbukaan terhadap pengelolaan atau laporan keuangandana pendidikan yang berasal dari pungutan dan/atausumbangan.

Menyatakan sah demi hukum serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya PendidikanPada Satuan Pendidikan Dasar;3.

meminta pungutan uang keamanan tersebut tanpa adadasar aturan pungutan dari Pemerintah Kota Mataram, dan saatTerdakwa menerima pungutan uang keamanan tersebut Terdakwa tidakmenyerahkan karcis/tiket pungutan dimaksud;Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diriTerdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa taspinggangnya warna hijau keabuan, merk PROSPORT yang didalamnyaberisi uang sejumlah Rp. 640.500, (enam ratus empat puluh ribu, limaratus rupiah);Bahwa atas temuan barang

meminta pungutan uang keamanan tersebut tanpa adadasar aturan pungutan dari Pemerintah Kota Mataram, dan saatHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN MtrTerdakwa menerima pungutan uang keamanan tersebut Terdakwa tidakmenyerahkan karcis/tiket pungutan dimaksud;Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diriTerdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa taspinggangnya warna hijau keabuan, merk PROSPORT yang didalamnyaberisi uang sejumlah Rp. 640.500, (enam ratus empat

sudah melakukan penekanan tersebut sebanyak 3 kalikepada para petugas pasar, dan setiap harinya pula saksi selalumengumumkan melalui pengeras suara, agar para pedagang tidakmemberikan uang kepada siapapun juga terkait pungutan yang adadipasar kebun roek jika tidak diberikan bukti pembayaran berupa karcisresmi dari Pemerintah Kota Mataram;Bahwa pungutan yang resmi adalah pungutan retribusi pasar dari DinasPerdagangan di pungut setiap hari dengan sejumlah Rp 800, (delapanratus rupiah) per meter per

Danuntuk pungutan kebersihan setiap bulannya dilakukan oleh Sdra AGUSPITOYO;Bahwa pungutan diluar dari yang saksi sebutkan tersebut merupakanpungutan liar (Pungli) / tidak resmi;Bahwa, baik saksi pribadi maupun kantor tidak pernah menerima uangsetoran pungutan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa, sepengetahuan saksi, besar pungutan yang dilakukan olehTerdakwa kepad para pedagang bakulan kisaran antara Rp 1000,(Seribu rupiah) hingga Rp 3000, (tiga ribu rupiah);Bahwa Terdakwa merupakan petugas keamanan pasar

tersebut saksi selalu mendapatkan karcisdari Pemerintah Kota Mataram; Bahwa selain membayar iuran wajib setiap bulannya dan iuran retribusipasar setiap harinya, ada juga pungutan lainnya lagi untuk setiap harinya,dan pungutan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan pungutan tersebuttidak menggunakan karcis; Bahwa besaran pungutan yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp 2000,sampai Rp 3.000, untuk setiap pedagang; Bahwa alasan Terdakwa meminta / memungut uang keamanan kepadasaksi maupun kepada pedagang

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) lembar setoran pungutan dari Linmas periode bulan Maret 2017 sampai bulan Januari 2018.
2. 16 (enam belas) lembar slip gaji Pegawai Linmas Desa Pemecutan Kaja periode bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2017.
3. Uang tunai sebesar Rp. 3.203.000,- (tiga juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Surat menyurat;Bahwa pungutan selain pungutan yang dilarang tersebut boleh dilakukanseanjang diatur dalam Perdes?

Bahwa saksi mengetahui pungutan tersebut namun saksi tidak mengetahuiSiapa yang melaksanakan pungutan tersebut dan siapa yang memerintahkanuntuk melakukan pungutan. Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil pungutantersebut.

Petugas pungutan Sumbangan...terlampir Pasal 2. Masing masing petugas pungut diberikan imbalan 50 % dari totaljumlah pungutan yang didapat khusus dari hasil pungutan pedagang kakilima Pasal 3.

mengundang sembilan perusahaan tersebut untuk dilakukan rapat untukHal 28 dari 111 hal Putusan Nomor : 415/Pid.B/2019/PNDps.pengkajian lagi sehingga pungutan uang gali potensi sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dibagi dua yaitu pungutan sebesar Rp. 5.000,(lima riburupiah) disetorkan ke Desa Adat tanjung Benoa sebagai bentuk pungutan galipotensi dan pungutan sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) dikembalikan keperusahaan.Karena nilai pungutan uang gali potensi dianggap terlalu besar dan nilaipungutannya

YONDA.Tidak ada perusahaan lain selain perusahaan water sport yang tergabungkedalam wadah Gahawisri dilakukan pungutan uang gali potensi mulai tanggal20 Desember 2014, namun dari tanggal 1 Januari 2015 ada perusahaan diluargahawisri dilakukan pungutan uang gali potensi yaitu PT.

YONDA.Sepengetahuan saksi pada awalnya nilai pungutan tersebut ditetapkan olehBendesa Adat Tanjung Benoa MADE WIJAYA, SE als.

dimulai sejak hari Sabtu tanggal 20 Desember2014 telah dilakukan pungutan uang gali potensi kepada para pengusaha di TanjungBenoa.

Beberapa bulan setelah perarem gali potensi disahkantanggal 25 April 2015, ada permintaan dari perusahaan agar uang pungutan untukperusahaan ditabung sendiri, atas permintaan tersebut dari desa adat Tg. Benoamenyetujui dan selanjutnya uang pungutan yang diambil oleh desa adat Tg.

Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari guruguru yangmenyatakan ada dugaan pungutan yang terjadi di Sekolah SMK N 1Bintan Timur Kab.Bintan. Bahwa pungutan liar tersebut terkait dengan biaya untuk acaraperpisahan murid/ siswa.

dicicil.Bahwa anak kelas XI diundang datang kemudian disampaikan oleh pihaksekolah ada pungutan sebesar Rp 50.000 per orang para peserta didik.Bahwa terhadap dana sebesar Rp 869.000 untuk biaya Simulasi UNBK,UKK, Perpisahan, Map ljazah, Pas foto dibebankan untuk dibayar olehpeserta didik/wali adalah merupakan pungutan karena jumlah besaranuangnya sudah ditentukan.Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.Saksi TRI WAHYUNINGRUM.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYOFRANITA.

(satu juta rupiah).Bahwa selanjutnya saksi juga menggunakan dana pungutan yangdiambil dari Siswa / Siswi untuk kepentingan pribadi yakni sebesar Rp.1000.000, ( satu juta rupiah).Halaman 37 dari 115 Halaman Putusan No. 14/Pid.Sus / TPK/2018/PN.TpgBahwa dari hasil pungutan uang yang dimintakan sebesarRp.10.400.000.

) tersebut.Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah pada saat adanya iuran /pungutan tersebut adalah saksi MUNGIN PRIBADI.

1 Kabupaten BintanTimur terkait dengan pungutan atau iuran kepada siswa kelas XII tahunajaran 2016/2017.Bahwa pertanggungjawaban iuran/pungutan kepada siswa kelas XIlSMK Negeri 1 Bintan sebesar Rp. 869,000. perorang dari siswa kelasXIl tahun ajaran 2016/2017, dan objek pemeriksaan lain yang adakaitannya dengan iuran/pungutan kepada siswa kelas XII SMK Negeri 1Bintan sebesar Rp. 869.000, ( delapan ratus enam puluh Sembilan riburupiah)..Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa MUNGIN PRIBADIterhadap

Roudlotus Syubban, tanggal 20 Juni2014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan dari Mustagirin, S.Pd. ., KepalaMadrasah MI. Assira Fuyah, tanggal 20 Juni 2014,yang menyatakan bahwa Bantuan Rehab ruangkelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan daripihak manapun.

Bukti P 34tidak ada pungutan / tarikan dari pihak manapun.(fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan dari Abdul Chonid Al Choaf, S.Pd., Kepala Madrasah MI. Futuhiyyah, tanggal 20 Juni2014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun.

Bukti P 74tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan dari pihakmanapun. (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pernyataan dari Ali Mustaqim, KepalaMadrasah MI. Miftahul Huda, tanggal 20 Juni 2014,yang menyatakan bahwa Bantuan Rehab ruangkelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan daripihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pernyataan dari Fakhrur Rohman, KepalaMadrasah MI.

Bukti P 992014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan dari Musyafig, S.Pd.l, KepalaMadrasah MI. Miftahul Huda 2 Turirejo, tanggal 20Juni 2014, yang menyatakan bahwa BantuanRehab ruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan /tarikan dari pihak manapun.

Miftahul Huda, tanggal 20 Juni 2014,yang menyatakan bahwa Bantuan Rehab ruangkelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan daripihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pernyataan dari Suparman, S.Pd.l, KepalaMadrasah MI. Raudlatul Aulad, tanggal 20 Juni2014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun.

liar tersebut adalah para sopirmobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak)yang memasuki Desa IdaManggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yangmenjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebutdimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asliDesa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalammelakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan olehsaksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH

liar untuk Tangki BBM 10.000 L sebesarRp100.000, (seratus ribu rupiah) dan untuk Tangki BBM 5.000 L sebesarRp50.000, (lima puluh ribu rupiah).Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal ini menunjuk Saksi NOOR AISYABinti (Alm) SURIANSYAH sebagai petugas dalam melakukan pungutan liartersebut tanpa SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa Ida Manggala dimanaTerdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA untuk menjadi petugas pemungutdan melakukan pungutan liar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksiNOOR AISYA pungutan

ASIH menyetorkan uang hasil pungutan liartersebut ke rumah Terdakwa yang jumlah perharinya bervariasi.Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan liar angkutan tangki BBMdi Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu SungaiSelatan tersebut sejak bulan September tahun 2017.Bahwa uang hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa yang telahdisetorkan oleh saksi ANTON, saksi RUSLAN, dan saksi JAYADI yang diambildari saksi NOOR AISYA sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli2019 ternyata

liar tersebut adalah para sopirmobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang memasuki Desa IdaManggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yangmenjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebutdimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asliDesa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalammelakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan olehsaksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANITA RISTANTI Alias NITA Binti ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Menyatakan Terdakwa ANITA RISTANTI Alias NITA Binti ABDULRAHMAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan pungutan biayakepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan DokumenKependudukan", sebagaimana diatur dalam pasal 95B UU RI No. 24 tahun2013 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;2.

Saksi MARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli menerangkan dihadapkan dipersidangan karena adamasalah pungutan pada pengurusan dan penerbitan dokumenkependudukan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukanpemeriksaan data administrasi kelengkapan pengajuan akta kelahiran.Bahwa terdakwa melakukan pungutan biaya dalam pembuatan aktakelahiran yang hilang dan pembuatan akta kelahiran yang baru pada hariSelasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wib di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Probolinggo.Bahwa Akta kelahiran yang diajukan oleh NANANG an.

secara keseluruhan,terdakwa hanya menawarkan plastik bungkus akta kelahiran yang biasanyapemohon memberikan uang sebesar Rp.5.000, s/d Rp.20.000..Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2017/PN.Krs.Bahwa terdakwa mengenakan biaya berdasarkan permintaan pemohonuntuk mengadakan plastik.Bahwa saat melakukan pungutan biaya oplastik adalah dengansepengetahuan Kabid Pencatatan Sipil yaitu sdr.

Bahwa saat melakukan pungutan biaya plastik adalah dengansepengetahuan Kabid Pencatatan Sipil yaitu sdr. TOTOK SUSIANTOsecara lisan. Namun pemberian dari pemohon antara Rp. 5.000, s/dRp.20.000,. Bahwa untuk setiap harinya ketika loket sudah tutup uang hasil pungutantersebut dihitung kemudian terdakwa setorkan kepada Kabid atau Kasi diruang Pencatatan Sipil dan Kasi akta kelahiran.

2009sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental disetujui oleh BupatiNgawi sebesar :al. 21 dari 59 hal.

/Iuran Insidental dari orang tua siswa TahunPelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luranInsidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/Iuran Insidental TahunPelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saatitu. serta dengan tidak dilaksanakannya peraturanperaturan sebagaimanaal. 22 dari 59 hal.

No.1914 K/Pid.Sus/2011berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannyadalam melakukan Pungutan/Iuran Insidental dari orang tua siswa TahunPelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luranInsidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/Iuran Insidental TahunPelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saatitu. serta dengan tidak dilaksanakannya peraturanperaturan

No.1914 K/Pid.Sus/2011harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/lIuran Insidental Tahun Pelajaran2008/2009 tanpa adanya jjin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidentaldari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untuk pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 serta biaya atas Pungutan/Iuran InsidentalTahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi atasPungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakanTerdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi' ;Bahwa sesuai dengan

dari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untukpembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 serta biayaatas Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanyaiin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi, sangatsesuai dengan bunyi perumusan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyakni :Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan

1. Menyatakan terdakwa SUMARNI Als ANI Binti HANAFI ABDUL SAMAD telah bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan " Pungutan liar "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUMARNI Als ANI Binti HANAFI ABDUL SAMAD tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) Bulan ;
3. Menetapakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapakan

Rekening : 4570010005 24000 a.n SUMARNI
Uang Tunai sebesar Rp.3930.000,-
seluruhnya dirampas untuk negara
- 4(empat) buku kecil catatan pungutan
- 6(enam) buku besar catatan pemasukan dan pengeluaran pungutan
- 1(satu) lembar kwintasi tanggal 06 - 04 - 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran sampah warga dan sampah pasar PKL
- 1(satu) lembar kwintasi tanggal 31 - 10 - 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran sampah

Samarinda lIlir yaitu saksi AGUSSALIM;Bahwa uang hasil pungutan dipergunakan untuk:1.

Lambung Mangkurat Gang Rivai Samarinda ada kamilakukan pemungutan kepada pedagang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) per lapak tiap hari dan Dasar kami melakukan pemungutantersebut adalah untuk kegiatan kemasyarakatan di Lingkungan RT. 34Kelurahan Pelita Samarinda; Bahwa saksi menerangkan Besaran pungutan Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) tersebut adalah merupakan besaran jumlah pungutan yangsebelumnya tetah dilakukan sebelumnya oleh Karang Taruna dan Untukpelaksanaan pungutan ini kami dari

ada ancaman kekerasan jika Saksi tidak membayar pungutan /retribusi tersebut; Bahwa saksi menjelaskan pungutan tersebut sifatnya wajib dan jikatidak bisa membayar sebesar 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) makaterdakwa meminta sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) saja dan DapatSaksi jeiaskan terdakwa tidak pernah mengambil/merampas daganganmilik Saksi jika Saksi tidak membayar pungutan/retribusi;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa meminta pungutan/retribusitersebut kepada Saksi hanya seorang diri dan Dapat

sekarang dan Dapat Saksi jelaskan Saksi membayarpungutan/retribusi tersebut kepada terdakwa; Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa ada memberikan buktiberupa karcis terkait pungutan/retribusi tersebut,namun hampir sekitar 2(dua) tahun terdakwa tidak pemah lagi memberikan bukti berupapungutan/retribusi yang telah kami bayarkan dan Dapat Saksi jelaskantidak ada ancaman kekerasan jika Saksi tidak membayar pungutan /retribusi tersebut; Bahwa saksi menerangkan pungutan tersebut sifatnya wajib dan

pungutan liar itu atas suruhan dariKetua RT 34 dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang selanjutnyadari terdakwa SUMARNI Als ANI kami mengamankan berupa BukuRekening Bank BRI dengan No.REK : 457001022682532 a.nSUMARNI, Deposito Berjangka di Bank BRI No.REK : 457001000552400 a.n SUMARNI, uang tunai sebesar Rp. 3.930.000,, 4 (empat) bukukecil catatan pungutan, 6 (enam) buku besar catatan pemasukan danpengeluaran pungutan selanjutnya SUMARNI Als ANI dan berang buktitersebut kami bawa ke Polresta

Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturmengenai Pungutan Ekspor, dalam hal ini adalahi.

Tergugat, melalui Keputusan TataUsaha Negara untuk tetap menarik pungutan terhadapPenggugat selama periode pungutan adalah bertentangandengan Putusan Mahkamah Agung ;Bahwa pada angka 2 huruf d Keputusan Tata UsahaNegara menyatakan sebagai berikut (kutipan)d. mengingat bahwa ekspor batubara yang dilakukan olehPT.

Dasa Eka Jasatama terhadap Surat Ketetapan Pajak/(Pungutan Ekspor) No. : Kep15/Ag/2008 tertanggal 6Pebruari 2008 ; dan4.

Dasa Eka Jasatamaterhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan Ekspor) No.

.010/2005 tentang Perubahan atasPeraturan Menter i Keuangan Nomor : 95/PMK.02/2005tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara..

OJK adalah Lembaganirlaba yang bertujuan, antara lain, menyelenggarakan kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, danakuntabel serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.Namun demikian, pungutan OJK yang diatur dalam PP OJK seolaholah dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN (Vide Pasal 37ayat (5) UU OJK).Selain itu, jikapun pungutan OJK akan diterapkan kepada pelakuusaha, seharusnya penerimaan dari pungutan OJK digunakan dari danatau untuk kepentingan pelaku

Menurutnya, jika Manajer Investasi sudahdikenakan Pungutan OJK, maka bisnis underwriter jugadikenakan, sehingga dikenakan 2 (dua) kali pungutan. PadahalPerusahaan Efek sudah mendapatkan pungutan transaksi saham daripihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga besaran pungutan yangberganda tersebut akan semakin menyulitkan perusahaan efek yangpendapatannya tidak setinggi perusahaan industry jasa keuanganlainnya.

Apakah akan tetap mendapatkan pungutan tersebut?".(Bukti P22).Bahwa Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Fransiscus Welirang,juga mengatakan, saat UndangUndang terkait pungutan OJK terbit,seluruh industri jasa keuangan dikenakan pungutan tersebut. Tidakada pemilahan lembaga yang harus membayar pungutan. "Menurutsaya itu salah, karena tidak semua emiten itu industri keuangan.Pasar modal tidak seluruhnya di sektor keuangan.

dimaksud di atas.Pasal 2 PP OJK:(1) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak.(2) Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayarPungutan yang dikenakan OJK.Pasal 3 PP OJK:(1) Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2digunakan untuk membiayai kegiatan operasional,administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukunglainnya.(2) Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakanuntuk membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud padaayat (1) pada tahun anggaran berikutnya.(3) Dalam hal Pungutan

Keberadaan PP OJK yang memperluas cakupan Pihak Yang WayjibMembayar Pungutan OJK telah merugikan Profesi Penunjang PasarModal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan KegiatanUsaha Non Jasa Keuangan, dan pungutan OJK tersebut akanmembebankan pemodal dan masyarakat yang mencari sumber pendanaanalternatif bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengandemikian, adanya beban pungutan OJK akan mematikan pelaku usahaMikro, Kecil dan Menengah karena biaya transaksi di sektor pasar modalakan

SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINASYang mana terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut ditujukanuntuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang mana Akta Jual Beli (AJB)tersebut menjadi bagian atau sebagai Surat pengantar atau Suratrekomendasi atau Surat keterangan peserta PRONA di Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang merupakan persyaratanpembuatan sertifikat tanah, hal mana terdakwa dalam membuatPeraturan Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten BrebesTentang Pungutan Desa Tahun 2016 Nomor

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)Halaman 8, Putusan Nomor 5/Pid.

Rp 30.000,00Kemudian setelah biaya pungutan tersebut ditetapkan, lalu terdakwamemerintahkan kepada panitia PRONA tahun 2017 di Desa Laranganyang sudah dibentuk untuk melakukan pendataan dan pungutan biayauntuk pembuatan sertifikat terhadap warga pada Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang hendak mengajukanPRONA, dan terdakwa selaku Panitia Ajudikasi dan jugapenanggungjawab PRONA tahun 2017 di Desa Larangan jugamelakukan pendataan dan pungutan biaya untuk pembuatan sertifikat; Bahwa

SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINAStersebut diatas melakukan penarikan pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA yang dilakukan secara bertahap kemudian melaporkanhasilnya kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan, dimana uanghasil pungutan sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh duajuta rupiah) disetorkan kepada saksi KUSWANDI oleh terdakwa secarabertahap untuk kepentingan operasional pembuatan sertifikat PRONA.e Bahwa selanjutnya setelah uang hasil pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA sebesar

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)atau lebih besar dari jumlah tersebut dimana pungutan biaya

FAJAR, yang kemudianhasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebut diserahkan kepada Sdr.DARSJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untuk selanjutnya oleh Sdr. DARJAuang pungutan listrik dari para pedagang Pasar Godong tersebut disetorkankepada Bendahara Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan (waktu itu yangmenerima adalah Sdr. MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN. GOGOTCAHYANTO, S.H.,M.H.)

FAJAR, yang kemudian hasiluang pungutan listrik dari para pedagang tersebut diserahkan kepada Sdr.DARSJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untuk selanjutnya oleh Sdr. DARJAuang pungutan listrik dari para pedagang Pasar Godong tersebut disetorkankepada Bendahara Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan (waktu itu yangmenerima adalah Sdr. MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN. GOGOTCAHYANTO, S.H.,M.H.)

Sudirman yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya urugan sirtudi lokasi Pasar Nglejok yang direncanakan untuk memindah mendesakPasar Ayam dan TPA Pasar Glendoh yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikantalang Pasar Suru yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat TandaSetoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal daripedagang Pasar Godong ke Kas Daerah ;1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/buktipengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepadapedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadiDrs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 1652 K/PID.SUS/201458181920212223242526228291 (satu) bendel foto copy dokumen Surat TandaSetoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal daripedagang Pasar Godong ke Kas Daerah ;1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/buktipengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepadapedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadiDrs. H. Moh.

Salem Kabupaten Brebes;Perkara KorupsiBahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Salem Kabupaten Brebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

sejumlah Rp.2.000, untuksetiao SPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpulRp.831.000, dari 415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidakmembayar pungutan.

sebesar Rp.175.000, untuksetiap penerima dana PSKS sebelumnya tidakdimusyawarahkan, demikian juga mengenai pungutan sebesarRp.2000..8.

.600.000,Bahwa dana pungutan yangterkumpul dari 14 orangtersebut yaitu. sejumlahRp.2.405.000.4.

No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan MenteriKeuangan No. 95/PMK.02/2005 mengenai penetapan tarif pungutan eksporatas batubara dan No : 131/PMK.010/2005 mengenai tarif pungutanekspor ;. Telah dikeluarkannya surat Menteri Keuangan No. S396/MK.10/2006tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan Pungutan Eksporbatubara ;.

S396/MK.10/2006 tanggal 13 September 2006kepada Dirjen Bea Cukai agar tidak melakukan pungutan ekspor batubara ;15.Surat Edaran Dirjen Bea Cukai No.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan undangundang dan Peraturan Pemerintah sertaPeraturan Menteri Keuangan yang merupakan pelaksanaannyasebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.132 C/PK/PJK/2008batubara dikenakan Pungutan Ekspor yang dihitung berdasarkanTarif Pungutan Ekspor X Harga Patokan Ekspor (HPE) X JumlahSatuan barang X Nilai Kurs ;Penjelasan Tambahan : Ketentuan tersebut diatas belum dapat diterapkan dikarenakansejak Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan masih belumterdapatnya nilai Harga Patokan Ekspor (HPE) yang akanditetapkan oleh Departemen Perdagangan, sehingga belum dapatdihitung jumlah Pungutan Ekspor (PE) yang harus dibayarkan,sehingga teknis pelaksanaan

Mineral Exportindo, yang mewajibkan PT.Mineral Exportindo membayar denda administrasi atas pungutan eksport.Sedangkan pungutan ekxport dan sanksi yang dikenakan termasuk dalamkelompok Pungutan Negara Bukan Pajak.

membuat pelaksanaan pungutan Pajak Bumidan Bangunan di Desa Sedayu menjadi macet / banyak tunggakan.

uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dariSekretaris Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro ( Sdri.

atas pelaksanaan pungutan pajak PBB di Desa Sedayu dengandemikian mereka merasa yakin bahwa uang hasil pungutan pajak yang dimintaoleh Terdakwa nantinya akan disetorkan ke Bank/Kas Negara.Bahwa para Kepala Dusun tidak pernah menanyakana kepada Terdakwa saatminta uang hasil pungutan PBB karena rasa hormat dan merasa sungkankepada atasan apabila harus menanyakan untuk apa uang tersebut, tetapipara Kadus telah mencatat pengambilan uang hasil pungutan pajak olehTerdakwa dalam sebuah buku catatn dan

pungutan PBB dariwajid pajak lancar dan memerintahkan segera menyetorkan uang hasilpungutan ke negara, tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru memakaiuang pungutan untuk kepentingan pribadinya.

menyetorkan uang hasil pungutan ke negara, tetapi padakenyataannya Terdakwa justru memakai / meminta uang pungutan pajak demikepentingan pribadinya.

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebutikut berlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebut ikutberlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

diiring oleh pelakuPemerasan dan Pungutan liar tersebut.Bahwa mobil yang saya kendarai tersebut di ikuti olen pelaku pemerasardan pungutan liar namun tibatiba mobil saya langsung dihadang olehpelaku dengar menggunakan sepeda motor tersebut.Bahwa cara terdakwa memaksa saya untuk turun dari mobisambil mengatakan "TURUN KAMU DARI MOBIL" dan mengancam sayadengar menggunakan senjata tajam;Bahwa yang melihat saksi memberi uang kepada pelaku adalahsdr BAMBANG SETIAWAN dan,uang yang saya berikan kepada

Saksi Sultan Bin Ceti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa terdakwa melakukan Pemerasan dan Pungutan liar tersebutbersama Sdr. SAMSUDIN,YADI dan Sdr. RENO.

Bahwa terdakwa selama 2 (dua) hari saya bergabung di CV.THCtersebut saya mendapatkan uang dari hasil Pemerasan dan Pungutan liartersebut sebesar Rp 40.000, ( Empat puluh ribu rupiah).