WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin yangmenentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikansegala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa

Setelah pembuat memenuhi actus reus, kemudian tinggal mens reayang hatrus ada untuk mempertangungjawabkan seseorang dalam hokumpidana. Namun demikian, mens rea hanya dapat jika pembuat melakukan actusreus secara voluntary. Dengan demikian, voluntary yang disebut sebut sebagaisyarat dari adanya mens rea, bersumber dari sifat otonomi pembuat sebagaisubjek hukum.

Kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadapIUP tetap berada pada Menteri atau Gubernur yang menerbitkan perizinansesuai kewenangannya sesuai dengan prinsip contrarius actus;Bahwa permasalahan tumpang tindih kewilayahan tidak serta merta dapatdikatakan menjadi suatu sengketa selama belum ada keberatan yang diajukanoleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan yang diajukan melaluiPengadilan.

Pandangan saya, dapatmerugikan keuangan negara karena perbuatan pelaku bahwa ketika diamelakukan perbuatan bahwa perbuatannya ini merugikan keuangan negara atausetidaktidaknya dapat merugikan keuangan negara, tapi satu lagi.Bahwa actus rectusnya dapat merugikan negara barang kali kalau kita bicarasoal perbuatan. Kalau kita bicara mengenai itu maka kedua itu menjadi syarat,untuk menyatakan bahwa satu perbuatan harus mempunyai satu unsur subjektif,satu unsur objektif.

surat sebagaimanadi atas dalam pemeriksaannya .15.Oleh karena itu, pengunaan pasal atau delik atau pidana materil yangdisangkakan kepada PEMOHON tentang setiap orang dilarang mengerakan,Halaman 8 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdimenggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud...Adalah TIDAK TERBUKTI segala dan seluruh unsurunsurnya, karena telahdijelaskan pada angka 10 13 diatas TIDAK TERBUKTI secara sebagianmaupun seluruhnya, sehingga actus

bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, terbuktibahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang adapadanya karena jabatan yang mengakibatkan kerugian negara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tidak nyata ditemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif (actus

Tapi kita tahubahwa air Wendit itu hanya satu dan itu ada kesalahan bukan Kota Malangtetapi seharusnya Kabupaten Malang kalau demikian cukup dengan meralatsaja dengan menggunakan asas contrarius actus;Bahwa namanya badan hukum perdata itu ada dasarnya dan dasarnya apa.Jadi kalau misalnya dia berbentuk badan hukum maka kita kembali lagiketentuan mengenai badan hukum itu apa, jadi misalnya Perusahaan DaerahAir Minum dan ini badan hukum perdata maka dia melakukan tindakan hukumperdata.

Sebagaimanateor hukum yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatuperbuatan pidana adanya Mens Rea yaitu sikap bathin dari pelakudalam melakukan perbuatannya, dan juga unsur Actus Reus yangmerupakan pelaksanaan atau perbuatan dengan sengaja.

Rp401.014.954,00 (empat ratus satujuta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) selisih jumlahuang yang ditemukan oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalampengelolaan Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan yang bersumber pada Dana Desa dan Alokasi Dana Desaserta pendapatan lainnya Desa Cibentang, Kecamatan GunungguruhKabupaten Sukabumi Tahun 2018 dan Tahun 2019;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus

Kdi itu lagi contarius actus (badan dilimpahkanatau pejabat tata usahanegara yangmenerbitkan keputusantata usaha negaradengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya)Tata Naskah Penerima delegasi dapat MenggunakanDinas menandatangani a.n. u.b, a.p langsung tanpa a.n., dll Bahwa Terkait dengan yang disampaikan bahwa LAODE SINARWAN ODA,SE. selaku Direktur Utama PT.

Sultra sejaktanggal 7 Januari 2019 atau pada periode Persetujuan RKAB Tahun 2019, 2020dan 2021 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilah tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebutdiatas maka

sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Dengan kata lain, bahwaoleh karena Peraturan Daerah merupakan normahukum, maka tidak boleh dikesampingkan denganadanya suatu Surat Keputusan Menteri, karenaPeraturan Daerah merupakan produk hukum,sementara Surat Keputusan merupakan produkadministrasi, dan Peraturan Daerah lebihdiutamakan untuk diterapkan;251e Bahwa penarikan atas suatu keputusan administrasiberdasarkan asas contractus actus, mengandung attihanya pejabat yang menerbitkan suatu keputusan yangmenyatakan bisa menarik, menyatakan batal

Dengan kata lain, bahwaoleh karena Peraturan Daerah merupakan normahukum, maka tidak boleh dikesampingkan denganadanya suatu Surat Keputusan Menteri, karenaPeraturan Daerah merupakan produk hukum,sementara Surat Keputusan merupakan produkadministrasi, dan Peraturan Daerah lebihdiutamakan untuk diterapkan;Bahwa menurut ahli, penarikan atas suatu keputusanadministrasi berdasarkan prinsip/ asas contractus actus,mengandung arti hanya pejabat yang menerbitkan suatukeputusan yang menyatakan bisa menarik

Dengan katalain, bahwa oleh karena Peraturan Daerah merupakannorma hukum, maka tidak boleh dikesampingkan denganadanya suatu Surat Keputusan Menteri, karena PeraturanDaerah merupakan produk hukum, sementara SuratKeputusan merupakan produk administrasi, danPeraturan Daerah lebih diutamakan untuk diterapkan;Bahwa menurut ahli, penarikan atas suatu keputusanadministrasi berdasarkan prinsip/ asas contractus actus,mengandung arti hanya pejabat yang menerbitkan suatukeputusan yang menyatakan bisa menarik

;Adapun unsure actus reus nya adalah bertentangan dengan ketentuanyaitu pasal 54 ayat 1 PP 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah berbunyi : SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atauyang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, serta PergubNo.33 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemungutanretribusi pelayanan, dan SK Direktur RSUD Nomor821/0928/RSUD/IX/2015 tanggal 1 September 2015 tentangPembagian

Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangpidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahandalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of acrime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act does not make a personlegally guilty unless the mind is legally blameworthy (Jones dan Card,1998:55).

., Bin ABDURRAHMAN(alm) sehingga nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaanAlternatif Kedua baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa FAISHALASSEGAF, ST., Bin ABDURRAHMAN (alm) menerima sesuatu hadiah dan atausikap batin (mens rea) Terdakwa FAISHAL ASSEGAF,ST., BIN ABDURRAHMAN(alm) pengetahuan Terdakwa bahwa padahal diketahui atau patut diduga, bahwahadiah atau janji tersebut diberikan karena

Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgSOPIAN untuk membayar pidana taambahan pembayaran uang penggantisampai dengan jumlah Rp72.903.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratustiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa USUPSOPIAN menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karenakedudukan dan atau jabatannya dan atau sikap batin (mens rea) TerdakwaUSUP SOPIAN dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

, maka hakim akanmempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuanformalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, makademi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan; Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidakditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49ayat (1) KUHP, 50 KUHP dan 51 ayat (1) KUHP yang dimiliki olen Terdakwa,maka disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti danterpenuhinya unsur objektif/ actus

halaman, Putusan No. 41/Pid.SusTPK/2021/PN kdiMenimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkan dengan bentukkesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakansalah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahandisamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapatunsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

LAICA MARZUKI.Dipersidangan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa di dalam undangUndang Nomor 31 Tahun 1999Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menganut 2 (dua) konspemelawan Hukum yaitu melawan hokum secara formil( formille wederechtelijkkheid ) dan melawan hokummateriil ( Matrielle wederechtelijkheid ).Bahwa Wederechtelikheid bagian dari actus reus perbuatan yang dilarangbukan merupakan mens rea atau schuld.Bahwa formille wederechtelijkheid

Jadi artinya ahli menggaris bawahitindak pidana itu adalah pasti berbicara ukuran kesalahan, untukmengukur kesalahan ini yaitu semua itu adalah perbuatan itu mengacukepada atau merujuk kepada suatu kesalahan apakah ada kesalahandisitu atau tidak, sehingga adanya kesalahan tersebut ini maka orang inikalau terbukti bersalah maka dia harus bertanggung jawab secarapidana;Lagilagi ahli utarakan bahwa dalam pidana itu ada yang kita kenaldengan asas actus non facit reum nisi mens rea jadi tiada suatuperbuatan

Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangpidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea.