Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan Tahun Jamak(Multiyears) Tahun 20112014 tanggal 24 Maret 2011 303.1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 912/SKBUP/HK/2012 Tentang Penetapan Kegiatan TahunJamak (Multiyears) Tahun 20132015 tanggal 31 Desember 2012 304.1 (Satu) bundel copy dokumen Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0702/SPDBL/BINA/Tahun2014 Tentang Surat Penyediaan

ASBS.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24Maret 2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Tekhnis KegiatanTahun Jamak (Multi Years) Tahun 20112014 ASBO1 (satu) bundel konsep TELAAHAN STAF tanggal 25 Januari 2011Nomor : 600 Perihal : Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun 20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Si dan Ir.

Satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan SatuanKerja Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten KutaiKartanegara Tahun Anggaran 2017. 437.1 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertamatertulis tinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000,Titipan dst. 438.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutalKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis

KinerjaKegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 3014 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah Mulia Mandiri,Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara dan tandatangan 3021 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO9/III/2011Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis

satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2017. 4371 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertama tertulistinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000, Titipan dst. 438 1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK08/III/2011 tanggal 24Maret 2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Tekhnis

Kartanegara Tahun Anggaran 2017. 437.1 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertamatertulis tinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000.Titipan dst. 438.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014 439.1 (satu) bundel konsep TELAAHAN STAF tanggal

perkebunan nya;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa di atas menimbulkan kerugian Negara/Daerah khususnya Kabupaten Solok sebesar Rp. 298.798.400, (dua ratus Sembilan puluhdelapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), adalah ketika periodekepengurusan terdakwa, disaat terdakwa berkapasitas sebagai bendahara di Kecamatan GumantiKabupaten Solok Tahun 2008 hingga 2010.Menimbang, bahwa seharusnya karena terdakwa punya jabatan sebagai bendahara UPKseharusnya (Sesuai petunjuk tekhnis

diantaranya sebagai berikut:e Menyusun RKADPA/SKPD dan DPA/SKPD.e Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaranatas beban anggaran belanja daerah.e Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaranSKPD yang dipimpinnya.e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran.58ooMengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihaklain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.Menandatangani SPM.Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPAyang dipimpinnya.Menetapkan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan AnggaranRp. 400.000.000.Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :1. Kegiatan Pelaksanaan ldentifikasi dan Pengembangan olahragaunggulan daerah PPTK Tarson Juri , S.IP;2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat DaerahPPTK Tarson Juri, S.IP3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi denganPPTK Supriyadi, SH;4.

dilakukan ;Pada syarat ini pun tidak disebutkan mengenai fakta dan keadaan yangdisebutkan hanya mengenai "waktu" dan "tempat" kejadian ;Jadi berdasarkan 2 hal tersebut yang apabila tidak dipenuhi dalam suratdakwaan maka surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan batal demihukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :e Alasanalasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, suratdakwaan Subsidiaritas, walaupun fakta dalam dakwaan Primair danSubsidair sama secara tekhnis

hukumpengauditan harus dihitung terlebih dahulu oleh ahli bidang konstruksi atau ahlikelautan atau ahli dibidang yang berkaitan pekeriaan pengerukan kuala/Mnarasamalangan dan Peudada Tersebut;Akan tetapi dalam melakukan perhitungan kerugian Negara ahli telah tidakmenerapkan sistem pengauditan yang pasti tentang bagaimana perhitungandalam pelaksanaa pekerjaan tersebut, seharusnya secara hukum untuk membuatlaporan perhitungan kerugian Negara tersebut harus terlebin dahulu adanyalaporan perhitungan tekhnis

(Bukti P7);Fotokopi Keseluruhan dari Materi Tekhnis diatas, secara keseluruhantidak ada terdapat kata kata luasan kavling 120 Meter. (Bukti P8);Halaman 52 dari 116 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/201610.Fotokopi Rumah Tinggal Divalidasi (Koran Radar Depok,Tanggal 24November 2015, Copy Dari Harian Radar Depok). (Bukti P9a);11.Fotokopi Perda RIRWBaru No 1 Tahun 2015, Pelarangan DeveloperBangun Rumah Dibawah 120 Meter (print out dari Harian Ekonomi NeracaOnline, tanggal 3 /08/2015).

menyimpan bijibijian secara curah, saat ituBulog dalam melakukan penyimpanan menggunakan gudang dengan pakai karungkarung barang ditumpuktumpuk, sedangkan di negaranegara maju sudahmenggunakan SILO ;Bahwa dalam kajian yang biasa saksi lakukan yang utamanya adalah mengenaitehnisnya, karena di lokasi yang akan dibangun SILO sudah ada UPGB (UnitPengolahan Beras dan Gabah) sudah ada bagnunan dan penggilingannya akanditambah dengan SILO yang dikaji adalah apakah adanya penambahan SILO akanmerubah struktur tekhnis

BAWASLUPROV/JTM/I/2013,Putusan No.187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Hal. 6566tanggal 2 Januari 2013 dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu ProvJatim yang mana sejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan; e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah : e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi ;e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis

5.192.153.165223.599.23 246.694.00 37.430.4695 096% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedur semestinya adalahmenjalankan proses pengadaan harus sesuai dengan tahapan pengadaan barang/jasaPengadaan langsung (PL) yaitu :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi; e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis

permohonan kemudian UPP menyampaikan surat permohonan kepadaDirektur Industri Kimia Dasar melalui TU Direktorat, jika belum lengkap akandikembalikan kepada importir untuk dilengkapi;Selanjutnya Direktur Industri Kimia Dasar mendisposisikan kepada KasubditIKDL (industri Kimia Dasar Lainnya) untuk diproses lebih lanjut.Kasubdit IKDL menugasi petugas pemproses yang ditunjuk untuk melakukanpenelitian dokumen.Pemproses/Petugas yang ditunjuk melakukan penelitian dokumen, apabiladokumen belum lengkap secara tekhnis

Kasubdit Barang Konsumsi Direktorat Import Kemendag RI, danbertanggung jawab kepada Direktur Import kemendag RI yaitu saksiTHAMRIN LATUCONSINA, dengan tugas Pokok saksi berdasarkanOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan RladalahMelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, susunan pedoman,Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dan penyiapan pemberian bimbingantekhnis serta evaluasi pelaksanaan import barang konsumsi;Bahwa kebijakan Import Barang Konsumsi adalah merupakan usulan usulandari instasi tekhnis

(anggota)>,~>,~Halaman 3 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.

;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanPT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.

(anggota) ;ooo*%Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.

;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanHalaman 26 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.PT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.

.- Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber dana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011- BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011- Lampiran Hasil evaluasi pelelangan- BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 01 April 2011- Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011- BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 30 maret 2011- Lampiran BA Evaluasi Tekhnis

Ridwan, SEselaku Kepala Bagian Keuangan.Secara tekhnis penyelesaian Kas Bon dilaksanakan oleh masingmasingBendaharawan dan Kepala Dinas / Kepala Instansi Kabupaten AcehTenggara.Untuk menyelesaikan Kas Bon harus dengan menyelesaikan SPMnya,karena hanya dengan SPM sehingga dapat menarik Kas Bon yang ada diBUD, hal ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya.e Proses pencairan kas bon sebagai berikut :Ada pengajuan tagihan dari Bendaharawan masingmasing Instansi Dinastermasuk seluruh pengguna anggaran

Maka oleh keran itu dengan adanyapenetapan pengadilan tersebut adalah merupakan suatu tindakan tekhnisPeradilan, sehingga penggugat mengajukan Gugatan ini, Bahwa denganadanya tindakan tekhnis Peradilan yang tidak diakui atau tidak disetujuioleh penggugat, maka seharusnya dan berdasarkan hukum yang berlaku,penggugat harus menarik Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagai PihakTergugat dalam perkara ini.

5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja;

(Asli)1 (Satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : PembangunanSarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT.PP (Persero) Tok. Buku 1/3 (Asli).1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana danPrasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015,Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya,PT.

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi SumateraBarat 30 September 2009 bidang perumahan tahap IT untuk memvalidasi rumah yangterkena gempa harus mengisi form yang dilakukan dan ditandatangani oleh fasiliatatorKelurahan yang di SK kan oleh PJOK Kota Padang diketahui dan ditandatangani olehTim Pendamping Masyarakat/TPM daerah yang bersangkutan serta ditandatangani olehCamat ;Bahwa dalam proses administrasi dalam melakukan pendataan kepada rumah pendudukyang terkena gempa tidak berdasarkan petunjuk tekhnis

kesepakatan Terdakwa dengan warga bahwa bagi warga yang mendapatkanbantuan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah ) untuk rusak berat menyumbang untuk mushalaNurul Islam sebanyak Rp 8.000.0000 ( delapan juta rupiah ) sehingga warga mendapatkan Rp7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) dan untuk warga yang mendapatkan bantuan Rp 10.000.000( sepuluh juta ) menyumbang untuk mushala Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) sehingga semuawarga menerima Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah );Menimang, bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis

5 Desember 2008 sebesar Rp 398.000.000, ;Bahwa pekerjaan pengadaan barang/jasa jaringan komputer belum selesai dikerjakanakan tetapi saksi telah mengajukan penagihan dengan suratnya tertanggal 26Nopember 2006 dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah kami selesaikan tanggal 26 Nopember 2008 ;Bahwa keterlibatan saksi sebatas pembuatan penawaran dan pengajuan penawaransaja, selebihnya masalah tekhnis saksi memberikan surat tugas pada Suratman ; Bahwa saksi sebagai pemenang lelang menyerahkan semua pekerjaan