Suratsurat atauakteakte dimaksud misalnya : surat kelahiran, surat kKematian, suratnikah, surat perceraian yang dulu dibuat hanya oleh Pejabat CatatanSipil, Akteakte Notaris. akteakte otentik lainnya, sertifikat yangdibuat oleh Pejabat Kantor Pertanahan suratsurat lain yang dibuatoleh pejabat Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman ; Bahwa Petikan Risalah lelang tersebut adalah termasuk Surat Palsudengan penjabaran sebagai berikut :Pasal 263 ayat (1) KUHP.1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat.Membuat

Anugerah Niaga mengalamikerugian lebih kurang sejumlah Rp.270.000.000, (dua ratus tujuh puluhjuta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa Norton Syarif Pgl Babe bersamasama dengan saksi ARIFERGUSTIAN Pgl ARIF Als PETOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) padabulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di

SOEJONO, Swasta, bertempat tinggal di JalanNusabarong No. 5 Kota Malang, demikian seperti ternyata dalam Surat Kuasayang telah dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 6 Maret 2001 dantanggal 22 Juli 2002 (bukti P 10 A dan 8B) telah melaporkan paraTergugat dan Djaimun Waluyo SH dan kawankawan, yang diduga kerastelah melakukan serangkaian tindak pidana penyerobotan hak atas tanahSHM No.26/desa Karah dengan menggunakan Surat Keterangan Lurah Karahyang berisikan keterangan palsu dengan melanggar Pasal

263 ayat (1) dan(2) Jo Pasal 385 Jo Pasal 167 Jo Pasal 406 KUHP, kepada PolwiltabesSurabaya sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi No.

KamiPara Pencari Keadilan di bumi pertiwi ini sampai saat ini masih tetap setiadan meyakini bahkan hingga di ujung napas terakhir kami bahwa kebenarandan keadilan masih dapat berdiri dengan tegak di bumi Indonesia tercintakita ini;Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa terhadap putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusanbebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapatmengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;Bahwa

oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) menolak dan keberatanterhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016tertanggal 10 Agustus 2016, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP makaPemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya Peninjauan KembaliHal. 260 dari 394 hal.

Pemohon Peninjauan Kembalijuga meminta haknya untuk mendapatkan remisi apabila putusanbebas tidak dikabulkan;Bahwa mengapa ada faktafakta tersebut yang ada dalam BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) dan fakafakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon Peninjauan Kembali ajukan di dalampermohonan peninjauan kembali ini Karena baik dalam tuntutanmaupun dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama, TingkatBanding dan Judex Juris faktafakta ini tidak dipertimbangkan,karena jika hal tersebut dipertimbangkan pasti Pasal

263 ayat (1)huruf a, b dan c juncto Pasal 185 ayat (1) ayat (6) huruf a dan b.sebagai contoh kasus PT.

Muhdi bin Yusuf tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Penuntut Umum tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Bahwa pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Penuntut Umum secara formil tidak dapat diterima karenasesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, pihak yang dapat mengajukan PeninjauanKembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap selain putusan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembaliberdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : Terhadapputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecualiputusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahliwarisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepadaMahkamah Agung;2.

Sehubungan dengan penjelasan unsur terhadappasal 264 ayat (1) Ke1e dan ayat (2) serta pasal 263 ayat (1) dan ayat(2) maka dapat disimpulkan yaitu secara hukum menegaskan bahwakerugian akibat pemakaian surat palsu atau surat yang dipalsu tidakmesti telah timbul.

KUHPidana.Subsidair : sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuatsurat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkansesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksuduntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, jikapemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dimanaperobuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

263 Ayat (1) KUHPidana jo.

perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat(1) ke1 KUHPidana.Subsidair : membuat surat palsu atau memalsukan surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasanhutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu haldengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidakdipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

263 Ayat (1) KUHPidana.3.27 Bahwa setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serangyang memeriksa Perkara Pidana telah melakukan pemeriksaan Halaman 127 dari 246 Putusan No.32/PDT.G/2014/PN.Srqg.secara seksama terhadap perkara tersebut, maka pada tanggal 14Oktober 2014 Majelis Hakim telah memberikan Putusansebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 352/PID.B/2014/PN.Srg yang amarnya berbunyi :MENGADILI:1.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP danPasal 67 UU Tentang Mahkamah Agung secara limitatif diatur bahnwaterhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaphanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang dapat diajukan. Hal iniberdasarkan prinsip bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang samatentunya tidak dapat saling mengkoreksi putusan apalagi yangtelah berkekuatan hukum tetap.

Hal inisebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangHalaman 60 dari 124 Putusan Sela Nomor 340/Pdt.G/2019/PN SktUndang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yangmenyebutkan:Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segalatuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukanpermintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.7.

Hal inisesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam PASAL 263 AYAT (1)KUHAP ;Bahwa di dalam putusan perkara Pemohon Peninjauan Kembalitelan diputus di tingkat kasasi dengan perkara No. 1767K/Pid.Sus/2013 TANGGAL 2 APRIL 2014 dan saat ini PemohonPeninjauan Kembali telah dieksekusi dan di penjara di LP Kedung PaneSemarang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang;Bahwa adanya NOVUM baru yang apabila diketahui dalamperkembangan perkara a quo maka dapat menjadi FAKTOR dan alasanuntuk menguatkan

Bahwa saudara Junun Supriadi sudah pernah membuat surat laporan polisiNomor: LP/1018/lx/2012/SPKT Ill, tanggal 25 September 2012 dengantuduhan pasal 263 ayat (1), (2) dari KUHP Pidana tetapi saudara JununSupriadi tidak bisa membuktikan atas tuduhan tersebut Sampai Saat ini.;.

peranannya sebatas hanya orang yang menjalankanperintah atasan untuk membantu penyelesaian administrasi kKeuangandi Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara.Atas fakta hukum tersebut Terpidana/Pemohon Peninjauan kembailiharuslah dibebaskan dari semua tuduhan dan atau tuntutan Jaksa PenuntutUmum, karena putusan Judex Juris yang membenarkan putusan JudexFactie, pertimbangan hukumnya menunjukan adanya kekhilafan hakim danatau kekeliruan yang sangat nyata, dan harus dinyatakan batal demi hokumsesuai Pasal

263 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang hukum Acara Pidana ( KUHAP).Tentang Adanya Bukti Baru (Novum).Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terpidana/PemohonPeninjauan kembali telah terobukti melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dengan saksi Ibrahim Arief (Sekretaris Dewan) DPRDPropinsi Maluku Utara dan saksi Amin Kader, SE (Bendahara DPRDPropinsi Maluku Utara) keduanya telah dinyatakan bersalah olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi

didapatdari surat;Halaman 94 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN KikMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Selanjutnya akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan PenuntutUmum atas diri terdakwa yang diajukan kepersidangan dengan dakwaanSubsidaritas Alternatif yaitu :PertamaPrimair : Pasal 264 ayat 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;Subsidiair :Pasal

263 ayat 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;ATAUKedua : Pasal 67 ayat 1 Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum disusunsecara Subsidaritas Alternatif, maka Majelis Hakim akan dapat memilih danmempertimbangkan salah satu diantara kedua dakwaan tersebut yang palingsesuai majelis hakim dengan perbuatan terdakwa, yang mana berdasarkanfaktafakta hukum di persidangan dalam perkara ini adalah Dakwaan KeduaPasal 67 ayat

M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP, kedua Pasal 266 Ayat (2) KUHP ketiga Pasal 372 KUHP dan keempat Pasal 378 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3.

pada tanggal 12Desember 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembaliyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana padapokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2012 tanggal 28 Juli 2012 Tentang Pengajuan PermohonanPeninjauan Kembali dalam perkara pidana dan ketentuan Pasal

263 Ayat (1) jo.Hal. 227 dari 247 hal.

No. 189 PK/Pid.Sus/2015Pasal 265 Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana;Bahwa ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut Terhadap putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusanbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnyadapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.Selanjutnya menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHAP Permintaan

tersisa hanya Rp. 2.750.000dan sudah dibagikan kepada terdakwa 2 sebesarRp.500.000, kepada saksi Mustarom, Rp.300.000, kepadasdr Wandi, Rp.250.000, dan kepada sdr Muh Muzazani,Rp.25.000 untuk operasional dan sisa uang tersebut untukterdakwa 1 yang sudah habis terdakwa 1 pergunakanuntuk kebutuhan sehari har;e Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa,saksi Beni Setyawan mengalami kerugian kurang lebihRp.20.000.000,Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dandiancam pidana Pasal

263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke1KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakansudah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan( eksepsi ) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum165telah mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah menurut agamanya masing masing dipersidangan yang pada pokoknyasebagai berikut:Saksi I: BENI SETYAWAN BIN RENCONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut= Bahwa

263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke1KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan254sudah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan( eksepsi ) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah menurut agamanya masing masing dipersidangan yang pada pokoknyasebagai berikut:Saksi I: BENI SETYAWAN BIN RENCONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut= Bahwa

No. 1398 K/Pid/2015dapat dijadikan sarana dalam melegalkan kayu yang dipungut secara tidak sahdari kawasan hutan;Perbuatan Terdakwa SYAMSU tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BauBau tanggal 11 Juni 2015 sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa SYAMSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pemalsuan surat secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSU dengan pidana penjaraselama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Bekasiatas inisiatif sendiri ; Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidanganMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, terdapat fakta sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni : Kesatu : sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidanaatau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

263 ayat (1)KUH.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 atau Ketiga : sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 385 angka 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUH.Pidana; n2n nn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nc nc name nc ncn nena nennnnneMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumdidakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terlebin dahulu akandipertimbangkan dakwaan Kesatu dan apabila dakwaan Kesatu telah terbukti,maka dakwaan Kedua dan Ketiga tidak akan dipertimbangkan lagi, dansebaliknya

objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolaholah benaradanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya;Bahwa tindak pidana pemalsuan surat adalah membuat surat secarapalsu dan memalsukan surat yaitu Surat yang dapat menjadi bukti danmenyatakan sesuatu keadaan hukum yang apabila digunakan dapatmenimbulkan kerugian, dengan kata lain perbuatan meniru sesuatu ataumembuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli;Bahwa tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal

263 ayat (1)KUHP yaitu perbuatan membuat surat palsu dan dalam Pasal 263 ayat (2)KUHP yaitu memakai surat palsu;Bahwa Surat bisa dikatakan palsu apabila surat tersebut isinya tidaksesuai dengan faktanya maka surat tersebut bisa dikatakan palsu;Bahwa jika surat tersebut adalah asli tetapi isi suratnya palsu maka akandikategorikan surat tersebut adalah surat yang dipalsukan;Bahwa yang dimaksud dengan memakai surat palsu adalah apabilapelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu