Ditemukan 6227 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-01-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 05/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 14 Mei 2013 — Pembanding/Terdakwa : H. RAJA ZAHEDI, SP
Terbanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
10178
  • (satu milyar dua puluh dua juta sembilanratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaanpekerjaan selama 80 hari kalender dari tanggal 02 Oktober 2006 s/dtanggal 20 Desember 2006 ;sedangkan jenis kegiatan pekerjaannya dalam pelaksanaanperemajaan Kebun Karet Rakyat Tahun 2006 pada masingmasinglokasi dimaksud berdasarkan Petunjuk Tekhnis pelaksanaan sesuaidengan Perjanjian Kontraknya masing masing adalah :1.
Putus : 01-12-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 129/Pid.B/2011/PN. Mab
Tanggal 1 Desember 2011 — FATIMAH als PAT Binti ABDULLAH KARIM (alm)
13911
  • Bungo dan dengan terdakwa Fatimah tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki NIP. 1970070720021201004, dansaksi bertugas sebagai Kasi Tenaga Tekhnis bidang TK/SD pada Kantor Dinas PendidikanKab.
Putus : 08-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 8 Nopember 2013 — ABDUR ROCHIM
6324
  • didalam kontrak, akan tetapi siapa orang yang mengerjakannya saksi tidak tahu ;Bahwa saksi mengecek sendiri penelitian kelengkapan dokumen SPP selanjutnya saksibaru menandatangani SPP yang disodorkan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara3adalah sebagai berikut :Bahwa Pemeliharaan jalan untuk Tahun 2009 maupun Tahun 2010 diborongkankepada penyedia jasa dan tidak dikerjakan sendiri oleh DPU Kabupaten Jepara ;Bahwa setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selalu diketahui oleh PejabatPelaksana Tekhnis
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. G. T. YUDI RAHMAN
10464
  • Perencanaan, penyiapan penyusunan tata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secara menyeluruh, lengkap dan legitimate(dapat dioperasionalkan),d. Penyusunan programprogram penataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan,e.
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
7715
  • .); Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, Terdakwa dan bukti surat sertabarang bukti dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa sebagaiPlt.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) DinasPendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Nunukan berdasarkanSurat Perintah Kepala dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timurnomor: 821/502/Pen 1/2009, tertanggal 04 Mei 2009;e Bahwa sebelumnya saksi Jemmygo telah melakukan pembicaraan denganTerdakwa melalui telepon mengenai
Register : 12-03-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg
Tanggal 26 Maret 2020 — ERLIE SUSILOWATI ; SUWARDI ; DEASY FAIZATY
693724
  • Arbaini Yusuf selalumenyampaikan alasan yang bersifat tekhnis karena persyaratan dari Pemohon yang belumlengkap (KTP nya habis masa berlakunya, IMBnya belum dilegalisir, pengecekan sertifikattertunda di BPN) yang memerlukan waktu beberapa hari bukan alasan karena ketidak mampuannasabah dan Sdr.
Putus : 03-06-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 14 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 3 Juni 2014 — MUKHTAR Bin H.HASAN.
456
  • aspek manfaat sudah dirasakanoleh masyarakat ataupun Pemerintah Daerah dengan adanya bantuan kapalkepada masyarakat tersebut yaitu masyakarat akan meningkat pendapatannyasedangkan Pemerintah daerah mendapat pemasukan dari sewa kapal tersebut Bahwa dari perjanjian kapal ini dengan para nelayan sampai dengan masajabatan Bupati, kKemudian ada diperpanjang, setelah itu akan ditinjau oleh timapakah masih layak, apabila masih layak maka itu akan ditinjau ulang lagi,akan tetapi apabila tim menilai secara tekhnis
Register : 09-04-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 28 Agustus 2015 — H. MAWARDI
14792
  • Keuangan (PMK) RI Nomor 190/PMK.05/2012 TentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan No, 25 Tahun 2012 Tentang PelaksanaanSisa Pekerjaaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan PadaDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Tahun Anggaran Berikutnya; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER37/PB/2012 TentangLangkahLangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2012; Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor : PER12/PB/2013 TentangPetunjuk Tekhnis
Putus : 13-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1919 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA
33362 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Facti, Majelis HakimJudex Facti telah mengabaikan, acuh dengan tidak menggunakan faktafakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidanganberdasarkan alatalat bukti yang sah dalam ketentuan UndangUndangKitab Hukum Acara Pidana antara lain, keterangan saksi, keteranganahli, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan petunjukyang ada bahwa saksi HAIRIL ANWAR, S.P. bin MUHAMMA HATTAdalam perkara ini adalah subjek hukum yang bertindak sebagai KetuaTim Tekhnis
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
151186
  • yangdituangkan di dalam Berita Acara No : 04/BA/BAWASLUPROV/JTM/I/2013,tanggal 2 Januari 2013 dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu ProvJatim yang mana sejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi; e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
    3 MAXIMA CO 30.313.910 2.756.000 413.350JUMLAH 5.415.752.400 5.192.153.16223.599.2 246.694.0 37.430.4695 35 0096% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedursemestinya adalah menjalankan proses pengadaan harus sesuaidengan tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan langsung (PL)Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi; Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 14 September 2017 — D. SIDHI WIDYAWAN
29675
  • Putusan Nomor : 69/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. manajemen berupa indikatorindikator atau parameterparameter kinerjadan bukan halhal yang bersifat tekhnis;Bahwa didalam Anggaran Dasar Perusahaan mengacu kepada UU No.40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (PT), Direktur Utamamempunyai tugas :1. Mengkoordinir Direksi dalam kaitan rapatrapat Direksi dalam rangkamelaksanakan tugas perseroan2.
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPKl2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — -DODI JUNAEDI, SE Bin (AIm) ANANG SUTEJA -DAD UN, S.IP Bin (AIm) HONI
8213
  • Pemeriksa BarangBahwa pada saat itu kami dipanggil oleh KP A sekitar 7 orang langsungmemberikan instruksi untuk memeriksa barang karena pada saat ituwaktunya akan segera habis, kemudian saat itu kami meminta kontrakdengan jawaban KPA bahwa kontrak itu belum selesai dan kami hanyadiberikan daftar judul buku lalu kami kumpul dengan Ketua merencanakanpemeriksaan barang tersebut dan instruksi Ketua akan berangkat duluannamun setelah sampai ke gudang Ketua tidak ada kemudian kamiberembuk mengenai bagaimana tekhnis
Putus : 10-06-2014 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus/2013/PN/Tipikor/Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
8316
  • Surat Keputusan Bupati KendalNomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerima danLampirannya seingat saksi semuanya sudah lengkap dan sudah dibuat sedemikianrupa oleh Bagian Kesra, di lembar paling depan ada pengantar yang sudah di diparaf oleh pihakpihak yang berwenang dari Bagian Kesra, dan Bagian Hukum,saksi tidak pernah membaca satu persatu semua Surat Keputusan (SK) yang saksitanda tangani, dan saksi mengaku tidak membaca lampiranlampiran surat tersebut ;Bahwa, secara tekhnis
Putus : 08-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 8 Nopember 2013 — ABDUR ROCHIM
17232
  • rekanan yang disebutkan di dalam kontrak, akan tetapi siapa orang yangmengerjakannya saksi tidak tahu ;Bahwa saksi mengecek sendiri penelitian kelengkapan dokumen SPP selanjutnyasaksi baru menandatangani SPP yang disodorkan oleh bendahara pengeluaran danbendahara ;Bahwa Pemeliharaan jalan untuk Tahun 2009 maupun Tahun 2010 diborongkankepada penyedia jasa dan tidak dikerjakan sendiri oleh DPU Kabupaten Jepara ;90Bahwa setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selalu diketahui oleh PejabatPelaksana Tekhnis
Register : 25-02-2021 — Putus : 12-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN Dobo Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Dob
Tanggal 12 Maret 2021 — Pemohon:
1.Salmon Gainau
2.Daud Anthon Ubwarin
Termohon:
1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
219107
  • Pedesaan Program MP3KIKabupaten Kepulauan Aru Perihal PembangunanJembatan Penghubung antara desa Koijabi dengan desaBalatan adalah SALMON GAINAU (Kepala Desa Koijabi)ABSALOM MONEAY (Desa Balatan), YUSTINUSGAINAU, ELSEUS GAINAU, SIMON MADIDI, DAUDUBWARIN; Bahwa dalam Proyek Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KIkabupaten Kepulauan Aru ditunjuk 2 (dua) orangfasilitator yang dijabat oleh saudara made suyasa(Fasilitator Administrasi) dan Saudara Eduard Moal(Fasilitator Tekhnis
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO
12732
  • 2012 saya diangkat menjadi Kepala pada BPMDKabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan Agustus Tahun 2013 posisi sayasebagai Kepala BPMD digantikan oleh Terdakwa, keterkaitan saya dengan ADDTahun 2013 memang ada, yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun2012, mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saat itu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai adalahmemimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikan kepada staf menyangkuttugastugas yang bersifat tekhnis
    ; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADD Pulau MorotaiTahun 2013 adalah : Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ; Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukan koordinasidengan instansi tekhnis dalam rangka perumusan kebijakan tentangpenetapan besaran mekanisme penyaluran ADD untuk masingmasing Desa ; Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADD Tahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2018 yaitu : Terlebin dahulu melakukan verifikasi
Register : 10-02-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 2 Juli 2021 — Penuntut Umum:
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
ABDUL JAWAD NURDIN, S.An.
14813
  • ,MSP.denganNomor:073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015,selaku KoordinatorKota Pelaksanaan Pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan Nomor3122-INO;

    1 (satu) eksemplar Asli Surat Edaran Nomor: 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;

    Register : 05-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 05-09-2019
    Putusan PN SEMARANG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
    Tanggal 23 Januari 2019 — Penuntut Umum:
    MOHAMAD AMIRUDIN, SH.
    Terdakwa:
    Drs. H. SUHIRMAN Bin SUHARYONO
    12147
    • keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP saksi;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Kelembagaan dan Sarpras padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; Bahwa saksi dilibatkan sebagai Tim Pengelola Dana Bos Provinsi dimanasaksi diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/7Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pembentukan TimManajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun2017, dimana jabatan saksi sebagai Koordinator Tim Tekhnis
    Register : 05-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 27-03-2020
    Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
    Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
    I WAYAN GENIP, SH
    Terdakwa:
    1.NENGAH SUARJAYA alias RIBENG
    2.KETUT SUDIARTA alian BONGKANG
    16766
    • mencapai ketahanan pangan nasionaldan ketahanan energy lainnya melalui pengembagan tanamanbahan baku bahan bakar nabati, .Sasaran dari program KKPE adalah terlaksanannya penyaluranKKPE Kepada petani/peternak/pekebun dan pengembalian kredittepat waktu, Terpenuhinya modal bagi petani/peternak/pekebundalam melaksanakan usaha taninya, Meningkatkan penerapanteknologi anjuran bagi petani peternak,pekebun yang dimanfaatkankredit.Dalam progam KKPE Dinas Pertanian dan PeternakanKab.Buleleng sebagai Pembina Tekhnis
    Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
    Putusan PN SURABAYA Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN Sby
    Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
    1.HAMIDI, SH. MH
    2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
    3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
    4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
    5.NOVAN ARIYANTO, SH
    Terdakwa:
    MARTINI LUISA Als Dr EVA
    869391
    • subrotokavling 44 jakarta selatan sejak tahun 1988 dan sejak April 2018 sampaidengan sekarang saksi selaku kasubdit pemantauan kepatuhan perizinanperusahaan sector primer dan tersier di derektorat pemantauan kepatuhanperizinan berusaha, deputi bidang pelayanan penanaman modal, yangdipimpin oleh bapak Huzein Maulana sebagai deputi bidang pelayananpenanaman modal;Bahwa tugas saksi sebagai kasubdit pemantauan kepatuhan perizinanberusaha melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaankebijakan tekhnis