Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan) selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin (KuasaDirektur PT.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya:Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitoleh/daripenangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha PerbenihanPerkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapatdukungan atau jaminan suplai dari CV.

ANUGRAH PERKASAsesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangtertuang dalam Kontrak Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009tanggal 22 Oktober 2009. Ketika melaksanakan tugastersebut, Terdakwa . Mudaris, SP bin M. Liyah, TerdakwaIl. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khairil Anwar, SEbin Sarwani Jamal bertemu dengan Terdakwa Ill. EkaRifawati, SP binti Ridwan di lobi Hotel Danau TobaSumatera Utara, lalu Terdakwa Ill.

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kuasa PenggunaAnggaran), saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Riswan SyahPutra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRAPERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi(Direktur CV.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA dalam dokumenpenawarannya mendapat dukungan atau jaminan suplaidari CV.

Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya denganmembubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti olehterdakwa I Ir. H.

Yustiar Yuni, MM Bin Yuniartiselaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka IT Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilaipembayaran uang yang dilakukan kepada PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa IIKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan,..........13Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, adapun tugas dan wewenang terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku

Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan danketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rv dan Pasal 271 RV, yangjuga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabilaTergugat belum memberikan jawaban..., sehingga dengan demikian pencabutan suratgugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Kuasa Tergugat terkaitdengan Pemohonan

tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2011nomor:365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;

2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;

3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis

PUTRA BALAK MANDIRI;

5.1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.

PASIBU JAYA;

6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;

7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;

8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;

9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;

10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;

11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;

12

Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor: 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen

PUTRA BALAKMANDIRI;1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis DanHarga PT.

PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVLIMA SEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVCAHAYA NATASIA;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

PUTRA BALAKMANDIRI;5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis DanHarga PT.

PUTRA BALAK MANDIRI;5.1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.

PASIBU JAYA;6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.1 (Satu) buah Buku I Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis PencadanganAreal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P2dan P3) ;. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkanPenggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. RokanAdi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI.

Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakanpertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk UsahaPerkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepadaHal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010Tergugat.

Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi TergugatNo.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagaiRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, dicabut oleh Tergugat ;Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengansurat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27,tanggal 22Oktobr 2008 tentang Pembatalan/ PencabutanRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, seharusnya terlebih dahulu) mendapatkan suratpertimbangan tekhnis dari Dishut

Provinsi Riau, namunkenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari denganpertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnyapertimbangan tekhnis dari Dinas Kehutanan Propinsi RiauNo.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasarSurat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menuruthukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketaberupa Surat Keputusan

Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 13 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. sebagai Pegawai NegeriSipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi dan menjabat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan diKabupaten Sigi serta merangkap sebagai Anggota

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi TahunAnggaran 2010 berdasarkan

Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44; Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanHal. 6 dari 18 hal.

;Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlinatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44;Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran

Buni Amin M.Agric,Sc (terdakwa dalamperkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15.C Tahun2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh JayaNomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPDDalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas danfungsinya terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)bertanggung jawab kepada

Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atauterdakwa tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungandengan kegiatan pengadaan tanah tersebut.Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 35/P1D.SUS/2012/P.TIPIKORBNA6666Bahwa terdakwa pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus yaitu di hadapan saksi Ir Buni Amin pada

Kegiata (PPTK), sehingga menurutterdakwa dirinya belum berpengalaman untuk menjadi PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) khususnya dalam pengadaantanah.Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah pulamengajukan bukti surat berupa :68Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:Peg.821.23/12/2010 tanggal 12 Maret 2010.

Bahwa benar Spesifikasi Tekhnis masing masing item pekerjaan yangSaksi ketahui dari Dokumen Pengadaan secara umum adalah :a.

IHYAMULIKBENGKANG TURAN.Bahwa Tenaga Tekhnis dari Konsultan Pengawas sesuai denganDokumen Penawarannya adalah :MANHU, ST selaku Site Engineering.KRISWANDI, ST selaku Chief Insfektor.KARNALIUS AMAN, ST selaku Inspektor/Pengawas.GERHAD selaku Surveyor.PRADO GALAND selaku Lab Math.VICTOR SANTOSO selaku Drafter.WIKNO selaku Administrasi.Bahwa Tenaga Tekhnis CV.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3).

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.d. Menandatangani kontrak.e.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.07.14/

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon IT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

YUL ANDRIONO.Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akandiakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagaiberikut :e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilaikepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;e Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakanpengadaan program dan pola acara LPP TVRI.b.

,yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 96 episode sehinggamendapatkan harga satuan sebesar Rp32.727.273,e Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencanapengadaan berupa Spesifikasi tekhnis karena menurutYULKASMIR mengenai spesifikasi tekhnis sudahtercantum dan termuat dalam lampiran surat terdakwaNomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Okttober 2012perihal Permohonan Paket Program Siap Siar PeriodeNovember 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yangmemuat judul acara, slot waktu, episode, volume danharga

YUL ANDRIONO.Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akandiakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagaiberikut :e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilaikepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;e Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaanprogram dan pola acara LPP TVRI.b.

Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkandalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV danRCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program firstrun (pertama kali tayang).Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga

/PT.DKILangsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh PanitiaPengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI.Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan hargaProgram Siap Siar.

(satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016

pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku

Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni KayuApuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni KayuApuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA1 (satu) buku Invoice 06 Periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2016 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni KayuApuh (Pulau

02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni

Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (PulauEnggano

/PN.Pdgpemerintah Terdakwa Yulinazra,SP.MT juga sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki TugasPokok dan Kewenangan sebagai berikut :ayat (1)a Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :1 Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa ;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3.

Hasil peninjauan atau survey ke lokasitersebut seharusnya nanti dapat menjadi bahan untukmenyusun Rencana Tekhnis Rehabilitasi Hutan danLahan, yaitu :Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DaerahAliran Sungai (RTKRHLDAS)Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014.

/PN.PdgSehingga kegiatan survey lokasi yang dilakukan oleh saksi Eldis,SP tidakdilaksanakan dengan benar, dan hanya dilaporkan dalam bentuk laporanperjalanan dinas (tertanggal 23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporan bersifattekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudian TerdakwaYulinazra, SP.

Sedangkan tentang formatspesifikasi tekhnis Saksi contoh dari format spesifikasi tekhnis programPembuatan Hutan Rakyat tahuntahun sebelumnya;Bahwa garis besar tahapan yang harus dilaksanakan untuk suatu kegiatanpenghijauan pantai atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada umumnyaadalah::Dimulai dengan Perencanaan, yaitu melakukan orientasi lapangan, yaitu untukmenentukan bakal calon lokasi penghijauan pantai, kriterianya pada lahantersebut sedikit ditemukan tanaman pantai, yaitu apabila populasi tanamanpantai

terhadap setiaplokasi, baik dari aspek social budaya, aspek geografis, maupun kajian garis sempadanpantai, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2)Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P70 / Menhut II / 2008 tentang Pedoman Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan khususnya tentang Perencanaan.

tanggal 25 November 2020telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PNDpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukanperubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Administrasi dan tekhnis PeradilantePerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor

WIJAYA CIPTA KARYA dengan besaran penawaran Rp.121.495.000, dengan hasil lulus evaluasi administrasi.Kemudian evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi tekhnis dengan materikelengkapan tenaga ahli dan metodologi pelaksanaan dengan hasilevaluasi tekhnis yaitu :1.

Bahwa selaku pengawas tekhnis saksi mengetahui bahwa kontraktor yangmelaksanakan pekerjaan seluruhnya dilapangan adalah sdr. H.

Kotim apabiladikaitkan dengan spesifikasi tekhnis tanah timbunan pilihan yang disampaikanpenyedia jasa PT. Endek di dokumen Kontrak PT.

TPKH di Kedu selatan Purworejo tahun1996e Penguji Tk Il di KPH Surakarta tahun 2016.halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2017/PN.WngAhli menerangkan bahwa jabatan ahli di KPH (KesatuanPemangkuan Hutan) Surakarta adalah sebagai Penguji Muda, dantugasnya secara umum adalah :o Melakukan pengujian di TPK Wonogiri dan TPK Tangen.o Pembinaan terhadap mandor tebang dalam halPembakingan kayu tebangan.Ahli menerangkan bahwa dalam penatausahaan hasil hutan,tidak terlepas dari peran Tenaga Tekhnis

diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P. 58 / Menhut Il / 2008 dan Peraturan Menteri KehutananNomor: P.20 / Menhut Il / 2010.Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidangpengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memilikikompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuaidengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh KepalaBalai atas nama Direktur Jenderal.Dan untuk menjadi Tenaga Tekhnis

Pengelola Hutan ProduksiLestari (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis,sedangkan Kartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalahKartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memilikikompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayubulat mewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulatdari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaranTenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL

)pada tahun 2015, sedangkan persayaratan mempunyai KartuTekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari.Surat Keterangan dan Kartu Tenaga Tekhnis tersebut terlampir.Dan ahli menjelaskan bahwa selain itu tugas ahli selaku pengujiadalah melakukan pegukuran dan menentukan mutu kayu.Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan Sdr.

diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan).o SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpihberasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olaholeh industri primer yang memiliki izin sah.o SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH.o Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Nomor:910/06.KepSatpol Pp/lii/2014 Tanggal 10 Maret 2014 TentangPenunjukkan Pengguna Anggaran, AsistenPenanggung Jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk),Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk), PelaksanaAdministrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;10.

Fotocopy Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KotaBekasi Nomor 910/29/KepSatpol Pop Tanggal 28 Mei 2014 Tentang PerubahanPenunjukkan PenggunaAnggaran, Asisten Penanggung Jawab Kegiatan Pejabat PembuatKomitmen (Ppk), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk),Pelaksana Administrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;14. Fotocopy Identitas Drs.

., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaanyaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.

Selayar sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelanganmaka ditentukan pemenang tender adalah CV.

Selayar, selanjutnyva SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwamembawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;