perjanjian ini ditandatangani maka Pihak Pertamamenyerahkan dokumendokumen yang sudah ada kepada Pihak Kedua, dan olehkarenanya dengan ini para pihak menyatakan saling mengadakan pembebasansepenuhnya (acquit et decharge)sehingga diantara para pihak dengan ini melepaskan segala haknya tentang hartabersama yang mungkin ada untuk mengajukan tuntutan dan / atau gugatan berupaapapun juga dan saling berjanji serta mengikat diri untuk tidak mempermasalahkanmengenai harta bersama dalam bentuk apapun.Pasal 5.Force

ini karena keadaan memaksa, termasuk namun tidak terbatas karenaterjadinya peperangan, huruhara kegaduhan sosial, bencana alam, epidemic, kebakaran,banjir, ledakan, peraturan pemerintah/kebijaksanaan dan lainlainnya yang sejenis,maka Pihak yang bersangkutan harus seketika mengambil semua tindakan yang perludan patut agar akibat dari keadaan tersebut dapat diperkecil dan harus memberitahukankepada pihak lainnya dan pihak lainnya tidak akan menuntut ganti kerugian apapunkepada pihak yang mengalami Force

sarana prasaranaHalaman 3 Perkara No.325/PID.SUS/2019/PT.DKIpenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh; mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.e pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus tugas (task force

penganggaran danaalokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasaranapenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh, mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.e pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus tugas (task force

penganggaran danaalokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasaranapenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh; mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus tugas (task force

penganggaran danaalokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasaranapenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh; mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.e pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus tugas (task force

Terdakwa BAMBANG HERMANTO als RIAN bin KADIR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Putusan No.80/Pid.B/2013/PN.Sgt1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force one warna hitam dengan nomorrangka :MH3 4NS003;1 (satu) sepatu bot warna crem merk AP1 (satu) buah celana kain pendek warna merah hitam kombinasi putihdengan motif kotak rokok1 (satu) buah baju kaos berkerah bertuliskan USA GO SPORT warnakombinasi biru,kuning motif kotakkotak1 (satu) buah BH warna Pink1 (satu) stel baju tidur yang terdiri dari baju lengan pendek dan celana warnamerah motif bintikbintikputih1 (satu) buah celana

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force one warna hitam dengannomor rangka :MH3 4NS003;Dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG HERMANTO als RIAN binKADIR;1 (satu) sepatu bot warna crem merk AP1 (satu) buah celana kain pendek warna merah hitam kombinasi putihdengan motif kotak rokok 1 (satu) buah baju kaos berkerah bertuliskan USA GO SPORT warnakombinasi biru,kuning motif kotakkotak 1 (satu) buah BH warna Pink 1 (satu) stel baju tidur yang terdiri dari baju lengan pendek

menimbulkan rasa duka yang mendalamkhususnya bagi suami dan anak korban ;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga kematiankorban dapat terungkap; Terdakwa menyesali perouatannya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Terdakwakarena dilakukan berdasarkan undangundang maka haruslah dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

ayat (1) ke1 KUHP KUHPidana;MENGADILI: Menyatakan Terdakwa BAMBANG HERMANTO als RIAN bin KADIRtelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pembunuhan Berencana; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 17 (tujuh belas) tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

dan dinyatakan batal demi hukum;Bahwa walaupun Penggugat mengikuti logika hukum Tergugat, bahwaTergugat akan menutup operasional perusahaan, semestinya Penggugatberhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti berikut : Pasal 164;1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

(2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yangtelah diaudit oleh akuntan publik. (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

majeur) tetapi perusahaanmelakukan efesiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhakatas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa dalam pemeriksaan pada proses mediasi, Tergugat tidak mampumenunjukkan bukti perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), lagi pula,faktanya

Secarafaktual tidak pemah teijadi pemutusan keija terhadap PENGGUGAT denganalasan perusahaan memgi ataupun force majeur. Sesuai dengan fakta yang ada,PENGGUGAT mengundurkan diri atas kesadarannya sendiri karena mengetahuikondisi intemal perusahaan pada saat tersebut; Bahwa kesimpulan PENGGUGAT yang kami kutip maka permintaan Tergugatagar Penggugat mengundurkan diri, dalam terminologi hukum ketenagakerjaanharuslah dimengerti sebagai pemutusan hubungan kerja ......

huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pthak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat; Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

Penggugat menuntut hakhaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan

SariMutiara yang telah dimutasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenakarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang

bahwa Pasal 156 Ayat (1) menyebutkan : Dalam hal tenadipemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

(fireswater/flapper) > 40 Buah2 Kapak Dua Fungsi (Pulaski) > 20 BuahGaru Tajam (Fine Rake) > 24 Buah hal 26 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI 4 Garu Cangkul (Mcleod) > 9 BuahSekop (Shovel) > 24 BuahPompa Punggung (Backpasck > 30 BuahPump)7 Chainsaw/Gergaji > 30 Buah8 Sumbut (Suntikan Gambut) > 30 BuahPOMPA AIR BERTEKANAN TINGGI1 Pompa Air Induk 45,6 KW+Tool Box 15 Set2 Selang Pompa Induk 2,5 Inchi 90 RollPanjang 100 FeetSelang 1,5 Inchi Panjang 100 Fet 90 Roll4 Nozzle 1,5 Inci Task Force

majeure);Bahwa kebakaran yang terjadi sejak bulan Agustus sampaidengan bulan September tahun 2015, khususnya di Kabupatenhal 56 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.

Karena kebakaran yangdalam hal ini ditimbulkan oleh adanya kegiatan pembakaran yangsekaligus sebagai penyebab terjadinya kebakaran yangmengakibatkan timbulnya kerugian adalah tindakan atauperbuatan yang dilakukan oleh masyarakat atau pribadi dalammasyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi alam berupa anginelnino yang sangat kencang yang tidak dapat dikendalikan baikoleh manusia maupun tekhnologi yang dibuat manusia itu sendiri(force majeure).Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasa 1247

kali berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya,TERGUGAT, juga telah memiliki kelengkapan sarana danprasarana sebagai berikut : NoSarana dan Prasarana Jumlah Peralatan Utama Peralatan Tangan e Garu cangkul 10 buah e Parang e Pompa jinjing dan pipaparalon bertekanan Tinggi Kw+tool boxPompa Air e Pompa air induk 45,6 120 buah e Selang pompa induk 2,5 93 buahinch panjang 100 e Selang 1,5 inch panjang 31 buah100 feet e Nozzle 1,5 inch task 10 buah hal 93 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI force

Menyatakan peristiwa kebakaran yang terjadi di areal lahan kebunkelapa sawit TERGUGAT dari bulan agustus sd September 2015sebagai suatu bencana alam dan kondisi luar biasa (force majeur);5. Melepaskan TERGUGAT dari kewajiban membayar ganti rugi danbiaya pemulihan lingkungan hidup;6.

NO POLIST 1;3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1, warna Merah Hitam, No. Pol.

NO POLISI 1;1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1, warna Merah Hitam, No. Pol.

ditetapbkannya 50 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)sebagai penerima bantuan P2FM yang beranggotakan 1 (satu) KUBEsebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 1orang Bendahara serta 7 orang anggota, lalu terdakwa Drs.H.Maryusfiselaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Surat PerjanjianPemberian Bantuan dengan masingmasing Ketua KUBE pada tanggal 6November 2006, di mana di dalam perjanjian tersebut berisikan KetentuanUmum, Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab, pelaksanaan,force

majeure, pendamping, pelaporan, lainlain dan penutup yang berjumlah15 pasal secara keseluruhannya ;> Bahwa dana bantuan yang diberikan kepada 50 KUBE untuk pembelianternak sapi tersebut caranya ditransfer ke rekening masingmasing KUBEyang ada di Bank BRI Cabang Sawahlunto, Talawi dan Silungkang melaluiKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sijunjungberdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 November2006 untuk 50 KUBE yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.H.Maryusfiselaku

ditetapbkannya 50 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)sebagai penerima bantuan P2FM yang beranggotakan 1 (satu) KUBEsebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 1orang Bendahara serta 7 orang anggota, lalu terdakwa Drs.H.Maryusfiselaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Surat PerjanjianPemberian Bantuan dengan masingmasing Ketua KUBE pada tanggal 6November 2006, di mana didalam perjanjian tersebut berisikan KetentuanUmum, Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab, pelaksanaan,force

majeure, pendamping, pelaporan, lainlain dan penutup yang berjumlah15 pasal secara keseluruhannya ;Hal. 12 dari 55 hal.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Padt.G/2021/PN Amppandemi Covid19, sehingga usaha Penggugat tersendat, dalam kurun waktutahun 2017 sampai tahun 2020 Penggugat dengan itikad baik masih bisamelakukan pembayaran walaupun tidak terpenuhi sesuai dengan jumlahangsuran, dan erupsi Gunung Agung serta pandemi Covid19 adalah forcemajeure/keadaan memaksa adalah alasan pembenar untuk menundapembayaran, berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata:tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaanmemaksa/ force

majeure atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debiturterhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan ataumelakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.Selama kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2020 saya sebagaianggota biasa koperasi tidak pernah diundang dalam rapat anggota (RAT)ataupun diinfokan terkait laporan hasil rapat anggota tahunan (RAT) sesualdengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,sehinggga saya merasa dirugikan dan diabaikan haknya

Bahwa dalam uraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugatdinyatakan bahwa pada tahun 2017 Penggugat telah berada dalamkeadaan Force Majeure, sehingga Penggugat tidak bisa memenuhikewajibannya membayar angsuran pinjamannya pada Tergugat, dari hal inisudah sangat jelas antara Penggugat dan Tergugat ada hal perdata yangterjadi yaitu berupa adanya Perjanjian Kredit/pinjaman antara Penggugatdan Tergugat sehingga atas hal tersebut sangat jelas duduk perkaranyayaitu adanya tindakan Wanprestasi yang telah

UndangUndang Dasar1945, Pasal 28G ayat (1) UndangUndang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (1)UndangUndang Dasar 1945, Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1365KUHPerdata; Kronologi, pada pokoknya menguraikan tentang Penggugat menjadianggota KSP Putra Mandiri (Tergugat) dan mengambil pinjaman pada bulanOktober 2012 hingga akhirnya mengalami kredit macet pada bulan Oktober2017 karena keadaan force

majeure, selain itu Penggugat sebagai AnggotaBiasa tidak pernah diundang dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) ataudiberikan informasi terkait laporan hasil RAT sehingga merasa dirugikandan diabaikan haknya, hal mana perbuatan Tergugat tersebut telahmembedabedakan status anggota koperasi dan melanggar UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juncto PeraturanMenteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor:19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat AnggotaKoperasi sehingga perbuatan

huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pthak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat; Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

Penggugat menuntut hakhaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapatHalaman 12 dari 21 halaman Putusan No. 142/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan

Sari Mutiara yang telah dimutasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenakarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;

hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima.Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No. 142/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

Bahwa, penyebab kredit Penggugat sehingga menjadi macet bukanlahperbuatan Penggugat yang wanprestasi, melainkan disebabkan olehkeadaan memaksa (force majeur) akibat bencana alam letusan gunungkidul;. Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak pernah mendapatkan informasiapapun bahwa kredit Penggugat telah macet, berapa sisa kredit yang harusdi lunasi Penggugat kepada Tergugat, waktu pelaksanaan lelang, hasillelang yang dipergunakan untuk melunasi segala kewajiban PenggugatHal. 3 dari 9 Hal.

Majelis Hakim pemeriksa perkaraberkenan memutus dengan amar putusan :PRIMAIRewMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat dalam keadaan memaksa (Force majeur);Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Eksekusi Lelang yang yang dilakukan oleh Turut Tergugat Ilterhadap tanah milik Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah;Menyatakan Batal Demi Hukum Risalah Lelang Nomor 154/2016, tertanggal14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Il;Menghukum

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I sebagai Pembatalan Kontrakantara Tergugat I dan Penggugat, bukanlah alasan yang dapat diterima sebagaidasar pembatalan kontrak maupun yang bisa dikategorikan sebagai sebuah keadaandaya paksa atau Force Majeure ; 16.17.18.19.Bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan Kontrak secara sepihak tanpamelakukan perundingan dengan Penggugat telah dengan jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum / Onrecht Matige Daad yang mempunyai konsekuensi hukumtersendiri dan haruslah

pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkanterjadipemadaman (blackout) selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 17sampai dengan 19 Juni 2013;Bahwa faktanya pemadaman (blackout) yang terjadi hanya pada tanggal 17Juni 2013, dimana pemadaman (blackout) tersebut adalah karena adanyagangguan jaringan akibat tertimpa pohon yang disebabkan peristiwa alam, yaituhujan lebat dan angin kencang, yang mana peristiwa alam tersebut tidak bisadiprediksi dan dikendalikan oleh TERGUGAT I yang dikategorikan sebagaiSebab Kahar (Force

Majeure); (Bukti T1 4, T1 5) ;Berdasarkan hal tersebut, terbukti dalil PENGGUGAT adalah mengadaada dantidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Bahwa meskipun Tergugat menutupinya dalam melakukan PHK terhadap15.Penggugat dengan alasan pensiun (Purna Tugas) atau efisiensi tetap saja tindakanTergugat yang secara sepihak telah melakukan PHK terhadap Penggugat tidakdapat dibenarkan, karena faktanya usia Penggugat belum memasuki usia pensiun,dan jika ingin melakukan efisiensi nyatanya perusahaan Tergugat tidak tutup dantidak mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut atau tidak puladalam keadaan memaksa (force majeur) ;Bahwa sejatinya

PHK dengan alasan effisiensi sebagaimana dimaksud padadasarnya pemahaman yang tepat dikarenakan hal sebagai berikut :"pemutusan hubungan kerja yang terpaksa harus dilakukan karena perusahaantutup yang disebabkan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturutatau dalam keadaan memaksa (force majeur) dan/atau perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut atau dalamkeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan effisiensi" ;Hal. 5 dari 22 hal.Put.Nomor

Batik Keris) tidak termasuk dalam kategori perusahaan yangmengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut atau dalam keadaanmemaksa (force majeur) yang mengakibatkan terjadinya penutupan perusahaan,dan faktanya perusahaan Tergugat tersebut belum dan tidak pernah tutup ;Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat (3)UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Putusan MahkamahKonstitusi No. 19/PUUIX/2011, tanggai 20 Juni 2012, dimana dalam ketentuanatau putusan dimaksud

-----------------

buktipun yang menunjukan adanyapenyerahan Porlift tersebut sehingga dalil dari Tergugat/Terbandingtentang hal ini haruslah dikesampingkan dan dengan demikian menurutMajelis Hakim Tingkat Banding, Penggugat/Pembanding masih memilikimodal dalam kerjasama antara Penggugat/Pembanding denganTergugat/Terbanding sebesar Rp. 260.000.000,0 (Dua Ratus Enam PuluhJuta Rupiah);Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat/terbandingmendalilkan bahwa telah terjadi kebakaran pabrik sehingga telah terjadiForce majeure

Ibrahim Malewamerupakan orang yang berwenang untuk mengajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undangundang No. 14 Tahun 2002,disebabkan karena diluar kemampuan Pemohon (force majeure)sebagaimana uraian Pemohon sebelumnya ;5. Bahwa menurut Pemohon, permohonan banding Pemohon memenuhipersyaratan formal sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undangundang No. 14 Tahun 2002. Pemohon mohon Majelis Hakim Agungberkenan memeriksa ulang permasalahan tersebut ;6.

seadiladilnya(ex aequo et bono):Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.2.ro4Gugatan Penggugat kabur;Gugatan Penggugat kurang pihak;:Petitum tidak jelas dan tidak sinkron;Gugatan prematur;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriMenggala dengan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Mgl tanggal 10 Januari2018, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat:Dalam Pokok Perkara: Menyatakan telah terjadi force

majeure/keadaan memaksa atas diri ParaTergugat; Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 21 dari 36 hal.

Ada kerugian ;Bahwa dicermati dan dikaji dalil gugatan Para Penggugat yang menuntutTergugat gantirugi karena bencana Gempa, Tsunami dan Likuifaksi yangterjadi di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi maka unsurunsur perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata samasekali tidak terpenuhi atau terbukti karena menurut hukum bencana alamadalah peristiwa yang tergolong Force Majeure atau suatu Peristiwa yangberada diluar kuasa manusia.

perbuatanmelawan hukum (onrecht matige overheid daad) oleh karenaperistiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat pada PT.Ganda Saribu Utama, oleh Tergugat selaku pimpinan tidakmemberikan hakhak Penggugat sesuai menurut ketentuan Pasal164 ayat (3) UndangUndang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003bunyinya :"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (FORCE