dalam usahausaha yang halal ....dst",Bahwa benar adanya telah dibuat kwitansi, dan Surat PerjanjianKerjasama Modal antara Koperasi Langit Biru (TERGUGATD denganpara penyimpan, atau Investor yang berjumlah 65.000 (enam puluh limaribu) orang dan dituangkan di dalam Penjelasan mengenai kewajibanPihak Pertama dan/atau Koperasi Serba Usaha Langit Biru kepada parainvestor di Pasal 5 angka 2, yang berbunyi, "Mengembalikan seluruhpenyertaan modal Pihak kedua dalam Pihak Pertama mengalamikerugian bukan "Force

majeure" (keadaan memaksa)",38515253Bahwa benar adanya telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Modalantara Koperasi Langit Biru (TERGUGATI) dengan para Investor dandituangkan di dalam Penjelasan mengenai kewajiban Pihak Pertama dan/atau Koperasi Serba Usaha Langit Biru kepada para investor di Pasal 5angka 3, yang berbunyi, "Mengembalikan seluruh penyertaan modalPihak kedua, apabila Pihak kedua mengambilnya paling lambat I (satu)minggu dan apabila Pihak Pertama tidak sanggup membayarnya secaraTunai

wanprestasi tersebut1 Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan katalain ganti rugie) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian3 Peralihan resiko4 Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepanpengadilanBahwa sebagaimana sesuai dalam Surat Perjanjian Kerjasama PenyertaanModal antara Koperasi Serba Usaha Langit Biru dengan Para investor,yang mana didalamnya tertuang penjelasan mengenai "ForceMajeure" (Keadaan Memaksa) didalam Pasal 8 yang berisi, Yangdimaksud dengan Force

Majeure adalah peristiwa bencana alam (gempabumi), tanah longsor, kebakaran, perang, huruhara dan kebijakanpemerintah dalam bidang moneter yang diakui.

Komisioner KPPU pada tanggal 27Desember 2012, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UndangUndang Nomor5/1999, seyogianya demi hukum masa jabatan anggota komisi KPPU in casu,Majelis Komisi perkara a quo diperpanjang untuk memeriksa dan memutusperkara a quo sampai dengan anggota komisi KPPU yang baru diangkat olehPresiden Republik Indonesia, bukan menghentikan proses penangananperkara a quo;8 Bahwa peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012tidak termasuk kategori suatu keadaan kahar (force

majeure), karenamekanisme apabila peristiwa ini terjadi telah diatur secara jelas di Pasal 31ayat (4) UndangUndang Nomor 5/1999 dan pada kenyataannya KPPU tidakmenggunakan mekanisme yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4)UndangUndang Nomor 5/1999.

Sehingga kasus dalam perkara ini dapat diperiksa,dipertimbangkan dan diputuskan dengan hatihati (behoorlijk) dan teliti(redelijk);Bahwa peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012tidak termasuk kategori suatu keadaan kahar (force majeure), karena mekanismeapabila peristiwa ini terjadi telah diatur secara jelas di Pasal 31 ayat (4) UndangUndang Nomor 5/1999 akan tetapi pada kenyataannya KPPU memilih untukmenghentikan proses penanganan perkara a quo;Bahwa apabila Komisioner KPPU

I KERUSAKAN QING PING HAI KONTAKDENGAN TONGKANGTONGKANG DI LHOONG, INDONESIA PADA20 JANUARY 2010) tertanggal pada halaman 13 butir 7 tentang CAUSEOF DAMAGE (PENYEBAB KERUSAKAN) menyebutkan : Based on ourfindings and information received during the survey and investigation weare of the view that the damage sustained to the Qing Ping Hai was dueto force compression between vessel's hull and the plates of the bargesdue to the tyre fenders being broken during heavy sea swells(Berdasarkan temuan kami

Qing PingHai mengalami rolling : disebabkan oleh gelombang laut yangtinggi, maka dapat disimpulkan bahwasanya kalaupun apa yangdikemukakan oleh Penggugat adalah benar, maka kecelakaantersebut adalah disebabkan oleh adanya factor di luar kemampuanmanusia atau factor alam (force majeur) sehingga tidak dapatdiajukan suatu tuntutan atau gugatan ;Bahwa lagi pula perihal investigasi dan survey terhadap kerusakanMV.

Qing Ping Hai dalamhal kerusakan kapal ;Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum denganTERGUGAT Ill karena TERGUGAT Ill hanya sebagai pelaksanabongkar muat barang yang tidak ada sangkut pautnya denganbenturan antara tongkang dan kapal yang disebabkan oleh faktoralam (force majeur) ;Putusan Perk Reg.

Qing Ping Hai yang mengaiami rolling yangdisebabkan karena faktor alam (force majeur) sehingga kapal bergerakke kiri dan ke kanan dengan sendirinya (tanpa dapat dikendalikan)sehingga membentur tongkang yang berada di kiri dan kanan ;Bahwa, dalam poin 5 gugatan PENGGUGAT telah merekayasa fakta danperistiwa tentang adanya surat pernyataan Nakhoda Mv. Qing Ping Haidan surat lainnya, yang oleh karenanya dapat TERGUGAT III nyatakansebagai berikut :a.

Qing Ping Hai yangmenyentuh, membentur dan menabrak tongkang akibat faktor alam(force majeur) sehingga tidak dapat dikendalikan oleh Nakhoda MV.Qing Ping Hai ;b. Terjadi 2 kali benturan yaitu pada tanggal 21 Januari dan 22 Januari2010 yang seharusnya apabila pada hari pertama sudah terjadiPutusan Perk Reg. No.23/Pdt.G/2012/PN.MdnHalaman 27 dari 538 Halamanbenturan maka Nakhoda kapal dihari kedua segera menghentikanpelaksanaan operasional pemindahan muaran dari kapal tongkang(BG.

INDARTOIdentitas sesuai dalam Berkas Perkara menerangkan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 14.30Wib. bertempat di Kp.Sarirejo Rt.01/03 Kel.Karang tengahKec.Surakarta Kab.SurakartaBahwa benar ketika saksi sedang melaksanakan informasi bahwa dipasar Nglangon, karang tengah, Surakarta ada yang berjualannomor togel secara keliling dengan menggunakan sepeda motorroda dua Yamaha Force

saksi bersamasama dengan rekan rekanReskrim Polsek Surakarta Kota menindaklanjuti informasi tersebutsetelah sampai di pasar Nglangon kami langsung mencariseseorang yang berjualan nomor togel tersebut dan setelahmenemukan orang tersebut kami pantau dan setelah sampai diKp.Sarirejo Kel.Karang tengah Kec.Kab.Surakarta kami langsungmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diketemukanbarang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.201.000, 9 Ibr kuponnomor togel dan 1 unit sepeda motor roda dua Yamaha Force

Identitas sesuai dalam Berkas Perkara menerangkan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 14.30Wib. bertempat di Kp.Sarirejo Rt.01/03 Kel.Karang tengahKec.Surakarta Kab.SurakartaBahwa benar ketika saksi sedang melaksanakan informasi bahwa dipasar Nglangon, karang tengah, Surakarta ada yang berjualannomor togel secara keliling dengan menggunakan sepeda motorroda dua Yamaha Force

Putusan Nomor: 103/Pid.B/2016/PN Skt.28Reskrim Polsek Surakarta Kota menindaklanjuti informasi tersebutsetelah sampai di pasar Nglangon kami langsung mencariseseorang yang berjualan nomor togel tersebut dan setelahmenemukan orang tersebut kami pantau dan setelah sampai diKp.Sarirejo Kel.Karang tengah Kec.Kab.Surakarta kami langsungmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diketemukanbarang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.201.000, 9 Ibr kuponnomor togel dan 1 unit sepeda motor roda dua Yamaha Force

tersebut dan akanpulang kerumahnya, tetapi ditengah perjalanan tepatnya diKp.Sarirejo Terdakwa ditangkap oleh petugas beserta barangbuktinyaBahwa benar permainan judi tersebut sifatnya untunguntungan Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel tersebut untukmenambah kebutuhan hidup sehari hariIl..BARANG BUKTIBarang bukti yang digunakan dalam persidangan yaitu :9(sembilan) Ilbr kupon nomor judi togel, uang tunai sebesarRp.201.000, ( dua ratus satu ribu rupiah), 1 (Satu) sepeda motor rodadua Yamaha Force

masing :

Kecelakaan yang dialami truck trailer lowbed 3 (tiga) Exel dengan NomorPolisi L 8119 UQ milik TERGUGAT, diakibatkan adanya alat pengunci yangpatah, pengereman mendadak dalam kecepatan tinggi, berkecepatan tinggipada saat belok ke kanan yang mengakibatkan adanya gaya sentrifugal(terpelanting) dan faktorfaktor lain yang tidak diketahui, serta tidakditemukannya bukti telah terjadi Suatu Force Majeur, sehingga pihakpengangkut dapat dimintai pertanggung jawabannya atas kerugian yangLENA ; 222 nn nnn nn

atau perdata, makaperkara perdata atau pidana yang sedang berjalanbelum dapat diputuskan; sedangkan in casu gugatanpenggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat atashak miliknya yaitu tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak miliknya;4, bahwa tentang exceptie Tergugat yang menyinggungputusan Mahkamah Agung R.I. tersebut kasusnyaberbeda in casu harus diterapkan secara kasuistis,selain itu system hukum di Indonesia tidak menganut the binding force

of precedent systemsebagaimana berlaku di negaranegara common lawsystem, melainkan di Indonesia menganut thepersuasive force of precedent system sebagaimanadianut di negaranegara Eropah Continental) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut maka exceptie tergugat haruslahditolak, selvmuln yay o cnn 3 srDALAM POKOK PERKARA ; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sepertitersebut dimuka dan tergugat membantahnya denganmenolak dalildalil Penggugat oleh karena:Oo Bahwa objek sengketa

antonov AV12/AP dari 16 ton menjadi 7 ton tidak adarelevansinya terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadapPemda Jayawijaya, karena pijakan gugatan dari Penggugat ini denganberpedoman pada perjanjian kerjasama antara Bupati Jayawijayadengan PT.Prismadani selaku kuasa dari Air Bridge Ltd dalampengoperasian Pesawat Antonov AV12/AP, pada pasal (2) perjanjiantersebut sudah ditentukan bahwa daya angkut pesawat adalah 16 tonsehingga pengurangan daya angkut tersebut tidak termasuk dalamkeadaan darurat (force

majeure) sebagaimana yang dimaksud dalampasal (9) perjanjian kerjasama antara Penggugatdan Tergugattersebutsehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tetap mempunyaikewajiban kepada Pemda Jayawijaya sebesar Rp100.000.000,/obulan x7 bulan = Rp700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) jumlah tersebutbelum termasuk bunga yang dapat disesuaikan dengan bunga bank.Hal. 26 dari 29 hal.

bulan;

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapiHalaman 43Putusan No. 164 / Pdt.

Keadaan perekonomianPenggugat yang sedang tidak stabil bukanlah masuk kedalam kondisi ataukeadaan memaksa (Force Majeure) yang dapat dijadikan alasan ataudasar untuk menunda kewajiban.11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) yang padaintinya Penggugat meminta untuk penundaan pembayaran angsuran.Sesungguhnya jika melihat dalil Penggugat tersebut di atas, menandakanPenggugat tidak memahami aturan hukum.

Bahwa Pasal 10 ayat (1) Akta Perjanjian Pembiayaan secara tegasmenjelaskan tentang Force Majeure, yakni:Apabila pelaksanaan oleh salah satu pihak atas setiap kewajibannyaterhalangi, terganggu, atau tercegah sebagai akibat adanya peristiwadi luar kekuasaan manusia, seperti; perang, huruhara, pemogokan,larangan kerja, gangguan transportasi, gangguan telekomunikasi,dikeluarkannya suatu peraturan atau adanya larangan lainnya daripemerintah, maka kewajibankewajiban para pihak tersebut secarakeseluruhan

Subjek dalam perjanjian;Objek perjanjian;Ruang lingkup;Jangka waktu;Hak dan kewajiban;+o 290 5Sanksi;Besaran sewa;> Penyelesaian perselisihan;Keadaan memaksa (force majeure);j. Pengakhiran perjanjian; dank.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeure) tetapiperusahaanmelakukanefisiensidengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Tugas pokok dari CreditMarketing Officer (CMO) adalah: Melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/Dealer; Mendapatkan order dari Dealer/Sub Dealer; Melakukan Survey Kelayakan konsumen; Membuat Laporan Survey secara benar dan melaporkan kepada komitekredit; Menginformasikan keputusan hasil survey kepada Dealer / Sub Dealer(PERTAMA),sekira bulan Agustus 2017 di Kampung Kebon Kopi DesaCibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Tugas pokok dari CreditMarketing Officer (CMO) adalah: Melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/Dealer;Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS//2018/PT BDG Mendapatkan order dari Dealer/Sub Dealer; Melakukan Survey Kelayakan konsumen; Membuat Laporan Survey secara benar dan melaporkan kepada komitekredit; Menginformasikan keputusan hasil survey kepada Dealer/Sub Dealer(PERTAMA)sekira bulan Agustus 2017 di Kampung Kebon Kopi DesaCibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

Tugas pokok dari CreditMarketing Officer (CMO) adalah: Melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/Dealer; Mendapatkan order dari Dealer/Sub Dealer; Melakukan Survey Kelayakan konsumen; Membuat Laporan Survey secara benar dan melaporkan kepada komitekredit; Menginformasikan keputusan hasil survey kepada Dealer/Sub Dealer(PERTAMA) sekira bulan Agustus 2017 di Kampung Kebon Kopi DesaCibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Tugas pokok dari CreditMarketing Officer (CMO) adalah: Melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/Dealer; Mendapatkan order dari Dealer/Sub Dealer;Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS//2018/PT BDG Melakukan Survey Kelayakan konsumen; Membuat Laporan Survey secara benar dan melaporkan kepada komitekredit; Menginformasikan keputusan hasil survey kepada Dealer/Sub Dealer(PERTAMA) sekira bulan Agustus 2017 di Kampung Kebon Kopi DesaCibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

./1983 keadaanmemaksa diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut tidakdapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka persyaratan untuk dapat terpenuhinya agar dapat dikatakansebagai overmacht/force majeur atau daya paksa telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa terhalangnyaatau tercegahnya prestasi yang dilakukan Tergugat dengan adanya gempabumi sebagai adanya overmarcht/force majeur

atau daya paksa;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan untuk pembuktianapakah Penggugat mampu membuktikan dalildalil gugatannya yangmenyebut Tergugat sebagai telah melakukan wanprestasi ataukah pihakTergugatlah yang mampu membuktikan argumennya tentang tercegahnya/terhalangnya prestasi karena overmacht/force majeur sehingga Penggugatdalam menyewa lantai L.9, U.21 dan F.36 seluas 4.133 m?

Nomor 243 PK/Padt./2015.Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa oleh karena terhentinya sewa menyewa gudang antaraPenggugat sebagai penyewa dan Tergugat sebagai pemilik gudangkarena suatu kejadian diluar kKemampuan manusia (force majeur)karenanya terjadinya gempa bumi di Kota Padang dan sekitarnyadengan kekuatan 7,2 SR pada tanggal 30 September 2009, yangmenghancurkan bangunanbangunan/gedung termasuk gudang yangmenjadi

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2Halaman 44Putusan PH!

SusPHI / 2016 PN.Mdnkerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

sebaliknya Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapi karena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmakaMajelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan rasa Keadilan,Penggugat / pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengabulkan upahselama proses selama 6 (enam) bulan sesuai dengan SEMANo.03/BUA

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

SusPH1/2016/PN.MdnJawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan para Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungan kerjaTergugat terhadap para Penggugat bukan karena perusahaan tutup, bukan karenaperusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), tetapikarena Tergugat

, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dandiputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Nafkahselama masa iddah Maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuipendapat tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiridalam putusan ini, namun nominalnya yang dibebankan tidak sependapat/berbeda;Menimbang, bahwa didalam persidang telah terungkap fakta bahwaPembanding/Tergugat adalah seorang direktur dua ( 2 ) Perusahaan yangmasih beroprasi yaitu: PT.Ace Force

Mandiri sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupia) setiap bulantidak dapat dibenarkan/tidak dapat diterima, akan tetapi karena perusahaantersbut masih beroprasi dan berpenghasilan sebagaimana tersebut di atas,secara ratio tentu. seorang Direktur mendapat gaji atau penghasilan dariperusahaan yang dijalankannya, akan tetapi nominalnya yang tidak diketahui;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka dapatdiketahul pengahsilan Tergugat/Pembanding sebagai Direktur dari perusahaanPT.Ace Force

tanggal 07 Agustus 2015 (bukti T.7 dan 10 )dengan penghasilan/Gaji sebagaiDirektur PT.Ace Force Security Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) danada penghasilan lain dari PT.