dimulai dandiakhiri penutupan perusahaan, (b) Alasan dan sebab melakukanpenutupan perusahaan Pasal 148 ayat (3) pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha sebagaimanaPimpinan Perusahaan yang bersangkutan;Bahwa PENGGUGAT 1 (satu) sampai 26 (dua puluh enam) telahmemberi kelonggaran bersedia menerima uang pesangon 1 (satu) kaliPasal 156 dengan alasan perusahaan merugi dan dibuktikan denganaudit dari akuntan public, akan tetapi kalau penutupan perusahaandiakibatkan Force

tersebut di atasmajelis berkesimpulan bahwa perusahaan memang benar menutupperusahaannya dengan cara menghentikan kegiatan produksinya denganalasan karena kesulitan bahan baku dan hal tersebut Majelis menganggapbahwa permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa forcemajeur";Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa dasarPerselisihan Hubunqan industrial dalam perkara quodnoon faktanya adalahperusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua) tahun atau keadaanmemaksa (force

majeur) dan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan: "Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat karena perusahaan tutupyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua)tahun atau keadaan memaksa (force majeur) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang

dasar gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi a quo namun'"konsekuensi dari tidak terbuktinya gugatan menurut Pasal 169 ayat (1) huruf c dand tersebut adalah pada Pasal169 ayat (3);e Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan a quo oleh karenaTergugat/Penggugat Rekonvensil Pemohon Kasasi terbukti tidakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)huruf c,dan d UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana posita dan petitumgugatan para Penggugat/Tergugat Rekonvensil Termohon Kasasimelainkan force

Memerintahkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9630 warna hitam;-------------------Dikembalikan kepada saksi SRI UPAMI;----------------------------------------- 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Force No.Pol : AA 2127 PP warna hitam;--------------------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada KURDIONO melalui Terdakwa ANANG ARIFATUL USMAN Bin KURDIONO;----------------------

No. 35/PID/2016/PT.DKImenghubungi saksi Kuwatno selaku ketua gardu 0197 Sunter JayaTanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg.

No. 35/PID/2016/PT.DKI1010Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg. Priok Jakarta Utara menghubungi dengan cara mengirim pesansingkat (SMS) dan BBM (blackberry Messenger) masingmasing KetuaGardu yang ada di wilayah Jakarta Utara diantaranya Ketua Gardu 074Sunter Jaya Tg.

Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam01.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju toko Counter VPonsel dengan berjalan kaki dengan memakai topi merk Air Force warnacoklat dan membawa 1 (satu) buah linggis yang sudah terdakwa persiapkanHalaman 3 dari 18 putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.Rgt.sebelumnya. Selanjutnya terdakwa menjebol ventilasi yang ada di belakangtoko dengan menggunakan linggis dan terdakwa memasuki dalam tokomelalui ventilasi tersebut.

Arvian yang berada di simpang III Kilan Desa Aur Cina,Terdakwa melihat pintu depan toko counter tersebut telah di kunci dengangembok maka saat itu Terdakwa berfikir bahwa toko tersebut sedang tidakada orang atau dalam keadaan kosong lalu timbul niat terdakwa untukmelakukan pencurian, lalu pada tanggal 14 januari sekira pukul 01.30 wibTerdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju ke toko tersebut melaluiarah pintu belakang dengan membawa sebilah linggis dengan menggunakan1 (Satu) buah topi merk Air Force

Arvian yang berada di simpang III Kilan DesaAur Cina, Terdakwa melihat pintu depan toko counter tersebut telah di kuncidengan gembok maka saat itu Terdakwa berfikir bahwa toko tersebut sedangtidak ada orang atau dalam keadaan kosong lalu timbul niat terdakwa untukmelakukan pencurian, lalu pada tanggal 14 januari sekira pukul 01.30 wibTerdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju ke toko tersebut melalui arahpintu belakang dengan membawa sebilah linggis dengan menggunakan 1 (satu)buah topi merk Air Force

diatas dan berdasarkanPasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, maka majelis hakim berpendapat pengusaha (incasu Penggugat) dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh (in casu para Tergugat) dengan alasan perusahaan tidak lagiberoperasi/tutup karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutyang telah dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang diaudit olehakuntan publik atau pemutusan hubungan kerja dengan alasan memaksa(force

major) sejak 31 Januari 2016, sehingga petitum gugatan Penggugatangka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Penggugatdengan para Tergugat dikualifikasikan PHK karena perusahaan tidak lagiberoperasi/tutup atau karena alasan keadaan memaksa (force majeur), makaberdasarkan pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Penggugat dinukum untuk membayar kompensasikepada para Tergugat berupa 1 (satu) kali pesangon

Oleh karena itu Judex Facti yang mempertimbangkan:Halaman 28 dari 32 hal.Put.Nomor 1043 K/Padt.SusPHI/2017(dua) tahun berturutturut yang telah dibuktikan dengan adanya laporankeuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau pemutusan hubungankerja dengan alasan memaksa (force major) sejak 31 Januari 2016,sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 beralasan hukumuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antaraPenggugat dengan para Tergugat dikualifikasikan PHK karena

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2Halaman 44Putusan PH!

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

SusPH1/2016/PN.MdnJawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan para Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungan kerjaTergugat terhadap para Penggugat bukan karena perusahaan tutup, bukan karenaperusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), tetapikarena Tergugat

SusPHI / 2016 PN.Mdnkerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

sebaliknya Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapi karena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmakaMajelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan rasa Keadilan,Penggugat / pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengabulkan upahselama proses selama 6 (enam) bulan sesuai dengan SEMANo.03/BUA

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4).2.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangHalaman 3 dari 34 Putusan PHI Gugatan Nomor 81/Pdt.SusPHI/2016/PN Smrpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang

melakukan Pengurangan TenagaKerja, sangat keberatan dan apa bila memang Tergugat sudah tidakmengingikan Penggugat maka Penggugat menuntut agar PihakPerusahaan membayar Pesangon Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (3)Undangundang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenaga Kerjaan yangberbunyi :Pasal 1644.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4).9.

Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam perkaraaquo yang menyangkut tentang uang konpensasi berupa uang pesangonPenggugat sesuai Pasal 164 ayat (3) Undangundang Nomor : 13 Tahun2003 tentang ketenaga Kerjaan, yang berbunyi :Pasal 164Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kena terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidakmengajukan bukti surat mengenai Laporan Keuangan yangmenerangkan telah mengalami penurunan dan atau dalam kondisitidak sehat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 164 ayat 1dan 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang berbunyi:1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

majeure), denganketentuan pekerja/oburuh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhiryang telah diaudit oleh akuntan publik;Akan tetapi perobuatanperbuatan hukum Termohon Kasasi (dahuluTergugat) jelas melakukan

Efisiensi terhadap Para Pemohon Kasasi(dahulu Para Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang berbunyi:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan

dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;12.8.Bahwa apabila perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka parapekerja masih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman padaketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force

majeure) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Turut Tergugat , TurutTergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan diTurut Tergugat VI tidak dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya

U ESFHMEEA Ei EFE EUEIagi+ 6a FORCE hse SFA aIE+ Ea La Foal aal ua i MeUREA EEA GEi TEAOOEULE!866A Fb leu hore fei UdU+ij EBA Lad Ta Odde i EF OEFE Odp d+daTOHei 66 Oi age ! Fue E@io Z3elFAa fa ' Adi 31 FKeaTd 6M 31 +Hdadb dla ddHadFp edp Hdhaui a p EhLEFBuET

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

yaitu. sebesarRp.2.225.753, dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tigarupiah) kecuali upah para Penggugat di atas upah minumum Kab/Kota;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember

Aneka Tambang, Tbk setelah 2,5tahun penambangan berjalan, yang tidak jelas alasannya mungkin terkaitpolitis baik dari LSM atau Partai Politik, jadi peristiwa tersebut merupakanforce majeure juga bagi PT. Aneka Tambang, Tbk;Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) sesungguhnya tidakada relevansinya menggugat PT. Aneka Tambang,Tbk, yang berhakmenggunakan apabila apabila terjadi pelanggaran hukum adalahkontraktornya yaitu Pihak Penggugat Rekonvensi (PT.

terkait tidak adanya ljin Pinjam Pakai KawasanHutan.Penghentian penambangan karena adanya pendudukan lokasipenambangan oleh masyarakat adalah suatu Keadaan Kahar (forcemajeure) yang di luar kekuasaan Pemohon Kasasi dan Turut TermohonKasasi, sehingga tidak ada tanggung jawab apapun yang dapatdibebankan kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasiterkait berhentinya kegiatan penambangan di Blok Mornopo tersebut.Kutipan Pasal 13 Perjanjian Kontraktor13.2 Halhal yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (force

majeure)termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, gempabumi, pemogokan massal, huruhara yang disebabkan oleh faktorekstern yang mengganggu jalannya pekerjaan serta PeraturanPemerintah yang mempunyai efek langsung terhadap pekerjaanyang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.Kegagalan Majelis Hakim Judex Facti untuk mempertimbangkan halhaltersebut di atas adalah sebuah kesalahan penerapan hukumpembuktian oleh Majelis Hakim Judex Facti.

dari Pihak Penggugat, bahwa tidakterpenuhinya perjanjian/kontrak antara Penggugat dan Tergugat ,disebabkan karena adanya faktor, di luar kKemampuan manusia (forcemajeure) yaitu terjadinya pendudukan secara massif oleh masyarakat,sehingga mengakibatkan berhentinya kerjasama proyek penambangan.Telah terbukti secara hukum berdasarkan buktibukti baik surat maupunsaksi, bahwa tidak terpenuhinya perjanjian/kontrak antara Penggugat danTergugat . disebabkan karena adanya factor, diluar Kemampuan manusia(force

majeure) yaitu terjadinya pendudukan secara massif olehHal. 73 dari 79 hal.

Disamping itu, menurut ketentuan Pasal 2 bukti T1 ditegaskanbahwa hak pemakaian ruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidakada batasnya, kecuali terjadi force majeur, demikian pula ketentuan dalam Pasal 7bukti T1 ditegaskan pula bahwa "pihak pertama menjamin pihak kedua selamaberlakunya perjanjian ini tidak akan mendapat gangguan hukum dari siapapun jugaatas pemakaian ruangan/kios tersebut";Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena memberikanpenafsiran dan pendapat

klausula bukti T1 disebutkan bahwaoleh karena itu, kedua belah pihak telah bermufakat untuk mengadakan perjanjianjual beli dan dalam klausula Pasal1 bukti T1 disebutkan bahwa pihak pertamadengan ini akan menyerahkan Hak Pemakaian kepada pihak kedua atas sebuahruangan/kios di Toserba Tebing Emas yang telah disetujui oleh kedua belah pihakdan dalam klausula Pasal 2 dari bukti T1 disebutkan bahwa hak pemakaianruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidak ada batasnya, kecualiterjadi force

hukum dan merugikan diriPenggugat Rekonvensi/TergugatI Konvensi (vide pertimbangan hukum PengadilanNegeri Tebing Tinggi pada halaman 21 alinea keempat) sebab berdasarkan bukti T1dan T2 telah terbukti secara sah dan sempurna bahwa Pemohon Kasasi/PenggugatRekonvensi adalah pemilik/pemegang hak pemakaian kios di Gedung ToserbaTebing Emas dan di dalam klausula Pasal 2 dari bukti T2 disebutkan bahwa hakpemakaian ruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidak adabatasnya, kecuali terjadi force

(diluar Vandalisme & Force Majeur).Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Pal.Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, tindakan yang dilakukan pihak PTSSI dalam hal ini berdasarkan Surat Waki Pimpinan Daerah Sulawesi 2 atas namaARIYADI EFENDI menugaskan sdr.

(diluar Vandalisme & Force Majeur).Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, tindakan yang dilakukan pihak PTSSI dalam hal ini berdasarkan Surat Waki Pimpinan Daerah Sulawesi 2 atas namaARIYADI EFENDI menugaskan sdr.

Apabilaberdasarkan hasil Investigasi terbukti terdapat kurang karena : Faktor mesin ATM, maka selisih kurang menjadi tanggung jawab Bank BRIselaku pihak pertama; Faktor selain mesin ATM, maka selisin kurang menjadi tanggung jawabvendor (di luar vandalisme dan force majeur);Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditunjuk oleh pihak PT.

Apabilaberdasarkan hasil investigasi terbukti terdapat kurang karena faktor mesin ATM,maka selisin kurang menjadi tanggung jawab Bank BRI selaku pihak pertama.Sedangkan apabila terjadinya selisin kurang berasal dari faktor selain mesin ATM (diluar vandalisme dan force majeur), maka selisin kurang menjadi tanggung jawabvendor. Dan oleh karena selisih kurang berasal dari faktor selain mesin ATM, makapihak vendor in casu PT.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

BERNDHAARDTARUK LINGGI MAY dan Saksi MUHAMMAD ARIS BATJO, pada saat perusahaandinyatakan tutup sudah tidak ada lagi pekerjaanMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan pada pokoknya pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi;Menimbang

lanjut/dinyatakantutup pada September 2020 dan pada saat itu juga sudah tidak ada pekerjaan, sejakJuni 2020 Penggugat juga sudah tidak dibayar upahnya akan tetapi tidak adapemutusan hubungan kerja kepada karyawan oleh Tergugat sehingga tidak adakejelasan, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force

karenanya terhadap petitum Penggugat tersebut dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugatmembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak;Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa, Saksi tidakpernah diberi nafkah lahir (uang) oleh Terdakwa dan hanya barusekali menerima pemberian dari Terdakwa yaitu dibelikan HP mereknokia seharga Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), SewaktuTerdakwa mendapat pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah).Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa, Saksi seringdimintai sesuatu oleh Terdakwa antara lain :a. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha force one milik Saksidibawa oleh Terdakwa

Motor yamaha force one milik Saksil dibawa olehTerdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, SampaiSaat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidakmengetahuli lagi. b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP Terdakwa yang ada rusak. C. Ketika Saksi sedang hamil tua motor honda karisma milikSaksi1 yang masih baru dibawa oleh Terdakwa ke Jakartadengan alasan Saksi1 sedang hamil tua agar kandungannya/anaknya yang masih dalam perut jangan terganggu.d.

Motor yamaha force one milik Saksi1 dibawa olehTerdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, SampaiSaat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidakmengetahui lagi.Menimbang11b. Ketika Saksi1 sedang hamil tua motor honda karismamilik Saksi yang masih baru dibawa oleh Terdakwa ke Jakartadengan alasan Saksi1 sedang hamil tua agar kandungannya/anaknya yang masih dalam perut tidak terganggu.C.

Satu unit speda motor yamaha force one milik Saksildibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuktransportasi, namun sampai saat ini kKeberadaan sepeda motortersebut Saksil tidak mengetahuinya lagli.b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP milik Terdakwa sendiri sudah rusak.C.

Satu unit speda motor yamaha force one milik Saksildibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuktransportasi, namun sampai saat ini kKeberadaan sepeda motortersebut Saksil tidak mengetahuinya lagji.b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP milik Terdakwa sendiri sudah rusak. C.

Menyatakan barang bukti, berupa : (lima) buah kotak jam yang kosong, 1(satu) stempel, 1(satu) buah topi pet,1(satu) kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,1(satu) kotak berisikan jam tangan merk Navi Force,1(satu) kotak berisikan 2 jam tangan merk alba,1(satu) lembar STNK Sepeda motor BK 2742 ADL, 1(satu) unit jam tangan merk Gucci,satu) unit jam tangan merk Guess,satu) buah jam tangan merk MAC warna hitam,1(satu) unit Handphone NOKIA, 1(satu) buah Samsung Duos Warna Putih,1(satu) Hp Nokia

rumah WANDA,Terdakwa SUTAN diberi 1 buah jam tangan olehWANDA, sedangkan barangbarang lain baik sepeda motor maupun jamjamtangan milk korban disimpan dirumah WANDA;Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : buah kotak jam yang kosong, 1 stempel, 1 buah topi pet,Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3044/Pid.B/2015/PN Mdn 1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong, 1satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force

harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka peru ditetapbkan agar Terdakwa itetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa buah kotak jam yang kosong, 1 stempel, 1 buah topi pet, 1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3044/Pid.B/2015/PN Mdn 1satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force

Menetapkan barang bukti berupa :5 buah kotak jam yang kosong1 stempel1 buah topi pet,1 (satu) kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,1 (satu) kotak bersikan jam tangan merk Navi Force,1 (satu) kotak berisikan 2 jam tangan merk Alba1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BK 2742 ADL1 (satu) unit Jam tangan merk Gucci1 (satu) unit jam tangan merk Guess1 (satu) buah jam tangan Merk MARC warna hitam1 (satu) buah jam tangan Merk RIPCURL warna hitam1 (satu) unit Handphone NOKIA1 )1 )))))))satu) buah