Ditemukan 5678 data
RAHMAD ASHARI
Tergugat:
PT. GRIYA MORINI
175 — 69
BERNDHAARDTARUK LINGGI MAY dan Saksi MUHAMMAD ARIS BATJO, pada saat perusahaandinyatakan tutup sudah tidak ada lagi pekerjaanMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan pada pokoknya pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi;Menimbang
lanjut/dinyatakantutup pada September 2020 dan pada saat itu juga sudah tidak ada pekerjaan, sejakJuni 2020 Penggugat juga sudah tidak dibayar upahnya akan tetapi tidak adapemutusan hubungan kerja kepada karyawan oleh Tergugat sehingga tidak adakejelasan, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force
karenanya terhadap petitum Penggugat tersebut dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugatmembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak;Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
55 — 39
Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa, Saksi tidakpernah diberi nafkah lahir (uang) oleh Terdakwa dan hanya barusekali menerima pemberian dari Terdakwa yaitu dibelikan HP mereknokia seharga Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), SewaktuTerdakwa mendapat pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah).Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa, Saksi seringdimintai sesuatu oleh Terdakwa antara lain :a. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha force one milik Saksidibawa oleh Terdakwa
Motor yamaha force one milik Saksil dibawa olehTerdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, SampaiSaat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidakmengetahuli lagi. b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP Terdakwa yang ada rusak. C. Ketika Saksi sedang hamil tua motor honda karisma milikSaksi1 yang masih baru dibawa oleh Terdakwa ke Jakartadengan alasan Saksi1 sedang hamil tua agar kandungannya/anaknya yang masih dalam perut jangan terganggu.d.
Motor yamaha force one milik Saksi1 dibawa olehTerdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, SampaiSaat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidakmengetahui lagi.Menimbang11b. Ketika Saksi1 sedang hamil tua motor honda karismamilik Saksi yang masih baru dibawa oleh Terdakwa ke Jakartadengan alasan Saksi1 sedang hamil tua agar kandungannya/anaknya yang masih dalam perut tidak terganggu.C.
Satu unit speda motor yamaha force one milik Saksildibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuktransportasi, namun sampai saat ini kKeberadaan sepeda motortersebut Saksil tidak mengetahuinya lagli.b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP milik Terdakwa sendiri sudah rusak.C.
Satu unit speda motor yamaha force one milik Saksildibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuktransportasi, namun sampai saat ini kKeberadaan sepeda motortersebut Saksil tidak mengetahuinya lagji.b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP milik Terdakwa sendiri sudah rusak. C.
DARSITO
Terdakwa:
SUWARNO ALS WARNO BIN SOMODIMEJO
24 — 3
lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
- Uang tunai sejumlah Rp.59.500,00 (Lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kotak infaq dari besi berwarna hitam kuning dan gembok stenlis;
Dikembalikan kepada Masjid Al Wustha melalui saksi Landung Prasetyo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force
Menetapkan agar barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.59.500,00 (Lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); 1 (satu) buah kotak infaq dari besi berwarna hitam kuning dan gembok stenlis;Dikembalikan kepada Masjid Al Wustha melalui saksi Landung Prasetyo; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 Nopol H 4303 KF tahun 1995 warnahitam berserta STNKnya; 1 (satu) buah ATM BCA berwarna biru dengan nomor 5379412011889937; 1 (satu) buah SIM C atas nama Suwarno nomor SIM 811013370911;Dikembalikan
40 — 19
Dan apabila Penggugat berhalangan karena suatu sebabkeadaan memaksa (force major) maka dapat diwakili oleh ahli waris atau kuasayang ditunjuk untuk itu ;Pasal 9Penggugat, Tergugat , dan Tergugat Il mengaitkan diri untuk tidak salingmengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikanpembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum,pasca ditanda tanganinya akta perdamaian ini ;Pasal 10Akta Perdamaian ini dibuat dengan dua rangkap dan keduaduanya mempunyaikekuatan
35 — 6
Menyatakan barang bukti, berupa : (lima) buah kotak jam yang kosong, 1(satu) stempel, 1(satu) buah topi pet,1(satu) kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,1(satu) kotak berisikan jam tangan merk Navi Force,1(satu) kotak berisikan 2 jam tangan merk alba,1(satu) lembar STNK Sepeda motor BK 2742 ADL, 1(satu) unit jam tangan merk Gucci,satu) unit jam tangan merk Guess,satu) buah jam tangan merk MAC warna hitam,1(satu) unit Handphone NOKIA, 1(satu) buah Samsung Duos Warna Putih,1(satu) Hp Nokia
rumah WANDA,Terdakwa SUTAN diberi 1 buah jam tangan olehWANDA, sedangkan barangbarang lain baik sepeda motor maupun jamjamtangan milk korban disimpan dirumah WANDA;Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : buah kotak jam yang kosong, 1 stempel, 1 buah topi pet,Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3044/Pid.B/2015/PN Mdn 1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong, 1satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force
harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka peru ditetapbkan agar Terdakwa itetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa buah kotak jam yang kosong, 1 stempel, 1 buah topi pet, 1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3044/Pid.B/2015/PN Mdn 1satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force
Menetapkan barang bukti berupa :5 buah kotak jam yang kosong1 stempel1 buah topi pet,1 (satu) kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,1 (satu) kotak bersikan jam tangan merk Navi Force,1 (satu) kotak berisikan 2 jam tangan merk Alba1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BK 2742 ADL1 (satu) unit Jam tangan merk Gucci1 (satu) unit jam tangan merk Guess1 (satu) buah jam tangan Merk MARC warna hitam1 (satu) buah jam tangan Merk RIPCURL warna hitam1 (satu) unit Handphone NOKIA1 )1 )))))))satu) buah
21 — 3
Sepeda motortersebut dibeli dari hasil penjualan sepeda motor force one milikPenggugat seharga Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah), bantuan dariPEMBELI SEPEDA MOTOR dan tunjangan PNS sebesarRp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
Adapun mengenai harta benda yang disampaikan Tergugat denganini Penggugat menyampaikan jawaban;Sepeda motor Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugatmempunyai sepeda motor merk force one. Kemudian setelahmenikah dijual dengan harga Rp2.800.000,00 untuk membelimotor baru Supra Fit. Ditambah bantuan dari kakak iparPenggugat (Suami kakak kandung Penggugat), sehinggamotor tersebut diatasnamakan kakak ipar Penggugat.
Apabila permintaanTergugat dikabulkan (harta benda yang sudah kami dapatbeli bersama dibagi dua) Tergugat siap membagi duauang tersebut dan memberikanya sebagian kepadasaudara Penggugat;Memang ada kekeliruan yang disampaikan oleh Tergugatseperti harga penjualan motor (Force one) Tergugatmenyampaikan Rp4.000.000,00, sedangkan Penggugatmenyampaikan Rp2.800.000,00, kemudian hargapembelian kebun yang kami beli dari paman dan bibi yangmasingmasing luasnya kurang lebih 4 are, Tergugatmenyampaikan masingmasing
Sepeda motor tersebut dibeli dari hasilpenjualan sepeda motor force one milik Penggugat seharga Rp. 4.000.000,(Empat juta Rupiah);Sawah seluas 2,5 are seharga Rp. 12.500.000,. Sawah ini dibeli dari sisauang pelunasan cicilan sepeda motor dan tabungan Tergugat setiap bulan.Sawah tersebut digarap oleh kakak ipar Penggugat bernama IPARPENGGUGAT dan IPAR;Tanah kebun dibeli dari PAMAN PENGGUGAT luas 4 are seharga Rp.3.000.000.
78 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada TermohonKasasi tersebut akan dikenakan bunga dalam bentuk US$ 184.851,72 dandalam bentuk rupiah Rp.382.458.199, ;15.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang sedangdikasasi ini, knususnya pada halaman 64 alinea 1, 2 dan 3 yang pada intinyamenolak alasan Pemohon Kasasi bahwa keterlambatan Pemohon Kasasimelunasi sisa harga pembelian kepada Termohon Kasasi bukan atau tidakterdapat alasan atau peristiwa yang bersifat FORCE
MAJEURE .s.o.r.adalah salah dan keliru, sebao sudah merupakan fakta hukum yang bersifatNOTOIR bahwa di wilayah Aceh pada saat itu memang dalam keadaandarurat militer, karena banyak pemberontak yang menamakan diri GerakanAceh Merdeka yang melakukan kegiatan untuk mengacaukan keamananNegara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kejadian tersebut telahmempengaruhi dan melumpuhkan usaha bisnis Pemohon Kasasi di daerahtersebut, yang mana hal tersebut diluar kKemauan/kehendak PemohonKasasi selaku pengusaha
1.Ubaidillah Amri
2.Lukman Effendi
3.Sabilah Rasyad
4.Moch. Miftachul Amri
5.Mulyadi
6.Edi Sumarno
7.Syaikus Nifa
8.Agus Mujianto
9.Turno Junaidi
10.Agus Mudiwarno
Termohon:
PT. INJAPLAST
237 — 53
MARGOMULYO NO. 35SURABAYA, namun akibat adanya bencana nonalam penyebaran Corona VirusDisease 2019 (COVID19) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaibencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virusdisease 2019 (COVID19) sebagai bencana nasional, mengakibatkanTERMOHON PKPU masih kesulitan mencari pembeli dengan harga penawaranyang baqus, sehingga hal ini termasuk dalam FORCE MAJEURE oleh karena ituHal
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kontraktor Tambang BatuBara, sedangkan Pihak Tergugat status Pemilik Tambang Batu Bara;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi sepakat mengadakan PerjanjianKontrak Kerjasama Batu Bara sebagaimana yang tersebut pada posita angka 1(satu) diatas yang rinciannya adalah sebagai berikut: BatasanPekerjaan (Pasal 1); Hargadan Target Produksi (Pasal 2); Pembayaran (Pasal 3); Evaluasi Kinerja (Pasal 4); Peralatandan Supporting (Pasal 5); Kewajiban Para Pihak (Pasal 6); Masa berlakunya Kontrak (Pasal 7); Force
Majeure; Penyelesaian Perselisihan;Bahwa pada saat kegiatan produksi sedang berjalan kurang lebih 2 (dua)bulan, ternyata banyak halhal yang sangat menganjal dalam PerjanjianKontrak Kerja Pertambangan Batu Bara tanggal 16 April 2009 tersebutterhadap Pihak Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan Joint Serveybersamasama pada saat pengapalan pertama;Bahwa oleh karena itu Pihak Penggugat dengan Suratnya bertanggal Manado29 Mei 2009, Nomor 001/SK GN/VV/2009 menyampaikan kepada Tergugatyang intinya
Terbanding/Tergugat : PT. GOLDEN COMMUNICATION
50 — 28
MERUPAKANKEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEUR YANG TIDAK DAPATDIHINDARI DAN DIPERKIRAKAN/ DIPREDIKSI OLEH TERGUGAT.Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 telah terjadiperistiwa kebakaran dikantor Tergugat, yang mengakibatkan terbakarnyabangunan dan dokumendokumen yang ada didalam kantor Tergugat.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor2811/FBF/2013, tertanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan LaboratoriumForensik Cabang Batam terkait dengan Pemeriksaan Teknis KriminalistikTKP
Tergugat berada dalam keadaan force majeur yang tdakdapat dihindari sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasi imposibilitasabsolut memenuhi perjanjian, Keadaan itu dapat dijadikan tergugat sebagai exceptionalcircumstances untuk menggugurkan gugatan.Berdasarkan alasan diatas maka patutlan apabila Majelis Hakim yangTerhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR2
Adanya perbuatan melawan hukumBahwa peristiwa kebakaran yang terjadi di kantor tergugat, yangmengakibatkan ikut terbakarnya ijazah dari Para Penggugat, merupakankeadaan memaksa/ force majeur yang tidak dapat dihindari dandiperkirakan/ diprediksi oleh Tergugat.
122 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
pokoknya menimbang:Menimbang, bahwa hubungan kerja Penggugat diakhiri olehTergugat pada tanggal 3 April 2015 yang berarti sebelum waktuPKWT antara Tergugat dan Penggugat berakhir, denganmemperhatikan PKWT Nomor: 061/SYN/HR/VIII/2013 (vide P2 danT1 Pasal 1.4 huruf a angka V tentang penghentian kontrak,dinyatakan bahwa perusahaan dapat mengakhiri kontrak sebelummasa berlakunya berakhir tanoa kewajiban apapun apabila aktivitasperusahaan menurun atau berhenti karena halhal diluar kKekuasaanperusahaan (force
majeur), dengan mempertimbangkan Pasal 161ayat 1 Huruf d UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dimana perjanjian kerja dapat berakhir apabila adasuatu keadaan atau kejadian yang diatur dan dicantumkan dalamPKWT, menurut Majelis aktivitas perusahaan menurun dapatdijadikan suatu causa keadaan force majeur suatu usaha/perusahaan.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P3 yangdiketahui oleh Penggugat bahwa dalam 2 (dua) bulan kedepanterhitung sejak 1 Maret 2015 sampai dengan
(onvoldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatanpembuktian.Bahwa adapun yang menjadi alasan Putusan Judex Facti nyata tidakcukup pertimbangan karena Judex Facti dalam Putusan langsungsaja menyimpulkan perjanjian kerja dapat berakhir apabila ada suatukeadaan atau kejadian yang diatur dan dicantumkan dalam PKWT,menurut Majelis aktivitas perusahaan menurun dapat dijadikan suatucausa keadaan force majeur suatu usaha/perusahaan dengan tidakseksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
MuhammadKholil Bin Marikin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah clurit warna putin yang ujungnya patah bergagangkan plastikwarna putih ; Patahan ujung clurit warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One Warna Hitam lis Hitamlis hijau No.Pol.
Memerintahkan barang bukti berupa : Sebilah clurit warna putin yang ujungnya patah bergagangkan plastik warnaputih ; Patahan clurit warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Force One Warna Hitambergaris hijau dengan No.Pol.
No.1902 K/Pid/2007 Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; Memerintahkan supaya barang bukti berupa : Sebilah clurit warna putin yang berujung patah bergagangkan plastik warnaputih ; Sepotong patahan clurit ;Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam No.Pol.
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Aliansyah Alias Zuliatman Alias Alin
89 — 16
melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force
JOKO CAHYONO
Tergugat:
PT. CENTRAL SANTOSA FINANCE
80 — 17
BahwaDirektur Marketing Bp.Adhi Purnama didampingi Bp.Senjaya Komaladan disaksikan Andi Suryanto (Wakadiv HRD) menyerahkan surat penugasanSurat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepadaHalaman 8 dari 67 Putusan No.246/Padt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.PikePenggugat /Joko Cahyono sebagai TASK FORCE di Kantor CabangSanggau.
akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pihakkeluarga.Bahwa Atas rangkaian peristiwa Diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat Cqmanajemen dan Pimpinan PT CS Finance kepadaPenggugat/Joko Cahyono,dimulai dengan dijatuhnkannya demosi tanpa alasan yang jelas, tanpamendapat surat peringatan maupun teguran dan alasan yang jelas, sertatidak pernah mendapat arahan dan bimbingan yang jelas dari pimpinan dalammelakukan pekerjaan, hingga kemudianPenggugat/Joko Cahyono mendapatpenugasan sebagai Task Force
2018/PN.JKT.PST.2223.memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.Sehingga semakin terang dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat kepadaPenggugat adalah perbuatan yang melanggar Hukum.Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya tersebut yangmanatelah dipertanyakan serta dikomunikasikan oleh Penggugat kepadaatasan yang bersangkutan namun tidak pernah mendapatkan penjelasan,akhirnyaPenggugattelahn mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Agustus2017 atas penugasan sebagai Task Force
Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakanCaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiHalaman 18 dari 67 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Staf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.
Untuk itusegaka tindakan Tergugat kepada Penggugat terkait demosi dari jabatan WakilDirektur Marketing KMB menjadi Staf Ahli Direksi, dan kemudian penugasansebagai Task Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau, hinggaakhirnya melakukan PHK secara sepihak tanpa pesangon kepada Penggugatsangat tidak dibenarkan oleh UndangUndang Ketenagakerjaan, Beberapa kaidahhukum Yurisprdensi terkait hal ini menyatakan sebagai berikut :a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 25 April
52 — 9
tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Halaman 46Putusan No. 173 / Pdt.SusPHI / PN.MdnMenimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force
majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Barat Cq Bupati Cianjur Cq Camat Cipanas Cq Kepala Desa Cipanas
Terbanding/Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Cipanas
Terbanding/Tergugat III : Direktur CV. Agung Putra
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Jaja Supriatna SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Barat cq Bupati Cianjur
Terbanding/Turut Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Barat Cq Bupati Cianjur Cq Camat Cipanas
Turut Terbanding/Penggugat II : Kristian. H
Turut Terbanding/Penggugat III : Jun Lung
Turut Terbanding/Penggugat IV : Haji Syapril
Turut Terbanding/Penggugat V : Hengki Gunawan
Turut Terbanding/Penggugat VI : Sung Isang
Turut Terba
51 — 47
Jangka waktu;Ccd. hak dan kewajiban para pihak;e. penyelesaian perselisinan;f. keadaan di luar Kemampuan para pihak (force majeure); dang. peninjauan pelaksanaan perjanjian;e Pasal 15 ayat 1 s.d. 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).(1)(2)(3)Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah denganpihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:a.
Jangka waktu;Ccd. hak dan kewajiban para pihak;e. penyelesaian perselisinan;f. keadaan di luar Kemampuan para pihak (force majeure); dang. peninjauan pelaksanaan perjanjian;e Pasal 15 ayat 1 s.d. 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).(1)(2)(3)(4)(5)Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah denganpihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:a.
43 — 5
RAMADI alias DANI dengan pidana penjara masingmasingselama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;3 Menyatakan barang bukti berupa:5 buah kotak jam yang kosong,1 stempel,1 buah topi pet,1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,1 satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force,e 1 satu kotak berisikan 2 jam tangan merk alba,e 1 satu lembar STNK Sepeda motor BK 2742 ADL,e 1 satu unit jam tangan merk Gucci,e 1 satu unit
pukul 23.00 Terdakwa I dan II tiba di rumah Terdakwa I dandisana bertemu dengan SUTAN INDRA HASAN, ANGGI, REZA danRIZA NATASHA dan mengumpulkan barangbarang yang tadi diambildan Terdakwa I membagi Terdakwa II tas ransel warna hitam berisi 6kotak berisi 6 jam tangan, lalu Terdakwa II pulang;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:5 buah kotak jam yang kosong,1 stempel,1 buah topi pet,1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,1 satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force
penangkapan dan penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahananMenimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupae 5 buah kotak jam yang kosong,e 1 stempel,e 1 buah topi pet,e 1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,e 1 satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force
RAMADANTI als.DANI selama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani masingmasing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :e 5 buah kotak jam yang kosong,e 1 stempel,e 1 buah topi pet,e 1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,e 1 satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force,e 1 satu kotak berisikan 2 jam tangan merk alba,e 1 satu
241 — 65
BahwaDirektur Marketing Bp.Adhi Pumama didampingi Bp.Senjaya Komala21dan disaksikan Andi Suryanto (Wakadiv HRD) menyerahkan surat penugasanSurat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepadaPenggugat /Joko Cahyono sebagai TASK FORCE di Kantor CabangSanggau.
akan mendiskusikannya terlebin dahulu dengan pihakkeluarga..Bahwa Atas rangkaian peristiwa Diskriminasi yang dilakukan oleh TergugatCq manajemen dan Pimpinan PT CS Finance kepadaPenggugat/JokoCahyono, dimulai dengan dijatuhkannya demosi tanpa alasan yang jelas,tanpa mendapat surat peringatan maupun teguran dan alasan yang jelas,serta tidak pernah mendapat arahan dan bimbingan yang jelas dari pimpinandalam melakukan pekerjaan, hingga kemudianPenggugat/Joko Cahyonomendapat penugasan sebagai Task Force
kemampuan denganmemperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.Sehingga semakin terang dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat kepadaPenggugat adalah perbuatan yang melanggar Hukum.22.Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya tersebut yangmanatelah dipertanyakan serta dikomunikasikan oleh Penggugat kepadaatasan yang bersangkutan namun tidak pernah mendapatkan penjelasan,akhirnyaPenggugattelah mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Agustus2017 atas penugasan sebagai Task Force
Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakancaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiStaf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.
Menyatakan Tergugat telahmelakukan tindakan diskriminasi terhadap Penggugatdengan cara mendemosi Penggugat dari jabatan Wakil Direktur Marketing KMBmenjadi sebagai Staf Ahli Direksi dan selanjutnya memberikan penugasan dan/atau Penempatan dari Staf Ahli Direksi menjadi Task Force ke Kantor CabangSanggau adalah tidak sah dan melanggar peraturan dan ketentuan hukum yangberlaku.Halaman 31 dari 68 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Menyatakan SuratSK Direksi No. 540/SKPK/HRS/A/2015 tertanggal
193 — 95
Bahwa dalam Pasal 6 CLAIM DAN FORCA MAJEURE disebut:(1) Bilamana selama pekerjaan berlangsung terjadi sesuatu keadaan di luarkekuasaan Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, maka:a. Pihak kedua dapat memintakan peninjauan kembali besarnya biayapembangunan kepada pembeli melalui Pihak Pertama;b.
Pihak kedua dapat memohon peninjauan kembali jangka waktu penyelesaianpekerjaan sebagaimana telah diperjanjikan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian inisepanjang disetujui oleh Pihak Pertama;(2) Hal hal yang terjadi karena sesuatu sebab diluar dugaan atau kekuasaanPIHAK KEDUA yang dianggap sebagaiForce Majeure adalah bencana alammeliputi banjir, gempa bumi, angin taufan, pemogokan pekerjaan, huru hara yangdisebabkan oleh faktorfaktor extern yang terus menerus menggangu jalannyahalaman 7 dari 53 Putusan
Bahwa dalam Pasal 13 SANKSI disebut :(1) Apabila Pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) pasal 2 Surat Perjanjian ini menyimpang dari uraian danpersyaratan dan tidak dapat menyelesaikan pembangunan sesuai dengan jangkahalaman 9 dari 53 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.Dpkwaktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 Surat perjanjian ini karena kesalahanPihak Kedua diluar Force Majeure maka Pihak Pertama berdasarkan laporanpengawas lapangan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat
86 — 25
., Notaris di Medanmemutuskan:1) Menyerahkan sepenuhnya kepada Direksi untuk penyelesaian masalahtenant dan pengembalian sisa sewa yang telah diterima perseroandengan bernegosiasi kepada para tenant untuk daat memahami bahwakejadian ini adalah force majeure dan baik tenant maupun perseroansamasama menderita kerugian, karenanya pelaksanaan pengembaliansisa sewa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuankeuangan perseroan;2) Penyelesaian masalah asuransi dilakukan dengan memakai jasakonsultan