Columbia Baturaja yaitu sebagai Tas Force yaitu menanganitagihan khusus konsumen yang telah menunggak diatas 3 (tiga) bulan.Bahwa saksi SUTAJI BUDI SELAMET Bin SABAR ISMAN adalah konsumen yangtelah membeli barangbarang berupa televisi, kulkas secara kredit di PT. ColumbiaBaturaja melalui terdakwa SYARBINI.

Columbia Baturaja yaitu sebagai Tas Force yaitu menanganiihan khusus konsumen yang telah menunggak diatas 3 (tiga) bulan.wa saksi SUTAJI BUDI SELAMET Bin SABAR ISMAN adalah konsumen yangah membeli barangbarang berupa televisi, kulkas secara kredit di PT. Columbiaraja melalui terdakwa SYARBINI.

Raya Purwodadi Blora turut Dusun Wonoboyo Desa Tawangharjo KecamatanTawangharjo Kabupaten Grobogan ;e Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 18.30 wibTerdakwa keluar rumah dan mengajak saudara Ngatmin untuk menonton dangdut diDusun Wonoboyo Desa Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogandengan mengendarai sepeda motor force one milik Terdakwa dan setelah sampai ditempat pertunjukan dangdut pukul 21.00 wib Terdakwa melihat sepeda motordiparkir dipinggir jalan raya

tersebut dalam keadaan bekas pakai denganharga kurang lebih Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);e Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor saksi Sugiyono tidak ada izin darisaksi Sugiyono;e Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sugiyono adalah padamulanya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 18.30 wib Terdakwa keluarrumah dan mengajak saudara Ngatmin untuk menonton dangdut di Dusun WonoboyoDesa Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan denganmengendarai sepeda motor force

Bougenvil 3 Blok K 14 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, PropinsiJawa Barat dan bukti penunjukkan Terdakwa sebagai Presiden UNSWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah tanda pengenal yangHalaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.terdapat dalam Kartu TASK FORCE NEO THE UNITED KINGDOM OFGOD SKY EARTH SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBITMULTINATIONAL dengan Kode 99.98 yang ditandatangani oleh Terdakwasendiri.

Bougenvil 3 Blok K 14 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, PropinsiJawa Barat dan bukti penunjukkan terdakwa sebagai Presiden UNSWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah tanda pengenal yangterdapat dalam Kartu TASK FORCE NEO THE UNITED KINGDOM OFGOD SKY EARTH SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBITMULTINATIONAL dengan Kode 99.98 yang ditandatangani oleh terdakwasendiri.

TAUFIK HIDAYAT;1 (satu) buah kartu TASK FORCE Neo United kingdom Og God SkyEarts Swissindo World Trust International Orbit AAEA2: ASIAAFRIKA.EROPA.AMERIKA.AUSTRALIA, MULTINATIONAL;1 (Satu) bundle printout scan SINGLE INHERITANCE INVESTMENT,SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, SIGNATTORYQUARANTE MEDALLION US PAYMENT AGENT & TRANSFERAGENT DEWAN IKATAN DOKUMEN INTERNASIONAL;1 (satu) bundle printout scan UN SWISSINDO based on IBRDStatement of Loans Latest Available Snapshot.1 (satu) lembar fotocopy

UN.SOEINDUK ARMY.026/VIII/2016;1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pembuktian Konfirmasi Bank Indonesiatanggal 26 Juni 2012 dengan Nomor : 125/BISPK/VI/12 PerihalVerivikasi;1 (Satu) lembar Fotocopy struktur organisasi UNSWISSINDO NEGARAINDONESIA;1 (Satu) lembar Fotocopy surat UNSWISSINDO NEGARA INDONESIAkepada Kepala Bank /Perbankan dan Leasing tentang UNSWISSINDONEGARA REPUBLIK INDONESIA NEGARA REPUBLIK INDONESIAsebagai pemenang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tertanda S.O.E &TASK FORCE MULTINATIONAL

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh peBanding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksuddipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;bahwa dalam persidangan Terbanding menunjukkan bukti kirim Pos atas Keputusan Terbanding KEP893/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012;bahwa dari bukti kirim yang ditunjukkan oleh Terbanding tersebut diketahui bahwa Terbandin:mengirimkan Keputusan Nomor: KEP893/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebutanggal

yang telah ditandatangani dan di beri cap jempol serta foto copy KTP dan pas photo 3 x 4 ;----------------------------------------79. 112 (seratus dua belas) lembar blangko yang belum ditandatangani (sudah ada foto copy KTP) ;-----------------------------------------------------------------------------80. 219 (dua ratus Sembilan belas) lembar blangko kosong ;-----------------------------81. 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama ZONAIDI dan 1 (satu) bundel lampiran tanda terima dari Markas Task Force

Menyatakan barang bukti berupa :1. 17 (tujun belas) lembar blangko (surat keterangan) permohonanpemilikan Kartu Republik Indoensia (KRI) yang telah ditandatanganidan di beri cap jempol serta foto copy KTP dan pas photo 3 x 42. 112 (seratus dua belas) lembar blangko yang belum ditandatangani(sudah ada foto copy KTP)3. 219 (dua ratus Sembilan belas) lembar blangko kosong4. 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama ZONAIDI dan 1 (satu) bundellampiran tanda terima dari Markas Task Force GMP. 1 6300 warnasilver

Menyatakan barang bukti berupa :78.17 (tujun belas) lembar blangko (surat keterangan) permohonanpemilikan Kartu Republik Indoensia (KRI) yang telah ditandatanganidan di beri cap jempol serta foto copy KTP dan pas photo 3 x 4 579.112 (seratus dua belas) lembar blangko yang belum ditandatangani (sudah ada foto copy KIP) ;81.1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama ZONAIDI dan 1 (satu) bundellampiran tanda terima dari Markas Task Force GMP. 1 6300 warnaDirampas untuk dimusnahkan.82.Uang tunai sebesar Rp

Menetapkan Barang Bukti berupa :- 1 (satu) unti sepeda motor Yamaha Force warna putih DT 6816 ECDikembalikan kepada HAMDAN.- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR 125 CC warna merah DT 4522 JCDikembalikan kepada LA HAJI.5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dan terhadap Akta perdamaian itu tdaka kdapat diajukan upaya hukum Banding maupum Kasasi, sedangkan apabila pulusanaquo tidak dilakeamakem secara sukarela oleh para pihak, maka pliliiscan dapaiHalaman 3 dan 5 Akta Perdamaan Nome 3/PDT G.S/2019/FPN Rain.dijalankan secara paksa (execution force) dengan mengzaUKan penmononaneksekusi terlebih dahuiu kepada KetracPengadilan Negeri yang bersangkuttam;Menimbang. bahwa dalam kaitannya dalam perkara iii. setelan Halkirnmembaca dan menelity dengan cermat terhadap

perusahaan sudahtidak bisa lanjut/dinyatakan tutup pada September 2020, sudah tidak ada lagipekerjaan dan tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sehinggatidak ada kejelasan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan pada pokoknya pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/burun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force

juga sudah tidak ada pekerjaan, sejakJuni 2020 Penggugat juga sudah tidak dibayar upahnya sedangkan Penggugat telahmemasuki usia pensiun akan tetapi tidak ada pemutusan hubungan kerja kepadakaryawan oleh Tergugat sehingga tidak ada kejelasan, maka demi keadilan dankepastian hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force

olehkarenanya terhadap petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugatmembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak;Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat dengan alasan perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

perintah palsu atau pakaian jabatanpalsu, perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagaiAwalnya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sesudah waktusolat ashar saat terdakwa Ismul Hazam berada di rumah terdakwa Ripandilalu diajak oleh terdakwa Ripandi sambil berkata ayo mon tero pesse noroalakoh/ ayo kalau mau uang ikut saya kerja atas ajakan tersebut terdakwaIsmul Hazam menyetujuinya, Kemudian bersamasama keduanya berangkatdengan berboncengan mengendarai sepeda maotor Yamaha Force

Pol M3164HH sekira pukul 20.30 WIBdi Jalan Letnan Mestu, Kelurahan Kraton, KecamatanBangkalan, Kabupaten Bangkalan ; Bahwa seblumnya pada hari dan tanggal pada saat TerdakwaIl ada di rumah Terdakwa , Terdakwa mengucapkan: ayomon tero pesse noroalakoh/ayo kalau mau uang ikut saya kerjadan disetujui oleh Terdakwa II, selanjutnya mereka berangkatdengan berboncengan sepeda motor Yamaha Force 1 warnahitam No.Pol m5893GF milik Terdakwa II ;Bahwa setelah melihat sepeda motor yang mau diambil yaituHonda

Bahwa sepanjang waktu penitipan LKS di Gudang Kepunyaan Pihak Keduadengan ini tidak menjadi tanggung jawab Pihak Kedua bila terjadi kKerusakanyang di akibatkan oleh faktor alam (force mayor) Bahwa pihak kedua bersedia membantu mengantarkan LKS ke sekolahsekolah di wilayah Pekanbaru yang telah ditentukan oleh pihak Pertama padasemester (satu) Tahun 20172018.

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi olehpemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), jangkawaktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;bahwa dalam persidangan Terbanding menunjukkan bukti kirim Pos atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP896/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012;bahwa dari bukti kirim yang ditunjukkan oleh Terbanding tersebut diketahui bahwaTerbanding telah mengirimkan Keputusan Nomor: KEP896/WPJ.32/BD.06/2012tanggal 23

dan 6 (enam) bulan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Force One hitam No.Pol : AG 5851 RA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut An. Sugiono Perum Bumi Mas Blok C 17 Desa Tunggul Sari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung beserta kunci kontaknya kembali kepada EDI SUPRAYITNO ALIAS CEKO BIN SAMUH.

1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

.$# 1 UN, UH LoL # UT ) aR HE FORCE SUSE S # "6, #" #+, 27* Slt 'H# ! # S , "I! # F omn, ue#t #( So ## 7, "# tle; # Ht (FAIS ZF # "6, #* f+, 2b # 1 " SS #' # Lo", " (lm, !1", "# S#t+ Loe UNF #DSS" Hot! &# " S,/#)' # ct3 #566666666666666666666661 S$ # "*#+.# L mn Pap 1S#+ #&# ,#" (!! (#) * 1),%5,+ S, >ALSHHES S.FHoH (SH # , ,' # t+ &#Hot 1", "# l)t # fo omn, ue 1S#+5 1)!6666666666666666666666666666666666666661 S$ # "*#+.# ! #C# HR )! SS # "# 6)! S$ # "FH f le# F(X # LSS ( #'S 1!

pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;d Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikitsejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan;e diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim suratketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak olehpihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan Bahwa jangka waktutersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak(force

majeure); danf surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal suratkeberatan ditandatangi oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harusdilampiri dengan surat kuasa khusus.Bahwa menurut Tergugat oleh karena Surat Keberatan Nomor: 02/FIN/Pall/Il/11 tanggal 14 Februari 2011 ditandatangani oleh Sdr.

Bahwa dalam Pasal 6 CLAIM DAN FORCA MAJEURE disebut:(1) Bilamana selama pekerjaan berlangsung terjadi sesuatu keadaan di luarkekuasaan Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, maka:a. Pihak kedua dapat memintakan peninjauan kembali besarnya biayapembangunan kepada pembeli melalui Pihak Pertama;b.

Pihak kedua dapat memohon peninjauan kembali jangka waktu penyelesaianpekerjaan sebagaimana telah diperjanjikan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian inisepanjang disetujui oleh Pihak Pertama;(2) Hal hal yang terjadi karena sesuatu sebab diluar dugaan atau kekuasaanPIHAK KEDUA yang dianggap sebagaiForce Majeure adalah bencana alammeliputi banjir, gempa bumi, angin taufan, pemogokan pekerjaan, huru hara yangdisebabkan oleh faktorfaktor extern yang terus menerus menggangu jalannyahalaman 7 dari 53 Putusan

Bahwa dalam Pasal 13 SANKSI disebut :(1) Apabila Pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) pasal 2 Surat Perjanjian ini menyimpang dari uraian danpersyaratan dan tidak dapat menyelesaikan pembangunan sesuai dengan jangkahalaman 9 dari 53 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.Dpkwaktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 Surat perjanjian ini karena kesalahanPihak Kedua diluar Force Majeure maka Pihak Pertama berdasarkan laporanpengawas lapangan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat

Nomor 1168 K/Pdt/2019Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak dapatmengembalikan ijazah dan BPKB yang dijadikan jaminan kerja; Bahwa Tergugat tidak dapat mengembalikan ijazan dan BPKB tersebutkepada Penggugat karena telah terjadi force majeur yaitu pencurian yangdialami oleh Tergugat sehingga ijazah dan BPKB milik Penggugat hilang,akan tetapi Tergugat bersedia memberikan ganti biaya untuk pengurusanjjazan dan pengurusan BPKB milik Penggugat yang semuanya sedangdalam proses pengurusan

Shipping Instruction (Sl)dan pengiriman harus sampai ke pelabuhan cirebon Jawa Baratpaling lambat 12 hari (Pasal 5); tentang kewajiban para pihak (Pasal 6); tentang wanprestasi ditetapbkan apabila pihak kedua tidak dapatmengirimkan atau menyerahkan batu bara (gagal serah) sesuaidengan jumlah yang dibeli oleh Tergugat pada waktu pengapalan,maka Penggugat wajib mengembalikan uang yang telah diterimakepada Tergugat selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahpemberitahuan dari Tergugat (Pasal 11); tentang Force

Majeure yaitu keadaan kahar ditetapkan apabila terjadipemogokan massal, perubahan situasi politik dan ekonomi secaratibatiba, kecelakaan yang tidak dapat dihindari (yang bukandisebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak), bencana alam,tindakan teror, perang dan atau peristiwa lain yang timbul di luarkekuasaan Para pihak dalam perjanjian ini (Pasal 10);bahwa tanggal 20 November 2015, Penggugat membuat suratpernyataan dan jaminan mengenai mutu, kualitas, asal perolehan dankondisi dari batubara

Penggugat sudahdinyatakan PHK sejak bulan Agustus 2018 dan efektif tidak melakukankegiatan apapun di tempat usaha milik Tergugat, sehingga ParaPenggugat tidak memiliki kepentingan lagi terhadap setiap kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Tergugat.Tindakan Tergugat melakukan PHK adalah bentuk efisiensi dan langkahlangkah penghematan untuk memastikan keberlangsungan kegiatanOperasional Tergugat yang diakibatkan adanya kerugian terhadapkeuangan perusahaan yang tidak dapat dihindari dan sangat memaksa(force

majeure) sehingga Tergugat harus melakukan upayaupaya,diantaranya adalah merampingkan dan mengurangi jumlah tenaga kerjasebagai bentuk penghematan biaya operasional perusahaan.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 27 dan 28 dalam dalilgugatan Para Penggugat, karena dalil yang disampaikan oleh ParaPenggugat mengadaada dan memaksakan kehendak dengan salahmenafsirkan anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Bekasi.