Kemudian dari PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) mengeluarkan Nota Dinas untuk permohonantagihan 6nsure6n fisik 100 % uang 95 % yang ditujukan kepada Kepala DinasPekerjaan Umum, untuk selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan suratpermohonan tagihan Progres fisik kepada Sekretaris Daerah Kota Depok bagianpembangunan dengan surat Nomor : 961/ 1874DPU tanggal 23 Desember 2008,adapun tagihannya adalah sebesar 95 % dari nilai kontrak dan yang 5 % adalahbiaya masa pemeliharaan yang dicairkan

Setelah pekerjaan selesai dan dilakukan penilaian sertadilakukan pengecekan oleh panitia pemeriksa pekerjaan dengan dilampirkan hasilpengecekan dan foto hasil kerja dari PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kerja)mengeluarkan Nota Dinas untuk permohonan tagihan progref fissik 100 %, uang95% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk selanjutnyaditerbitkan surat permohonan tagihan progress Fisik kepada Sekretariat DaerahKota Depok bagian pembangunan Nomor: 961/1874DPU tanggal 23 Desember2008

Ada nota dinas dari pejabat pelaksana tekhnis kegiatan kepda Kepala Dinas;2. Surat permohonan tagihan pembayaran fisik dari Kepala Dinas kepadaSekretaris Daerah Kota Depok;3.

Nota dinas dari kepala bagian pembangunan Kota Depok kepada kepalabagian keuangan Pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP) dari pejabatoelaksana tekhnis kegiatan kepada bendahara pengeluaran yang ada di Dinas.Penandatanganan kwitansi pembayaran dari semua pihak (Kepala Dinasselaku pengguna anggaran, kepala Bidang selaku kuasa pengguna anggaran,pejabat pelaksana tekhnis kegiatan, Bendahara pengeluaran (Direktur/kontraktor yang bersangkutan); Bahwa saksi belum pernah membuat SPM (surat perintah

New Sentosadengan spesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosaseharusnya tidak dapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidakdapat dinyatakan sebagai pemenang didalam proses pelelangan mengingatsistem evaluasi menggunakan system gugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan,SH.

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaianpenawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaranterhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapbkan dalam Dokumen PemilihanPenyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaianpersyaratan administrasi, persyaratan tekhnis dan kewajaran harga. TerhadapPenyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiaptahapan dinyatakan gugur. Bahwa setelah CV.

New Sentosadengan spesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosaseharusnya tidak dapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidakdapat dinyatakan sebagai pemenang didalam proses pelelangan mengingat sistemevaluasi menggunakan system gugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan, SH.

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaianpenawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaranterhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapbkan dalam DokumenPemilinan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai daripenilaian persyaratan administrasi, persyaratan tekhnis dan kewajaran harga.Terhadap Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaianpada setiap tahapan dinyatakan gugur.Bahwa setelah CV.

SUMBER AGUNG.Bahwa Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enimsebelumnya menetapkan syarat administrasidan syarat tekhnis dengan penetapan yang dikeluarkan yakni Nomor: 02/ULPPokja PB 11/10/2013 tanggal 29 April 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:Syarat Administrasi:a. Surat Penawaranb. Jaminan Penawaranc.

Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa)berkewajiban dan bertanggung jawab terhadapproses pelaksanaan dan hasil pembangunansekolah baik kuantitas maupun kualitas dengantetap mengacu kepada panduan pelaksanaan danpanduan tekhnis yang disetujui pihak pertama;2.

Jika pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya dan bersediauntuk diperoses sesuai dengan peraturan danhukum yang berlaku.Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimanadiatur didalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012, terdakwakemudian membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yangterdiri atas :v Penanggung Jawab : Lenty els Molin, S.Pd (kepalaSMPN

Keuangan : Melkias Saeman (MasyarakatDesa Nipa);Y Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwaterdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untukmelakukan Penandatanganan pemberian bantuan / SPPB,pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuaidengan ketentuan dan persyaratan, menandatngani kwitansipenerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan

Jika pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya dan bersediauntuk diperoses sesuai dengan peraturan danhukum yang berlaku.Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimanadiatur didalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012, terdakwakemudian membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yangterdiri atas :vy Penanggung Jawab : Lenty els Molin, S.Pd (kepalaSMPN

Keuangan : Melkias Saeman (MasyarakatDesa Nipa);Y Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis ProgramBlock Grant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahuibahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untukmelakukan Penandatanganan pemberian bantuan / SPPB,pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuaidengan ketentuan dan persyaratan, menandatngani kwitansipenerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan

dikabulkankarena beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karenaanak yang bernama SITI HUMAIRATUL ASRA adalah orang yang masihterkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hakperwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anakberusiah 18 tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan dalambuku Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan PerdataUmum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapatpermohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukumsehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata sertaperaturan perundangundangan lain yang

RAHMAT bin RASUL yangberdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor :25 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 ditunjuk atau diangkat sebagaiKepala Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya,Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas selaku Kepala Desa danberdasarkan Surat Keputusan Bupati No.16/Bup/2007 tanggal 22Januari dan No.38 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentangPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk KeluargaMiskin bahwa Kepala Desa adalah penanggung jawab untukpenyaluran

Miskintersebut kepada yang bukan sasarannya yaitu kepada AMRANdengan rincian :e Bulan April 2008 menjual kepada AMRAN bin ALI DEMINsebanyak 25 Kg. dengan harga per kilo Rp.2.200, (dua ribudua ratus rupiah) sehingga membayar Rp.55.000, (lima puluhlima ribu rupiah) ;e Bulan Mei 2008 menjual lagi kepada AMRAN bin ALI DEMINsebanyak 12,5 Kg. dengan harga Rp.2.200, (dua ribu dua ratusrupiah) per kilo, sehingga membayar uang sebesar Rp.27.500,(dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekhnis

RAHMAT bin RASUL yangberdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor :25 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 ditunjuk atau diangkat sebagaiKepala Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya,Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas selaku Kepala Desa danberdasarkan Surat Keputusan Bupati No.16/Bup/2007 tanggal 22Januari dan No.38 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentangPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk KeluargaHal.6 dari 23 hal. Put.

Tapan PermataKontruksi dengan Direktur Pelaksana Ali Darman,SH ( Penggugat,karena Saksi sebagai Ketua Tim Tekhnis Wilayah Bina MargaDinas Perkerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk memeriksa hasilPekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ProvinsiBengkulu untuk mengevaluasi pekerjaan 100 %; Bahwa nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 440.000.0000,(em pat ratus em pat puluh juta rupiah ) ;Halamao 19 dari 32 balamao Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl Bahwahasil dari Tim Tekhnis setelah

melihat Lokasi proyektersebut, ternyata Pembangunan Drainase dan Pelapis TebingbelumHalamao 19 dari 32 balamao Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bglselesai dikerjakan, material masin menumpuk, dan belumterpasang sehingga Tim tidak dapat melakukan pemeriksaanPekerjaan karena belum selesai 100 % ;Bahwa Tim Tekhnis ke Lokasi Pembangunan Drainase danPelapis Tebing tersebut pada tanggal 24 Desember 2018 dan Timtidak menemui pengawas Lapangan ;Bahwa Seharusnya proyek tersebut selesai pada tanggal

31Desember 2018 ;Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2018 setelah dari Lapangandan melihat Volume pekerjaan belum selesai, maka saksimengingatkan kepada PPTK ( Dedi Imansyah ) agar mengerjakanfisik pekerjaan tepat waktu ;Bahwa dasar Tim Tekhnis untuk turun lapangan adalah Ada NotaDinas dari KPA;Bahwa pada saat Tim turun kelapangan, nilai fisik Drainase danPelapis Tebing baru mencapai 60% ;.

Tapan PermataKontruksi karena Saksi sebagai Bendahara PengeluaranPembantu pada Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Provinsi Bengkulu ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Meneliti KelengkapanAdministrasi yang akan dibayar untuk kelengkapan mengajukanpembayaran ;Bahwa Syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohonanuntuk = pembayaran adalah berupa Dokumen, Kontrak, jaminanpemeliharaan, Serita Acara Hasil Pekerjaan, Tim Tekhnis, SeritaAcara Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Penggugat sebagaimana surat bukti P.11 dan P .12tersebut, tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat selaku KuasaPengguna Anggaran, karena berdasarkan surat bukti tertanda T. 11berupa Serita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksaan Pekerjaantertanggal 29 Desember 2018, yang menerangkan bahwa volumeHalaman 31 dari 31 halaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bglpekerjaan yang telah dilakukan Penggugat adalah sebesar 60, 15 %,yang bersesuaian dengan surat bukti tertanda T.13 berupa Nata Dinasdari Tim Tekhnis

.: PDS15/Bklu/12/2011 tertanggal 27 Desember 2011, Terdakwadiajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;DAKWAANPERTAMA :PRIMAIRw Bahwa terdakwa IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Peningkatan Jalan HotmixPasca Bencana 2009 ruas Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan MerapiRaya Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 600/02/DPUK/TAHUN 2009 tanggal14 Januari 2009, pada hari

EFREDIDAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Pengguna Anggaran (PA) DinasPekerjaan Umum Kota Bengkulu menunjuk terdakwa sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut melalui suratkeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor :600/02/DPUK/ TAHUN 2009 tanggal 14 Januari 2009;Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Lelang ditunjuk PT.

Magna Plethora.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 1999 jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;SUBSIDIAIR :wa Bahwa terdakwa IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Peningkatan Jalan

EFREDIDAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Pengguna Anggaran (PA) DinasPekerjaan Umum Kota Bengkulu menunjuk terdakwa sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut melalui suratkeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 600/02/ DPUK/ TAHUN 2009 tanggal 14 Januari 2009;Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Lelang ditunjuk PT.

Dalam kaitannyadengan pengeluaran atas beban APBD Kota Bengkulu guna pembayaranpekerjaan peningkatan jalan tersebut terdakwa atas kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) membuat :a.

setelah pekerjaanselesai 100 %.Bahwa perbuatan terdakwa bersama Martono selaku DirekturCV.Cahaya Marta Perkasa, Drs.A.Minol Muljadi, S.Sos.Msiselaku Pemimpin Kegiatan, Drs.H.M.Domiri, SH.MM.MBA danDrs.Kamtoyo selaku Pelaksana Tekhnis menyalahgunakankewenangan yang ada pada Martono selaku Direktur CV.CahayaMarta Perkasa, Drs.A.Minol Muljadi, S.Sos.Msi selakuPemimpin Kegiatan, Drs.H.M.Domiri, SH.MM.MBA dan Drs.Kamtoyoselaku Pelaksana Tekhnis dengan melaksanakan serah terimapekerjaan tersebut mengakibatkan

Bahwa, saksi dikenalkan kepada terdakwa oleh KuasaPengguna Anggaran Sentot Sutarko pada saat sehabispelelangan proyek PLMD tahun 2007 dikarenakan saksisebagai Petugas Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau PPIKdengan Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran DaudSumantri untuk 4. lokasi desa sedangkan terdakwasebagai Direktur CV. Teguh yang memenangkan' proyekPLMD tahun 2007.

Jaya Makmur.Bahwa, saksi tidak memahami dari segi tekhnis kelistrikansehingga dalam melaksanakan tugas saksi sebagai PPIK saksimengacu kepada Tim Direksi dan Tim Pengawas Lapangan sertadari instansi Bawasda.Bahwa, proyek PLMD tahun 2007 telah selesai dikerjakan dantelah diserahterimakan dari rekanan kepada Pemkab.Pamekasan sebagai pemilik proyek PLMD tersebut.Bahwa, Hari Fitriono yang melaksanakan comissioning testdari CV.

Bahwa, saksi tidak paham mengenai tekhnis kelistrikan dansaksi juga tidak mengetahui mengenai administrasi maupunpelaksanaan proyek PLMD yang dikerjakan terdakwa. Bahwa, atas keterangan saksi' tersebut terdakwa tidakberkeberatan dan membenarkannya03. ANWAR SAMSIDI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak adahubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.

Jaya Makmur denganKuasa Direktur Henny Roosita kepadaPejabat Pelaksana Tekhnis' Kegiatan(PPTK) Ach. Fauzi pada tanggal 12Desember 2007 untuk Desa BujurTengah Kec. Batumarmar Kab.Pamekasan.. Bahwa, benar terhadap proyekProgram Listrik Masuk Desa (PLMD)tahun 2005 yang dikerjakan CV.Cahaya Marta Perkasa di DesaAmbender Kec. Pegantenan Kab.Pamekasan, Desa Bujur Tengah Kec.Batumarmar Kab. Pamekasan dan DesaRagang Kec. Waru Kab.

Spesifikasi tekhnis barang dan jasa;Halaman 3 dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTNb. Harga perkiraan sendiri (HPS);c. Rencana Kontrak.

PAMAKO tetap ikut dalam pelelangan dan masuk dalam daftar calonpemenang, selain itu bertentangan pula dengan ketentuan pengadaanbarang/jasa yang dalam hal ini adalah dokumen pelelangan umum bagianinstruksi kepada peserta pengadaan bagian umum nomor 6.1 yang menyatakanbahwa setiap peserta pengadaan, baik atas nama sendiri maupun sebagaianggota kemitraan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan 1 penawaran.Peserta yang menyampaikan lebih dari 1 (satu) penawaran yang digugurkan;Bahwa Spesifikasi Tekhnis

serta jumlah barang (volume) yang PT.MAYINDO tawarkan beserta harga penawaran dalam Pengadaan Alat UjiKendaraan bermotor STATIS dan alat uji Kendaraan bermotor MOBILE / kelilingdi Dinas Perhubungan, Komunikasi , dan Informatika Kota Tanggerang SelatanTahun Anggaran 2011 yaitu, sebagai berikut:Untuk Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis: HARGASATUANNO SPESIFAKASI TEKHNIS VOLUME PENAWARAN(Rp)I.

Spesifikasi tekhnis barang dan jasa;b. Harga perkiraan sendiri (HPS);c. Rencana Kontrak.

serta jumlah barang (volume) yang PT.MAYINDO tawarkan beserta harga penawaran dalam Pengadaan Alat UjiKendaraan bermotor STATIS dan alat uji Kendaraan bermotor MOBILE / kelilingHalaman 23 dari 44 halaman perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PT.BTNdi Dinas Perhubungan, Komunikasi , dan Informatika Kota Tanggerang SelatanTahun Anggaran 2011 yaitu, sebagai berikut:Untuk Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis: HARGA SATUANNO SPESIAKASI TEKHNIS VOLUME PENAW ARAN(Rp)I.

22September 2006 perihal : Penawaran,Pengelolaan Air dengan nilai penawaransebesar Rp. 622.000.000, (enam ratus duapuluh dua juta rupiah) dengan perincian Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua)unit dengan biaya sebesar Rp.250.000.000, 5 Pengadaan pompa air besertaperlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unitdengan biaya sebesar Rp. 297.000.000, ,dan Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unitdengan biaya sebesar Rp. 75.000.000, ;Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasamelakukan evaluasi adminsitrasi, tekhnis

Setelah panitia pengadaanbarang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik saksi PAULUSPEGAU, ...

PEGAU, ternyata penawaran saksi PAULUS PEGAUdianggap memenuhi syarat baik dari segiadministrasi, tekhnis dan harga untukpekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam,pengadaan pompa air beserta perlengkapannya,dan pembuatan embung, sehingga panitiapengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor41/PAN.DISTAN/IX/2006 tanggal 29 September2006 mengusulkan saksi PAULUS PEGAU selakucalon pemenang kegiatan Pengelolaan Lahandan Air (PLA) kepada saksi Ir.

PM.01.03.941.01.19.K.30 tanggal 21Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis Pengujian Dra.Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positifmengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan (Satu) sesuai dengan UU RI.

PM.01.03.941.01.19.K.30tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis PengujianDra. Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positifmengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan (Satu) sesuai dengan UU RI.

Poso Nomor: AU.102/C.312/PSO/PHB-2013 tanggal 06 September 2013 Perihal Permohonan Pertimbangan Tekhnis;-------------------------------6. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Poso tahun 2013.;--------------------------------46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) nomor berkas permohonan 3850 / 2014, nama Pemohon YUYUS SUDANA sejumlah Rp. 100.000,- yang ditanda tangani oleh LEO BASKORO tertanggal 12 Februari 2014.;-47. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bendahara Koperasi Dirgantara bandar Udara kasiguncu uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara untuk biaya pertimbangan tekhnis

pertanahan dalam rangka penetapan lokasi bandara kasiguncu dan rumah dinas bandara Kasiguncu tertanggal 01 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh penerima JUMALI SUMARDI;----------------------------------------------------------48. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak JUMALI SUMARDI uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran permohonan biaya pertimbangan tekhnis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi bandara kasiguncu dan

rumah dinas bandara Kasiguncu tertanggal 01 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh penerima SUDIAR, S.IP;-------------------------------------49. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari RONI TEJALESMANA uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengembalian dana talangan biaya permohonan pertimbangan tekhnis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi bandara dan rumah dinas tertanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh penerima JUMALI SUMARDI

. ;-----------------------------50. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari JUMALI SUMARDI uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara untuk biaya pertimbangan tekhnis pertanahan tertanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh penerima NI MADE ALRES.;--------------------------------Terlampir dalam Berkas Perkara.8.

PosoNomor: AU.102/C.312/PSO/PHB2013 tanggal 06 September 2013 PerihalPermohonan Pertimbangan Tekhnis. ;1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbangan TekhnisPertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kab.

Kepala Seksi Tanah dan Pendaftaran Tanah. 44, 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kertas Kerja Rincian BiayaPertimbangan Tekhnis Pertanahan yang ditanda tangani oleh SUDIAR, Sselaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan tanggal 30 Sept2013.

FNomor : AU.102/C.312/PSO/PHB2013 tanggal 06 September 2013 Per:Permohonan Pertimbangan Tekhnis. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbang:Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat JendePerhubungan Udara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.

FNomor : AU.102/C.312/PSO/PHB2013 tanggal 06 September 2013 PeriPermohonan Pertimbangan Tekhnis. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Risalah Pertimbang:Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Direktorat JendePerhubungan Udara Nomor: 17/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu sudah mengetahui tidak pernah dibuat / disusun dan atau ditetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai kKewajaran hargapenawaran yang akan digunakan dalam proses pelelangan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut namun telah memerintahkan kepada Pokja

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700,00 (Satu milyar enam ratus empatHal.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

Bin YAKUB(dilakukan penuntutan secara terpisah) Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan,Perikanan, Dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007 bersamasama Ir. ARIEFANDRIYANTO M.Sc.

Hal inidikarenakan dalam kontrak tidak disebutkan gambar peralatan danspesifikasi tekhnis yang lengkap dan jelas.Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pembangunan pabrik estersebut terdapat penyelesaian pekerjan yang tidak sesuai denganitem pekerjaan yang telah disepakati namun dalam kenyataannyadalam laporan kemajuan fisik pekerjaan/Monthly Certificate yangditandatangani oleh saksi AMAN JAYA selaku PPTK, dan ARIEFANDRIYANTO selaku penyedia barang, pekerjaan dibuat seolaholahtelah dilaksanakan 100

Bin YAKUB (dilakukan penuntutansecara terpisah) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, DanPeternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133tanggal 03 Juli 2007 bersamasama Ir. ARIEF ANDRIYANTO M.Sc.

Menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Lelang. Menyetujui Pembayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yangberlaku.Bahwa, saksi menandatangani Surat Keputusan (Sk)Nomor 01 tahun 2007 Pembentukan PanitiaPengadaan Barang dan Jasa tertanggal 01 Februari2007 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan,Perikanan dan Peternakan di Kab.

Mukomuko sehargaRp. 10 juta rupiah dengan luas tanah 500 M2.e Bahwa, Pengawasan Tekhnis dalam kegiatanpembangunan pabrik es dijabat Dodi Sastra Dinata yangmerupakan pegawai Honor dari Dinas Pekerjaan UmumKab. Mukomuko berdasarkan SK dari KPA.e Bahwa, PT. Teisa Mandiri membeli mesin pabrik es dariCV. Arion Teknik Bandung yang beralamat di Jl. DurenTiga Raya No. 19/I Jakarta dengan pimpinan Aceng GunaWijaya yang telah mendapat dukungan dari PT. TehnikUnggul yang beralamat di JI.

Prg.terdiri dari anting, kalung dan cincin yang nilainya sekitarRp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); Bahwa saksi mengetahui semua yang disepakati dalampelamaran tersebut diberikan kepada Tergugat pada saat aqadnikah; Bahwa saksi tahu dalam pelamaran tersebut tidak pernahdibicarakan mengenai tekhnis pengembalian atas pemberiantersebut; Bahwa saksi tahu maksud diberikannya uang panai danemas satu stel kepada Tergugat sebagai biaya dalam acara pestapernikahan Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi sudah

Meskipun demikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dariperbuatan hukum tersebut adalah kedua calon mempelai.Menimbang, bahwa demikian halnya dengan serah terima uangnaik, meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan,pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan oleh keduamempelai, namun demikian perbuatanperbuatan tersebut pada dasarnyaadalah perbuatan kedua mempelai.

Pihak keluarga hanya bertindaksebagai wakil karena secara tekhnis kedua mempelai tidakmemungkinkan untuk dilibatkan menangani secara langsung.Menimbang, bahwa konteks perkara ini semakin memperjelaspertimbangan tersebut di atas, yaitu ketika Penggugat mendalilkan adauang naik dan pemberian berupa emas satu stel, yang berarti bahwa uangnaik itu Sesungguhnya diserahkan dan diperuntukkan kepada mempelaiperempuan, bukan kepada pihak keluarganya.

Bahwa dalam pelamaran tersebut tidak dibicarakan mengenaisyaratsyarat tertentu dan tekhnis pengembalian atas uang panai danpemberian emas satu stel tersebut. Bahwa pihak keluarga Tergugat telah melaksanakan acara pestapernikahan Penggugat dan Tergugat secara meriah.

Demikian pula tidakterdapat fakta adanya perjanjian mengenai tekhnis pengembalian uangpanai.Menimbang, bahwa berdasarkan adat dalam perkawinan dimasyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, uang belanja perkawinanmerupakan pemberian dari pihak lakilaki kepada pihak perempuan,sehingga pemberian tersebut tidak dapat dikembalikan, dalam bentuk danCara apapun, sesuai kata hikmah yang berbunyi,Lisu Sompa TellisuPabbere yang artinya mahar dapat dikembalikan tetapi pemberian tidakdapat dikembalikan.Menimbang

Manager Tekhnis Pengujian Produk terapetik,narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs. Adrizal, Apt.

Manager Tekhnis PengujianProduk terapetik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produkkomplimen Drs.

Manager Tekhnis Pengujian Produkterapetik, narkotik, Kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs.Adrizal, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,11 (nol komasebelas) gram narkotika jenis shabushabu milik terdakwa Azizu Rafi Siregar,dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol (satu) Sesual dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangandari PT.

Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor : 602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan langsung dan Penunjukan Langsung Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Jayapura ;48. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura No. 60 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor : 602.1/156Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan langsung danPenunjukan Langsung Pembangunan Rumah Dinas DPRD KabupatenJayapura ;48.3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun 2008 TentangPerubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura No. 60Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis

SIMONPATABANG, MM sebagai Ketua Panitia, SYUKUR, SE sebagai Anggota, MARNIBUOMONA sebagai Anggota, PIETER NOYA sebagai Anggota dan GERITH KERE,SE sebagai Anggota. 222222 nnn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nne neeBahwa terdakwa juga telah mengangkat saksi LINA SURJANI, SH sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan berdasarkan Surat Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun 2008 TentangPerubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 60 Tahun2008 Tentang

Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Tahun AnggaranBahwa saksi Drs.

saeinnminnnnnnnBahwa perbuatan terdakwa yang telah seolaholah mengangkat danmembentuk Panitia Pelelangan Umum yang berdasarkan Surat Keputusan Terdakwaselaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan langsungdan Penunjukan Langsung Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Jayapurahanyalah untuk melengkapi perbuatan Terdakwa.Dan selanjutnya perbuatan terdakwa mengangkat saksi LINA SURJANI, SHsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

wilayahKabupaten Ngawi, maka perlu) adanya pelaksanaan programBantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat melaluiPemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2008 ke pada wargamasyarakat dengan sasaran kondisi rumah tangga sangatmiskin (poorest), rumah tangga miskin (poor), dan rumahtangga hampir miskin (near poor) sebagaimana berdasarkanatas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3. tahun2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan ProgramBantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran danPetunjuk Tekhnis

melaksanakan pembagian danao BLT tahap yang turun pada bulan Agustus sebesar @Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan ;o BLT tahap II yang turun pada bulan September sebesar @Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah).Bahwa pelaksanaan dan pembagian dana BLT tahun 2008 diDusun Sanan Desa Ngrayudan Kabupaten Ngawi yang berdasarkanatas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelak sanaan ProgramBantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran danPetunjuk Tekhnis

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untukRumah Tangga Sasaran sebagaimana tersebut di atas walaupuntelah ada beberapa tahapan sosialisasi mengenai pelaksanaandari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan ProgramBantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, danPetunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untukRumah Tangga Sasaran, maka pembagian/penyaluran dana BLTtahun 2008 bagi warga Dusun Sanan menjadi salah sasaran.Dan atas perbuatan

No. 1053K/Pid.Sus/2010tangga hampir miskin (near poor) sebagaimana berdasarkanatas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan ProgramBantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran danPetunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untukRumah Tangga Sasaran sehingga pelaksanaan programpemerintah tersebut sesuai dengan yang diharapkan.Bahwa dengan adanya program Pemerintah dalam hal ini adalahBLT, maka BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten

No. 1053K/Pid.Sus/2010Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran danPetunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untukRumah Tangga Sasaran, seharusnya sama seperti pelaksanaandan pembagian dana BLT tahun 2008 di setiap Desa/Kelurahanse Kabupaten Ngawi.

Putra BungsuMandiri kemudian dilakukan evaluasi tekhnis kedua perusahaantersebut dan dari hasil evaluasi kedua perusahaan tersebut memenu hiPersyaratan.Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Unit Layanan PengadaanBarang dan Jasa Kabupaten Lamandau mengumumkan penundaanPemenang Paket Pekerjaan Alat Kesehatan RSUD KabupatenLamandau sesuai Pengumuman NomorAANWJ.BAR.012/01/ULPBJDLMD/X2010 yang semula direncanakanJumat, 15 Oktober 2010 menjadi hari Jumat, 29 Oktober 2010.Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010

Pada Spesifikasi Tekhnis tidak memberikan ruang masuknyabarang lain dikarenakan spesifikasi tekhnis yang diberikankepada peserta lelang tanpa diRange sebagai batas minimaldan maksimal kualitas barang yang ditawarkan sehingga dengantidak diberikanya Range spesifikasi tekhnis maka rekananpeserta lelang tidak mendapatkan barang yang kualitasnya lebihtinggi sehingga mengharuskan rekanan peserta lelang untukmencari barang dengan merk yang telah ditentukan oleh PanitiaLelang.3.

Putra Bungsu Mandiri sebagai Pemenang Pertama dan CV.Bintang Perdana sebagai Pemenang Kedua.Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3 point (d)tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahdijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa wajib menerapkanprinsip transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenaipengadaan barang/jasa , termasuk syarat tekhnis administrasipengadaan , tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calonpenyedia barang/jasa sifatnya terbuka