Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat ternuat
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 11-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 3/PDT/2017/PT KAL BAR
Tanggal 23 Februari 2017 — Pembanding/Penggugat : JAMALIAH Diwakili Oleh : JAMALIAH
Pembanding/Penggugat : MUHAMMAD NUR Diwakili Oleh : JAMALIAH
Pembanding/Penggugat : HALIMAH TUSSA'DIAH Diwakili Oleh : JAMALIAH
Pembanding/Penggugat : FITRIANI Diwakili Oleh : JAMALIAH
Pembanding/Penggugat : RABIATUL ADAWIYAH Diwakili Oleh : JAMALIAH
Pembanding/Penggugat : ZAKARIA Diwakili Oleh : JAMALIAH
Pembanding/Penggugat : ISKANDAR Diwakili Oleh : JAMALIAH
Terbanding/Tergugat : SULIYE Binti H.Z. ABIDIN
Terbanding/Tergugat : HERRY SETIAWAN
Terbanding/Tergugat : MARTIN MALOHO
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
Terbanding/Tergugat : KANTOR LELANG NEGARA PONTIANAK
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Terbanding/Tergugat : PARLIN TAMBUNAN, S.H, M.Kn
Terbanding/Tergugat : BUNARTO BAMBANG, S.H
139 — 70
  • Bahwa kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat I, Sesuaidengan sertifikat Hak Milik 8233/456 Desa Sungai Rengas tanggal 22Juli 1985 adalah hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki Tergugat atas tanah aquo, maka penyerahan obyek sengketa oleh Tergugat sebagai agunan kredit kepada Turut Tergugat III adalah sah adanya;4. Bahwa Turut Tergugat III, sebagai kreditur yang beritikad baik,berhak untuk memperoleh pelunasan kreditnya.
Pengadilan PN BANTUL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANTUL Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Btl
Tanggal 7 April 2020 — Penggugat : Soeminah Tergugat 1 : Ngatinah Tergugat 2 : Sutinah Tergugat 3 : Subandi Tergugat 4 : Supardiyono Tergugat 5 : Novita Sari Tergugat 6 : Sudarsih Tergugat 7 : Ponirah
239 — 108
  • Bahwa untuk membuktikan kepemilikan suatu bidang tanah yang manahak atas tanah tersebut berasal dari hak lama atau hak adat, maka pentinguntuk memperhatikan peraturanperaturan yang mengatur mengenaipembuktian hak lama (hak atas tanah sebelum UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria) yang menjadi dasar hukum dalampembuktian kepemilikan atas tanah tersebutMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 UndangUndang PokokAgraria menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 22-07-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bit
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
PAUL IWAN BATUNA
Tergugat:
HASAN SAMAN
137 — 129
  • bahwa pertimbangan bahwa gugatan tidakdapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapatdibenarkan, karena tidak diharuskan semua ahli waris menggugat, sehinggaterhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai daliPenggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Milik berdasarkan Pasal20 ayat(1) UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menyebutkanhak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 42
  • TERGUGAT dan TERGUGAT II, berdasarkan SertipikatHak Atas Tanah;a.Bahwa tanah obyek perkara aquo yang saat ini secara defacto dandejure dimiliki serta dikuasai oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il,adalah berdasarkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan olehBadan atau Perjabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenanganoleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidangpendaftaran tanah;Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana tersebut di atas adalahTanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 152/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 22 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat : SUBEKTI
Terbanding/Penggugat : PT.TIMUR MARGADJAJA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
65 — 38
  • Bahwa maka dengan demikiandengan adanya bukti pelunasan harga bidang tanah ini,adalah bukti yang terkuat bahwa objek sengketa adalah sudahmenjadi milik Pembanding.Bukti surat Plw 10 adalah bukti surat berupa SuratPernyataan H.Umar tanggal 6 Oktober 2010. BahwaHalaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT SMR.6)2)pernyataan dari H.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-04-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 263 /Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2017 — ANAK AGUNG NGURAH GDE ASTAWA, SH.dkk. melawan I MADE SENA, SH., dkk.
84 — 56
  • ., samasama berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik adalahsuatu bukti hak atas tanah yang terkuat, akan tetapi tidak mutlak, yang artinya sertifikathak milik itu sah dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sepanjang bisadibuktikan sebaliknya di pengadilan bahwa sertifikat itu tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum pembuktian;Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2016/PN DpsMenimbang, bahwa dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Sumerta Klod, tanggal 991983, atas
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 11-04-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bapak Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H Jamaludin alias Ra uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
233 — 147
  • ., Sisa tanah tanahyang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut merupakan Hak milik, hakturun temurun berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang berbunyi:Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat, Terpenuhi, yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dengan mengingatketentuan Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsungterus selama pemiliknya
    Terkuat artinya hak milik atastanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidakmempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguanpihak lain dan tidak mudah hapus. Terpenuhi artinya hak milik atas tanahmemberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkandengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atastanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkandengan hak atas tanah yang lain.6.
Pengadilan PN KISARAN Perdata Tanah
Putus : 14-01-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KISARAN Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Kis
Tanggal 14 Januari 2015 — MARZUKI SAMOSIR Lawan 1. PARLUHUTAN SAMOSIR atau disebut juga LUHUT SAMOSIR 2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
175 — 19
  • Tergugat danTurut Tergugat bahwa Tergugat adalah pemilik tanah objek perkara adalahbukti surat T3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2342/Kelurahan Selawanatas nama Pemegang Hak Parluhutan Samosir (Tergugat) yang sama denganTT22 yang diajukan oleh Turut Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yangmenyebutkan bahwa Sertifikat adalah sebagai alat bukti yang terkuat
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Unh
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
Rasak
Tergugat:
1.PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI
2.Suharto
187 — 88
  • Sedangkan rumusan yang tercantum dalam pasal20 UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuanyang tercantum dalam pasal 6 UUPA.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 147/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
I GEDE HURIP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
1.PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG MEDAN PUTRI HIJAU
176 — 93
  • No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokAgraria:(1) Hak milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6Halaman 26 Putusan No. 147/G/2018/PTUNMDN(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lainPasal 6 UU.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1380 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Drs. PARDAMEAN SILALAHI
212 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teori Individualisasi.Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab dan faktorpenyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan ataumemiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukungteori ini adalah Birkmayer dan Karl Binding.3. Teori Generalisasi.Teori ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (causa) darirangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengantimbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktorHal.53 dari 77 hal. Put.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Lbj
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 76
  • dua meter persegi) sesuai surat ukur Nomor 505/1997, adalahdengan pemegang hak Haji Kuba Usman yang diperoleh atas dasar pemberianhak milik;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda T.Il2 berupafotocopy sesuai dengan aslinya akta jual beli No 21/JB/KK/IV/1998,mengungkap bahwa tanah dengan hak milik No 481/Labuan Bajo, telah dijualoleh Haji Kuba Usman kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.Il2 dan bukti T.II3 berupa buktiotentik yang menurut undangundang merupakan bukti terkuat
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
NARWOKO DANANG WIDODO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
106 — 16
  • Bahwa sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1) disebutkanhak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;10.Bahwa sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat (1) disebutkanHanya warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik;11.Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 32ayat (1) disebutkan Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakuHalaman 2 dari 70 Putusan Perdata
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 06-06-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 110/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 29 Oktober 2014 — YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA;1. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I, 2. YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA
218 — 118
  • Putusan Nomor : 110/G/2014/PTUNJKTdisebutkan dalam Penjelasan atas Undang Undang Jabatan Notaris, yangberbunyi Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yangdinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yangberkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan;9. Penggugat mendalilkan bahwa Sdr. Badrudin Muslim, Sdr.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
1.SUWAIBATUL ASMAMIYAH
2.MUHAMMAD TRI RAMDHANI
3.MUHAMMAD RAYA AKBAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
1.Ir. RIMBUN SITUMORANG
2.Hj. AILITA
3.SIARDANI
268 — 175
  • Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimanadiatas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di Negara kita, sebagaimanaditetapkan di dalam pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Daar Pokokpokok Agraria.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mjl
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
Jayadi
Tergugat:
1.PT BERKAT SUMBER UTAMA
2.PT. LYG GARMENT INDONESIA
301 — 56
  • Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuhmempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupanmasyarakat.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 21-06-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 61
  • terjadi saat pembangunan rumah sehinggaTergugat mengajukan gugatan perceraian, namun awal untukmembangun rumah tersebut berasal dari penjualan kebun dan hasilkebun serta uang tabungan Penggugat, dan akan dibuktikan di depanpersidangan, untuk itu dalil Tergugat haruslah di tolak;Bahwa dalil Tergugat pada halaman 8 point 4, dengan ini Penggugatmenanggapinya sebagai berikut, oleh karena Tergugat telah mengakubahwa tanah a quo adalah benar harta bersama maka bukti pengakuanadalah suatu alat bukti yang terkuat
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Dpk
Tanggal 25 Januari 2018 — Sartono, S.Ag., M.Si melawan 1. Drs Ading Sutarno 2. Wolly Jonathan., Dkk
154 — 118
  • halaman 12 gugatannyamemohon agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kota Depok yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan balik nama yangdilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok(TERGUGAT VIIII) atas SHM No. 01196/Kukusan tidak sah dan tidak memilikikekuatan hukum yang mengikat;Bahwa balik nama sertifikat hak atas tanah adalah suatu keputusan tatausaha negara, lebih lanjut Sertifikat Hak Milik merupakan akta autentik, yangmempunyai nilai pembuktian terkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. SERBA HUTA JAYA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK., IV. AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
70 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sehinggaterbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangandenganPeraturan PerundangUndangan, yakni:3.1. .UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 yakni:Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuhi yangdapatdipunyai orang atastanahdenganmengingat ketentuandalam Pasal 6;(Pasal 6; semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial)Halaman 6 dari 67 halaman.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2016 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Kag
Tanggal 26 Februari 2016 — - ALI HARTONO ( Sebagai penggugat ) VS - YENNIE, SE, - RUSIK, - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, cq. Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah cq. Satuan Keraj Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Selatan cq. Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya ( Semua sebagai tergugat )
108 — 51
  • Dalam pasal 20ayat (1) undangundang tersebut, menyatakan, bahwasanya Hak milik adalahturun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dantelah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah, menyatakan Setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak tanah atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh