Ditemukan 3234 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-02-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 28/PDT.G/ 2009/PN.TPI
Tanggal 8 Februari 2010 —
435
  • Bahwa nyatalah dalam perjanjian tersebut hanyaada dua belah pihak yang menandatangani AktaPerjanjian tersebut yaitu) : Turut Tergugat Ildan Tergugat sehingga menurut Undang UndangKeperdataan pihak pihak yang menandatangnaiitulah yang mempunyai Hak dan Kewajiban hukumsebagaimana dimaksud dan diatur dalamKUHPERDATA pasal 1329 dan 1338 ;.
Putus : 11-12-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN MADIUN Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn
Tanggal 11 Desember 2013 — - ANTANG DARMAWAN - WALIKOTA MADIUN c.q KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MADIUN
187150
  • Unsur Kecakapan untuk membuat suatu perikatan :Menimbang, bahwa kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatantelah ditentukan dalam Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Setiaporang adalah cakap untuk membuat perikatanperikatan jika ia oleh undangundangtidak dinyatakan tak cakap Selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdatamenyebutkan 3 (tiga) kriteria orang yang dianggap tidak cakap dalam melakukanperbuatan (tindakan) hukum (handelingsonbekwaam) dalam membuat perjanjian(persetujuan) yaitu :
Register : 10-06-2016 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 215/Pdt.G/2015/PN Skt
Tanggal 18 Februari 2016 — SIGIT PURNOMO vs EVP DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA CQ. SENIOR MANAGER ASSET, dk
10668
  • Kereta Api Indonesia(Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta, pada Nomor: 587, Lintas 58SLO,gambar aset rumah nomor 32, alas hak DIV 1329, Sertifikat jenis HP No 21,Nomor register baru (No. Peneng) 498/06/SLO/AR, nama jalan: R.M.
Register : 01-11-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN POSO Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Pso
Tanggal 28 Maret 2019 — - SUTRIA INDRAWATI vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SULAWESI TENGAH Cq BUPATI KABUPATEN MOROWALI UTARA,DKK
10621
  • Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaituuntuk dipenuhi suatu persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst) kecakapan untukmembuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.) $uatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.) suatu sebab yang tidak terlarang.
Register : 17-10-2016 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mre
Tanggal 19 Juni 2017 — - CV. ANUGRAH MOTOR - PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)
8017
  • dilakukannya;Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan ada/tidaknya suatuwanprestasi, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah perjanjian yangdilaksanakan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian itu sendiri;Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320KUHPerdata, yang menyebutkan : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perludipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;(KUHPerdata 1328, 1312 dan seterusnya) 2. kecakapan untuk membuat suatuperikatan; (KUHPerdata 1329
Register : 28-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Wsb
Tanggal 28 Februari 2017 — Penggugat : YAYUK SURYANI Tergugat : Direktur PD BPR Bank Wonosobo
20114
  • Direktur Utama dipandang cakap untukmewakili Penggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Yayuk Suryani dapatdigolongkan sebagai Naturlijke Person (manusia) dan dapat dinyatakancakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini adalah melakukanperbuatan hukum yakni mengadakan perikatan/perjanjian apabilamemenuhi syaratsyarat yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan ;Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2016/PN Wsb.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329
Register : 06-03-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN WONOSOBO Nomor 11/PDT.G/2013/PN.WNSB
Tanggal 27 Nopember 2013 —
6212
  • Citra Aditya Bakti, halaman 27) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati buktibukti yangdiajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta yuridis bahwaSubjek Hukum yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam perkara aquo adalah Penggugat dan Tergugat selaku subyek pribadi penyandang hakdan kewajiban, kedua belah pihak merupakan subjek hukum yang cakap,sebagaimana Pasal 1329 bahwa Tiap orang berwenang untuk membuatperikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal
Register : 27-10-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 222/Pid.B/2016/PN Smd
Tanggal 22 Desember 2016 — Terdakwa: SHINTA ANELIDA Binti TATANG JUNAEDI
12918
  • atasnama tamu INGGIT nilai pembayaran62.000, ;bill nomor 1264 pada room 06 atasnama tamu TH WIWIN nilai pembayaran93.000, ;bill nomor 1259 pada room 08 atasnama tamu BUMBUM nilai pembayaran84.000, ;bill nomor 1267 pada room 10 atasnama tamu TARI nilai pembayaran100.000, ;bill nomor 1273 pada room 15 atasnama tamu AMEL nilai pembayaran120.000, ; bill nomor 1326 pada room 01 atasnama tamu AJIS nilai pembayaran102.000, ;bill nomor 1323 pada room 02 atasnama tamu OKEU nilai pembayaran51.000, ;bill nomor 1329
    pembayaran62.000, ; bill nomor 1264 pada room 06 atasnama tamu TH WIWIN nilai pembayaran93.000, ; bill nomor 1259 pada room 08 atasnama tamu BUMBUM nilai pembayaran84.000, ; bill nomor 1267 pada room 10 atasnama tamu TARI nilai pembayaran100.000, ; bill nomor 1273 pada room 15 atasnama tamu AMEL nilai pembayaran120.000, ;Tanggal 5 Desember 2015 ; bill nomor 1326 pada room 01 atasnama tamu AJIS nilai pembayaran102.000, ; bill nomor 1323 pada room 02 atasnama tamu OKEU nilai pembayaran51.000, ; bill nomor 1329
Register : 19-04-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 91/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
1.NANIH WIJAYA Binti NAMIN
2.NAMAN NAMIN Bin NAMIN
3.MARIYAH Binti NAMIN
Tergugat:
1.NURJAYA Bin NAIN Bin MIAT Ahli Waris dari MIAT Bin RIPAN
2.RASUPNADI
10474
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;Keterangan :Kecakapan para pihak.Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, padadasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecualiditentukan tidak cakap menurut undangundang.Bahwa fakta, pada saat kesepakatan jual beli dibuat (L7 November1977) pihakpihak yang membuatnya yaitu (Alm) Ona Bin Naih dan(Alm) Miat Bin Ripan sudah cukup umur dan tidak dibawahpengampuan..
Register : 03-11-2017 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 25-10-2019
Putusan PA GARUT Nomor 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt
Tanggal 26 September 2018 — Penggugat:
Drs. H. DEDI SURYADI, B.E., M.Si
Tergugat:
1.MULYANA
2.YANTI SARTIKAYANTI als. YANTI OJO
21260
  • Secara acontrario,berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah,apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsurunsur kekhilafan,paksaan, atau penipuan;(2) Kecakapan para pihak; Menurut pasal 1329 KUHPerdata,pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian,kecuali ditentukan tidak cakap menurut undangundang;(3) Mengenai suatu hal tertentu.
Register : 13-03-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN ATAMBUA Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb
Tanggal 30 September 2014 —
869728
  • dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sebagaimana syarat pertamayang diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 1320 KUHperdata;Menimbang, bahwa sebagaimana alatalat bukti dalam ketentuan Pasal 1866KUHPerdata, berupa : bukti tulisan maupun bukti dengan saksisaksi yang diajukan dandihadirkan di persidangan oleh para pihak tidak terdapat faktafakta hukum menyatakanbahwa persetujuan antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam surat PerjanjianPemborongan (Kontrak), namun sebagaimana ketentuan Pasal 1329
Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 957/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT CITRA TUBINDO Tbk.
120103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Payment Tagihan Makan di Garuda Jaya CPV/0738/07 4,243.098223 Payment Invoice Kopkar CPV/0829/07 5,799.858223 Payment Tagihan Makan di Garuda Jaya CPV/0942/07 3,233.138223 Payment Tagihan Makan Waroeng Bandoeng CPV/0949/07 3,022.128223 Payment Invoice Kopkar CPV/1172/2007 4,463.318223 Payment Tagihan Makan Waroeng Bandoeng CPV/1173/07 3,369.268223 Payment Tagihan Makan di Garuda Jaya CPV/1 174/07 3,051.388223 Payment Tagihan Makan di Garuda Jaya CPV/1275/07 3,334.428223 Payment Invoice Kopkar CPV/1329
Upload : 14-06-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 53/PDT/2016/PT.BTN
TERGUGAT PT. HALMAHERA SHIPPING, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta yang saat ini beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan; Dalam hal ini di wakili oleh Direktur Utama ASKAN NAIM Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pengadegan Utara Nomor 38, Rt.003/Rw.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI; Dalam hal ini menguasakan kepada Fransisco Soarez Pati, SH dan Narjo Jhon Hasyim, SH. Advokat & Pengacara pada Law Firm “FRANSISCO SOAREZ PATI, SH & PARTNERS, beralamat di Lingga Dharma Building Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014; MELAWAN: 1. PT. BANK PERMATA, Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I; 2. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, berkedudukan di Menara Jamsostek Lantai 1, Jln. Gatot Subroto, Kavling 38, Jakarta Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-II semula TERGUGAT-II /TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, berkedudukan di Permata Bank Tower 3, Jalan M.H.Thamrin Blok B1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III; 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA, Berkedudukan di Wisma Korindo Lantai 5, Jalan M.T. Haryono, Kavling 62, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV/TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV; TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I, TERBANDING-II semula TERGUGAT-II / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II, TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III, TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV memberi Kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto,SH.MH.JP, Renanto Hasibuan, SH dan Chatarina Mundi Budi Swarsi,SH. Para Advokat dari Law Offices SGS Mandiri, alamat Wisma Korindo Lantai 5, Jl. MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard, Blok S No. 52-53, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-V semula TERGUGAT-V / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-V; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agustin Rahayu, SE dan Sri Mastuti Pejabat/Pegawai pada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S No. 52-53 Jalan Pahlawan Seribu, BSD-Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014; 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan Hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B Nomor 20 Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-VI semula TERGUGAT-VI / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-VI; JUNCTO: Bp. RIANTO, SH.,CH, laki-laki, usia 47 tahun, bertempat tinggal di KH. Mas Mansyur 25A Blok 52-4-1, RT/RW. 010/011, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT INTERVENSI; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo,SH.MH, Wahyu Baskoro, SH.,MH dan Rio Arif Wicaksono, SH., Para Advokat/Penasihat pada Kantor Hukum WALUYO, BASKORO & REKAN beralamat di Jl. Aria Jaya Sentika, No. 38 Cibadak, Cikupa, Tangerang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014; MELAWAN 1. PT. HALMAHERA SHIPPING, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta yang saat ini beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan Pekerjaan Swasta, beralamat diJalan Pengadegan Utara No.38, Rt.003 Rw.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan di wakili oleh Direktur Utama Askan Naim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Soarez Pati, SH dan Narjo Jhon Hasyim, SH, Para Advokat & Pengacara pada Law Firm “FRANSISCO SOAREZ PATI, SH & PARTNERS, beralamat di Lingga Dharma Building Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI; 2. PT. BANK PERMATA, Tbk, berkedudukan di Jln. Jend. Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, berkedudukan di Menara Jamsostek Lantai 1, Jalan Gatot Subroto, Kavling 38, Jakarta Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-II semula TERGUGAT-II / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II; 4. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, berkedudukan di Permata Bank Tower 3, Jalan M.H. Thamrin Blok B1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III; 5. PT. BALAI LELANG PRATAMA, Berkedudukan di Wisma Korindo Lantai 5, Jalan M.T. Haryono, Kavling 62, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV/TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV; Dalam hal ini Turut Tergugat Intervensi-I, Turut Tergugat Intervensi-II, Turut Tergugat Intervensi-III dan Turut Tergugat Intervensi-IV memberikan Kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto, SH.,MH.,JP., Renanto Hasibuan, SH dan Chatarina Mundi Budi Swarsi, SH., Para Advokat dari Law Offices SGS Mandiri, beralamat di Wisma Korindo Lantai 5, Jl.MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014; 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard, Blok S Nomor 52-53, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-V semula TERGUGAT-V / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-V; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agustin Rahayu, SE dan Sri Mastuti Pejabat / Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S Nomor 52-53 Jalan Pahlawan Seribu, BSD-Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014; 7. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan Hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B No. 20 Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-VI semula TERGUGAT-VI / TURUT INTERVENSI-VI;
13851
  • TermLoan LAP dan angsuran pokok Penggugat untuk fasilitasOverdraft "ODLAP" kepada Penggugat sampai adanya putusandalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vanHalaman 29 dari 111 putusan Nomor 53/PDT/2016/PT.BTN3030gewijsde) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dariTergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat Vmaupun Tergugat VI;47.Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor3956 K/Pdt/2000 tanggal 23 Desember 2003 jo. yurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1329
    Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3956K/Pdt/2000 tanggal 23 Desember 2003 jo. yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 1329 K/Pdt/2001 tanggal 18 Juli 2008 dengan kaidahhukum sebagai berikut "bahwa Bank melakukan penyalahgunaankeadaan Debitur yang lemah secara ekonomis untuk menekan Debiturdengan isi perjanjian yang tidak wajar dan berat sebelah, sehinggadebitur harus menerima perjanjian", maka tindakan Tergugatlll yangmewakili Tergugat dan/atau Tergugatll yang telah melakukanpelelangan
Putus : 12-07-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.SPN
Tanggal 12 Juli 2017 — - MINTARIA l a w a n - GUNAWAN CHANDRA, SE, dkk
16849
  • Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Bahwa seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330KUHPerdata jika belum mencapai umur 21 tahun;Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pat.G/2016/PN.SPNBahwa seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atauberumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah;Bahwa Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orangadalah cakap, kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapaorang tidak cakap untuk membuat perjanjian,
Register : 17-10-2016 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mre
Tanggal 19 Juni 2017 —
6117
  • tidak boleh dilakukannya;Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan ada/tidaknya suatuwanprestasi, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah perjanjian yangdilaksanakan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian itu sendiri;Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320KUHPdt, yang menyebutkan : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perludipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;(KUHPerd. 28, 1312 dst.) 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;(KUHPerd. 1329
Putus : 27-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 193/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 27 Mei 2019 — Dr. ADINAN JUPRI lawan KRT CHRISNA ATMADJI, SE dkk
4134
  • Putusan Mahkamah Agung Nomor 1329 K/Pdt/2001 ;d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3956 K/Pdt/2000 ;e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1 985 ;2. Bahwa ketentuan ketentuan dalam Akta pengakuan hutang tersebutsecara jelas dan tegas sangat merugikan Penggugat dan hampirmustahil untuk dapat dipenuhi oleh Penggugat, Yaitua.)
Register : 01-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
ILHAM FIRDAUS
Tergugat:
PT KERANJANG SUKSES INDONESIA
13485
  • Perusahaan Persekutuan, baik dalam bentuk PersekutuanPerdata, Persekutuan Firma maupun PersekutuanKomanditer (CV); Bahwa supata Penggugat memahami, Pasal 1329 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata)menyatakan setiap orang cakap melakukan perbuatan hukumkecuali yang oleh undangundang dinyatakan tidak cakap.Sehingga pada prinsipnya semua orang cakap melakukanperbuatan hukum kecuali undangundang menentukan lain.
Register : 09-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
AHMAD FAHMI
16244
  • Perangkat Daerah (RKA SKPD)ChairilAuliaPohan 68. 1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Petikan Keputusan Bupati Marliana Halaman 72 Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn Batu Bara Nomor : 189/BKD/2014 69.1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Surat PerintahMelaksanakan Tugas 70.1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Tanda Penerimaan Uang 71.1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum BPJSTahun 2015Lubis 72.1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Surat Surat KeputusanDirektur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan Nomor : 1329
    Perangkat Daerah (RKA SKPD)ChairilAuliaPohan 68. 1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Petikan Keputusan BupatiBatu Bara Nomor : 189/BKD/2014 MarlianaLubis Halaman 98 Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn 69.1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Surat PerintahMelaksanakan Tugas 70.1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Tanda Penerimaan Uang 71.1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum BPJSTahun 2015 72.1 (Satu ) Bundel (Photo Copy) Surat Surat KeputusanDirektur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan Nomor : 1329
Register : 24-09-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pol
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6435
  • bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakapmenurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.Artinya seseorang yang akan mengadakan perjanjian haruslah telahdewasa dan cakap (atau tidak dibawah pengampuan)Kedewasaan seseorang dapat ditentukan oleh 2 faktor sesuai Pasal 39ayat 1 UU no. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris setiap orang yangsudah berusia 18 th atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, danberhak untuk bertindak selaku subjek hukum.Mengenai kecakapan Pasal 1329
Putus : 24-10-2011 — Upload : 14-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 PK/Pdt/2011
Tanggal 24 Oktober 2011 — EDDY SALIKIN ; HO LAM KIAU als SUNARSO Dkk
3311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , sedangkan hargatanah yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 182.816.000,(seratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam belasribu) rupiah), jadi jelas dan nyata sekali rekayasa dariTergugat Il sehingga perbuatan Tergugat II tersebut sudahbertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 BW, Pasal 1328 BWdan Pasal 1329 BW, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli No.83 tanggal 22 Agustus 1994 dan Akta Kuasa No. 84 tanggal 22Agustus 1994 serta kwitansi tanggal 24 Oktober 1994 sebesarRp. 285.700.000, (dua ratus delapan