Ditemukan 3184 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terduat terkiat
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 23-05-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 29-10-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 40/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 27 September 2012 — Andi Zaenab (A) Puang Se’ne’ , Alex Tangkelembang (Penggugat) VS SB Palisuan, Aryanti Palisuan (A) Mama Pale, Martha Ruruk, DKK (Tergugat)
145 — 91
  • Dan, tidak bisa dari Para Penggugat untuk melemparkanpembuktian kepada Tergugat , Il, Ill, IV dan V bahwa Tergugat I, Il, Ill, IVdan V tidak punya hak atas obyek sengketa, karena disatu sisi, sudah adahak terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh Tergugat terhadap obyeksengketa, atau setidaktidaknya terhadap sebagian obyek sengketasebagaimana dimaksud untuk bidang tanah dalam SHM No. 12 /Randanan Surat Ukur No. 08 / Randanan / 2006 tanggal 17 Mei 2006seluas 15.038 m2 (lima belas ribu tiga puluh delapan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 24 Mei 2016 — ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI
187 — 44
  • yang wajar, pada prinsipnya harga tadidiklarifikasi, bukanlah harga mark up atau harga yang tidak wajar;Bahwa yang menjadi dasar bahwa sebuah badan usaha merupakandistributor / agen adalah surat penunjukkan dari pabrikan / vendor alattersebut kepada badan usaha tersebut atau dalam bahasa lainnya, suratpenunjukkan ini disebut sebagai letter of authorization (LA);Bahwa yang dimaksud benchmarking adalah suatu proses pengukuranterus menerus atasproduk, Jasa dan tata cara kita terhadap pesaing kitayang terkuat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 26-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2014 — 1. H. MARDANIH, DKK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
188 — 139
  • /1997 tanggal 05 Februari 1997 yang ternyata tidak mempunyaidasar hukum terhadap tanah girik milik PARA PENGGUGAT.Akibat hukum yang timbul dari KTUN OBJEK SENGKETA tersebut sangatmerugikan kepentingan PARA PENGGUGAT karena haknya untukmendapatkan Sertifikat atas tanah miliknya yang sudah ditempatinya selamaberpuluhpuluh tahun menjadi hilang tanoa sebab yang dibenarkan oleh hukum.Bahwa tanah girik milik adat yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dilindungiPasal 20 UUPA sebagai hak turun temurun yang terkuat
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
106 — 16
  • dokumen surat menyuratkepemilikan tanah milik almarhumah Hajjah Warsiyem dan/atau surat menyuratyang berhubungan erat dengan transaksi jual beli dimaksud;Bahwa demikian pula halnya dengan peran dan andil Turut Tergugat I sebagaiSuami yang dicintai Tergugat I dan menurut pengakuan masyarakat sekitarTergugat I sangat patuh dan selalu mengikuti saran dan keinginan TurutTergugat I, sehingga jadilah Turut Tergugat I menjelma menjadi prime advisor,prime concelor, energi, generator dan motor penggerak terkuat
Pengadilan PT JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 101/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 19 Februari 2019 — 1. NURBAYA, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula disebut sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi ; 2. KASMIADI Bin BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ; 3. JUNAIDI Bin BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula disebut sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi ; 4. ASIAH Binti BUSTAMI, bertempat tinggal di Perumahan Aur Duri BlokD Nomor 198 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula disebut sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi ; 5. NURJANA Binti BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula disebut sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi ; 6. SALMA Binti BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula disebut sebagai Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi ; 7. ALPIAN RIYADI Bin BUSTAMI, bertempat tinggal di Slamet Riyadi RT.20 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula disebut sebagai Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Ujang Saleh, S.H., Ibnu Kholdun, S.H, M.H., , Warfian Saputra, S.H, M.H., Syaipuddin, S.H., dan J. Siboro, SH yang berkantor pada “Kantor Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum SAPTA KEADILAN”, beralamat di Jalan Yunus Sanis Lorong Andalas No. 79 A RT.02 Kebon Handil, Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SK-Pdt/Spt/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 dengan Nomor: 24/SK/Pdt/2018/PNSnt, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ; L A W A N : 1. HASANUDDIN alias COANG AYAM, bertempat tinggal di Simpang Gado Gado RT.07 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Muhammad Taufik, S.H dan A. Kadir, S.H., yang berkantor pada “Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Muhammad Taufik, S.H & Partner”, beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor 1, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/MT/Pdt/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dengan Nomor: 36/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; 2. PAING HADI SAPUTRO, bertempat tinggal di Slamet Riyadi RT.20 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Penggugat I Rekonvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Muhammad Taufik, S.H dan A. Kadir, S.H., yang berkantor pada “Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Muhammad Taufik, S.H & Partner”, yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor 1, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/MT/Pdt/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dengan Nomor: 36/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Penggugat I Rekonvensi ; 3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN MUARO JAMBI, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Muaro Jambi Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II Konvensi; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rino Oetami, S.Kom, Ardiansyah, S.Sos dan Syafe’i Saat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dengan Nomor: 47/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II Konvensi ; 4. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Muaro Jambi Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III Konvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feryando Putra, S.STP, Dadang Hidayad, S.E., dan Jurnal, S.H., yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dengan Nomor: 48/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III Konvensi ; 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARO JAMBI, beralamat kantor di Jalan LintasTimur Muaro Jambi Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagai Turut Tergugat IV Konvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elinahombang Rambe, S.H., Sukarman Harianto, S.H., dan Ratnawati, S.H., yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dengan Nomor: 35/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagai Turut Tergugat IV Konvensi ; Untuk selanjutnya Turut Terbanding I / Turut Tergugat I sampai dengan Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat IV Konvensi disebut sebagai Para Turut Terbanding/ Para Turut Tergugat Konvensi ; DAN 1. M. HATTA Bin SAHAK, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanMerpati III, Nomor 07, RT.19 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung - Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula sebagai Tergugat Intervensi I Konvensi/ Penggugat Intervensi I Rekonvensi ; 2. AZHAR Bin BUJANG NAPI, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mas Mansyur, RT.19, Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura - Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula sebagai Tergugat Intervensi II Konvensi/Penggugat Intervensi II Rekonvensi ; 3. JANGTI Bin HUSIN BILAL, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.04 Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula sebagai Tergugat Intervensi III Konvensi/ Penggugat Intervensi III Rekonvensi ; 4. A. RUDIN Bin A. RAHMAN, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat Intervensi IV Konvensi/ Penggugat Intervensi IV Rekonvensi ; 5. SARBANI Bin SAIB, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula sebagai Tergugat Intervensi V Konvensi / Penggugat Intervensi V Rekonvensi ; 6. MUHAMMAD Bin MANSUR, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.35 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula sebagai Tergugat Intervensi VI Konvensi/Penggugat Intervensi VI Rekonvensi ; 7. FAUZI Bin HALIK, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.02Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula sebagai Tergugat Intervensi VII Konvensi / Penggugat Intervensi VII Rekonvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Azwardi, SH dan Sam’un Muchlis SH yang berkantor pada “Kantor Hukum Azwardi SH dan Rekan”, beralamat di Jalan Kapten Pattimura RT. 06 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/AZ/Pdt/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 dengan Nomor: 46/SK/Pdt/2018/PNSnt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V sampai dengan Turut Terbanding IX disebut sebagai Para Turut Turut Terbanding semula Para Tergugat Intervensi Konvensi/Para Penggugat Intervensi Rekonvensi ;
86 — 34
  • segala kerugian yang dialami oleh PARAhalaman 8 dari 47 halaman put No.101/PDT/2018/PT JMB16.17.18.19.PENGGUGAT atas penguasaan objek tanah yang dikuasai oleh TERGUGATtanpa hak yakni melakukan usaha ternak ayam potong dan menanam pohonsawit tanpaizin PARA PENGGUGAT ;Bahwa objek tanah sengketa merupakan hak milik PARA PENGGUGATmerupakan hak primer yakni mempunyai kedudukan yang paling kuat,sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) Undangundang Pokok Agraria, yakniHak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juni 2020 — Pemohon:
1.GRACE ELIZABETH LIEM
2.PAULUS SELAMAT WIDJAJA,
3.DRA. HJ. ZURIAH BINTI H. UMAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
256 — 116
  • Tidak ada yangsatu referensi kuasa itu diwariskan;Bahwa perbuatan melawan hukum itu jangan kita keluar daripemahamannya.Bahwa kuasa mutlak sejak tahun 1982 tidak berlaku lagi dibawah tahun1982 boleh berlaku;Bahwa di dalam undangundang yang diakui hanya yang namanyasertifikat, yang terkuat dan terpenuhi itu yang diwarisi.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
175 — 40
  • Kesalahan Kedua Perihal Objek Sengketa saat ini masih atas namaPOPPY FEMIALYA / PENGGUGAT IL:Objek Sengketa hibah belum diputinkan menjadi milik negara atau dalamhal ini incasu Kementrian Keuangan /TERGUGAT III menjadi atas namaTERGUGAT III, Sesuai ketentuan Undang Undang Pokok Agraria sertasecara a contrario POPPY FEMIALYA /PENGGUGAT II adalah pemiliksah atas Objek Sengketa mendasarkan pada ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana kepemilikan POPPYFEMIALYA atas Objek Sengketa adalah terkuat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-10-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 April 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
113 — 71
  • Umum, alinea 9 antara lainmenjelaskan sebagai berikut :veeeeeeees Dalam UndangUndang ini diatur secara rinci tentang Jabatan Umumyang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa Akta otentik yang dibuatoleh atau dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban danperlindungan hukum. mengingat akta notaris sebagai akta otentik merupakanalat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam UndangUndang ini diaturtentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta,
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2016 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 16-03-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Dpk
Tanggal 3 Agustus 2017 — Rita Wijaya Melawan 1. Ida Farida., M.A Hendro., Dkk
376 — 188
  • Haksewa ;Bahwa secara filosofi hak penguasaan tanah adalah sesuai dengan pasal 33UUD1945 yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan yang dapatmenguasai tanah seperti yang disebutkan di atas adalah bagi siapa yangmemohon kepada Negara dan untuk apa dan telah melakukan sesuai aturanyang berlaku, intinya untuk menguasai tanah harus dilakukan sesuai denganaturan yang berlaku;Bahwa eksistensi Sertifikat Hak Milik adalah hak turun temurun yang terkuatdan terpenuh, artinya siapun bisa diwariskandan yang terkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
134 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Bangunan telah dibangunmelebihi ijin yang diberikan, yaitu: 3 lantailebih (Objek Sengketa hanya 3 (tiga) lantai)(Vide Bukti P15, foto yang letaknya diakhir dari Bukti P15).Pengakuan Saksi Fakta ini merupakan alatbukti terkuat dan terpenuh yang tidak dapatditarik Kembali.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.Smg
Tanggal 15 Juni 2011 — MEYLIANI YUWONO,dkk PEMERINTAH KOTA / WALIKOTA SEMARANG,dkk
435 — 101
  • Bahwa, sesuai dengan ketentuan UUPA No 5 tahun 1960 pasal 20 Hak milikadalah hak atas tanah yang terkuat dan istimewa, oleh karena itu sesuaikewenangan yang dimiliki oleh Tergugat III sudah dapat dipastikan dalampemberian hak milk serta penerbitan Sertifikat Hak Milk tersebut harusmemenuhi rangkaian prosedure dan proses pemenuhan syarat syarat sesuaiketentuan undang undang yang dijamin akurat dan bertanggung jawab sesuaimenurut hukum, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Tergugat III untukmenolak
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 294/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : RUDY JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : MINAWATI JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. PETROMAS PERSADA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : RATNA NINGSIH, SH Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Ir. SAHALA HUTAPEA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Diwakili Oleh : EDEN SIAHAAN
Terbanding/Penggugat : Ir. SWANDI SIMORANGKIR
Terbanding/Tergugat VI : HIMMELLENA NAPITUPULU, SH, SPN
Terbanding/Tergugat VII : MELANIE OKTAVIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat II : MARIANI WATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : ENDRA THASLIM, SH
372 — 186
  • tentang UU PA maka secara otomatis hakhak atastanah yang diperoleh dari Grant Sultan adalah menjadi hak milik, dengandemikian tanah Grant Sultan tersebut adalah menjadi milik dari orang yangnamanya tercantum didalam Grant Sultan tersebut, UU PA merupakansebagai bentuk pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia atasberlakunya hukum adat atas tanah di Negara Republik Indonesia ;e Bahwa berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960disebutkan :Ayat 1 : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN SABANG Perdata Tanah
Register : 03-08-2015 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN SABANG Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.SAB
Tanggal 2 Juni 2016 — SYAHRUDDIN Bin Tgk. ABDUL RANI ASYEK, VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaC/q. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi AcehC/q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. MenteriPertahanan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Panglima TNI Republik Indonesia, C/q. Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Republik Indonesia,C/q. Panglima Armada Barat (Pangarmabar) Republik Indonesia, Cq Komandan Pangkalan Utama Angkatan laut (Danlantamal) 1 Belawan,C/q. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Sabang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
149 — 33
  • secara sepihak tanpa memberikan manfaat apapun bagi seluruhrakyat Indonesia pada umumnya ;Bahwa terhadap uraian dari surat tersebut dapat memberikan penjelasan kepada kita semua,kata sedikit sekali dapat pula ditafsirkan dengan kata sangat sedikit begitu pula denganPenguasaan yang seharusnya disebut adalah tanahtanah yang mempunyai historis bahkanpenguasaan secara fisik sejak Indonesia Merdeka sampai dengan sekarang sangat sedikit sekalitanahtanah militer ;Bahwa Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
142 — 76
  • Dan berdasarkan alasan hukum mana,karenanya relevan apabila dalam gugatan sengketa tata usaha negara initerlebin dahulu menguraikan tentang "pengertian hak milik adat" dapatdiinterprestasikan dari pengertian hak milik sebagaimana diatur dalamPasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria yang berbuny/i : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tatudi, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6."
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 21-06-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
HELMI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.LA ALIMA
2.WA NENJO
3.LA ASRI
4.ALIMUDIN
5.WA ANIMA selaku ahli waris dari Almarhum LA WETI
6.WA NERI
7.LA MBUNGA
8.LA OBI
9.ARIFIN SAMPULAWA
10.LA RUDI alias SULE
11.LA ELO
12.LA CAPI
13.LA UDIN
14.LA INGGU
15.LA MALA
16.LA SIRI
17.LA EDI
18.WA RAPIMA
19.MUHAMMAD SALEH RUMAKAT
20.LA SURI alias LA RUSI
21.WA SITI selaku ahli waris dari Almarhum LA NGAKARO
22.LA UDIN
23.LA MUSAIDIN
24.LA ABUKASIM
25.LA DINO
26.WA SALIHI
27.LA TIHU
28.WA JAMILA
29.YUSUF MANILET
30.LA JUMA
31.GAMU RUMAKAT
32.LA RABANI
33.LA SONI
34.LANGKOLO
35.LA LETI
36.WA NAO
37.LA ARMAN
38.LA ASRAF
39.LA MUIDIN
40.WA MURU
41.WA BANCI
42.LA SARI
43.LA WETI
44.BENI MANOMARA
45.IBU SUKUR
46.RINA SABON selaku Ahli Waris dari Almarhum ALEX SABON
47.ABRAHAM KESAULIA
48.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Tel
169 — 124
  • Sehingga sertipikatsertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat XLIXkepada Para Tergugat tersebut, memiliki kKekuatan mengikat secarahukum dan dilindungi oleh hukum sesuai UndangUndang Pokok AgrariaNomor 5 tahun 1960 Bagian III Hak Milik Pasal 20 (1) Hak milik adalahhak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 28-10-2013 — Upload : 18-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Ktl
Tanggal 28 Oktober 2013 — BENYAMIN, DKK vs BUPATI KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, DKK
461 — 136
  • 170HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahtanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah / lahanyang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 229/Pid.B/2008/PN.Tbk
Tanggal 7 April 2009 — YAN INDRA.S.Sos.M.Si
228 — 99
  • Sebenarnya SKGR iniadalah semacam kuitansi penerima Ganti Rugi dalam rangka pelepasan hak atasBahwa surat alas Hak atas tanah yang dimiliki seseorang tidak sama karena sertifikathak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang terkuat. Sedangkan Suratalas hak tanah lainnya merupakan bukti permulaan untuk dilakukan pendaftarantanah, pp 24/1997 tentang pendaftaran tanah, vide penjelasan pasal 24 (1).
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 65
  • kemudian didaftarkan dan diterbitkan secara administrasi proseduralpada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah berupa Sertifikat (Tanda BuktiHak) Milik Nomor 1973 atas nama Inaq Rukeni yang ditunjuk dengan bukti P.6;Menimbang, bahwa buktibukti berupa P.6 Sertifikat (Tanda Bukti Hak) MilikNomor 1973 sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanahadalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanahselanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Agama Perceraian
Register : 20-11-2013 — Putus : 25-05-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 25/Pdt.G/2013/pn.kTL
Tanggal 25 Mei 2014 — GUNAWAN THAMRIN - BUN HIAN LIE
102 — 16
  • 170HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahtanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah / lahanyang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 815/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
1.I Gusti Alit Antara
2.I Gusti Putu Ariana, S.Si
Tergugat:
1.Andreas
2.Ni Gusti Putu Kartini
3.Ni Made Suparmiati
4.I Gusti Agung Mas Dewi Paramita
5.I Gusti Agung Indah Permata P
6.I Putu Sarjana Putra, SH.,
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
190 — 122
  • sebenarnyafungsi dari Majelis yaitu memberikan katub pengaman terakhir, karenasertifikat bukan menjadi alat bukti yang mutlak tapi kuat, dalam klaim inilahsebenarnya fungsi peradilan diharapkan untuk bisa memberikan pengamandalam konteks perlindungan :o Yang pertama adalah : adanya jaminan terhadap pelaksanaan apa yangtertera dalam sertifikat;o Yang kedua adalah : ada jaminan penegakan hukum ketika adapelanggaran terhadap apa yang sudah dicantumkan di dalam sertifikatsebagai alat pembuktian yang terkuat