Ditemukan 3184 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat terduat
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ; Lawan : 1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016 selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II; Dan : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan”, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE’I, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
670 — 510
  • terlantar itu dibatasi waktu yaitu 3 (tiga) tahun ; Bahwa yang dimaksud pemilik tanah adalah orang yang menguasai objek tanahtersebut; Bahwa Bukti surat T.113 adalah surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat KalimantanTimur nomor 132 tahun 1975 tentang Penegasan bidang tanah yang terletak antarakampong Labuhan Besar dengan kampong Segagu seluas 18.000 HA menjadi BidangTanah Negara; Bahwa tentang Hak Milik setelah berlakunya UU Pokok Agraria tahun 1960 yakniSesuai pasal 20, Hak Milik adalah Hak turuntemurun, terkuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 406/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 28 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat II : Mariana Diwakili Oleh : Sugiono
Pembanding/Penggugat I : Sugiono Diwakili Oleh : Sugiono
Terbanding/Tergugat : PT Perusahaan Perkebunan Dan Perdagangan Pulahan Seruwai
186 — 140
  • Telah terjadi kesalahanObjek eksekusi;Menimbang, bahwa selain hal tersebut diketahul bahwa Sertifikat HakMilik adalah merupakan suatu bukti hak terkuat dan terpenuh bagi pemiliknyakarena Hak Milik, tidak ada masa berlakunya ;Meimbang, bahwa terjadinya kesalahan objek eksekusi sebagaimanatersebut diatas adalah merupakan tanggungjawab dari Pemohon eksekusi milikPT.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 1/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
ARSHAD
Tergugat:
Kepala Kantor ATR/ Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.ABIDIN ABDULAH
2.ROHMAN
3.AHMAD YANI
4.URIANTO
5.NEMENSIUS, SP.,SH
6.DIAN HARDIYANTI
8.FERRY ERLANGGA
9.MUHAMMAD AFID
10.ERMAWATI
11.MHERTA PRATAMA
12.HANIBAM BATHMAN
13.ASEP RIAN BINTANG PAMUNGKAS
14.MARLINA
15.EDWAN PASHA
16.ANDI HERAWAN LUBIS
17.ERDAWATI
18.EKA ROSA WATI
19.MUHAMMAD RAMADHAN
20.ICA PARMIA
21.ENEMRAN
22.APRIO PERMADI
23.MUJIONO
24.RUDI APRIANTO
25.M. MARZUKIN
26.FENTY
27.LARASATI
28.LINA PRATIWI
29.FEBRI PRATAMA PUTRA
30.DENDY APTWOELAS. S
31.RIZKY WIYANTARA
32.RIDWAN
33.MERRIL MIRZA
34.PUJO TRI PAMUNGKAS
35.ANDI SAPUTRA
36.ETI AGUSTINA S
37.AHMAD JEFRI
38.URIANTO
39.SITI WULANDARI
40.YOGI PRAMONO
41.SUKAMTO
42.DHITA AR.S
43.SUPREHATIN
44.RUDIANSYAH
45.ALI AGUSMAN
46.APIT
47.YULISTARI
48.KHAIRIL
49.RODIAH
50.DEDDY KURNIAWAN
51.SELA OKTAVIYANTI<br
237 — 98
  • ; Bahwa sertipikat hak milik sebagaimana tersebut di atas adalah tandabukti hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditetapkan didalam Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 25-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm.
Tanggal 25 Maret 2013 —
56 — 13
  • hubungan hukum antarapemilik bangunan dengan pemegang HGB dan yang dapat dialihkan hanya tanahdengan status HGB saja sedangkan bangunannya tidak dapat dialihnkan karenabukan milik dari pemilik HGB.Saksi menjelaskan mengenai status hak milik dengan Hak Guna Bangunan yaituBahwa UUPA hanya membedakan jenisjenis hak atas tanah sesuai dengan sifatdan tujuan diberikannya hak yaitu hak milik, HGB, HGU, hak pakai dan haklainnya tetapi perbedaan yang siknifikan antara hak milik dengan HGB adalah hakmilik terkuat
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor Kitab Undang-undang Hukum Dagang Tahun 1847
530 — 929
  • Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
  • (QKUHD 495, 498, 507, 510, 517), t, 5191, 520m.)Pasal 517yang mempunyai hak terkuat di antara para pemegang berbagai lembar konosemen daribarangbarang yang disimpan menutrut pasal yang lain, adalah orang yang menjadipemegang dari lembaran, sesudah pemegang yang mendahului mereka, yang menjadipemegang dari seluruh lembaran, orang yang pertama menjadi pemegang dengan itikad baikdan menjaminnya dengan imbalan.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 524/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
206 — 84
  • Dalam hubungan dengan pemilikan tanah ini di dalam UUPA diartikanpenguasaan atas tanah yang didasarkan pada suatu hak dengan status hakmilik, maka Pasal 20 UUPA, ditentukan bahwa :(1) Hak milik adalah hak atas tanah turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah;(2) Hak milik dapat beralin dan dialinkan kepada pihak lain;Pada hukum adat tanah milik adat yang bersifat perorangan itu selalu dikuasalsecara aktif oleh pemiliknya dengan berbuat sesuatu yang nyata di atas tanahdisebut
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
304 — 1138
  • demikian perjanjianantara A dengan B tidak menjadi batal demi hukum, maka dengandemikian dapat diajukan pembatalan dengan mengkaitkan Pasal 1266KUHPerdata yang menyebutkan pada setiap perjanjian syaratpembatalan selalu dianggap ada bahkan didalam ketentuan tersebut,perjanjian dinyatakan apabila dilakukan wanprestrasi dengan makasendirinya perjanjian batal demi hukum namun pembatalannya itu harusdiajukan kepada Hakim maka nantinya Hakim yang akan memutuskan ;Bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang terkuat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
199 — 56
  • Pst.Bahwa, dari uraian butir 1 tersebut telah diketahui dengan sangat jelas bahwaRAPAT KETURUNAN merupakan instrument tertinggi dan terkuat sebagaisyarat untuk merubah AD/ART Yayasan, dan Penggugat Intervensi adalahbagian dan merupakan satu Kesatuan tak terpisahkan dari KETURUNANPahlawan Nasional RI, Mayor Jendral TNI (Purn) Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
141 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 yakni:Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6;(Pasal 6; semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial)Halaman 6 dari 232 halaman.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 19-06-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
246 — 167
  • Disatu sisi PenggugatIntervensi menyebutkan sebagai pemilik sesuai dengan Pasal 20 ayat(1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan hak milikadalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangHalaman 238 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 disisi lainPenggugat Intervensi menyebut dirinva sebagai Pemegang Hak GunaUsaha berdasarkan HGU No. 09 Tahun 1998 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 ayat (1) Undang
    Disatu sisi Penggugat Intervensimenyebutkan sebagai pemilik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan hak milik adalah turun Halaman 438 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6 "disisi lain Penggugat Intervensi menyebutdirinya sebagai Pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan HGU No. 09 Tahun1998 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
407 — 217
  • Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsisosial.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
133 — 240
  • demikian perjanjianantara A dengan B tidak menjadi batal demi hukum, maka dengandemikian dapat diajukan pembatalan dengan mengkaitkan Pasal 1266KUHPerdata yang menyebutkan pada setiap perjanjian syaratpembatalan selalu dianggap ada bahkan didalam ketentuan tersebut,perjanjian dinyatakan apabila dilakukan wanprestrasi dengan makasendirinya perjanjian batal demi hukum namun pembatalannya itu harusdiajukan kepada Hakim maka nantinya Hakim yang akan memutuskan ;Bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang terkuat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ANJAR NUGRAHA, ST., M.Ec.Dev Bin (Alm.) SASTRO SUJITO SARWONO SINGGIH, SE Bin (Alm.) SASTRO SUJITO
402 — 102
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Halaman 157 dari 283 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Smr.Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
369 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketika bicara masasahhukum tanah maka yang diutamakan dalam pembahasan adalahSubyek hak, objek hak dan status serta riwayat perolehan.Kepemilikian suatu tanah bisa dikatakan sempurna dan kuat bilakepemilikan tanah tersebut memilki 2 aspek pembuktian, yaitu: Bukti SuratSertifikat tanah merupakan bukti kKepemilikan yang terkuat, namun halitu tidaklah mutlak. Artinya, sebuah sertifikat dianggap sah dan benarselama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikattersebut.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
311 — 88
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ABDUL MUKTI SYARIFF ST., M.Si Bin (Alm) SALIM MUBARAK
258 — 79
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
486 — 540
  • tersebut telah beralin sepenuhnya kepadaJOZEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF (Penggugat) dan sekaligus LAUWKIAN ENG / HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIDJAYA telah memberikankuasa penuh kepada paman kandunganya JOZEF ABRAHAMZULKARNAEN LATIF (Penggugat) jika ingin melakukan perbuatan hukumterhadap harta tidak bergerak yang berupa Eigendom Verponding No 19;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, Hak Milik merupakan hakyang turun temurun, terkuat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
144 — 120
  • Putusan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUNberstatus Hak Milik (Hak yang terkuat dan terpenuh sertatanpa jangka waktu), maupun Hak dengan jangka waktudalam hal ini Hak Guna Bangunan, jauh sebelum gugatan inidiajukan oleh Penggugat, karena sertipikat (obyeknya) baikluas (data fisik), maupun nama Pemegang Hak (subyek / datayuridis) tidak berubah / sama alias ituitu juga; e Gugatan kurang pihak, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat,dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
781 — 1368 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dua kandidat terkuat setelahmelewati dua evaluasi, Mitsubishi dan Mitsui terpilihuntuk mengikuti evaluasi berikutnya oleh timgabungan. Kandidatkandidat ini adalah jelasjelasmerupakan peserta yang paling memenuhipersyaratan yang disyaratkan pada awal proses.)Poin sebelumnya didukung oleh Tn.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
224 — 163
  • 21, sebagai yang terkuat danterpenuh serta dapat diwariskan kepada ahli warisnya, sedangkan HakMenggarap tidak diatur sebagai salah satu jenis hak dalam UndangUndang No.5 tahun 1960 (UUPA), oleh karena itu pernyataan yang sangatkeliru bila Penggugat menyatakan mempunyai Hak Garap yang sahmenurut hukum sebagaimana dalil Penggugat halaman 5 sampai denganhalaman 19.Bahwa dengan dalil penggugat yang menyatakan penggarapan tersebutdemi hukum beralih karena warisan adalah pernyataan yang keliru karenasebaiknya