Ditemukan 3204 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat ternuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
181 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUPANo. 5 Tahun 1960 Pasal 20 yakni :Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalamPasal6 ;(Pasal 6; semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial) ;Hak Milik dapat beralih kepada pihak lain ; Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 23dan 29 Desember 2003 diatas tanah yang telah ada dan terbitalas haknya yakni Sertipikat Hak Guna Usaha No.1. ;4.2.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADELINA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUHERWANTO
117 — 72
  • Nomor 224 Tahun 1961, makakepemilikan tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk)berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM yang merupakan Hak atasTanah yang paling Terkuat kemudian pada tanggal 29 Mei 2013Saksi H. Usman Effendi seolaholah diajukan PermohonanPenurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan oleh 166orang pemegang SHM (an. Rahmat Hidayat, dkk), padahaltujuannya agar PT. Bogorindo Cemerlang dapat memiliki tanahbekas HGU PT.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
3680 — 3006
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah tanpa mengabaikan fungsi sosial dari tanah.Ketentuan yang memuat norma yang merupakan turunan asas nasionalitas dalamUU 5/1960 juga ditemukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 yang mengaturbahwa hak guna bangunan dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikanmenurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
185 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan konversi tersebut menegaskan Hak Usaha atas BekasTanah Partikelir sejak tanggal 24 September 1960 menjadi hak miliktersebut adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuhsebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Ayat (1) UUPA, dan hak milik ituterjadi karena ketentuan undangundang sebagaimana dinyatakan dalampasal 22 Ayat (2) b.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 13-09-2012 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN.Mks
Tanggal 13 September 2012 —
284 — 101
  • No. 5 tahun 1960, Pasal 20 ayat (1), yaitu berbunyi:131Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat, danterpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat, ketentuan dalam pasal 6Makna utama pasal ini adalah : Hak milik hanya dapatdiberikan kepada orang perseorangan.b. Oleh karena itu berdasarkan PP.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 19-03-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
148 — 122
  • tersebut di atas termyataTergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,11 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak dapatmembuktikan bantahan terkait obyek tersebut sebagai alas hak kepemilikanDarmawan, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti SHM No. 836 atas nama Darmawan dengan luastanah 2.790 M2, SHM No. 618 atas nama Darmawan dengan luas tanah 2.600 M2yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 3.1 dan 3.2, sebagaimana ketentuan pasal20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-03-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 18/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
MUHSININ Alias H. MUHSININ
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
101 — 57
  • Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim menjadikannya PengetahuanHakim bahwa atas tanah tersebut pernah bersengketa dan belum didapatkankejelasan mengenai siapa yang terbukti berhak secara hukum atas hakkepemilikan tanah tersebut sehingga Kedua Sertipikat Nomor 3001 dan Nomor3002 belum dibatalkan dan masih sah serta meyakinkan sebagai buktikepemilikan terkuat;Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 juga mengajukan buktisurat berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 465/Pid.B/2013
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 485/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2019 — Terbanding/Penggugat : JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Turut Terbanding/Tergugat XLIX : ACEPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : RUMIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXXI : H. SUNTORO
Turut Terbanding/Tergugat CXLII : ARIANTO
Turut Terbanding/Tergugat LXIV : KIRNO
Turut Terbanding/Tergugat CXXV : RIWANTO
Turut Terbanding/Tergugat XXXII : AGUS SARIPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XCVI : HASANUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XLVII : Hadi Marwoto
Turut Terbanding/Tergugat CXI : NIMIN M KARIM
Turut Terbanding/Tergugat XV : UDIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXIX : NURDIN
Turut Terbanding/Tergugat CXL : MAWIN
Turut Terbanding/Tergugat LXII : NANO
Turut Terbanding/Tergugat CXXIII : ADE NILAM CAHYO
Turut Terbanding/Tergugat XXX : SALEH, H. RIDWAN
Turut Terbanding/Tergugat XCIV : SUMARJA
Turut Terbanding/Tergugat CLV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat XLV : SAPTONO
Turut Terbanding/Tergugat CIX : RIMIN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : S
487 — 1679
  • Setu (TanahTerperkara/Objek Sengket) terletak di Kelurahan Krukut, yang terkenapembebasan Jalan Tol DepokAntasari, CinereJagorawi.Bahwa berdasarkan atas hal tersebut, maka pertimbangan MajelisHakim pada tingkat pertama yang merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat(1) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang menyatakan bahwa Hak Milik merupakan hak yangturun temurun, terkuat dan terpenuh sangatlah semakin membuktikanadanya ketidakrelevanan antara pertimbangan hukum
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 378/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Tergugat IV : PT. PARAHYANGAN WISATA PERMAI
Terbanding/Penggugat : Raminten
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI
105 — 71
  • BERG, karenanya berdasarkanketentuan hukum yang berlaku atas EIGENDOM VERPONDINGNo.9271, Surat Ukur No. 202 tanggal 16061934 atas namaGABRIELLE ESTELLA MARTINA PLYNAER ECHGT VAN KARELLODEWIJK NEUMAN adalah yang terkuat danterpenuhimenurut hukum.>Bahwa selain daripada itu antara nana GABRIELLE ESTELLAMARTINA PLYNAER ECHGT VAN KAREL LODEWIJK NEUMANdengan FW.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 706/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : AGUS JUMENA
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
149 — 175
  • tahun atau lebih secara berturutturut untuk dapat memperolehpenegasan hak milik berdasarkan mekanisme pendaftaran tanah.Ketentuan ini dinilai sebagai ketentuan yang berakar pada nilainilai keadilan yang restoratif justice, dimana memberikan ruangbagi seseorang yang menguasai tanah untuk memperolehpengakuan sebagai pihak yang berhak atas tanah hak miliktersebut.Pengakuan seperti ini telah sesuai dalam ketentuan Pasal 20UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang mengaturtentang Hak Milik terkuat
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Putus : 02-05-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SITUBONDO Nomor 08/PDT.G/2012/PN.STB.
Tanggal 2 Mei 2013 — Perdata - Tommy Alexander Prayogo, Dkk. sebagai Penggugat - BUPATI KABUPATEN SITUBONDO, dahulu disebut BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SITUBONDO, Dkk. sebagai Tergugat
100 — 65
  • , tidak terikat oleh clausula yang lain;Bahwa Hak atas tanah yaitu :e Hak milik;e HGU;e HGB;e Hak Pakai;Bahwa jika Hak milik, HGU, HGB dan Hak Pakai masingmasing memiliki hak,apabila antara hak yang satu dengan hak yang lain bertentangan, maka yangmenjadi patokan atau pedoman adalah apabila Normatif yang pertentanganmaka yang digunakan adalah teori hukum tetapi apabila teori hukum yangbertentangan maka yang digunakan filsafat hukum;Bahwa Hak Milik dikatakan hak lebih tinggi maksudnya adalah hak terkuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 19-09-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 355/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 7 Februari 2019 — SAIMIN DKK VS PT. SIRATA-RATA ALASTONGA,DK
93 — 83
  • P34, P35, P36, P37, P40, P 43 dan P44, adalahsempurna sebagai surat atau akta sehingga sah sebagai alatbukti tulisan dalam perkara ini dan dapat mendukung dalildalilgugatan Para Penggugat.... semuanya diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah mengakuiBukti Sertifikat hak Milik Para Penggugat/Pembanding, dengandemikian bila dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) UU PokokAgraria, menyebutkan Hak Milik adalah hak yang turun temurun,terkuat
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 20 Oktober 2020 — I DEWA KETUT ALIT DHARMAWAN, DKK VS BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG
187 — 203
  • Tetapi ketika ingin ditingkatkan hak nya harus mempunyaibukti terlebih dahulu;Bahwaesensi ertipikat adalah sebagai alat bukti yang terkuat;Bahwa jika dilihat dari aspek historis, peralihan kekuasaan itu yang dicatatdalan inventaris aset.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 8 Februari 2017 — SOLIKHAH Binti ABDUL WAHID
86 — 20
  • Bahwa menurut ahli, terhadap tanah milik (dikuasai) desa tidak bisadibuatkan SKT, karena merupakan aset negara, kecuali oleh instansiyang membidanginya dilepaskan;Bahwa menurut PP.Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,tanah yang dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahjuga disebut sporadik, dimana hal ini dibuat masyarakat sendiri dengandikuatkan para saksi dan kepala desa, bisa saja menjadi dasar untukpenerbitan sertifikat;Bahwa Sertifikat merupakan bukti sempurna, terpenuh/terkuat
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 07/G/2015/PTUN.YK
Tanggal 23 Juni 2015 — Sumadi dkk disebut sebagai PARA PENGGUGAT Melawan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT
360 — 264
  • diwujudkan oleh pemerintah artinya tidak ada satu kekuatanpunyang boleh menghalanginya karena ini domain umum, untuk kepentingan kita bersama;secara umum hakhak masyarakat harus kita hormati dan tidak boleh ada yang melanggar,bahwa sesungguhnya muka bumi ini untuk kepentingan kita bersama; Bahwa menurut pendapat ahli tentang tanah mempunyai fungsi sosial adalah bahwasesuai undangundang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai penghormatan kepada bangsaIndonesia dalam salah satu pasalnya Hak milik adalah hak terkuat
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
185 — 130
  • Tanah adalah merupakan Dokumen yang memuat data yuridis dandata fisik tanah yang sudah ada haknya;Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan saksi ahli bernama JUNAIDI binSALBI menjelaskan data fisik adalah data menggambarkan letak, luas dan batasbatastanah, data yuridis memuat siapa yang berhak dan siapa yang berkepentingan terhadaptanah atas tanah tersebut atau subyek hak;Menimbang, bahwa sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPAmenyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — PT. BANGUN NUANSA PERSADA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
94 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 28H ayat (4)sebagai berikut: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun.Demikian pula pada UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) sebagai berikut:Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1497 — 2696
  • Namun, Notarismempunyai keweyiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuatdalam Akta Notaris sungguhsungguh telah dimengerti dan sesuaidengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannyasehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta@ memberikan aksesterhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundangundangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta ;Lebih lanjut, disebutkan:Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yangdinyatakan dalam Akta Notaris harus
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 15-09-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1026/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.MASUT bin Dahman
2.MUSNAH bintiDahman
Tergugat:
1.Drs SALMAN BIN DAHMAN
2.AGUS SUTRISNO
Turut Tergugat:
1.HAMDIAH
2.PARMAN
3.PARLEN
4.HERMAN
5.HALUYAH
6.UDIRMAN
7.SUMARNI
175 — 207
  • kemudian didaftarkan dan diterbitkan secaraadministrasi prosedural pada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat berupaSertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 44 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) MilikNomor 40 atas nama Tergugat 1 Drs Salman yang ditunjuk dengan bukti T.2 dan T.1;Menimbang, bahwa buktibukti berupa T.2 dan T.1 Sertifikat (Tanda BuktiHak) MilikNo.44 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik 40sebagaimana ketentuanpasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ; Lawan : 1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016 selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II; Dan : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan”, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE’I, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
601 — 510
  • terlantar itu dibatasi waktu yaitu 3 (tiga) tahun ; Bahwa yang dimaksud pemilik tanah adalah orang yang menguasai objek tanahtersebut; Bahwa Bukti surat T.113 adalah surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat KalimantanTimur nomor 132 tahun 1975 tentang Penegasan bidang tanah yang terletak antarakampong Labuhan Besar dengan kampong Segagu seluas 18.000 HA menjadi BidangTanah Negara; Bahwa tentang Hak Milik setelah berlakunya UU Pokok Agraria tahun 1960 yakniSesuai pasal 20, Hak Milik adalah Hak turuntemurun, terkuat