Ditemukan 4199 data
28 — 8
menentukan bahwe ibu ikut memikul biaya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makaTergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut berkewajiban untukmenanggung biaya nafkah anak dan biaya pendidikan anak tersebut sampaidengan dewasa, namun bilamana ayah tidak dapat memenuhi kewajibannyatersebut, maka ibu juga turut menanggung biaya pemeliharaan anak;Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan suatu kewajiban bagiseorang ayah kepada anaknya dan untuk menjamin kepastian hukum danmasa
H. MOHAMMAD IDRIS BUYUNG, SH
Tergugat:
1.HENDRIK YAURI, SH
2.TJEN TJIE TJIEN alias ACENG
3.KEPALA KANTOR ATR BPN KOTA MAKASSAR
223 — 81
., Halaman 23nama baik dan kehormatan Mohammad Idris Buyung, SH. yangtelah mendapat Piagam Penghargaan masa bakti 20 Tahun danmasa bakti 30 tahun pegawai negeri sipil golongan IV C / DosenLektor Kepala Universitas Hasanuddin atas jasajasanya tersebutdari Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai perbuatanmelanggar hukum (onrechtmatige daad) pasal 1365 KUH Perdata.Seharusnya penggugat juga menjadikan Tergugat pihak dariKepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polrestabes Makassar.Karena Penggugat
1.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
2.Edgar Hubert Deardo, SH
Terdakwa:
Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila Alm
111 — 28
berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1)Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukumanpidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidanadenda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaindijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika dendatidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danmasa
80 — 20
untuk masasewa selama 3 (tiga) tahun mulai 2 Pebruari 2012 s/d 3 Pebruari 2015,sebesar Rp.2.000.000,;Dari JUMALI, uang sewa tanah makam seluas 1/8 Ha selama 1 tahun(2012), sebesar Rp.700.000,;Dari saksi BAMBANG SUTEJO, uang sewa tanah makam selama 1 tahundari tanggal 3 Maret 2011 s/d 3 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000, danmasa sewa 3 Maret 2012 s/d 3 Maret 2013 sebesar Rp.1.200.000,,seluruhnya sebesar Rp.2.200.000.;.
Dari saksi BAMBANG SUTEJO, uang sewa tanah makam selama 1 tahundari tanggal 3 Maret 2011 s/d 3 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000, danmasa sewa 3 Maret 2012 s/d 3 Maret 2013 sebesar Rp.1.200.000,,seluruhnya sebesar Rp.2.200.000.;. Dari saksi SUKINO/Juminten, uang sewa tanah bondo deso yang terletakdi Kelurahan Langenharjo seluas 7.867 M?
34 — 25
Menetapkan bahwa masa penangkapan danmasa penahanan yangdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.
Terbanding/Terdakwa : ELIESER HERIETRENGGI
199 — 85
B/2020/PN Ffk tertanggal 23 Oktober2020 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnyamengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwadi tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwadiperintahkan agar tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara danmasa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa agar supayadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang
SUDARMADI , SH
Terdakwa:
M. NANANG EFENDY Bin AHMAD NUR
52 — 7
untuk balas dendam melainkan haruslah bersifatpembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara dan denda yangakan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amarputusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadaidan adil serta setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaanperkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka sebagaimanaketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan danmasa
75 — 33
bahwapemberhentian terhadap Penggugat tidak Proporsional tanpa menerima hakpensiun adalah tidak benar dan Tergugat tolak, karena pada saat terbitnya putusanTergugat aquo tanggal 7 Agustus 2012 usia Penggugat saat itu 43 tahun, danberdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor: 11 Tahun 1969tentang Pensiun Pegawai dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yangdiberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dapatdiberikan hak pensiun apabila telah berusia sekurangkurangnya 50 tahun danmasa
63 — 45
(Al Muhadzab II 170);Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga telah memenuhiketentuan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak serta kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi Nomor280/K/AG/2004 tanggal 10 Oktober 2004 yang pada pokoknya menyatakanbahwa apabila telah terjadi perceraian dan untuk menjamin kepastian danmasa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayainafkah anaknya
15 — 6
Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2018/PA.Utj.Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan perkawinan Penggugatdengan Tergugat, hal ini dikarenakan perkawinan tidak lagi dapatditegakkan dan sebaliknya justru menimbulkan berbagai kesulitan, makaperceraian adalah satusatunya jalan terbaik demi kemaslahatan danmasa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindarikemudlaratan yang lebih besar.
AKHMAD RIFANI, SH.MH
Terdakwa:
ASEP KUSNAIDI Alias ASEP Bin HULID
60 — 51
terang dan mengakuiperbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan danmeringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menuruthukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwaditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan danmasa
JOY FORTUNE KOSPARA.M, S.H
Tergugat:
PT.TOP BUKIT MERAH
92 — 20
yang merujuk pada PKWT No.0040/PKWT/TBM/ XII/2016 dan UMK tahun 2017 Kabupaten Sanggau;Menimbang, bahwa terkait petitum ke7 dalam pokok perkara menurutMajelis Hakim haruslah diperbaiki redaksionalnya yang semula tertulis*mengabulkan dirubah menjadi "menghukum agar dapat dieksekusi setelahputusan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);Menimbang, bahwa karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat danTergugat disebabkan disharmonis dan bukan karena kesalahan Penggugat danmasa
56 — 10
Rekonvensi maupun TergugatRekonvensi, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagaipemegang hak hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan) atas anak mereka yangbernama ;Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalammenentukan hak hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan), adalah di tanganSiapa masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapattumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian keduaorang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan danmasa
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp565.357.627.166,00 merupakan hasil ekualisasi dengan DPPPPN Masa Pajak Januari sampai dengan September 2008 danMasa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2008;3.2.
FARAH SAUFIKA, S.H., M.H.
Terdakwa:
NOOR HALIS Bin SARBANI
58 — 7
ayat (1) ke2 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadapdiri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukansematamata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untukmencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demipengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penangkapan danmasa
Parit Purnomo, SH
Terdakwa:
RICKY ARIANSYAH BIN RADEN ROHMAN.
48 — 16
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY ARIANSYAH Bin RADENROHMAN, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam)bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) buah pecahan pil ekstasi:; 1 (Satu) lembar kertas timah.Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Julian Sandi Herawan aliasAli Bin Juwanda.4.
71 — 26
bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahuluHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatanterdakwa berdasarkan faktafakta dan datadata pemidanaan yang terungkapdi persidangan sebagai berikut:Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merugikan korban dan keluarga besar korbanyaitu saksi korban;: Korban masih dibawah umur sehingga dapat merusak mental danmasa
80 — 60
Tgrsdalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal19huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapapenyebab terjadinya percekcokan dan pertengkaran, melainkan ditekankanpada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankanlagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak danmasa depan;Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidakrukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan
136 — 45
(satu milyar seratus tiga puluhdelapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasukPajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai kerja tanggal 02Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) danmasa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak penyerahan pertamapekerjaan tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010(penyerahan kedua).
115 — 37
BagirHalaman 35 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN.PsbManan,SH,MCL, Restorative Justice (suatu perkenalan), Varia Peradilan Nomor247 Tahun XXI Juni 2007);Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwadilakukanpenangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dansah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undangundang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masapenangkapan danmasa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akandikurangi seluruhnya dari pidana