Ditemukan 4333 data
93 — 75
suaminya;selaku istri, Penggugat khawatir jika ia mendalilkan bahwa suaminyamengalihkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuannya, makasuaminya dapat diputus melakukan perbuatan melawan hukumberdasarkan putusan Peradilan Umum;Penggugat akan kesulitan untuk membuktikan bahwa peralihan sahamtersebut belum mendapatkan persetujuannya, sebab peralihan sahamdilakukan berdasarkan akta otentik;Penggugat selaku istri knawatir jika ia menggugat suaminya ke PeradilanUmum, maka hal tersebut dapat menambah preseden
Terbanding/Terdakwa : NUR SA'IM, SP
120 — 35
Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi selaku yudex factie di tingkat banding berkesimpulan, bahwapertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda haruslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana dandenda,serta jumlah uang pengganti yang dijatunkan/dibebankan kepadaTerdakwa perlu. diubah, karena pidana yang dijatuhnkan Pengadilan TindakPidana Korupsi tingkat pertama a quo terlalu ringan dan tidak menimbulkan efekpencegahan dan penjeraan bahkan akan menjadi preseden
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukumPasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikanperadilan Negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilanberdasarkan Pancasila, hal ini dapat menjadi preseden
78 — 29
dalamkelompok lain juga tergabung dalam kelompok ini;Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dengan jelas disimpulkan tanah seluas633,2 Ha yang menjadi objek sengketa dimaksud Penggugat adalah tanah milikmasyrakat Desa Sungai Sodong yang pada tahun 1997 dikerjasamakan untukdibangunkan kebun plasma, namun hingga kini tidak pernah diserahkan kepadamasyarakat;Oleh karenanya, berdasarkan uraian Para Tergugat di atas, demi memberikankepastian hukum dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sungai Sodongdan preseden
83 — 19
bersalah atas tindak pidana yang didakwakankepadanya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu halhal yang memberatkan maupunyang meringankan hukuman Terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Bintang Simarmata
Termohon:
1.Kepala Kepolisan negara Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
3.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
4.Kanit Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
36 — 13
Kap / 34/ VI /2020/ Reskrim bertanggal Juni2020, akan tetapi Surat tersebut Tidak Diketahui Kapan Tanggal diKeluarkan nya, sehinga menimbulkan pertanyaan Kapan SuratPenangkapan Tersebut di Keluarkan dan atau di terbitkan, sangat jelasTindakan Termohon jauh dari Profesionalisme;Bahwa tentu saja hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukumdi Negara ini, setiap orang bisa saja main tuduh tanpa dasar hukum,memaksa orang untuk mengaku salah dan main hakim sendiri, hal hal inisering terjadi di
88 — 49
Menimbulkan preseden buruk dalam meningkatkan kepatuhanWajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan, apabila WajibPajak yang berusaha untuk menunda kewajibannya diberikan jalurupaya hukum tambahan di luar sistem upaya hukum yang ada,sehingga menyulitkan negara dalam mendapatkan kepastianhukum penagihan pajak secara segera serta menimbulkanketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibanperpajakannya dengan benar.c.
84 — 36
PN.Ttealasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yangdilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan maupun yangmeringankan hukuman Terdakwa ;Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
305 — 212
Tergugat A bersama Allah Swt. telah dan sedang dan terusakan melakukan Siar safari DOA dengan segala atribut yangdiperlukan berkeliling Tanah Air Indonesia menyeru dan mohon DOAkepada Rakyat, DPR dan Pemerintah RI untuk dapat menegakkanTimbangan Kebenaran dalam menegakkan keadilan, agar timbangansyahwat/selera bertolak keakuan yang digunakan oleh parapenghianat yang menjadi kuman/virus bangsa ini demi mencaripembenaran terhadap kedzaliman dapat segera dimusnahkan darimuka bumi ini sehingga penjadi preseden
135 — 70
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akandipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yangmeringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAPjo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
80 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
85 — 47
berlaku sebagaimanaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/Pn.Slmn,dimana dalam Putusannya yang menjadi landmark decicis dalam UpayaHukum Perlawanan di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan:bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapatdikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua)Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.21.22.23.unsur, yaitu: adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan, secara nyata hakpihak ketiga dirugikan.Bahwa preseden
Terbanding/Tergugat I : NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat II : WALUYO
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG KURNIA Binti Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYUDI Bin Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat IV : RETNO SARI Binti Djajudi
126 — 81
mulai ditinggalkan, beralin kepadaaturan yang memberi kemudahan kepada PENCARI KEADILAN menemukankeadilannya sesuai NURANI KEMANUSIAAN, atau BUKANNYA malahmengelak/LARI dari Kewajiban Jabatan dan/atau berupaya menundanunda memutus POKOK PERKARA yang sesungguhnya sudah diperiksasecara panjang lebar atau telah lengkap dilakukan pemeriksaan bahkanREKAYASA & SELUBUNG MISTERINYA SUDAH TERBONGKAR SUDAHMENJADI TERANG BENDERANG, akantetapi tidak mau tunduk(menerapkan) Pasal 48 RV;Dan agar tidak muncul PRESEDEN
103 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat menjadi preseden buruk dalam penegakanhukum di Indonesia pada masa yang akan datang;Sungguh ironi ketika Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan menaruhharapan yang besar terhadap Majelis Hakim namun harapan tersebutseakan luntur akibat ketidak bijakan yang dilakukan Majelis Hakim.
Terbanding/Penggugat : DANIEL KRISTANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Turut Terbanding/Tergugat I : BUTIK EMAS ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA
749 — 849
Bahwa Bukti P11, P12, dan P13 adalah sebagai Contoh Kasusdan dapat dijadikan sebagai kajian perbandingan ataupun preseden,yang telah membuktikan Pembanding/dahulu Tergugat Il dan/atauTurut Terbanding I/dahulu Tergugat I, yang oleh Majelis Hakim telahdinyatakan sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dandijatuhi Hukuman untuk membayar sejumlah kerugian kepadaPenggugat/Pihak lain) atau masyarakat;10.Bahwa juga sesuai keterangan Saksi Caroline Monika Sidhartayang tegas menyatakan,bahwa tanda tangan
134 — 72
seharihari.1.Bahwa dengan perbuatan para Terdakwa yang telahmengambil uang milik dari PT Advantage, dimanaperbuatan para Terdakwa dan Saksi4 disaksikan langsungoleh Saksi1 sehingga Saksi1 menjadi trauma danketakutan sehingga atas kejadian tersebut Saksi1 menjadiberpindah pekerjaan, dengan bahwa perbuatan paraTerdakwa dan Saksi4 sangat berdampak buruk bagiSaksi1, karena telah menimbuklan rasa trauma danketakutan akan keselamatan jiwanya.2.Bahwa setelah terungkapnya perkara ini telah membawadampak preseden
228 — 340
kesatuan menilaibila Terdakwa tergolong sebagai parjurit yang berdedikasi cukup baik,dengan penilaian tersebut seharusnya Terdakwa lebih hatihati danmawas diri dan mampu menghindari suatu sikap dan perbuatan yangtidak terpuji, melanggar hukum, melanggar kedisiplinan dan normanorma agama yang dapat merugikan dirinya dan kesatuannya, akantetapi Terdakwa lebih mengutamakan ego dan emosinya hinggadengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan tindak pidanapembunuhan tersebut, hal ini sangat memberikan preseden
81 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1771 K/Pid.Sus/2015negara, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatunkan dapat mempertahankan tata tertiob hukum dalam masyarakat;Bahwa dampak yang ditimbulkan dari penjatuhan pemidanaan yang ringanyang didasari adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinyatersebut dapat menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum,khususnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di masa yangakan datang dan tidak sejalan dengan teori maksud atau tujuan daripemidanaan itu sendiri, sehingga tidak
90 — 56
Bahkan Joni menegaskan sudah ada preseden putusanpengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah.
320 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini tentumenjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum, mengingatlembaga KPK yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakanhukum justru dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sangat jauhdari yang diharapkan, sehingga dapat merugikan Pemohon maupunKuasa Hukum Pemohon;Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukum menyampaikan DugaanPelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM terkait telahdiserahkannya Berkas Perkara Tahap II atas nama Drs.