Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampaidengan tahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuaidengan spesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yangberlaku, namun pembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimanatersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut Nomor165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal PenyampaianLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran

., yang hadir terlambat:i) Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;j) Bahwa tekhnis' rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNURHADI, sedangkan untuk Giarso diperankan oleh peran penggantidan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karenapelaksanaan rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi atas BeritaAcara Pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh para Terdakwa, karenaBAP itu adalah

bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marahmarahhingga terjadi pemukulan tersebut;f) Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari 2016sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) orang ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Intel danKasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitu saudaraFauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang datang terlambat:g) Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;h) Bahwa tekhnis

asset desa berupa Tanah bengkok(Titisara), Jalan Desa, Tanah Carik Desa dan Tanah Kuburan,dimana pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Desa ;Bahwa tanah asset desa tidak terdata di Kantor BPMPD, secaraumum asset desa Cihanjuang terdata di Pemda KabupatenSumedang ;69/ Bahwa saksi ; 62 Bahwa saksi tidak tahu asset desa Cihanjuang dan tanah bekasSungai Cimande Burung tidak tercatat sebagai asset desaCihanjuang ;Bahwa cara mensosialisasikan Perbup No. 71/2007 yaitu dengancara memberikan Bimbingan Tekhnis

Kabupaten / Kota ;Bahwa saksi tidak tahu permohonan dari Desa Clhanjuang atastanah bekas sungai Cimande Burung, yang jelas harus melaluiprosedur tertentu untuk dapat memanfaatkan atas tanah bekassungai ;Bahwa Balai Besar Sungai Citarum tidak berwenang untukmemberi ijin pemanfaatan tanah bekas sungai, yang berwenangadalah Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Permen Nomor : 63/PRT/1993 Tentang GarisSempadan Sungai dan Bekas Sungai, Balai Besar Sungai Citarumhanya sebatas pemberian Tekhnis

Bulakamba ada 21 kelompok belajar tapi yangsaksi tahu hanya lima kelompok saja ;bahwa sebagai tutor saksi mendapat honor hanya satu kali sebesarRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang memberi pakSyamsul Haris sebagai Kordes karena warga yang belajar/siswanya bubar ;bahwa sebagai tutor saksi mendapat ATK dari Kordes sampai tamat berupa: Modul dan alat tulis ;bahwa sumber dananya dari Dinas pendidikan / Pemerintah /Negara;bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa KARNO ROSO membahasmasalah tekhnis

BAEDOWI Bin ABDULMUTOLIB (alm) sebagai penilik untuk Kecamatan Ketanggungan telah mendapathonor sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Drs.SURYONO Bin MUKID SUPANDI (alm) sebagai penilik untuk KecamatanBulakamba telah mendapat honor sebesar Rp. 1000.000, (satu juta rupiah)walapun mereka tidak memberikan Bimbingan Tekhnis ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Tutor bahwa merekadalam melaksanakan pembelajaran dibekali bukubuku/alat tulis dan modul, yangmenurut keterangan

Kepulauan Mentawai.Bahwa selain jabatan kasi Sarana dan Prasarana terdakwa menjabat sebagaiberikut :Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanpemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang kelas SD (DAK non DR) Tahun2009Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang kelas SD (pendamping fisikDAK non DR) Tahun 2009Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanpemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang

TARMINTA, MMPejabat pengelola Tekhnis Kegiatan (PPTK) : SUWARDI, S.Pd.

., yang hadirterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk GIYARSO diperankan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahandari Penyidik;Hal. 86 dari 117 hal. Put.

No. 323 K/PID /2017h) Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk GIYARSO diperankan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahandari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Marsudi keberatan yangintinya saat pemeriksaan Terdakwa disiksa sehingga pelaksanaanrekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi berita acarapemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh Terdakwa;Keterangan saksi di luar berkas perkara, AKBP Ruli Andi Yunianto

tanyakankepada Tersangka dan Tersangka tidak keberatan lalu saksilakukan pemeriksaan kepada Tersangka;Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Inteldan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitusaudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang hadirterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis

Surat Nomor 046/CV.TB/VITI/2014 untuk melakukan penyesuaian / Perubahan Volume Pekerjaan tambah /kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung Terminal Reo yang menyesuaikankondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksi KANISIUS JANI, S.Ip selakuPPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakon untuk melakukan pemeriksaanlapangan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas yakni Terdakwa AGUSTINUSYUDI RIBERU sebagai Site Engineer CV Desakon dan Kontraktor pelaksana, dandituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kajian Tekhnis

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kajian Tekhnis Lapangan( MC 0 % ) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor : 550 /133 / Dishubkominfo/PPK/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, Panitia CCOmengadakan Rapat bersama dengan Kontraktor Pelaksana Direktur CV TigaBintang ANDI SIANTO, Pejabat Pembuat Komitmen KANISIUS JANI, S.Ip,Site Engineer CV Desakon Terdakwa AGUSTINUS YUDI RIBERU dan PanitiaCCO, selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat Nomor 02/PanCCO/Dishubkominfo/VIII/2014

Surat Nomor 046/CV.TB/VIII/2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan Volume Pekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung Terminal Reo yang menyesuaikankondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksi KANISIUS JANI, S.Ip selakuPPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakon untuk melakukan pemeriksaanlapangan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas yakni Terdakwa AGUSTINUSYUDI RIBERU sebagai Site Engineer CV Desakon dan Kontraktor pelaksana, dandituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kajian Tekhnis

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kajian Tekhnis Lapangan( MC 0 % ) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor : 550 /133 / Dishubkominfo/PPK/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, Panitia CCOmengadakan Rapat bersama dengan Kontraktor Pelaksana Dir CV Tiga BintangANDI SIANTO, Pejabat Pembuat Komitmen KANISIUS JANI, S.Ip, SiteEngineer CV Desakon Terdakwa AGUSTINUS YUDI RIBERU dan Panitia CCO,selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat Nomor 02/PanCCO/Dishubkominfo/VIU/2014 tanggal

tahun 2009.Bahwa saksi juga tidak mengetahui Undangundang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru mengatur dan menjelaskan bahwaBeban Kerja Guru Sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dansebanyakbanyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaranDana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut apakah ada petunjuk tekhnis

danpedoman penghitungan beban kerja guru.Bahwa saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedomanpenghitungan beban kerja guru kepada saksi Selaku Bendahara PengeluaranPembantu DinasPendidikan Kabupaten Kaur.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.Sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM tahun 2009

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi juga tidak mengetahuiUndangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru DanDosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008,Tentang Guru mengatur dan menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru Sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyakbanyaknya 40(empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman

penghitungan beban kerja guru.219Bahwa AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedoman penghitunganbeban kerja guru kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran DinasPendidikanKabupaten Kaur.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.Sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM tahun 2009 adalahberdasarkan REKAPITULASI

kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau Tahun 2016 sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerimapembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja rill di lapangan/ tidaksesual SPK sebesar Rp. 1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratusenam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknisterhadap dokumen dokumen administrasi dan tekhnis

juta delapan ratus delapan puluh delapan ribuenam ratus sepuluh rupiah) serta rekanan yang menerima pembayarantidak sesuai dengan prestasi kerja riil dilapangan yang menyebabkanHal 202 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrkelebihnan pembayaran sebesar Rp.1.916.141.404,(satu milyar sembilanratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empatrupiah); Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksi dariUniversitas Riau yang melakukan pemeriksaan secara tekhnis

terhadapdokumendokumen administrasi dan tekhnis, pemeriksaan dan pengukuranserta pengujian lapangan atas kegiatan pekerjaan pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau Tahun 2016yang dananya bersumber dari APBDP Tahun Anggaran 2016 terdapatvolume pekerjaan yang kurang, kualitas cat yang tidak Ssesuai,banyaknyakomponen arsitektural yang sudah hilang, pengerjaan yang tidak sesuaidengan prosedur dan koefisien analisa harga satuan yang tidak sesuaistandard dan sesuai

juta delapanratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) serta rekanan yangmenerima pembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja riil dilapangan yangmenyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.916.141.404,(satu milyarsembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empatrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim = AbhliKonstruksi dari Universitas Riau yang melakukan pemeriksaan secara tekhnisterhadap dokumendokumen administrasi dan tekhnis

Jonathanharahap kepada anak bungsunya Henock Harahap, maka kedua halitupun tetap tidak dapat dijadikan sebagai dasar untukmenghapuskan/meniadakan hak pewarisan dari keturunan Agus Harahap (Oppu Erwan), Joseph Harahap (Oppu Rihard) dan Petrus Harahap(Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo), yang untuk menguatkandalildalil Tergugat tersebut, berikut ini dapat diuraikan:a. kapasitas Henock Harahap dalam perkara tapal batas denganSibarani (9ada batas sebelah barat), sematamata kemudahanadministrasi dan tekhnis

Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Selatan adalah badan ataupejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8UndangUndang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNABahwa Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC)lanjutan diikuti oleh 16 (enam) belas perusahaan dengan kualifikasi usahaperusahaan menengah dan dalam persyaratan kualifikasi tekhnis

;Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut di atas adalahmerupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, jika pelaksanaanlelang eksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketa sebagaimanaRisalah Lelang No. 436/2012 tertanggal 29 Mei 2012 adalah telah sahsecara hukum, sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide PetunjukMahkamah Agung sebagaimanaBuku Il Pedoman Tekhnis Adminstrasi dan Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus mahkamah Agung RI hal. 100 lelangyang telah

M.Yusuf Siagian, M.MA Telah Mengikuti "BIMBINGAN TEKHNIS DANUJIAN SERTIFIKAS! PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHSESUAI PERPRES 54 TAHUN 2010 Yang Diselenggarakan Pada 23, 24dan 25 Di Hotel Grand Antares Medan.. Sertifikat Nomor 050252002006 Menteri Dalam Negeri BerdasarkanUndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, MenyatkanBahwa Ir.

melahirkan keraguan yang besar pada Majelis Hakim khususnyatentang syarat terbitnya surat dan syarat fundamental sebab bukti surat T.1.1 ternyatabaru dibuat pada Tahun 2008 dan bukan pada saat Program Tansmigrasi TahapPertama dilaksanakan yang dimana sesuai keterangan pada Tahun yang sama pulatanahtanah yangada juga telah dibagikan kepada warga (peserta) transmigrasi.Bahwa adapun keraguan Majelis Haim bukanlah pada fakta penyerahan tanahmelainkan terhadap adanya kelengkapan surat yang bersifat tekhnis

barang dan jasa;v PPTK pejabat yang di tunjuk oleh PA atau KPA untukmelaksanakan program dan kegiatan SKPD;v P2S (panitia pembangunan sekolah; Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrak perjanjian kerjasama adalah ketua P2 S dan PPK; Bahwa menurut ahli laporan pelaksanaan pekerjaan harus sesualyang Riil di lapangan; Bahwa menurut ahli apabila laporan tidak sama dengan riil dilapangan itu penyimpangan; Bahwa pedoman P2S dalam melaksanakan tugas pekerjaanpembangunan SMKN 2 sawahlunto adalah petunjuk tekhnis

, dan apabilaP2S tidak melakukan petunjuk tekhnis maka disebut suatu kelalaian; Bahwa PPK melakukan pengujian terhadap bahan material yangdi pergunakan dalam bangunan SMKN 2 sawahlunto; Bahwa bentuk pengujian yang dilakukan oleh PPK adalah setiapproses harus ditinjau kelapangan untuk mengetahui proses; Bahwa apabila PPK tidak pernah kelapangan maka tidakmelaksanakan fungsinya sebagai PPK: Bahwa Undangundang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2003menyebutkan keuangan Negara dikelola secara tertib,

Pendidikan Pemuda dan Olahraga.e Kwitansi pembayaran pembelian bahan material dan pembayaranupah yang diberikan bendaharawan kepada penanggung jawabkegiatan untuk ditandatangani adalah berupa kwitansi kosong yangsudah diberi materai.e Penyusunan laporan pertanggung jawaban program tidakdidasarkan atas bukti pengeluaran pembelian bahan material danpembayaran upah yang sebenarnya.Bahwa fungsi P2S dalam pembanguan pengelolaan swakelolaSMKN 2 sawahlunto adalah:v Melakukan persiapan dan perencanaan tekhnis

Saksi JHON KUSUMA ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Hal 40Putusan Pengadilan TIPIKORNo.71/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PbrBahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006di Dumai dan ditempat pada Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini saksimenjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Kecamatan Sungai Sembilan ;Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia lelang berdasarkanSURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM KOTA DUMAI.NOMOR

MutiaraRupat Consultant tersebut hanya melalui kebijakan dari WAN RAMLI, ST,MT selaku PPK pada Proyek tersebut, sedangkan saksi selaku KetuaPanitia Pengadaan langsung hanya disuruh menandatangani dokumenpenunjukan langsung yang disodorkan oleh Vera yang katanya atassuruhan dari Wan Rami ;Bahwa secara tekhnis tidak ada dokumen apapun yang dimasukan untukdilakukan evaluasi terhadap PT. Mutiara Rupat Consultant dan CV. ArthaAsri Arsitek pada saat penawaran, jadi PT. Mutiara Rupat Consultant danCV.

Rizki Permata dinyatakan sebagai pemenang, tidak ada yangmengajukan sanggahan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Saksi BUSTAMAM, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaanpembangunan Baliho di Kota Sabang yang diangkat oleh Kepala Dinas Komunikasi danInformatika kota Sabang yakni Derryansyah Kandou;e Bahwa secara umum tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana

Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitumenyusun rencana pengadaan barang dan jasa, menyiapkan kontrak dan melaporkankepada pengguna anggaran;e Bahwa yang menjadi pengguna anggaran adalah Derryansyah Kandou;e Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, namun saksi ditunjukoleh kepala dinas karena tidak ada orang lain;e Bahwa anggaran untuk pekerjaan pemasangan baliho bersumber dari APBK Sabang yangmasuk ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sabang;e Bahwa perusahaan yang dinyatakan

harusmutlakmengakuinya 5Bahwa semua hasilnya di laporkan ke : BPD, Camat dan BPM yang kemudianditeruskan Bupati yang selanjutnya terbitlah SK (Surat Keputusan) yang menjadiobyek sengketatersebut ;Bahwa Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2013,dan pada saat itu tidak ada yangkeberatan ;Putusan No. 25/G/2013/PTUNMTR Halaman : 43 dari 72 halaman.44Bahwa Surat Pernyataan dibuat sebelum adanya Penetapan Calon, dan dibuatHanya sebagai pelengkap bukan syaratBahwa bentuk tekhnis

IMAT RUHIMAT sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengantanggal 10 Juli 2012 akan tetapi Saksi tidak ingat tahapan kegiatan desain.Dasar dilakukannya desain tersebut adalah Pedoman Perluasan Sawah dankontrak;Bahwa Saksi tidak pernah melihat RUK yang dibuat oleh PPK Kabupaten yangdiusulkan melalui PPK Propinsi;Bahwa Saksi tidak mengetahui tekhnis pembayaran dilapangan oleh setiapkelompok setelah dana diterima karena sudah menjadi kewenangan dari PPKKabupaten yang bersentuhan langsung dengan kelompok

TTS tahun 2012 antara lain : Ada rekening kelompok; Adaperjanjian kerjasama antara PPK Kab dengan Kelompok; Ada kwitansi Penerima; Ada Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah di setujui oleh KPA; Surat Keputusan PPK Kabuapaten terkait Penetapan Kelompok Tani.Bahwa terkait RUK atau RUKK yang menyusun adalah PPK Kabupatenbersama kelompok dan didampingi oleh tim tekhnis Kabupaten.Bahwa kelompok dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain apabila tidakmampu dikerjakan sendiri secara manual, kembali pada

Syahrul Kahiran (ketua tim tekhnis) keterangannya tidak dapatdidengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm) namunketerangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelumCCO .bahwa benar sebelum dilakukan Amandemen , pada tanggal 24 Desember2008 PT. PP (persero) melalui Ir.

Syahrul Kahiran (selaku ketua timtekhnis) tidak dapat didengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm)namun keterangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCQ.Menimbang, bahwa Amandemen Il terjadi tanggal 07 Desember 2009dengan ditandatangani oleh saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran danrekanan PT. PP Persero Ir.