Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-02-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1752 K/Pdt/2011 Tanggal 2 Februari 2012 — BAMBANG PRAYITNO vs. SELAMAT BUDIMAN
123 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
TermohonKasasi sepenuhnya ;Bahwa jikalau belum terbukti bahwa kebakaran tersebut diakibatkan olehkelalaian anak buah kapal (ABK), Termohon Kasasi tetap bertanggung jawabatas kayu yang pada faktanya terbakar diatas kapal milik Termohon Kasasi.Karena berdasarkan pasal 468 ayat (2) Kitab UndangUndang HukumDagang, kewajiban Termohon Kasasi baru akan terhapus bila TermohonKasasi dapat membuktikan bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadidisebabkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat terhindarkan terjadinya(force
Register : 15-09-2014 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 28/Pdt.G/2014/PN-Bnj Tanggal 10 Juni 2015 — NURMANSYAH Lawan AWAL IMANTA PURBA, SH atau ditulis juga AWAL PURBA, Dkk
140 — 36
140 — 36
Oleh karena itu, manakala salah satu pihak tidakmelaksanakan kewajibannya tersebut dan tidak melaksanakan prestasi bukankarena keadaan memaksa (force majeur maka ia dianggap melakukan ingkar janjiatau waprestasi. Dalam teori hukumnya ada tiga bentuk ingkar janji yaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;702. Debitor terlambat memenuhi perikatan;3.
Putus : 12-02-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 12 Februari 2014 — ABDUL LATIF, S.E., MBA
149 — 40
149 — 40
perusahaan yang menyertakan modalnegara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.e Bahwa kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).88Dalam konteks pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara yang dimaksudadalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3).
Register : 13-11-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID.TPK/2018/PT DKI Tanggal 2 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Terdakwa : Syafruddin Arsyad Temenggung
639 — 1023
Terbanding/Terdakwa : Syafruddin Arsyad Temenggung
639 — 1023
Flow Chart dan catatan rapat Eksekutif Komite BPPN tanggal 1011 Februari 2004;105. 1 (Satu)bundel fotocopy Memo untuk Task Force Dipasena dariDasa Sutantio, No. Mem1574/TM/LWO/BPPN/0O500, Perihal:Action Plan Tim Task Force DCD, tanggal 02 Mei 2000;106. 3 (tiga) lembar fotokopi Jlegalisir dokumen RISALAHPERTEMUAN INTERNAL PENYELESAIAN KREDIT INTIHalaman 66 dari 225 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTpk/2018/PT.DKI107.108.109.110.111.112.113.114.115.PLASMA PT.
Register : 27-12-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Amirul Adma Bin Adnan B Diwakili Oleh : Bobar Rahmat Nur, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : Anggie Rizky Kurniawan S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : Ahmad Buchori, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : Evan Munandar, S.H.,M.H.
202 — 167
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : Anggie Rizky Kurniawan S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : Ahmad Buchori, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : Evan Munandar, S.H.,M.H.
202 — 167
terdakwa denganmenggunakan rantingranting pohon yang ada disana dengan caramemukulmukul api tersebut, tapi api tidak bisa dipadamkan;Sehingga terhadap kejadian tersebut seharusnya peristiwa tersebuttermasuk kategori sebagai bencana alam, karena tidak mungkin bisadiatasi dengan tenaga manusia yang disebabkan karena diluar ambangbatas kemampuan manusia (seperti letusan gunung berapi, rob air laut,dan banjir bandang karena curah hujan yang melebihi ambang bataspengendalian banjir), bencana alam atau force
Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN KOLAKA Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Kka Tanggal 26 Oktober 2016 —
84 — 39
84 — 39
; wonnon= Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukankarena keadaan memaksa (force majure), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi);oe Menimbang, bahwa dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (wanprestasi)yaitu : tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi secara tidak baik; nonnon= Menimbang, bahwa terhadap 3 bentuk wanprestasi tersebut
Putus : 10-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/Pdt/2010 Tanggal 10 Juni 2010 — HAW SUWANDI DKK vs PT. ASIANAGRO ABADI DK
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
, melainkan perihal tersebutmerupakan suatu)= malapetaka atau musibah bukan kehendakmanusia (Force Majeur). Jadi, tidak wajar dalam musibahkebakaran Tergugat ! diikursertakan sebagai pihak yangbertanggung jawab ;Sedangkan kerugian Immateri! karena kehilangan waktu,tenaga dan pikiran, yang katanya tidak dapat dinilaidengan uang, tapi justru)~ mengapa Penggugat meminta dengannilai sebesar Rp.50.000.000.000, O00 tanpa diuraikan secaraterperinci besarnya kehilangan waktu berapa nilainya?
Putus : 17-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 17 Februari 2014 — H. IMAM SUDJONO
178 — 26
178 — 26
Pasal6 dirubah menjadi: ayat 6b: Apabila terjadi wanprestasi dari yang termaktub dalam Pasal4 di atas dan bukan dikarenakan keterlambatan pengadaankeuangan dan bukan karena sebabsebab force majore, makaTerdakwa bertanggungjawab penuh untuk pelunasan modalpembiayaan dan bagi hasilnya sampai lunas dan membayardenda keterlambatan dari total sisa pembayaran sesuaidengan bunga kredit ketahanan pangan dan energi; ayat6e:1.
Hak dan Kewajiban Terdakwa: Terdakwa tidak bertanggungjawab apabila wanprestasi terjadikarena bencana alam dan juga bukan kelalaian karena faktormanusia; Apabila terjadi wanprestasi dari hasil panen di atas dan bukandikarenakan keterlambatan keuangan, dan bukan karena sebabsebab force majore, maka Terdakwa bertanggungjawab penuh dansiap dikenakan sanksi; Terdakwa menjamin terjualnya bibit tebu dari KBD milik PT.RBSJkepada para petani tebu di wilayah Rembang dan atau petani tebulainnya; Terdakwa akan
Pasal 6 dirubah menjadi:ayat 6b: Apabila terjadi wanprestasi dari yang termaktub dalamPasal 4 di atas dan bukan dikarenakan keterlambatan pengadaankeuangan dan bukan karena sebabsebab force majore, makaTerdakwa bertanggungjawab penuh untuk pelunasan modalpembiayaan dan bagi hasilnya sampai lunas dan membayar dendaketerlambatan dari total sisa pembayaran sesuai dengan bungakredit ketahanan pangan dan energi; 101 ayat 6e:1.
Putus : 27-01-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2146 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 27 Januari 2014 — DUSEP SUHENDAR, SP
104 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oven Force Air Condition 1 UnitMerk/Type: EYELA JAPAN/MODEL NDO400W133. Freeze Dryer 1 UnitMerk/Type: EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN134. Homogenizer 1 UnitMerk/Type: DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 UnitMerk/Type: GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODEL DT/7700PW 254136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerk/Type: EXCHINA/TYPE DK50/D137. Salinity Refractometer 2 UnitMerk/Type: SHIBUYA JAPAN/MODEL S1 (CAT.NO. 145)138. Desiccator 2 UnitMerk/Type: Duran139.
Oven Force Air Condition 1 UnitMerk/Type: EYELA JAPAN/MODEL NDO400W133. Freeze Dryer 1 UnitMerk/Type: EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN134. Homogenizer 1 UnitMerk/Type: DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 UnitMerk/Type: GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODELDT/7700 PW 254136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerk/Type: EXCHINA/TYPE DK50/D137. Salinity Refractometer 2 UnitMerk/Type: SHIBUYA JAPAN/MODEL S1 (CAT.NO. 145)138. Desiccator 2 UnitMerk/Type: Duran139.
Putus : 28-06-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 K/Pdt/2016 Tanggal 28 Juni 2016 — SULIADI, vs. KOPERASI HARAPAN ABADI, PT WINDU NABATINDO LESTARI, BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1071 K/Pdt/2016negaranegara penganut sistem Anglo Saxon dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decisis et quitanon movere.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 K/Pdt/2015 Tanggal 23 Maret 2016 — PT. FEGA INDOTAMA
lawan
LVMH FRAGRANCES & COSMETICS (Singapore) PTE. LTD
458 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
458 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
Singapura (vide Exclusive Distribution Agreement tanggal10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat("Perjanjian Distribusi")), sebagaimana dikutip di bawah ini;"Any disputes or differences arising out of or in connection wih thiscontract, including any question regarding its existence, validity orTermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance wth the Arbitration Rules of SingaporeInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force
Putus : 15-01-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/Pid/2013 Tanggal 15 Januari 2014 — DION JUANDA GIBRAN
66 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara otomatis berdampak langsung kepada seluruh kegiatan/aktivitas Terdakwa dalam rangka penanaman singkong untuk dapat menghasilkanumbi singkong yang bermutu, yang berakibat Terdakwa tidak dapat memenuhikebutuhan kelangsungan pekerjaan penanaman singkong, pemeliharaan,perawatan dan biaya dalam menjaga kualitas mutu umbi singkong (termasuk tetapitidak terbatas dikarenakan faktor alam, iklim, curah hujan, sinar matahari,kelembaban, pupuk dan masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi),force
Putus : 11-02-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 255/PDT.G/2019/PN.SMG Tanggal 11 Februari 2020 —
107 — 16
107 — 16
Pasal31 PMK 27/2016 menyebutkan:Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. teradi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.Sedangkan Pasal 4 PMK 27/2016 mengatur:Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan.Bahwa, seluruh fundamentum petendi (posita) gugatanPENGGUGAT a quo dalam perkara ini tidak
Register : 23-09-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2323/Pdt.G/2019/PA.Mks Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
333 — 209
333 — 209
MELAKUKANPERBUATAN YANG TERLARANGBAGINYA.h) ~~ Halhal yang tidak terduga(ketidaksesuai dan/atau pelanggaran yangdi diapat dengan membandingkan antaraantara Fatwa MUI dengan fakta yang dijalankan daalam transaksi yangmenyebabkan trasaksi Murabahah tidakmemenuhi syarat dan rukun) sehinggamenyebabkan terjadinya kegagalan dalammelaksanakan kontrak dan/atau akad, halHal. 32 dari 68 hal. putusan Nomor 2323/Pdt.G/2019/PA Mkstersebut bukan termasuk kategori dalamWan prestasi melainkan termasuk dalamkategori force
Putus : 08-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 — REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, vs 1. AGUS PRAMUDIJONO, SH.,M.Hum, dkk
141 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
pegawaipegawainya berstatuspegawai negari, tetapi peranan Kopertis adalah dalam rangka pengawasanagar Perguruan Tinggi Swasta berada dibawah koordinasi pemerintah(Putusan Nomor 48PK/TUN/2002, tanggal 1 162004).Bahwa sudah seharusnya Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 48PK/TUN/2002, tanggal 1162004 tersebut tetap dipertahankanuntuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistenc incourt decision), walaupun hukum acara di Indonesia tidak menganut asasstare decicis atau the binding force
Putus : 17-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 17 Februari 2014 — H. IMAM SUDJONO.
162 — 36
162 — 36
Hak dan Kewajiban Terdakwa:e Terdakwa tidak bertanggungjawab apabila wanprestasiterjadi karena bencana alam dan juga bukan kelalaian karenafaktor manusia;e Apabila terjadi wanprestasi dari hasil panen diatas danbukan dikarenakan keterlambatan keuangan, dan bukan karenasebabsebab force majore, maka Terdakwa bertanggungjawabpenuh dan siap dikenakan sanksi;e Terdakwa menjamin terjualnya bibit tebu dari KBD milikPT.RBSJ kepada para petani tebu di wilayah Rembang dan ataupetani tebu lainnya;e Terdakwa
Hak dan Kewajiban Terdakwa:Terdakwa tidak bertanggungjawab apabila wanprestasi terjadikarena bencana alam dan juga bukan kelalaian karena faktormanusia;Apabila terjadi wanprestasi dari hasil panen di atas dan bukandikarenakan keterlambatan keuangan, dan bukan karena sebabsebab force majore, maka Terdakwa bertanggungjawab penuh dansiap dikenakan sanksi;Terdakwa menjamin terjualnya bibit tebu dari KBD milik PT.RBSJkepada para petani tebu di wilayah Rembang dan atau petani tebulainnya;Terdakwa akan
Pasal 6 dirubah menjadi:e ayat 6b: Apabila terjadi wanprestasi dari yang termaktub dalamPasal 4 di atas dan bukan dikarenakan keterlambatan pengadaankeuangan dan bukan karena sebabsebab force majore, makaTerdakwa bertanggungjawab penuh untuk pelunasan modalpembiayaan dan bagi hasilnya sampai lunas dan membayar dendaketerlambatan dari total sisa pembayaran sesuai dengan bungakredit ketahanan pangan dan energi;e ayat Ge: 1.
Putus : 28-04-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/Pdt/2013 Tanggal 28 April 2014 — HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED VS 1. PT. HAMPARAN NUSANTARA, DK
567 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
567 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
;(iii) any breach of any lawor regulation in any jurisdiction having the force oflaw or of any order, judgement or decree of any court or governmentalagency by which the party is bound;e)no consent, authorisation, license or approval of its shareholders orconstituent body or of any governmental, administrative, judicial orregulatory body, authority or organisation is required to authorise theexecution, delivery, performance, validity, enforceability or admissibility inevidence of this Agreement,
Putus : 08-04-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/PID.SUS/2014 Tanggal 8 April 2014 — ANTON JAMI, SE
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu, tidak selesainya pekerjaanpembangunan struktur lobby dan klinik infeksius pada tahun 2007 disebabkankarena terkendala adanya hujan sehingga alat berat sulit untuk masuk kedalam lokasi pekerjaan bukan karena force majore (bencana alam, bencananon alam, bencana sosial, pemogokan, dan kebakaran) ;Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Ir. HANDOKO selakuKonsultan Pengawas, telah melaporkan kepada saksi dr.
Register : 23-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Jmb Tanggal 19 Januari 2021 — Pemohon:
H. Achmad
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Bareskrim Polri Cq. Kapolda Cq.Direskrimum Polda Jambi
104 — 17
H. Achmad
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Bareskrim Polri Cq. Kapolda Cq.Direskrimum Polda Jambi
104 — 17
dimana alat bukti sudah cukup danadanya unsur pidana, sehingga menimbulkan alurnya terjadi tindak pidana;Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang proses bolak balik perkara;Bahwa terhadap suatu kasus yang dilaporkan oleh A dan oleh pihak kepolisiandihentikan dengan alasan tertentu, sekian tahun kembali A melapor kembali Bkekepolisian dengan kasus yang sama, dalam hal ini ada kesepakatan telahselesai, ternyata kesepakatannya tidak berjalan dengan baik karena tidak adaitikad baik;Bahwa jika force
Register : 10-04-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST Tanggal 8 Oktober 2018 — PT. BANK UOB INDONESIA ><ANDRY
167 — 70
167 — 70
Sehingga sangat beralasan apabila terhadapTERGUGAT berlaku ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu)