KELAPRINDO dipinjam oleh SaksiJAMALUDDIN untuk mengikuti lelang tersebut dan memenangkan lelangkegiatan tersebut:Bahwa Saksi mengetahui pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK)pengadaan AlatAlat Peraga/Praktik Sekolah yang diperuntukkan bagiHalaman 85 dari 202 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN SmrSMKN 1 dan SMKN 3 Bontang Tahun Anggaran 2010 di DinasPendidikan Kota Bontang adalah Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd:;Bahwa dalam kegiatan pengadaan AlatAlat Peraga/Praktik Sekolah yangdiperuntukkan bagi SMKN

pemeriksaan di SMKN 1 dan secara visual kami mendapatibarangbarang tersebut/alat peraga ada disana tetapi sebagian barangmasih ada di SMKN 3 dan beberapa hari kemudian pemeriksaan secaravisual kami lakukan di SMKN 3, kami Tim Pemeriksa hanya memeriksasecara visual saja lewat gambar yang diberikan oleh PPTK, tetapi kamitidak melakukan cek list dikarenakan barang yang ada di SMKN 3seluruhnya masih terdapat beberapa komponen yang rusak/pecah, olehkarena kami Tim Pemeriksa Barang meminta kepada tenaga tekhnis

beliau menyampaikan bahwa ini hanya kelengkapanadministrasi saja, kalau kita menghalanghalangi, itu bisa nanti kitadituntut balik oleh Kontraktor dan juga pada waktu itu sempatdisampaikan bahwa untuk kelengkapan administrasi harus sudah disetormengingat pertanggungjawaban akhir tahun;Bahwa tim pemeriksa barang hanya melakukan pemeriksaan secaravisual saja tanpa ada metode lain, yang kami tahu barangbarangtersebut wujudnya ada dan sesuai dengan gambar yang ditunjukkan olehPPTK, mengenai spesifikasi tekhnis

syarat pencairan yang ditetapkan dari DPPKAD;Bahwa pekerjaan tersebut dibayarkan pada saat saksi menjabatselaku PPK karena FHO tidak menjadi salah satu syaratpencairan di keuangan;Bahwa Pokja Ill melakukan rapat penyampaian hasil evaluasipelelangan yaitu pada saat rapat evaluasi kualifikasi, Gunawan,SKM menyampaikan hasil evaluasi pelelangan untuk dibahassecara bersamasama, yang dibahas adalah hasil evaluasiHal. 94 dari hal. 222Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl.administrasi, evaluasi tekhnis

Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/IX/2015tanggal kosong bulan Oktober 2015 tentang Penunjukan danPenetapan pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan (PPTK fisik danPPTK Perencanaan) dan pengawas Kegiatan fisik/Tim VerifikasiPerencanaan Bidang pengairan Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Lebong.Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab terdakwa selakuPengawas Tehknis kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum adalah :a.

Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/IX/2015tanggal kosong bulan Oktober 2015 tentang Penunjukan danPenetapan pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan (PPTK fisik danPPTK Perencanaan ) dan pengawas Kegiatan fisik/Tim VerifikasiPerencanaan Bidang pengairan Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Lebong;Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab terdakwa selakuPengawas Tehknis kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum adalah :a.

Risalan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan Dalam RangkaPenerbitan Izin Lokasi No.68/PTPILO/32.01/400/2017 tanggal 22Juni 2017;Halaman 130 dari 195 halaman Putusan Nomor 478/PDT/2021/PT BDG.c. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negri Nomor163/3201/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 10088.2017 tertanggal24 Juli 2017 atas nama Terbanding ;d.

Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan Dalam RangkaPenerbitan Izin Lokasi No.68/PTPILO/32.01/400/2017tanggal 22 Juni 2017 ;c. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negri Nomor163/3201/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 10088.2017tertanggal 24 Juli 2017 atas nama Terbanding ;d. Surat Rekomendasi No.09/MUI/SKR/I/2018 tertanggal 11Januari 2018 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI).14.

denganmemperhatikan dokumendokumen sebagai berikut : Berita Acara Peninjauan Lapangan No. 01624/BAP.Lap/ILOK/2017 tanggal 26 April 2017 ; Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Lokasi tanggal 27 April2017 ; Surat Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.Sukaraja Kabupaten Bogor No.05/MUI/SKR/V/2017 tanggal 3 Mei2017 ; Surat Rekomendasi Ketua RT.002,Ketua RW.005, dan KepalaDesa Gunung Geulis tanggal 4 Mei 2017 ; Surat Rekomendasi Camat Sukaraja nomor: 421.1/226PKMtanggal 31 Mei 2017 ; Risalah Pertimbangan Tekhnis

Tenaga Ahli Tekhnis : Weko, Wino, Iskandar, Roni, David.Direktur Pengawasan : M. Farid.1. Tenaga Ahli Tekhnik : Weko, Wino, Iskandar, Roni, David.2. Tenaga Ahli Keuangan : Davirman, Pak Nur dan Iqbal.Direktur Marketing : Rina Melati.Direktur Keuangan : Kasmodiard.Pengangkatan para pejabat struktural PT. Hasta Mulya Tata Konsultanadalah berdasarkan Akta Nomor 24 Tanggal 16 Juni 2004 tentangPendirian.Bahwa pada tahun 2007 PT. Hasta Mulya Tata Konsultanpernah melakukan kerja sama dengan PT.

HastaMulya Tata Konsultan adalah membuat surat penugasankepada Tim Tenaga Ahli Keuangan dan Tekhnis yang isinyapelaksanaan pengawasan pembangunan pabrik latexconcentrate dan pabrik sarung tangan karet yang berlokasi diPropinsi Kalimantan Selatan, yang dibuat oleh Sekretaris danditandatangani bisa oleh saksi sendiri selaku DirekturPengawasan juga bisa oleh Direktur Utama.e Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan olehPT.

FIG yang meliputi company profile, studi kelayakan, legalitasyang menyangkut akte pendirian, legalitas proyek, kontrak dengan pihakketiga, persetujuan kredit dari Bank, lay out bangunan pabrik dan mesin,progress pekerjaan kontraktor, rekaptulasi biaya berikut bukti buktipendukung pembiayaan yang berupa invoice, kuitansi, faktur dan buktibayar serta rekening Koran pencairan kalau sudah ada pencairan.Selanjutnya tenaga ahli tekhnis maupun keuangan melaksankan surveylapangan sambil melengkapi data data

Hastamulya TataKonsultan yakni RD Weko Atgiawan selaku AsistenManager untuk Tenaga Ahli Tekhnis dan terdakwaMohammad Iqbal selaku Asisten Manager untuk TenagaAhli Keuangan, untuk turun ke lapangan / lokasi pabrik diDesa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang,Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yangmana dalam setiap melaksanakan tugas pengawasantenaga ahli pengawas selalu dibuatkan Surat Tugas untukmelakukan konfirmasi kepada PT. FIG selaku pemberitugas bahwa PT.

Hastamulya TataKonsultan yakni Saksi RD Weko Atgiawan selaku AsistenManager untuk Tenaga Ahli Tekhnis dan terdakwaMuhammad Iqbal selaku Asisten Manager untuk TenagaAhli Keuangan, untuk turun ke lapangan / lokasi pabrik diDesa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang,Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yangmana dalam setiap melaksanakan tugas pengawasantenaga ahli pengawas selalu dibuatkan Surat Tugas untukmelakukan konfirmasi kepada PT. FIG selaku pemberitugas bahwa PT.

Bahwa tersangka di gaji dari Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang keluaryaitu sebesar 2% dari jumlah total dana yang dikeluarkan Pemerintah ; Bahwa petunjuk teknis tata cara pengelolaan dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM Mandiriyaitu berupa Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari kementrian dalamnegeri ; Bahwa cara pengajuan bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)53dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kelompok usaha mengajukanproposal ke kantor PNPM Mandiri Kecamatan

MerdekaSarana Usaha dan saksi tidak tahu apakah sudah ada penyelesaian ataubelum ;Bahwa tujuan pendirian Bangka Botanical Garden (BBG)Untuk pelestarianlingkungan di wilayah Bangka Belitung, sarana penelitian dibidanglingkungan hidup, pendidikan, dan wisata;Bahwa saksi sebagai ahli staf tekhnis sebelum di Bangka Botanical Garden(BBG), Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IIl adalah pemilik dankaryawan PT.Donna Kembara Jaya dan jabatan sekarang Tergugat danTergugat II adalah pendiri dan pembina Bangka

yang bersifat hampa tanpa didukung oleh fakta fakta hukumdan buktibukti yang bersifat authentic, oleh karenanya demi hukum patutuntuk ditolak;10.Bahwa petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat IIIdinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)patut untuk ditolak, oleh karena tidak terbukti ada satupun perbuatanTergugat Ill yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.Demikian pula petitum lainnya sangat tidak layak untuk diterima, oleh karenaseluruh procedure tekhnis

Sidrap dalamRangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi SulawesiSelatan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian setelahitu terbit kKeputusan panitia pemilu Kab.Sidrap No.002 / Kep / Panwaskab /SDP / VIII / 2012 tentang pengangkatan kepala Sekretariat dan bendaharaPanwaslu Pilgub di Kab.Sidrap tahun 200122013 ; Bahwa tugas dan wewenang terdakwa II selaku kepala sekretariat Memberikandukungan tekhnis dan administratif kepada panwaslu kabupaten sidrap antara2.

BalaiPengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan Ill Dinas BinaMarga Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan18/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPerubahan pertama atas keputusan Kepala Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan06/2013Tentang penunjukan Pejabat / Pelaksana PenatausahaanKeuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013, dalam hal ini Tugas dan KewenanganPerjabat Pelaksana Tekhnis

Bahwa di samping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran,Tergugat secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat padaSertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebin dahulumendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan hal ini jelastidak dapat dibenarkan jika di atas lahan yang telah ada alas haknyaberupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hak berupaSertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat atas lahan yangsama untuk pihak lain (Herawani dan kawankawan)

Dalam merealisasikan Layak danAdil Standar Penilaian Indonesia (SPI) merumuskan secara bakuTentang Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang yang dimuat dalam SPI 2013, seri 306 sertaPetunjuk Tekhnis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan oleh olehKomite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) MasyarakatProfesi Penilai Indonesia MAPPI) diterbitkan 1 Oktober 2014 danberlaku efekti 1 Januari 2015 serta perubahannya

*"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebutdi maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatHalaman 52 sampai dengan Hal. 79 Putusan Perkara Perdata NO. 370/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Timpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.7.

(satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluhlima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 harikalender dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d tanggal 20 Desember 2006 ;sedangkan jenis kegiatan pekerjaannya dalam pelaksanaan peremajaanKebun Karet Rakyat Tahun 2006 pada masingmasing lokasi dimaksudberdasarkan Petunjuk Tekhnis pelaksanaan sesuai dengan PerjanjianKontraknya masing masing adalah :1.

LPKSM untukmengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungankonsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku Il PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaHalaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pat.G/2018/PN Mks10.ll.Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat.Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis

SAKSI SUNARDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi menjelaskan dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tidakterdapat dalam rujukan surat tentang aturan ataupun petunjuk tekhnis yangmengatur pencantuman Laporan Hasil Penyelidikan (LHP). Bahwa saksi menjelaskan telah memenuhi kriteria sebagai penyidik pembantudibuktikan dengan memiliki Sertifikat pengembangan fungsi reskrim.

terbukti bahwa yang melakukan serah terimapekerjaan untuk dilakukan pembayaran retensi adalah PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Ali Nurain bukanKuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh PemohonKasasi;Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimanadalam pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 alinea ke2 yangpada pokoknya menyatakan: Ali Nurain selaku PejabatPelaksana Tekhnis

No. 2421 K/PID.SUS/2016Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa yang mengangkat PPK/PPTK sebagai Otak atauIntelektual Dader timbulnya perkara Tindak Pidana Korupsi iniadalah Ali Nurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) sebagaimana pertimbangan Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang 01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 adalah PA (Terdakwa 1)berdasarkan

Bahwa putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan, karena JaksaPenuntut Umum tidak membawa dader intelektual yaitu PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sebagaimana pertimbangan HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 yang menerangkan :bahwa berdasarkan kepada faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat yangditampilkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah terbuktibahwa

1 (satu) rangkap Keputusan Pejabat Pembuatan Komitmen Nomor 12 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sekaligus Pelaksana Administrasi Kegiatan Barang/Jasa pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang TA. 2018;

22.

Bahwa proses rekrutmennya yaitu PT.Sharp Elektronik Indonesiameminta kepada PT.Sinar Mulia Utama untuk tenaga kerja dalamhal administrasi, lalu PT.Sinar Mulia Utama mencari tenaga kerjatetapi secara tekhnis PT. Sharp Elektronik Indonesia yangmenerima, merekrut karyawan, kemudian setelah di tes diPT.Sharp Elektronik Indonesia langsung diserahkan kepadaPT.Sharp Elektronik Indonesia untuk tanda tangan kontrak, setelahsemua nya selesai baru diserahkan kepada PT.Sinar Mulia Utama.

MujahidinIbrahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Sekda/Ketua Panitia Sembilankepada Sahiruddin selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danEka Wiraswati, SE., selaku Bendahara Sekretariat Daerah, dan hal ini dapatdilihat dalam kwitansi pembayaran yaitu merekalah yang tersebut memilikiotoritas, dan hanya mereka bertiga yang membubuhkan tandatangan dalamkwitansi pembayaran.

Sudirman yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaiTerdakwadipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas Terdakwa Yondi als Jono als Bapak Niki Bin Sudirmansebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas, maka Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis