Ditemukan 6225 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-10-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1272 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 5 Oktober 2015 — TONGGUNG NAPITUPULU
102 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
effisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*.b) Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, Hemat, Tidak mewah, Effisien, dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR
117 — 159
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR
117 — 159
Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan DesaBatu Api yaitu Membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratifpelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakanHalaman 49 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Kditugastugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa danpendataan perkembangan pembangunan desa;Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerimatunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan
Putus : 12-09-2011 — Upload : 05-03-2012
Putusan PN KETAPANG Nomor 48/Pid.B/2011/PN. KTP Tanggal 12 September 2011 — HERRY SUHARDIANSYAH, AMd Bin A.R SAMSUDIN
147 — 35
147 — 35
Tekhnik, namunterdakwa mengatakan bahwa dana Tahap I = (pertama)tersebut sudah habis dibagikan untuk desa desalainnya, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untukmenunda pencairan dana Tahap I (pertama) di DesaLegong tersebut ;Bahwa pencairan dana yang dilakukan~ oleh terdakwatersebut sudah diketahui UPK Kecamatan, sedangkanpencairan dana PNPM.MP untuk Pembangunan PenampunganAir Bersih di Dusun Kreka Desa Legong yang dilakukanoleh terdakwa selaku Fasilitator Tekhnik tidak sesuaidengan Petunjuk Tekhnis
Putus : 07-11-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1615 K/PID.SUS/2017 Tanggal 7 Nopember 2017 — BUDI RAHMADI, S.Si
143 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sulaiman yaitu bahwa pekerjaan inisecara tekhnis Terdakwa Budi Rahmadi, S.Si., yang mengerjakansedangkan segala urusan proses lelang, penawaran merupakan tanggungHal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 1615 K/PID.SUS/2017jawab saksi H. Sulaiman karena memang saksi H. Sulaiman sudahberteman lama dengan saksi Albar Hasan Tanjung selaku Kepala DinasPerhubungan Provinsi Lampung dan mengenai pembiayaan keuanganuntuk proyek ini merupakan urusan dan tanggung jawab dari saksiH.
Putus : 11-07-2012 — Upload : 26-07-2013
Putusan PT GORONTALO Nomor 05/PID.SUS/2012/PT. GTLO Tanggal 11 Juli 2012 — SAIFUL YAHYA GANI, S.Pd.MM
71 — 59
71 — 59
BoneMenimbang, bahwa lampiran standar harga buku tersebutkemudian dijadikan dasar oleh panitia dalam pembuatan harga perkiraansendiri (HPS), dan pembuatan HPS tersebut telah diperiksa oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan mengetahui/menyetujui KepalaKantor Perpustakaan Daerah Kab.
Upload : 23-02-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 109/Pid.B/2015/PN.PrP 45 — 33
Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN ataspencabutan izin tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;2.Saksi AGOES SOETIYONO : Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan PengembanganUsaha sejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu denganTUPOKSI membuat secara tekhnis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antaralain IUPB (Izin Usaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin Usaha Perkebunandan Perindustrian) , IUP (Izin
Register : 15-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 448/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : TAN JAN TJAI Alias A Bi Diwakili Oleh : SABAM PARSAORAN SINAGA, SH
Terbanding/Tergugat I : RIKARDI BANJARNAHOR
Terbanding/Tergugat II : ROSOK TJENDANA
123 — 69
Terbanding/Tergugat I : RIKARDI BANJARNAHOR
Terbanding/Tergugat II : ROSOK TJENDANA
123 — 69
Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan tekhnis Majelis Hakimperkara a quo atas penilaiannya terhadap bukti surat P1 , P2 dan P3yang telah dilakukan penilaiannya secara terpisah antara bukti suratyang satu dan yang lainnya , yang mana seharusnya menurutPembanding penilaian ketiga bukti surat di atas harus dikaitkan satudengan yang lainnya sebab ketiga bukti surat tersebut diatas salingberhubungan , dengan hubungan sebab akibat antara bukti surat yangsatu dengan yang lainnya , ditambah lagi dengan
Putus : 28-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA Tanggal 28 Januari 2013 — IMRAN ABDULLAH Bin ABDULLAH
86 — 25
86 — 25
MUNARHADI yang hanyaberpendidikan SMA dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian atauSertifikat Ketrampilan Kerja sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasitenaga jasa konstruksi dan selain itu juga tidak ada persetujuan secaratertulis dari PPTK / KPA pergantian tenaga tekhnis khusus untukPembangunan Gedung Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) AcehBesar tahun 2009 tersebut hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak sesuaidengan Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia, Bahwa sampai denganberakhirnya Kontrak
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2020/PTUN.PLG Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI DIWAKILI OLEH SAMSUAR ADI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. CIPTA MARGA NUSANTARA DIWAKILI OLEH NOVIZAR FITRINTO
238 — 162
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI DIWAKILI OLEH SAMSUAR ADI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. CIPTA MARGA NUSANTARA DIWAKILI OLEH NOVIZAR FITRINTO
238 — 162
Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam Point 3.2 mengenaiPENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA disebutkan bahwaHalaman 13 dari 129 Halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.PLGPokja Pemilihan menetapkan Metode Pemilihan Penyediadengan memperhatikan jenis barang/jasa, spesifikasi Tekhnis/KAKdan Kompleksitas pekerjaa, Pagu Anggaran/HPS, RancanganKontrak, hasil analisis pasar dan
Register : 06-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KEBUMEN Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kbm Tanggal 2 April 2019 — MARYADI OKTA Als BADU Bin MUHIDIN, Dkk
91 — 11
91 — 11
seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atauHalaman 53 dari 74 Putusan Nomor 27/ Pid.B/ 2019 / PN.Kobmsebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Putus : 12-08-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn Tanggal 12 Agustus 2015 —
67 — 129
67 — 129
Nias Selatan tahunanggaran 2012, kemudian BPK (badan Pengelolah Keuangan) dankekayaan daerah Kabupaten Nias Selatan, Perubahan APBD NiasSelatan tahun anggaran 2012, ada surat permohonan Kepala DinasPertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten NiasSelatan ada surat perintah tugas No. 16 tahun 2012;Bahwa semua dokumen ahli terima dari penyidik ;Bahwa untuk melakukan audit kami ada tim ahli sebagai ketua panitia,kemudian ada anggota tim namanya Andre Pradikto, kemudian adapengendali tekhnis
pihak ketiga ;Bahwa memang suatu keharusan menurut peraturan perundangundangan memang harus ada SK itu tadi, kapasitas kepala daerah ituPutusan No. 116/Pid.SusTPK/2014/PNMdn, hal. 105 dari 172 hal.tadi sekedar hanya membantu setelah di limpahkan wewenang itumaka tanggung jawabnya hanya sekedar menerbitkan SK itu tadi,kecuali wakil kepala daerah itu atas inisiatif sendiri meng SK kansendiri itu salah ;Bahwa bergeser pelimpahan tanggung jawab itu sesuai yangdisebutkan didalam SK itu tadi, secara tekhnis
Register : 22-12-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 20/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG Tanggal 8 Februari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Terdakwa I : PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Alias WENDE
Terbanding/Terdakwa II : MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt Alias PAK SINAGA
Terbanding/Terdakwa III : DOMINIKUS MENE BANO, S.T, alias PAK DOMI
259 — 35
Terbanding/Terdakwa I : PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Alias WENDE
Terbanding/Terdakwa II : MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt Alias PAK SINAGA
Terbanding/Terdakwa III : DOMINIKUS MENE BANO, S.T, alias PAK DOMI
259 — 35
TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Register : 14-01-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bpp Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 26
102 — 26
"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha. 7.
Putus : 09-10-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PN Mks Tanggal 9 Oktober 2017 — Korupsi Jaksa Penuntut:
ABDUL MALIK KALANG, SH
Terdakwa:
PODANG, BSW
325 — 345
325 — 345
Tita Konstruksi karena secara tekhnis merupakan tugas pokok dari kabagtehnikBahwa saksi membenarkan dokumen pertanggungjawaban kegiatanpengeboran di kedua titik tersebut sebagai berikut: Surat tertanggal 9 Maret 2013 tentang permintaan pengajuan penawaranyang ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Rachman Azis, Msi. Perincian Biaya Pengeboran Sumur Dalam Jin. MH. Thamrin yangditandatangani oleh Budi Kastomo selaku CV. Tita Konstruksi.
Putus : 21-08-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2552 K/PID.SUS/2016 Tanggal 21 Agustus 2017 — UMAR SUMANG, S.P.;
103 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.
Register : 11-03-2010 — Putus : 30-08-2010 — Upload : 23-03-2011
Putusan PN POSO Nomor 109/PID.SUS/2010/PN.PSO Tanggal 30 Agustus 2010 —
121 — 16
121 — 16
dinas itu berasaldari PPK;Bahwa menurut saksi yangbertanggung jawab ataspenanda tanganan berita acarapemeriksaan fisik pekerjaanadalah PPK;Bahwa pembayaran 100% yangbertanggung jawab secaraadministrasi adalah KepalaDinas dan PPK;Bahwa untuk pencairan uangke KPPN bukan hanyamenggunakan nota dinas;Bahwa nota dinas tidakdilampirkan dalam persyaratanpencairan dana 100%melainkan hanya SPP, SPMUdan berita acara pemeriksaanfisik barang 100%;Bahwa posisi PPK dan KepalaDinas yang bertanggung jawabsecara tekhnis
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
URAY ANDRIZAR, S.Sos.,MT
195 — 22
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
URAY ANDRIZAR, S.Sos.,MT
195 — 22
72 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Ptktersebut setelah diperiksa kemudian dilakukan penyerahan barang dari PPK Sdr.MUHAMMAD ILYAS kepada saya selaku Petugas Penyimpan dan Pengurus Barangdengan menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang .Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan jumlah barang yang saya terimakesemuanya dalam keadaan baik dan lengkap namun secara spesifikasi sayaapakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak saya tidak mengetahui karenasaya tidak mengerti secara tekhnis
keluarga dengannya, baik karena hubungan darahmaupun hubungan pekerjaan.Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya di BAPPenyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Dinas Perindagkop dan UKM KotaSingkawang sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaSingkawang Nomor 212 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012;Halaman 77 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PtkBahwa tata cara pembayaran tersebut pada awalnya PPTK (PejabatPelaksanaan Tekhnis
Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 11 Februari 2016 — Ir. RR. SRI RAHAYU SW., MM ;
KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
62 — 13
62 — 13
Bahwa Terhadap pekerjaan rehabilitasi waduk tanjungan sudah pernahdilakukan survey yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2011 yang terdiridari 3 (tiga) orang yaitu Kasi Perencanaan Tekhnis (Dian Sugeng), StafPerencanaan Tekhnis (AGUS MINTARKO) dan staf dari UPT PengairanCab. Gedek (MANSYUR).
Register : 11-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 3 Agustus 2015 — Tuan Chairul Munir, dkk;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,2.PT. PERTAMINA (PERSERO),
159 — 140
159 — 140
Bukti T.Intv18 : Pedoman Teknis Admninistrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI. Tahun2008, huruf F angka 2 butir a. (Fotokopi): 19. Bukti T.Intv19 : Buku Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, .H., M.H., PT.Primedia PustakaKelompok Gramedia Majalah. Jakarta Tahun 1999, halaman 68 dan halaman 69. (Fotokopi): 20.
Register : 11-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pbg Tanggal 17 Maret 2016 — MULYONO Bin MUHARJO
88 — 12
88 — 12
dan memiliki tanah yangbersangkutan yaitu ahli warisnya baru di alinkan ke pihak lain.Bahwa benar Untuk prosedur atau aturan baku untuk penangansertifikat yang bermasalah tidak ada aturan bakunya, tetapi dalampelaksanaannya pihak kantor BPN Purbalingga untuk sertifikatyang masih dalam sengketa dipisahkan tersendiri dan apabilatanah tersebut ada yang bersengketa akan ditangani oleh seksisengketa konflik dan perkara, sehingga untuk permasalahansekarang ini belum ditangani karena masih menyangkut tekhnis