Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
172 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;4.15.Bahwa AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi Hakim dalarn memeriksa perkara, yaituAsas Imparsialitas (tidak rnemihak) dan Asas Kesempatan untukmembela diri (Audi, et Alteram Partem), sebagaimana yangtelah diatur dalam "Pedoman Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-01-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2422 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — Oktofianus J. Selan Alias Okto
89 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu) jepit Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 28 Tahun 2013, tanggal10 Oktober 2013:34) 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 35/KEP/HK/2014,tanggal 28 Januari 2014;35) 1 (satu) jepit surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor584/A.PembNGK/129/09/2011, tanggal 28 September 2011;36) 1 (satu) lembar Surat Bupati Nagekeo Nomor 028/A.PembNGK/121/09/2011, tanggal 7 September 2011;37) 1 (satu) jilid dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-12-2017 — Upload : 20-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor '100/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks
Tanggal 28 Desember 2017 — - JPU Vs. - H.HAMKA, S.H. dan HARTAWAN TAHIR, S.H
84 — 0
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm) PROJOSASTRO PERWOTO
89 — 25
  • tanggal 19 Maret 2010 menjabat sebagai Kepala seksipengembangan atraksi budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor :188/525/SK.Dinas 2010, tanggal 01 April 2010, tentang Perubahan Surat KeputusanHalaman 30 dari212 Putusan Nomor : 05/Pid.Sus/2014/P.Tpkor YkKepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/003/SK.Dinas2010 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 31 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa : HERY SUSANTO GUN
447 — 1342
  • .;1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014;1 (Satu) bundel konsep Telaahan staf tanggal 25 Januari 2011Nomor 600 Perihal Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Sidan Ir.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-12-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
ANDI FADLI IRFANSYAH, ST BIN ARSYAD.
115 — 61
  • 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 30 Juni 2014 — Drs. KUNDARTO, M.Si. KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
53 — 13
  • Bojonegoro TA 2012 dimana dana DAK bersumber dari APBNselanjutnya masuk dulu ke rekening kasda Pemkab Bojonegoro.Bahwa kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kab.Bojonegoro untuk dana bantuan DAK Tahun 2012 di KabupatenBojonegoro pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Tekhnis dari MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2012 untuk SekolahDasar/
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 9 September 2013 — KHAIRIL SALEH, S.Sos.
67 — 20
  • Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BalaiPengelolalan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh Nomor : 20 / KPA /BPDASKA / 2010 tanggal 7 Juli 2010 serta Surat Koordinator WilayahKepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.01/Korwil/BPDAS KA/ 2011tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Tahun Anggaran2011 Pada Satuan Kerja Lingkup Unit Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-09-2012 — Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 39/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 26 April 2013 — MOKSIN POLHAUPESSY, ST Tempat lahir : Sirisori Islam Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1964. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : BTN Manusela Blok C. Nomor 5 Kebun Cengkeh Ambon A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik) Terdakwa II Nama Lengkap : WALGITO, ST Tempat lahir : Purworejo Umur/tgl.lahir : 55 Tahun / 28 Mei 1956. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Perumahan Pondok Permai RT.005/RW.05 Desa Hative Kecil A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik)
204 — 189
  • Pada evaluasi administrasi 1 peserta dinyatakan gugur.Pada evaluasi tekhnis ini 6 peserta dinyatakan gugur, sehingga hanya tersisa1 peserta lelang saja yaitu PT. Kevins Pratama Jaya. Selanjutnya padaevaluasi harga PI. Kevins Pratama Jaya dinyatakan lolos dan padaevaluasi kualifikasi PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-05-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
Sumarsih, Dkk.
Tergugat:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
5585 — 10351
  • tiga kasus tersebut telah terjadi kejahatan terhadapkemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan,yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakatsipil (linat bukti P14), akhirnya dalam rapat pleno Komnas HAM memutuskanmenyerahkan laporan akhir KPP HAM TSS kepada Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, T7, T13A s/d T13 terbuktibahwa proses penyelidikan dugaan Pelanggaran berat peristiwa TSS masihberjalan dan terkendala oleh permasalahan tekhnis
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
356 — 225
  • Terhadap alasan gugatan Penggugat angka 2 huruf gbahwa tidak benar Tergugat menjelaskan kepada Penggugatmelalui surat yang menjelaskan SK a quo menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan teknis dari Tergugatll yang menyatakan bahwapenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakan memilikimasa kerja kurang dari 10 tahun pada saat menjadi PNS.Faktanya yaitu Tergugatl tidak pernah menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
345 — 195
  • Raja Ampatpada saat proses lelang, maka hal tersebut tidak dapat diartikansebagai pelanggaran prosedur dalam hal evaluasi tekhnis yangdilakukan Tergugat, karena syarat yang sama tidak hanya diberlakukanbagi Tergugat II Intervensi saja tetapi syarat itupun berlaku bagi semuaperserta lelang termasuk berlaku pula bagi Penggugat;Sekalipun demikian, Tergugat II Intervensi telah mampu menunjukankesiapan dan kemampuannya untuk langsung melakukan pekerjaanbandara dimaksud, sesaat setelah menandatangani kontrak
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 02-07-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
Muhammad Harharah
Tergugat:
1.PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
2.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA / PLN (Persero), Berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M -1 Nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta Cq. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) NUSA TENGGARA Cq. DIVISI PERJANJIAN DAN PENGADAAN TANAH (PPT) NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cq. SEKERTARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
3.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) NUSA TENGGARA BARAT
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK BARAT
6.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
7.BUPATI LOMBOK BARAT
210 — 132
  • SuratRekomendasi Nomor : 43/Rekomendasi/PT.PLNJaringan/VIII/2016tanggal 11 Agustus 2016;5, Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidakberdasar dan beralasan hukum karena berdasarkan kewenangan yangdimiliki, Turut Tergugat dan Turut Tergugat VII berwenang memberikanrekomendasi kepada Tergugat dan Tergugat II sepanjang syaratsyaratyang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia dipenuhi oleh Tergugat dan Tergugat II yang kemudian disertalpula dengan beberapa arahan tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — AHMAN RUKMAN, SP. Bin SUMARJA
132 — 57
  • Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan Pengembangan BudidayaBerkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangankemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran2010 ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi Bekerja sebagai Tenaga WHonorer pada BalaiPelestarian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sejak bulan Juni2012, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis
    ANEKA KARYA telah menerima pembayaran sesuaiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak melalui rekening Saksi di BankJabar Banten Cabang Sumedang yaitu sebesar Rp. 198.400.000,(seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)setelah dipotong pajak ;Bahwa secara tekhnis pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui,yang mengetahui hal tersebut adalah saudara H. ADING ;Bahwa saudara H.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 19 Juni 2013 — Ir.ANDI ABDUL MALIK,MM
167 — 22
  • rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi SumateraBarat 30 September 2009 bidang perumahan tahap IT untuk memvalidasi rumah yangterkena gempa harus mengisi form yang dilakukan dan ditandatangani oleh fasiliatatorKelurahan yang di SK kan oleh PJOK Kota Padang diketahui dan ditandatangani olehTim Pendamping Masyarakat/TPM daerah yang bersangkutan serta ditandatangani olehCamat ;Bahwa dalam proses administrasi dalam melakukan pendataan kepada rumah pendudukyang terkena gempa tidak berdasarkan petunjuk tekhnis
    kesepakatan Terdakwa dengan warga bahwa bagi warga yang mendapatkanbantuan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah ) untuk rusak berat menyumbang untuk mushalaNurul Islam sebanyak Rp 8.000.0000 ( delapan juta rupiah ) sehingga warga mendapatkan Rp7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) dan untuk warga yang mendapatkan bantuan Rp 10.000.000( sepuluh juta ) menyumbang untuk mushala Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) sehingga semuawarga menerima Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah );Menimang, bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk
Tanggal 12 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.BUDI MULIA, SH.,MH.
2.RUDI VERNANDO, SH
Terdakwa:
Achmad Ridho
119 — 80
  • 5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja;
  • 6 Lembar Daftar Perbaikan RKA Sekolah Perubahan 2020;
  • 1 Lembar Rekapitulasi Kebutuhan Sekolah;
  • 2 Lembar Daftar Hadir Perbaikan RKA Sekolah Penerima BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 Kabupaten Tanggamus;
  • 48 lembar (asli) Rekapan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 (perbaikan)(Rapat kedua);
  • 4 lembar Foto Copy Petunjuk tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 15-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
RADEN ARRY VERDIANA, SH
Terdakwa:
Sugeng Tri Hudoyo Sp M Si Bin Alm Muhamad Saleh
115 — 49
  • 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Tekhnis Pengembangan Karet Dana APBD Kabupaten Tapin TA. 2012.
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor : 821.2/017-Bang.2/BKD, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
259 — 181
  • Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan Tahun Jamak(Multiyears) Tahun 20112014 tanggal 24 Maret 2011 303.1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 912/SKBUP/HK/2012 Tentang Penetapan Kegiatan TahunJamak (Multiyears) Tahun 20132015 tanggal 31 Desember 2012 304.1 (Satu) bundel copy dokumen Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0702/SPDBL/BINA/Tahun2014 Tentang Surat Penyediaan
    ASBS.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24Maret 2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Tekhnis KegiatanTahun Jamak (Multi Years) Tahun 20112014 ASBO1 (satu) bundel konsep TELAAHAN STAF tanggal 25 Januari 2011Nomor : 600 Perihal : Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun 20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Si dan Ir.
    Satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan SatuanKerja Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten KutaiKartanegara Tahun Anggaran 2017. 437.1 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertamatertulis tinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000,Titipan dst. 438.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutalKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — KHAIRUDIN
368 — 1189
  • KinerjaKegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 3014 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah Mulia Mandiri,Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara dan tandatangan 3021 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO9/III/2011Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis
    satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2017. 4371 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertama tertulistinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000, Titipan dst. 438 1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK08/III/2011 tanggal 24Maret 2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Tekhnis
    Kartanegara Tahun Anggaran 2017. 437.1 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertamatertulis tinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000.Titipan dst. 438.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014 439.1 (satu) bundel konsep TELAAHAN STAF tanggal
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018
Tanggal 30 Mei 2018 — TOTO SUGIANTO, S.Sos.,Msi
316 — 566
  • Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Program Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perubahan Tahun 2015 ;76. Surat PT.Indah Utama Jaya Mandiri Nomor:02/Termin-75/PT.IUJM / Puskesmas Pamarayan/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 75 % (Asli) ;77.
    (anggota)o>,*o,~~Halaman 3 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.
    ;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanPT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.
    (anggota) ;oe>>,*Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.
    ;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanHalaman 26 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.PT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.