Ditemukan 6228 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 1 September 2015 — Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
124 — 34
124 — 34
Bahwa saksi menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Nomor : 800/DKPSET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK).. Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhilyaitu saksi H.
Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam melaksanakantugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalamkegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4/ 1X / 2012/ SPK66, tanggal 7 September 2012.b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
347 — 134
347 — 134
ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi terkait yang kemudian dihibahkan atau dipindah tangankan kepihak lain, kejadian demikian menurut Ahli penyerahan barang miliknegara harus mengacu kepada Kementerian Keuangan dan mengenaikejadian tersebut adalah bersifat tekhnis
oleh karenanya Ahli sebagaiAhli tidak akan menjawab karena itu sifatnya tekhnis; Bahwa menurut Ahli tidak boleh barang milik negara dihibahkan dengancara memberikan kepada masyarakat; Bahwa mengenai adanya kegiatan program budidaya tambak udangbarangbarang diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkantentunya harus dimanfaatkan sesuai kepemanfaatannya dan kalaubarang tersebut rusak setelah dimanfaatkan maka harus dilaporkankepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dan barangbarangtersebut tetap
Register : 04-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jmb Tanggal 17 Juni 2019 — Casidy Tjuanda Anak Dari Alm. Tan Lie Kang
195 — 115
195 — 115
BCA Finance Cabang Jambiada dilakukan pengecekan terhadap kondisi dan keberadaan kendaraantersebut karena tugas saksi hanya memverifikasi atau memvalidasipersyaratan adminstrasi, sedangkan untuk tekhnis pengecekan ada padaMarketing yaitu saksi HADIYANTO SAPUTRA. Bahwa untuk kedua Kontrak tersebut telah lunas sejak bulan Desember2014, sedangkan untuk Kontrak lainnya dengan jaminan BPKB an.
Bahwa saksi tidak tahu terkait proses penandatanganan Kontraktersebut, yang lebin mengetahui tekhnis penandatanganan Kontraktersebut adalah Marketing saksi HADIYANTO SAPUTRA.
Register : 23-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl. Tanggal 10 Oktober 2016 — Donny Noverdi,ST., Bin Herman Mulyadi
166 — 72
166 — 72
DelimaLaksana Tata) ditugaskan melakukan pengawasan tekhnis;Bahwa Kontrak Pengawasan ditandatangani oleh Asad Aksa HelmyHal.35 dari 110 Halaman Putusan Tipikor Nomor :31/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl.(Direktur PT. Delima Laksana Tata) di Jakarta, sedangkan padaaddendum ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru tandatanganDirektur PT. Delima Laksana Tata, dimana peniruan ini atas seizinDirektur PT.
Register : 26-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- Ir. TANGGUL PRIMANDARU
218 — 82
218 — 82
., Melakukan evaluasiadministrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaran yang masuk., Menetapkancalon pemenang untuk pengadaan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp.100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) dan diajukan kepada P2kK untukpenetapan pemenangnya., Mengajukan penetapan pemenang untuk pengadaandengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) kepada KuasaPengguna Anggaran (KPA)., Menjawab Sanggah., Menyiapkan dokumenperanjian/kontrak pengadaan barang/jasa untuk ditandatangani
Putus : 29-09-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 29 September 2011 —
44 — 10
44 — 10
Saat itu saksi masih ingat bahwa Bupati WIN HENDRARSO mengatakan bahwahal tersebut sifatnya sudah tekhnis, sehingga menyerahkan masalah tersebut kepadaKepala Bagian Keuangan, selanjutnya Kabag Keuangan Terdakwa Dra. NUNIKARIYANI.
Putus : 10-05-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 10 Mei 2012 — SJAHMAULA MANAF
165 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
), Badan/Instansi lainnya dan mediacetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;Harga/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agentunggal atau Lembaga Independent;Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansiyang berwenang;Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa kemudian HPS tersebut tetap disahkan dan ditetapkan oleh Ir.Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;Bahwa dalam proses pelelangan Panitia Pengadaan dalammengevaluasi administrasi dan tekhnis
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
85 — 32
85 — 32
selaku pihak ketigaseharusnya tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, karena disamping itemitempekerjaan tidak jelas termasuk letak lokasinya, pekerjaan tersebut tidak didasarioleh suatu ketentuan yang dapat dipedomani bahkan antara Terdakwa denganpemberi kerja hanya berpegang pada perjanjian lisan, sedangkan dalam pekerjaantersebut segala pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapidengan bukti untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana yang ditentukandalam Bab V butir C Pedoman Tekhnis
perluasan areal tanaman pangan Tahun2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga perbuatan dantindakan Terdakwa Junaidi Alias Edi Bin Talib tersebut telah bertentangan denganBab V butir C Pedoman Tekhnis perluasan areal tanaman pangan Tahun 2013tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan adanyakesempatan Terdakwa Junaidi Alias Edi Bin Talib selaku pihak ketiga untukmemanfaatkan peluang memperoleh
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
214 — 84
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
214 — 84
Monitoring dan Evaluasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan oleh DivisiEvaluasi dan Pengkajian;Bahwa benar yang menjadi kriteria dimaksud adalah sebagaimana tercantumpasal 4 dalam Juknis No.36/2010 tentang Petunjuk Tekhnis PemberianPinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, yaitu :1. Usaha yang dibiayai layak secara bisnis;2. Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuanperundangundangan;3. Memiliki laporan keuangan yang terstruktur 2 (dua) tahun terakhir, dengankeuntungan positip;4.
terakhir Rapat Anggota Tahunan, untuk dua tahun terakhir.e Identitas Pengurus dengan Foto Kopi kartu Identitasnya.e Perizinan Koperasi yaitu antara lain Tanda daftar Perusahaan, SIUP,SK Domisili atau SITU.Setelah itu pihak LPDBKUMKM melakukan verifikasi dalam bentuk ceklist mandatory (verifikasi awal) terhadap proposal beserta lampirannyatersebut dan apabila lolos mandatory dan kelengkapan dokumen,selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk survey on the spot (OTS).Adapun objek yang di survey secara tekhnis
Register : 23-09-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 18 Februari 2016 — Ir. HENDRI SUHENDRI ( Terdakwa )
118 — 23
118 — 23
Hendri Suhendri selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten BintanNomor : 9/II/DKP/2011 tanggal 08 Maret 2011 merangkap sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKelautan dan perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 Nomor :001//DKP/2011, bersamasama dengan saksi MOCH ARIESWAN (diajukanHalaman 23 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.
Register : 28-01-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 4 Juni 2014 — - 1.SYAFRUDIN, ST
- 2.Muhajirin, ST
- 3.Wahyudin, ST
- 4.Irfan, ST
- 5.Anas, A.Md.T
75 — 85
75 — 85
Kwartet Nine Konsultandan terdakwa adalah sebagai tenaga tekhnis sedangkan direkturnya adalahIr. Abdul Rasul ; Bahwa terdakwa sebagai konsultan perencana bukan atas perintah dari Ir. AbdulRasul selaku direktur CV. Kwartet Nine Konsultan melainkan atas perintah dariterdakwa I Syafrudin,ST ; Bahwa terdakwa tidak ada perjanjian antara Ir.
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 23 Nopember 2016 — DIDI SURYADI, S.Pd., MM
126 — 31
126 — 31
AJID (PPTK) di Bidang Pendas, dan sdr DIDI SURYADI, S.Pd,M.Pd meminta dibantu untuk pengadaan seragam dan sepatu dariawal sampai akhir yaitu pembuatan HPS dan dokumen teknis untukdimasukan ke ULP.Pada akhir bulan Mei di ruangan sdr AJID (PPTK), saksi dengan sar.DIDI SURYADI, S.Pd,MM membicarakan tentang pembuatan HPSdan tekhnis pembuatan spek serta dokumen tekhnis untukpelelangan, dimana pertama yang dibahas adalah harga seragamdan sepatu yang ada dalam DPA Pendidikan Dasar, yaitu :a.
Untuk penghapusan nilaikontruksi karena pada saat lelang pertama para peserta lelang gugurpada tahap evaluasi tekhnis karena persyaratan spek yangditawarkan gugur pada nilai kontruksi, dan untuk nilai toleransikomposisi dirubah dari + 38% menjadi maksimum dan minimum.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 21 Januari 2015 — Ir. DWI ATMADJI, MM, Bin SUTARYONO;
85 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial;Co Oo YN DWN10Transfer dana bantuan sosial;Pencairan dana bantuan sosial;Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial;Pelaksanaan pekeryjaan fisik ;Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan ;Pertanggung jawaban keuangan ;Bahwa Terdakwa DWI ATMADIJI adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaiKepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perternakan Kabupaten Banjarnegaraberdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 165 Tahun 2009 telah memiliki tugas :merumuskan kebijakan tekhnis
Register : 18-06-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG Tanggal 6 Nopember 2013 — Hj. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK
74 — 20
74 — 20
sampai sekarang masihmelakukan penagihan ;Bahwa dana KUR tidak dapat digunakan untuk yang lain, hal ituberdasarkan dari Perjanjian kredit, akan tetapi dana KUR olehTerdakwa digunakan untuk usaha air minur ;Bahwa saksi tidak tahu, alasan asuransi belum dicairkan ;Bahwa pada saat dilakukan Sosialisasi dihadiri oleh Pak Atok, PakDidi, Pak rahmad, saksi sendiri, Terdakwa, Pak Endang dan ParaKetua Kelompok yang jumlahnya 17 (tujuh belas) orang dan padasaat sosialisasi yang memberikan penerangan secara tekhnis
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010 Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
266 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
266 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
selambatlambatnya mulai hari ke 14, dihitung setelahlewainya hari ke 30 tersebut di atas ;Bahwa Tim atau Panel bertanggung jawab kepada para prinsipalmasingmasing dalam perkara ini, pada akhir tugasnya Tim atauPanel wajid membuat laporan pertanggungjawaban dandisampaikan kepada masingmasing para prinsipalnya dan kepadaKetua Pengadilan Negeri Sorong selaku Pengawas Tim/Panel ;Bahwa pengawasan kerja Tim atau Panel berada di bawah KetuaPengadilan Negeri Sorong, dimana Ketua Pengadilan Negeridalam melaksanakan tekhnis
Register : 13-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 12 Agustus 2015 — DEKI BERMANA Bin EDISON
886 — 317
886 — 317
Santana itu yang diperiksa oleh Petugas P2,Surveyor adalah Segel karena segel dari pelabuhan muat yang disegeloleh Suplayer, di Pelabuhan bongkar yang membukanya juga Suplayer ;Bahwa tekhnis menghitung ambang batas itu dengan cara mengecek segelitu secara bersamasama tidak ada rusak lalu dilakukan pengukuran,setelah kapal dibongkar tidak ditemukan losses di atas batas toleransidilakukan pengecekkan pompa sudah kering tidak bisa dipompa lagidibuatkan Dry Sertificate ;Bahwa SQR itu dibuat adalah untuk
Register : 13-01-2010 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 11/PID.B/2010/PN.KBR Tanggal 2 Juni 2010 — Ir. SETIAWAN
105 — 74
105 — 74
untukmenjalankan sistem informasi manajemen dan laborbahasa sebagai teknologi informasiBahwa ter dakwa presentasikan di depan pejabat yangberwenang di UMMY Koto Baru sekitar tanggal 20Februari 2007 dan pihak UMMY menyetujui perubahanSpeck tersebut dengan dasar spesifikasi tersebutlebih tinggi dari spesifikasi minimum tetapi kamitidak melakukan adendum kontrak dikarenakan sesuaidengan pemahaman kami terhadap pengadaan barang yangdibiayai oleh Pemerintah bahwa speck minimum danlebih tinggi dari spesifikasi tekhnis
Register : 30-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FEBBY SALAHUDDIN, S.Kom, SH
Terdakwa:
Martinus Suto Adikara
228 — 76
FEBBY SALAHUDDIN, S.Kom, SH
Terdakwa:
Martinus Suto Adikara
228 — 76
Syarat tekhnis Metode pelaksanaan pekerjaan jadwal dan jangkawaktu pelaksanaan,spesifikasi teknis barang yang diterapkanberdasarkan contoh brosur dan gambar , identitas / jenis baranglayanan purna jual , jaminan keaslian barang , garansi barang, hasil ujilab bahan , sertifikat ISO, sertifikat merk , brosur gambar untuk barangthink mode, tenaga ahii..3. Dokumen harga4.
Register : 22-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
MINHADI NOER SJAMSU
186 — 134
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
MINHADI NOER SJAMSU
186 — 134
sebanyak 7 (tujuh) unit Provinsi Baliberbahan fiberglass dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,00 dan HPS Rp. 4.418.361.847,00.Bahwa dalam proses lelang Pokja ULP dibantu oleh Tim ProyekManagement Unit (PMU) Direktorat Kapal PerikananDan AlatPenangkap Ikan Tahun Anggaran 2015.Bahwa Kelengkapan dokumen yang diberikan oleh PPKuntuklelang, antara lain :1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR);2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp. 4.418.361.847,00.3) Gambar;4) Spesifikasi Tekhnis
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
70 — 9
70 — 9
kepada Triwulan IV;Bahwa dalam triwulan yang sama, maka SPJ dapat di usulkan lebih dari satu kali;Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tugas pokok dan fungsi ( TUPOKSI ) saksiadalah segala tindakan yang berhubungan dengan tindakan yang berhubungan denganpengeluaran atas beban belanja,memerintahkan pembayaran,sebelumnya melakukanferivikasi;Bahwa dasar hukum AKPER adalah UPTD Dinkes Pariaman ,adalahn pasal 2 ayat (2)SK Bupati Padang Pariaman Nomor 492 tahun 2000 tanggal 21 September 2000 bahwasecara tekhnis