TIPIKOR Smg. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -------------1. Menyatakan Terdakwa CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO PURWODIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;--------------------2.

No. 15 /Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg. sejak tanggal 25 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 24 April 2012;Hakim / Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 23April 2012 Nomor : 118 / Pen.Pid / TPK / 2012/PT.Smg., sejak tanggal 18 April2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang,tanggal 1 Mei 2012 Nomor : 125 / Pen.Pid /TPK/2012/PT.Smg., sejak tanggal 18SALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMei 2012 sampai dengan

PaniteraSALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMuda Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyatasesuai dengan akte permintaan banding tertanggal 18 April 2012 Nomor : 34/ Banding/Akta.Pid/2012/PN.TIPIKOR.Smg. jo Nomor : 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.TIPIKOR Smg.

;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah dilakukanpemberitahuan kepada Terdakwa dengan cara seksama sesuai dengan relaspemberitahuan pernyataan banding tertanggal 24 April 2012 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Mei 2012yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 9 Mei 2012, selanjutnya sesuai dengan relas pemberitahuan danpenyerahan

dilaksanakan oleh jajaran terkait sehinggasemua program PNPM di Desa Pelem dapatdirealisasi ;e Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugasnya sebagai TPKEDberusaha untuk selalu dapat membayarkan tunggakan kelompokpemanfaat dan memfasilitasi setiap ada program PNPM maupun P2SPPsemaksimal mungkin ;e Bahwa Terdakwa tetap berharap apabila bebas akan menyelesaikan apayang menjadi tanggungjawabnya ;Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara,salinan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR

TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding harusdiperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ;SALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdan ditambah

- Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke tersebut ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 65/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 1 April 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan lamanya kurungan pengganti pidana denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: PETRUS SARWUNA tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta

Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 Mei2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pen.Pid.SusTPK/2014/PTJAP. tanggal 26 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ;II Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A JayapuraNomor: 65/Tipikor

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dan Pembelaan Hukum Terdakwa tersebut,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telahmenjatuhkan putusannya Nomor: 65/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 1 April 2014, yangamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa PETRUS SARWUNA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum ;2 Membebaskan Terdakwa

di atas, Penuntut Umum telah menyatakan bandingdi hadapan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura, pada tanggal 01 April 2014, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikansecara patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari BerkasPerkara Nomor: W.30.U1/1125/HK.07/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, memberitahukanbahwa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 65/Tipikor

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundangperundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan NegeriMerauke tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 65/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 1 April 2014, sekedar

Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan pada hari: Rabu tanggal 18 Juni 2014 dalam sidang yangterbuka untuk umum, oleh Ketua sidang di dampingi oleh Hakimhakim anggota tersebut,dibantu oleh: E.S. SOELASTRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiJayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. HakimHakim Anggota: Ketua,Ttd Ttd1. AHMAD SEMMA, SH.

keuanganeoandna#s oNegara atau perekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwalembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadapkeuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan Umum maupun peradilan Tipikor

Menerima permintaan banding dari para Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;------------------------------------------------------------------------ Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juni 2012 Nomor. 16/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai rumusan amar putusan angka ke 3 dan angka ke 4, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :---------

Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejaktanggal 25 Februari 2012 sampai dengan 24 April 2012 ; 5. Perpanjangan ( ) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;6.

Perpanjangan ( Il ) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;7. Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012; 8.

Sutoyo No. 67Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2012 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juni 2012 Nomor :16/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,tertanggal

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Boyolali telah menyatakan minta banding dihadapan Plt.Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juni 2012sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 65 / Banding /Akta.Pid / 2012 / PN Tipikor Smg.

DJOHAN AFANDI, SH.MH.Hakim Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim KetuaMajelis, Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. dan DERMAWAN S.

18/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor: 18/ TIPIKOR / 2013 / PT.

Y k/VH/201 3;wn n Setelah membaca : 9 22222 = 22 nn =o mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2013No.18/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;@ Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2Juli 2013 2013 No.13/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. YK.

13/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor : 13 / Tipikor / 2013 / PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara terdakwa : 22222 222 soon cen cnn nnn nnn nee ences cnc nce cee ceeNama Lengkap : Dra.

(Pembahasan UU Tipikor, edisi edua, sinar grafika,Jakarta, 2009. hal 5152).Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpakewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan. Dalam litelatur hukummenyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu.

., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh MajelisHal 112113Putusan No.19/PidsusTPK/2015/PN Gto.Hakim tersebut, yang dibantu oleh Panitera Pengganti ROSDIANA K.TOLINGGI, SH., dengan dihadiri oleh RICHARD SINAGA, SH., MH., JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa dan Terdakwa yangdidampingi Penasehat Hukum ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdBANELAUS NAIPOSPOS, SH.,

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambontanggal 20 Maret 2014 Nomor : 02/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb. tentangPenetapan Hari Sidang ;3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa WELEM PUTILEHALAT,SE. beserta seluruh lampirannya ;4. Telah mendengarketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;5.

kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan faktayang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baikdi peradilan umum maupun peradilan Tipikor

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Biak tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 31/Tipikor/2013/PN.Jpr., tanggal 13 Desember 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar nomor 4 putusan a quo berbunyi sebagai berikut:- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

1PU T US ANNomor: 9/Tipikor Banding/2014/PT.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama Lengkap : dr. IMRAN OHORELLA;Tempat Lahir : Tulehu;Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/25 Januari 1958;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 9/Pen.TipikorBanding/2014/PT Jpr. tanggal 24 Februari 2014, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 9/Pen.Tipikor Banding/2014/PT Jpr. tanggal 25 Februari 2014 ;Ill Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas I A Jayapura Nomor: 31/Tipikor

melakukan atau yang menyuruh melakukan atauturut serta melakukan dengan JOHNNY ALFRETS KAPOJOS dan OCTOVA S.HTENGKER, SE yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, padawaktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti, dalam bulan Oktober 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

IMRAN OHORELLA tersebut pada Pengadilan Tipikor Jayapura ;4 Menangguhkan biaya perkara sampai adanya Putusan Akhir ;Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perk. 01/Pid.Sus/FD.1/07/2013 tanggal 31 Oktober 2013, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengantuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa dr.

Biak Numfor Tahun Anggaran 2012.Dipergunakan dalam perkara lain;5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dan Nota Pembelaan Hukum tersebut,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telahmenjatuhkan putusannya Nomor: 31/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 13 Desember 2013,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa dr.

Taman Kemang Nomor 18 Kebayoran BaruJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang di bawahNomor 363/Pid/K.Kh/2019/PN Smg tanggal 30 Juli 2019;Terdakwa Il didampingi oleh Team Penasihat Hukum TJAHYONO,SH., AGUS IMAN SANTOSO, SH., TAMRIN MAHATMANTO, SH., masingmasing Advokat yang beralamat di JI.

SUMARGONO (saat itupejabat di RSUD Kraton) dalam perkara dugaan Tipikor PengadaanAlkes dan KB Tahun 2012, pemotongan dilakukan pada periodeNovember 2014 September 2015 dengan cara Terdakwa terlebin dahulu telah meminjam uang ke Bank Mandir KotaPekalongan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)yang dipergunakan untuk biaya pengacara Rp75.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluhlima juta rupiah) dikelola oleh sdri.

SUMARGONO (saat itu pejabat di RSUDKraton) dalam perkara dugaan Tipikor Pengadaan Alkes dan KBTahun 2012, pemotongan dilakukan pada periode November 2014 September 2015 dengan cara Terdakwa terlebin dahulu telahmeminjam uang ke Bank Mandiri Kota Pekalongan sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untukbiaya pengacara Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dikelolaoleh sdri.

Tenaga memodifikasi safety box 1200 xRp.2.000 =Rp.2.400.000Rp.15.000 KSO 550.000.000Untuk Keperluan Jasa penangananperkara Tipikor Alat Kesehatan RSUDKraton termin ke V kepada pengacaraSlamet Haryanto Rp. 50.000.000 dariWadir Auk RSUD Kraton, tanggal 30Oktober 2016 Ongkospemindahan brg2Aset ke PendopoKab.Pkl150.000Ongkos tenaga pindahan barangbarangRSUD Kraton ke PendopoKab.PekalonganDiserahkan kepada M.

M.H., dan EDY SEPJENGKARIA, S.H., C.N., M.H., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 10 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI, S.H.

Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 13 September2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016,; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggiTipikor Jambi, sejak tanggal 12 Desember 2016 s/d tanggal10 Januari 2017; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor