Indah Anggraini, M.Si) kepada KementerianKesehatan RI tentang Penggugat adalah tidak benar dan dibuat atasdasar pertimbangan sakit hati, sehingga merupakan pertimbanganyang sewenangwenang;Bahwa Terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang MenjatuhkanHukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak atasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:Nama : Dr.

Alfian Rejekinte Munthe, MPH.NIP > 197011182002121001Pangkat : Penata III/cJabatan : Epidemiolog (JFU)Unit Kerja: Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit BTK dan PPSatuan Kerja: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan KementrianKesehatanBahwa karena Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017, sangat merugikanPenggugat, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Pengugatmengajukan Banding Administratif di Kantor Badan PertimbanganKepegawaian

Alfian Rejekinta Munthe,MPH sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 1Agustus 2017;Kedua : Memperkuat Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorKP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 berupa:hal. 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN. JktPemberhentian dengan Hormat Tidak atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkankepada Dr.

AlfianRejekinte Munthe, MPH dan sangat merugikan Penggugat, sehinggaPenggugat mengajukan upaya perkara a quo di periksa di PengadilanTata Usaha Negara Jakarta;Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang PenguatanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017Tanggal 12 Juni 2017 mengenai Hukuman Disiplin atas nama Penggugat:Dr.

Kepegawaian dalam memutuskan perkara a quokurang pertimbangan hukumnya;Dengan demikian Tergugat selaku Badan Pertimbangan Kepegawaiandalam mengambil Keputusan hanya berdasarkan Surat PutusanKemenkes RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017, tanpa pernahmendengar keterangan dan atau melakukan pemeriksaan Penggugatdan hanya membaca surat laporan secara sepihak yang dibuat KepalaKantor BTKL PP Kelas Medan (Dr.

. :949 / Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyiRegistrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijin prinsipdan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/V 1/2000,Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No. 48/Pid.Sus/2014/PN.

TL.e Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;e Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ;e Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes/Per/V1I/2000tentang Registrasi Obat

LAB : 0547 / NOF / 2014tanggal 3 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tabletLL tersebut mengandung Trihensifenidil HCL danklorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep doktersesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaanfarmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotiksesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksudmengedarkan menurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Hal. 19 dari 27 hal

No. : 949 /Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasi obat jadiproduksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijinsekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai Knasiat Keamanan dan PanitiaPenilai Mutu, Tehnologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, DirekturJenderal memberikan keputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

BerdasarkanPermenkes RI No. 040/Menkes/Per/V1I/2000 tentang Registrasi Obat Jadi Bab IIPasal 3 Obat yang dapat memiliki ijin edar harus memenuhi kreteria sebagaiberikut :e Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadaidan dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinik ataubuktibukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmupengetahuan yang bersangkutan ;e Mutu memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksisesuai CPOB.

Basuki Rahmad No 812 Surabaya masingmasing 1 (satu) butir ;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 5411/NNF/2014 barang bukti yag diterima ;6767/2014/NNEFE berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "" dengan berat netto1,008 gram mengandung bahan aktif ;MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan

I Nomor urut 81Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika , tetapimasuk daftar obat keras ;6768/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam

golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotikan ; 922225222222 nnn nn nn nnn nnn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 05September 2014 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasukdalam bulan September tahun 2014, bertempat didepan diskotik

No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 81Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi masukdaftar obat keras ;= 6768/2014/NNEF berupa (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik

tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotika ; 22222225 nonin nnn nnn nnn nnn ncn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUKETIGA : $222 nn nnn nnn nnn nn nnn ncn nnn ccc cnn encBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN

Oleh karena untuk memenuhipersyaratan tersebut, Calon Pemenang tersebut harus punyakantor cabang dan izinizin usaha di Kabupaten Siak danapabila Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga tersebut tidak sesuaidengan lokasi atau alamat tempat pengolahan makanan ataudapur, maka Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Boga tidakberlaku atau batal Gugur berdasarkan PMK RI No:1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga BAB IV Pasal 14 poinb..

Berdasarkan PMK RI Nomor1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor : 715/ Menkes/SK/V/2003Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut hemat Penggugatpanitia lelang (Tergugat) terindikasi mengabaikan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1096/MENKES/PER/VV2011 tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Pesyaratan HygieneSanitasi JasaBoga. Sehingga menetapkan Calon Pemenangseperti dalam dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Nomor : 02/BAHP15/PokjaULP/009 tanggal 9 Juni 201 7;.

Bahwa Berdasarkan PMK Rl Nomor:1096/MENKES/PER/VV/201 1 tentang Hygiene SanitasiJasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor. : 715/Menkes/SK/V/2003tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi JasaBoga badan usahakami miliki sudah sepatutnya secara kualifikasi, badan usahakami yang menjadi Calon Pemenang. Tapi di dalam dokumenBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP15/PokjaULP/009 tanggal 9 Juni 2017 Badan Usaha kamimalah sebagai calon pemenang cadangan 1 ;.

Pokja ULP melaksanakan pelelanganterobuka untuk umum berdasarkan dokumen pengadaan danprinsipprinsip dasar pelelangan menurut Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya bahwa pejabat pengadaan tidakboleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calonpenyedia barang/jasa dari luar propinsi/kota dan juga telahmemenuhi ketentuan Permenkes Rl Nomor1096/MENKES/PER/VV/2001 tentang Higiene Sanitasi Jasa Bogadan Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyasasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpengglongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.2.

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyasasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.2.

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpengglongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN. Yyk2.

YykBahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan MenKes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.

;Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diriterdakwa dilakukan Tes Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulansebagai berikut : BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tidak ada izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kes RI Nomor1191/MENKES/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasi yang kemudiandidistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah di atur dalam Menteri Kesehatan No.1332/MENKES/SK/10/2002 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RINomor 922/Men/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan tata cara pemberian ijin apoteksedangkan untuk toko obat sesuai dengan

keputusan Menteri Kesehatan RI No.167/Kab/B.VIN/1972 Tentang Pedagang eceran obat sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1331/MENKES/PER/X/2002.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tidak ada izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kes RI Nomor1191/MENKES/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasi yang kemudiandidistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah di atur dalam Menteri Kesehatan No.1332/MENKES/SK/10/2002 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RINomor 922/Men/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan tata cara pembenan ijm apoteksedangkan untuk toko obat sesuai dengan

/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasiyang kemudian didistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah diatur dalamMenteri Kesehatan No. 1332/MENKES/SK/10/2002 tentang Perubahan atasperaturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Men/Per/X/1993 tentang Ketentuandan tata cara pemberian jjin apotek sedangkan untuk toko obat sesuai dengankeputusan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagangeceran obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.133 1/MENKES/PER/X/2002

Kep selaku Bendahara;

/IFK-PB/BA/XII/2012, tanggal 5 Des 2012;

Nomor : 03.05/I/ 2367 / 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;

Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;

Bahwa dengan adanya penetapan penerimapenerima danaJamkesmas tersebut, selanjutnya Kementrian Kesehatan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentangPedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwatujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011tanggal O04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan

Bahwa dengan adanya penetapan penerimapenerima danaJamkesmas tersebut, selanjutnya Kementrian Kesehatan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentangPedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwatujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011tanggal 04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan

Bahwa dengan adanya penetapan penerimapenerima danaJamkesmas tersebut, selanjutnya Kementrian Kesehatan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia30nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentangPedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwatujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011tanggal 04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan

Kepselaku Bendahara;3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011tentang penerima Dana Tahap ke Empat penyelenggaraanJAMKESMAS TA. 2011;3 (tiga) lembar Keputusan Direktur RSUD = Oksibil nomor445/7.09/SK.TIM PENGL/RSUD/2014 tentang pembentukan TimPengelola Jamkesmas tahun 2011;2 (dua) lembar surat keterangan sakit a.n BERTUS KULKA tahun2012;1 (Satu) lembar surat dari Kepala Puskesmas Okbab tanggal 3 Juni2012;1 (satu) lembar surat rujukan nomor : 445/01/RP/KESPKM/OKB/2012a.n BERTUS KULKA

Kepselaku Bendahara;3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011 tentangpenerima Dana Tahap ke Empat penyelenggaraan JAMKESMAS TA.2011;3 (tiga) lembar Keputusan Direktur RSUD = Oksibil nomor445/7.09/SK.TIM PENGL/RSUD/2014 tentang pembentukan TimPengelola Jamkesmas tahun 2011;2 (dua) lembar surat keterangan sakit aan BERTUS KULKA tahun 2012;1 (Satu) lembar surat dari Kepala Puskesmas Okbab tanggal 3 Juni2012;1 (Satu) lembar surat rujukan nomor : 445/01/RP/KESPKM/OKB/2012a.n BERTUS KULKA

MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

MENKES No.194/MENKES/SK/VI/2012) No.

;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan (Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba Kep.MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

SK Menkes tersebut, dengan rincian sebagai berikut : Menurut Kontrak Menurut SK Menkes (HNA) Juml = HargaHarga Harga .Satuan ah per SelisihNama.

SK Menkes Nomor302/Menkes/2008, b. Survei Harga Pasar ; dan c.

Infonnasi dari Instansi Fannasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Fannasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

Nomor 302/Menkes/2008, b.Survei Hargapasar ; dan c.

Informasi dari Instansi Farmasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

Nomor 12 tanggal 3 Maret2006 ;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Penggugat melalui Surat Nomor822/AKBNUS/XII/2008 melaporkan kelulusan bidan ke52 (lima puluh dua)orang kepada Kantor Dinas Provinsi Sumatera Selatan sesuai KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasidan Praktik Bidan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pada tanggal 22Desember 2008 Penggugat mengajukan permohonan Surat Izin Bidan(SIB) tertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKBNUS/XII/2008 besertalampirannya

sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 3 kepada Tergugat ;Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat Nomor 890/05/Kes/II/2009 tertanggal 5Januari 2009 perihal : Surat Izin Bidan menjawab Surat Penggugattertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKBNUS/XII/2008, surat manadiserahkan kepada Penggugat setelah selesai rapat tanggal 14 April 2009mengenai Surat Izin Bidan dengan Sekretaris Daerah atas undanganSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sedianya akandilaksanakan pada

Departemen Kesehatan RI menjawab Surat Penggugatmelalui surat tertanggal 4 Mei 2009 Nomor HK.05.01/I/II/2239/2009 perihalSurat Izin Bidan yang ditujukan langsung kepada Tergugat danditembuskan kepada Penggugat yang pada pokok surat butir 4menyebutkan : oleh karena Dinas Kesehatan Sumatera Selatan belummempunyai MTKP sebagai wadah uji kompetensi atau regulasi lain diProvinsi yang berkaitan dengan hal itu, maka Dinkes Provinsi dapatmelakukan registrasi dengan mengacu kepada Kepmenkes RI Normor900/MENKES

Sedangkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor900/MENKES/SK/VII/2002 adalah dasar pengajuan Registrasi dan SuratIzin Bidan, bukan berdasarkan Surat Kepala BPPSDM Kesehatan Depkestanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1.00098 dan surat BPPSDMKesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 ;Hal ini membuktikan alasan yang disampaikan Tergugat dalamkeputusannya kepada Penggugat tidak berdasarkan pada hukum hal manatelah diuraikan pula dalam surat Kepala Badan Pengembangan danPemberdayaan

No. 136 K/TUN/2010dengan demikian seharusnya Tergugat dapat menerbitkan Surat Izin Bidankepada 52 (lima puluh dua) lulusan Penggugat yang mengacu kepadaKepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi danPraktik Bidan :Dengan tidak diterbitkannya Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua)orang lulusan Penggugat tersebut, jelasjelas telah merugikan Penggugatkarena alasan Tergugat yang menyebutkan saat ini di Provinsi SumateraSelatan telah ada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 522/ Menkes/V I/2008 tanggal 06 juni 2008tentang pelaksanaan teknis laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika menyebutkan bahwa lembagakesehatan yang tidak ditunjuk berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan tidak berwenang mengeluarkan hasillaboratorium.

Menurut Penasehat Hukum berdasarkankepada Kep Menkes bahwa yang berwenang mengeluarkanhasil laboratorium pemeriksaan spesimen narkotika adalahLaboratorium dilingkungan Departemen Kesehatan yaitu UnitLaboratorium Kesehatan Propinsi Kalbar dan yang berwenangmengeluarkan hasil laboratorium pemeriksaan bahan bakunarkotika adalah Balai Pemeriksa/Pengawas Obat danMakanan Propinsi Kaloar.

Dan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika Projustitia, menerangkan bahwa pada intinyapengambilan specimen dilakukan oleh tenaga yangmempunyai keahlian dan kompetensi sesuai denganketentuan yang berlaku.d.

Bahwa terhadap keberatan Kesatu yang intinya Pemohonbanding/Terdakwa mempermasalahkan bahwa berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/ Menkes/VV/2008tanggal 06 Juni 2008 tentang pelaksanaan teknis laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika menyebutkan bahwalembaga kesehatan yang tidak ditunjuk berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan tidak berwenang mengeluarkan hasillaboratorium.

Dan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustitia, menerangkan bahwa pada intinyapengambilan specimen dilakukan oleh tenaga yang mempunyaikeahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/ Menkes/VV2008tanggal 06 juni 2008 tentang pelaksanaan teknis laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 3 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Tig1448/Menkes/Per/VV/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan puskesmas; Bahwa terdakwa tidak berwenang menjual pil dobel L yang termasuk obatdaftar G;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau;

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VV2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan puskesmas; Bahwa terdakwa tidak berwenang menjual pil dobel L yang termasuk obatdaftar G;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 196 UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/PenasihatHukumnya

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamHalaman 12 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Tlgperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

., masingmasing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarangdiketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dalam kesimpulannya disebutkan : Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB566/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintesis 5FLUOROPYPICAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 118 (Sembilan puluh lima)dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang

PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUSbin JOKO SUNGKOWO, pada hari Selasa

RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKETIGA :Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS binJOKO

Menyatakan Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUSbin JOKO SUNGKOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagiHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYKDiri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga melanggarPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35

Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RIHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYKNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo.SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan peraturanperaturan perundangundanganyang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor.:125/Pid.Sus/2020/PN.

Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1. BB4781/2018/NNF (A) sisanya berupaHalaman 21 dari 31 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Smnirisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,345 gram, 2. BB4781/2018/NNF (B)sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,039 gram, 3.

Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FluoroADBFUBAMB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 danmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, yang unsurunsumya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. tanpahak atau melawan hukum3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1. BB4781/2018/NNF (A) sisanya berupairisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,345 gram, 2. BB4781/2018/NNF (B)sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,039 gram, 3.

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Bonaventura Digdyan Cahya Kusuma als Cahyo telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakdan melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan 1;2.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentangRegistrasi dan Praktik Perawat, tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

/SK/X1/2001 tentang registrasi dan Praktekperawat.34 Surat ljin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.

Surat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1392/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin KerjaPerawat Gigi. SUrat ljin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1363/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan jinPraktek Fisiotrafis.

/SK/XI/2001 tentang registrasi dan Praktek perawat.Surat Ijin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.Surat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:1392/MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin Kerja Perawat Gigi.Surat Ijin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:1363/MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin Praktek Fisiotrafis.Surat ljin Radio Grafer dengan dasar Hukum Peraturan MENKES RINomor

:357/MENKES/PER/V/2006 tentang registrasi dan Ijin KerjaRadiografer.Bahwa pada tahun 2011 ketika biaya leges ditiadakan dikenakan biayasebesar Rp.15.000,.

Menyatakan terdakwa DAVID ARIFIN Bin NUR BAKTI NENDRObersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 danPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;2.

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa sabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaHalaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN SkhGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

BB1808/2019/NNF berupa serbuk kristal, BB1809/2019/NNF berupa urineadalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut : 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35Tahun 2009 tentang Narkotika.BB1809/2019/NNF berisi irisan daun linting terrsebut mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam golongan terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) , terdaftar dalam golongan (Satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam peraturan Menkes

Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaanPenuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua dan berdasarkan fakta hukumdi persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwamemenuhi 2 (dua) aturan hukum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undangundang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

Lab : 881/NNF/2019 tanggal 9 April 2019, yang menerangkanBB1809/2019/NNF berisi irisan daun linting terrsebut mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 95(sembilan puluh lima), terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasdapat

Pasal 72 kewajiban walikota melakukan pengawasan terhadap izinlingkungan;Bahwa berdasarkan Pasal 25 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V/2010 tidakdikenal Perpanjangan lzin Operasional Sementara;Bahwa pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu, tidakmemenuhi persyaratan yang meliputi upaya kesehatan lingkungan, upayapemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dan butir

Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 195 Tahun 2012 tanggal 20Juni 2012 tentang Perpanjangan lIzin Operasional Sementara RumahSakit Umum Tiara Sella Bengkulu bertentangan dengan Undangundang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/2010.b.

Putusan Nomor 491 K/TUN/2013perundangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 25 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Pasal 2Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, setiap penyelenggara rumah sakitwajid memiliki izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional,selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor147/MENKES/PER/V/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakitsyarat untuk mendapatkan izin operasional

Putusan Nomor 491 K/TUN/2013Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun 2010 tidakberlaku surut.Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Facti yang berpendapatpenerbitan Surat Keputusan objek sengketa mengandung cacat secarayuridis formal sangatlah tidak beralasan atau tidaklah berdasar karenamenurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, hanya disebutkanizin Operasional rumah sakit, penerbitan Izin operasional sementarayang diterbitkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V/2010Tahun 2010 Tentang Perizinan rumah sakit tidak mewajibkan ataumengharuskan hanya penerbitan izin operasional tetap.

pada waktu dan tempatseperti tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berjualan di tokonya didatangi olehpetugas Kepolisian Polres Situbondo selanjutnya memeriksa obatobatan yang dijual olehterdakwa ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON, yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untukmenjual obat dari pihak yang bewvajib berdasarkan SK Menkes

pada waktu dan tempatseperti tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berjualan ditokonya didatangi olehpetugas Kepolisian Polres Situbondo selanjutnya memeriksa obatobatan yang dijual olehterdakwa ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON, yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untukmenjual Obat dari pihak yang berwajib berdasarkan SK Menkes

SITIRAHMANINGSIH Binti GUNO ternyata diketemukan obat keras daftar G yang dijualoleh terdakwa; e Bahwa obat keras daftar G tersebut berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34 Packjenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmiuntuk menjual obat dari pihak yang berwajib berdasarkan SK Menkes tanggal 28Januari 1964 No. 89/PH/64/b; e Bahwa obatobatan tersebut hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter

Bahwa setelah melakukan penggeledahan ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa120 tablet jenis SUPERTETRA, 34 Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN,540 Butir jenis DEXAMETHASONE, dan 130 Butir jenis LANADEXON yang dijual olehterdakwa dan penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untuk menjual obat dari pihakyang berwajib berdasarkan SK Menkes tanggal 28 Januari 1964 No. 89/PH/64/b; 3.

Pelda Ardjianto NRP 580704 tersebut setelah diperiksa dan ditelitidengan cermat, barang bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana9diatur dalam Keputusan Menkes RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro Justisia.Adapun Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari Kepala BNNPAceh Nomor B/164/IlI/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 an.

Justisia.Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Rapid test urine merkDOA Multi Drug Screening Test, merupakan alat yang digunakan untuk test urine Terdakwa diPomdam IM pada tanggal 2 Maret 2015 oleh BNNP Aceh dan hasil test urine Terdakwamenunjukkan positif mengandung THC.Alat berupa test pack adalah alat test yang dipergunakanuntuk deteksi awal tentang adanya unsur narkotika pada urine seseorang oleh petugas Kepolisianpada tingkat penyelidikan, dan berdasarkan Keputusan Menkes

RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Pro Justisia bahwa pemeriksaan urine dalam perkara narkotika dilakukan melaluiStandar Operasional dan Prosedur Laboratorium dengan menggunakan Sumber Daya Manusia,Sarana dan Prasarana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkes tersebut, bukan hanya sekedarmenggunakan test pack sebagaimana yang ada dalam perkara ini,sehingga barang bukti beruparapid test dalam perkara ini

RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika dan Psikotropika Pro Justisia bahwa pemeriksaan urine dalam perkaranarkotika dilakukan melalui Standar Operasional dan Prosedur Laboratoium denganmenggunakan alatalat serta tenaga Laboratorium sebagaimana diatur dalamKeputusan Menkes tersebut dan bukan hanya sekedar menggunakan test packsebagaimana yang ada dalam perkara ini, sehingga surat Kepala BNNP Aceh NomorB/164/II/Ka/BD.O3/ 2015/

Namundemikian penyelesaian perkara narkotika tidak boleh dilakukan dengan cara sertamerta dan menyimpang dari ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku, terutamatentang penentuan kualitas atau golongan barang bukti narkotika dan psikotropika telah diatursecara detail mengenai Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Peralatan yang digunakanuntuk memeriksa narkotika dan psikotropika yaitu diatur dalam Keputusan Menkes RI Nomor.923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk

Tahun 2020.Untuk lebih jelasnya ditampilkan perbandingan Tabel dariKemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 dan tabel dariPermenkes Nomor 24 Tahun 2020 sebagai berikut:Tabel Pada Kemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/X1/2008:Halaman 34 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 3 P/HUM/2021Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan PelayananRadiologi sepanjang mengenai pelayanan radiologi diagnostik danKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/VIII/2008 tentangStandar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana PelayananKesehatan. Pelayanan radiologi yang diatur dalam Permenkes780/Menkes/Per/VIII/2008, sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatandalam pemanfaatan sumber radiasi pengion saat ini.

Penyelenggaraan pelayanan radiologi klinik sebelumnya diaturdalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan PelayananRadiologi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1014/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar PelayananRadiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.

Revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor780/Menkes/Per/VIII/2008 dan Keputusan Menteri KesehatanNomor 1014/Menkes/SK/XII/2008 telah dilakukan sejak tahun2017 dan telah memenuhi tahapan pembentukan peraturanperundangundangan yang meliputi perencanaan, penyusunan,pembahasan termasuk harmonisasi, penetapan, danpengundangan.

Bahwa perubahan Permenkes Nomor 780 dan Kepmenkes Nomor 1014/MENKES / SK/XI/ 2008 menjadi Permenkes 24/2020 (objek HUM) dinilaidilakukan dengan caracara manipulatif;4.