Ditemukan 1345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : batersebut b.tersebut bersebut boytersebut bintersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2014 — Pidana Korupsi : - SELVIANA WANMA
203 — 89
  • menutupiUang Pengganti tersebut ; nn nnn nnn nnn nnnAyat (3): Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufb, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihiancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuandalam undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukandalam putusan Pengadilan ; 2929202 2nn nn nnn nnnMenimbang, bahwa memperhatikan kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) btersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST Bin Alm H. ABDUL KARIM JOHAN
147 — 139
  • tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahanyang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti,sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM Bin Alm RAHIMI
163 — 354
  • tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahanyang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti,sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg.
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
105 — 32
  • tersebut dapat berfungsi atau tidak, tanpamemeriksa apakah spesifikasi barang yang diterima sudah sesuai atau tidak; Bahwa tidak seluruh sekolah penerima bantuan diperiksa satu persatu, hanyasebagian sebagai sample, dan menentukan lokasi sekolah mana yang akandiperiksa adalah berdasarkan hasil kKesepakatan/musyawarah tim BPP/B; Bahwa Tim Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan di lapangan seingatsaksi 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim BPP/Btersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Februari 2014 — ABBAS BARADJA (terdakwa)
128 — 39
  • dapat disita oleh jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut;Ayat (8) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupiuntuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidakmelebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai denganketentuan dalam undangundang ini dan lamanya pidana tersebutsudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa memperhatikan kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) btersebut
Pengadilan PN BINJAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-03-2013 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.BJ
Tanggal 24 Juni 2014 — PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI LAWAN PEMERINTAH R.I, cq. MENTERI NEGARA BUMN-RI, cq. P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA II (DAHULU P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA IX), Dkk
349 — 446
  • tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikanHGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29Nopember 2002; Sebelah Barat berbatas dengan tanah TergugatKonvensi/Tergugat Il Intervensi seluas 238,52 Ha yang tidakdiberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional No.44/HGU/ BPN/2002 tertanggal29 Nopember 2002;Bahwa adapun dasar Tergugat Konvensi/Tergugat Il Intervensimenguasai, mengusahai tanah yang diuraikan pada point a dan btersebut
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 27-02-2012 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : K– 22 / PM I-03 / AD / II / 2012
Tanggal 2 April 2012 — Lettu Inf Irfan Jaya
154 — 103
  • Saksi2 Lettu Inf Sutris tersebut di atas, MajelisHakim menanggapi sebagai berikut :Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keteranganSaksi1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi2 Lettu Inf Sutrisdiberikan dibawah sumpah, lagi pula atas sangkalan Terdakwatersebut, Saksi1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi2 LettuInf Sutris menyatakan tetap pada keterangannya semula.Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi1 Letda Inf DesasWahyu Susanto dan Saksi2 Lettu Inf Sutris pada poin a dan btersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 14 Februari 2017 — M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI
126 — 87
  • pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.Menimbang, bahwa karena pengadaan tanah tersebut bukanlah jual bellisebagaimana maksud yang telah diatur secara limitatif sebagaimana yang diaturdalam Burgerlike wet Book (BW) yang berlaku bagi private, tetapi pengadaantanah tersebut karena Luasnya lebih 1 ha yang peruntukan untuk kepentinganumum, maka harus tunduk pada peraturan pengadaan tanah yang diadakan olehpemerintah.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum pada pion btersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA
84 — 55
  • Bahwa pengadaan material Base A, direktur langsung menunjuksupplier tanpa koordinasi dengan saksi (GS), baik masalah mutumaupun kuantitas yang yg berkaitan dengan Base A dan Base Btersebut diatas, dan dalam pelaksanaannya dilapangan saksi pernahmempertanyakannya kepada kepala pelaksana Sdr. Sulaiman dandirektur Sdr.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
81 — 17
  • Namun demikian yang dimaksud harta benda yangdiperoleh dan hasil tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindakpidana korupsi yang masih dikuasai oleh Terdakwa pada waktu Pengadilanmenjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yangdiperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilanmenjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkanpenguasaannya kepada
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
HART NATALIS,A.md Bin ELLYENCON
162 — 209
  • Setahu Saksi agregat Btersebut ada satu kali dilakukan uji lab oleh Dinas PU Prop.Halaman 90 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIkKalteng setelah pekerjaan tersebut berjalan, untuk waktupengujiannya Saksi tidak ingat;Bahwa saksi mendampingi pihak Dinas PU Prop.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MANHU, ST Bin YURIS Alm
160 — 37
  • Setahu Saksi agregat Btersebut ada satu kali dilakukan uji lab oleh Dinas PU Prop.Halaman 90 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIkKalteng setelah pekerjaan tersebut berjalan, untuk waktupengujiannya Saksi tidak ingat;Bahwa saksi mendampingi pihak Dinas PU Prop.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 121/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MADE MEREGAWA
282 — 135
  • bendanya dapat disita olehjaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupiuntuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yanglamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknyasesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini dan lamanyapidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) btersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
BAMBANG HERMANTO bin SUMARDI DANU PRATIKNO
95 — 287
  • 355Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahanyang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti,sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. Drs. H. IRVAN AMTHA, M.Sc
113 — 25
  • ., telah mengembalikan uang dari hasil pemotongan/efisiensikegiatan Swakelola tersebut sebesar Rp.750.000.000, (fujuh ratus lima puluh jutarupiah), oleh karena itu memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut, maka uang pengembalian Terdakwa Ir. Drs. H. Irvan Amtha, M.Sc.,tersebut menjadi pengurang seluruhnya dari jumlah uang yang telah diterimaTerdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah),sehingga Terdakwa Ir. Drs. H.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
138 — 182
  • Barito Utara TA. 2016 sudah memperhitungkan faktor cuaca sertatenggang waktu selesainya pelaksanaan pekerjaan denganpemeriksaan oleh Ahli, dikarenakan di item pekerjaan Agregat kelas Btersebut juga sudah mensyaratkan pemadatan terhadap Agregat kelasB.Bahwa terhadap Timbunan Tanah Biasa dan Agregat Klas Byang terpasang di pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung dariLokasi Sei Rahayu ISei Rahayu Kec.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
137 — 85
  • Setahu Saksi agregat Btersebut ada satu kali dilakukan uji lab oleh Dinas PU Prop.Kalteng setelanh pekerjaan tersebut berjalan, untuk waktupengujiannya Saksi tidak ingat;Bahwa saksi mendampingi pihak Dinas PU Prop. Kalteng yangmengambil sample untuk dilakukan uji lab tersebut, adapun pihakyang lain dalam pengambilan sample tersebut adalah HARTNATALIS selaku pelaksana pekerjaan fisik, GERHAT UMBING danMULIYANTO selaku Pengawas Lapangan dan untuk pihak PPKtidak ada.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
348 — 316
  • yang didakwakan kepadaTerdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindakpidana;Hal 375 Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt Pste Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidakusah memenuhi segala unsur yang oleh Undangundang dirumuskanuntuk tindak pidana itu.Menimbang bahwa dari pengertian unsur turut serta tersebutdihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana telah disebutkandalam uraian tentang unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf btersebut
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-07-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 15 Juli 2016 — - Dr. RAYMOND CHANDRAJAYA
205 — 60
  • Asri Abu, serta saksi tidak pernahmenanyakan hal tersebut kepada mereka berdua.Bahwa saksi tidak mengetahui volume yang telah ditimbun sirtu kelas Btersebut berapa jumlahnya, yang lebih tahu secara teknis adalah GS PT. Mithasdr. Tekroy, dan mengenai kualitas sirtu apakah telah memenuhi kelas B ataubelum karena diambil langsung di sungai berdasarkan ijin galian C yang telahterbit dari Pemkab. Bone Bolango.Hal.317499Putusan No. 3/Pid.SusTpk/2016/PN Gto.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 12-09-2017 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 29/Pdt.G/2017/PN LBB
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
SYAHREL, SKM gelar DATUK BINTARO RAJO, dkk
Tergugat:
SARDIUS, dkk
212 — 242
  • Ninikmamak yang bernama Y Dt Talut Api bukanlah Ninik Mamak NagariManggopoh;Penggugat Syahrel SKM gelar Dt Bintaro Rajo adalah salah satu dari kelimaNinik Mamak yang sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan TanahUlayat tanggal 10 Januari 1992 yang menyerahkan tanah kepada Tergugat B1 sampai dengan Tergugat B481 sehingga jelas dalam perkara ini Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Eksepsi Tergugat Btersebut telah memasuki pokok perkara