Sehingga para pekerja Tergugat kocarkacir yangselanjutnya atas kejadian tersebut para pekerja melaporkan kepadaTergugat, dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atausetidaknya tidak dapat diterima.Pada Poin 3 Bahwa pelaksanaan pekerjaan (prestasi) yang dilakukanoleh Tergugat pada bulan Mei 2015 belum memenuhi target, oleh karenakondisi Cuaca hujan terus menerus atau disebut dalam keadaanmemaksa (Force Majeure) dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei2015, maka pekerjaan terganggu dan tertunda

;Sedang apa yang dimaksud sebagai larangan dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999, adalah larangan terhadap suatu perjanjian,bukan atas suatu pesanan atau surat pemesanan, yang pembayaran atasbarang (rumah) yang dipesan tersebut dilakukan dengan cara kredit(angsuran), dan tidak ada pula pemberian kuasa quod non kepadaPengembang dari User (calon pembeli) sebagaimana yang diatur dalam Ps.18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut (vide lampiran 1, mulaidari angka 1 s.d. angka VII tentang Force

Majeure, tidak ada pemberiankuasa dari calon Pembeli/User kepada Pengembang untuk sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tersebut) vide lampiran 5;Hal. 19 dari 27 hal Put.

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 16 alinea terakhirmenyatakan: Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor

demikian Judex Facti telah melanggar hukum acara perdatatersebut, karena menyimpulkan sesuatu tanpa dasar buktibukti yang sah;Keberatan Kedua:Judex Facti telah melanggar hukum atau menerapkan hukum sebagaimanamestinya, sebagai berikut:1.Bahwa, dari pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi tersebut di atas,Judex Facti telah salah menafsirkan tentang keadaan memaksa (forcemajeur), sebab mengesampingkan sakit stroke berat yang mengakibatkankelumpuhan dan tidak bisa berbicara sebagai keadaan di luar force

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

II Rekonpensi;Bahwa oleh karena nilai perkiraan masingmasing tanah dan bangunan milik ParaPenggugat Rekonpensi adalah sangat mencukupi bagi penyelesaian kewajibanterhadap Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi, sehingga perludilakukan verifikasi ulang secara bersamasama terhadap nilai masingmasing obyeksehingga penyelesaian yang akan dilakukan akan adil bagi para PenggugatRekonpensi;Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami kemacetan usahadikarenakan telah terjadinya Force

Major oleh karenanya adalah sangat tidak adilapabila Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan telah lalai dan dibebani denganbunga pinjaman serta denda;Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan atas kejadian Force Major diatas yangdialami oleh Para Penggugat Rekonpensi tersebut masih dalam penanganan11Kepolisian Resort Jepara dan belum pernah dinyatakan dihentikan oleh KepolisianResort Jepara.13.

Bahwa dengan adanya kejadian Force Major maka Para Penggugat Rekonpensiharuslah dibebaskan dari kewajiban membayar bunga pinjaman, denda serta biayabiaya yang berkaitan dengan penyelesaian hutanghutang yang ada;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II dalamKonpensi /Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa No. 08/Pdt.G/2009/PN.JPR berkenan memberikan putusannya sebagai berikut: Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya

Laksana diSemarang yang dilakukan pada tanggal 29 November 2005 terhadap nilai tanah danbangunan yang berdiri diatas tanah/masingmasing tanah milik Para PenggugatRekonpensi adalah sah; Menyatakan hukumnya Para Penggugat Rekonpensi tidak dibebani Bunga Pinjaman,Denda serta biayabiaya yang timbul akibat perikatan yang dibuat terhadap TergugatI Rekonpensi dan terhadap Tergugat II Rekonpensi; Menyatakan hukumnya kejadian penjarahan dan perampokan yang dialami ParaPenggugat Rekonpensi adalah kejadian Force

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telahsalah menerapkan hukum karena hanya menyetujui pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Negeri Denpasar, dimana Judex Facti Pengadilan tingkatpertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 alenia 2, 3 dan 4 jugatidak benar dan salah karena semua buktibukti yang dijadikan dasarpertimbangan hukum Hakim Majelis untuk menjatuhkan putusan dalamperkara a quo sudah tidak mempunyai daya mengikat (binding force) karenasemua buktibukti tersebut

dengan Penggugat adalah cacat yuridisdan tidak mempunyai daya mengikat (binding force);.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukumkarena hanya menyetujui pertimbangan hukum Putusan Pengadilan NegeriDenpasar, dimana Judex Facti Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya halaman 41 sampai dengan 48 juga tidak benar dan salah karenayang dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara a quoadalah didasarkan atas buktibukti yang sudah cacat yuridis dan tidakmempunyai daya mengikat (binding force), maka dengan demikianpertimbangan hukum Hakim Majelis

Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan gantikerugian sesuai Pasal 156 ayat (2) (3) (4) juncto Pasal 164 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan

Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayaruang pesangon dan ganti kerugian sesuai Pasal 156 ayat (2)(3)(4) junctoPasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yangberbunyi:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar

menempatkannya pada suatutempat di lokasi proyek JITUT sebelum diserahkan pada KepalaBidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang, sesuai denganSurat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 dalam Pasal 5 ;Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala di lapangan yaitu jauhnyalokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan tidak dapatdigolongkan sebagai keadaan kahar (force

majeure) sesuai dalamPasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 yang menggolongkan keadaan kaharadalah :Peperangan;Kerusuhan;Revolusi;Bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanahlongsor, wabah penyakit dan angin topan;Pemogokan;Kebakaran;Gangguan industri;Dalam hal ini Hakim telah tidak mendasarkan pada segala sesuatuyang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, karena hanyamempertimbangkan dari keterangan Terdakwa sendiri, tanpaHal.

No.562 K/Pid.Sus/2013Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 dalam Pasal 5 ; Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala di lapangan yaitu jauhnyalokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan tidak dapatdigolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure) sesuai dalamPasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 yang menggolongkan keadaan kahar adalah :Peperangan;Kerusuhan

huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pthak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat; Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

Penggugat menuntut hakhaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan

SariMutiara yang telah dimutasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenakarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang

bahwa Pasal 156 Ayat (1) menyebutkan : Dalam hal tenadipemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyerahkan kepada Majelis mengenaiSurat Kepolisian per 20 Januari 2000 dst ..... pada hal. 22;Kesimpulan :1.Kesalahan administrasi yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan tidak adaunsur kesengajaan atau melawan hukum melainkan diluar kekuasaan PemohonPeninjauan Kembali (force majeur).

Peninjauan Kembali) maupun Majelis HakimPengadilan Pajak telah melakukan kesalahan yang luar biasa sebabPemohon telah memberikan penjelasan bahwa bagaimana bisa, memberikan data/bukti secara lengkap sebab pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali sedangmengalami musibah besar (peristiwa kerusuhan di Mataram) sehingga data/buktiyang diminta Termohon Peninjauan Kembali musnah dalam kerusuhan tersebut,oleh sebab itu Majelis harus menganggap sebagai suatu peristiwa diluar kekuasaanPemohon Peninjauan Kembali (force

Pramudji keluar dari rumah tepatnya tanggal 9April 2014, karena tidak diakui Kepala Keluarga dan tidak punyarumah (waktu itu kontrak dirumah mertua) saya kontrak dari rumah kerumah dan saya juga mengatur kehidupan saya sendiri untukmembuktikan saya mampu hidup sendiri sebagaimana ucapan istri.Jadi saya praktis mengatur kKeuangan saya yang minim/sisa yangsaya berikan kepada anak dan mantan istri .Disamping itu saya juga masih membayar angsuran sepeda motorYamaha Force dengan nomor AD 5628 AME di BAF

PRAMU4uI, diberi tanda 1.34;Foto copy Tanda Terima Sepeda Motor Yamaha Force AD 5628 AMEbeserta STNK tanggal 30 Mei 2015, diberi tanda T.35;Foto copy Tanda Terima Pembayaran tanggal 7 Mei 2014 dan tanggal 6Juni 2014 atas nama ENDANG SETIYATI, diberi tanda T.36;Foto copy Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 4Agustus 2014 atas nama ENDANG SETIYATI, diberitanda T.37;Foto copy Tanda Terima Pembayaran tanggal 3 September 2014 atasnama ENDANG SETIYATI, diberi tanda T.38;Foto copy Resi

ratus tiga puluh enamribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) karena gaji tergugat dipotong tiap bulanuntuk membayar cicilan hutang penggugat dan tergugat di Bank Jatengsebesar Rp2.044.000,00 (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), Kedua untukmembayar hutang karena pinjam di Koperasi Pegawai KELUARGA DinasPendidikan Kabupaten Sragen sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluhribu rupiah), dan kewajiban lainnya yang tiap bulan harus dibayar dan tergugatjuga membayar angsuran sepeda motor Yamaha Force

Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN Sgn.dari gaji tersebut tergugat tidak menerima utuh karena harus dipotong gajinyauntuk membayar hutang penggugat dan tergugat di Bank Jateng sebesarRp2.044.000,00 (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), kedua untukmembayar hutang karena pinjam di Koperasi Pegawai KELUARGA DinasPendidikan Kabupaten Sragen sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluhribu rupiah), dan kewajiban lainnya yang tiap bulan harus dibayar dan tergugatjuga membayar angsuran sepeda motor Yamaha Force

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari bukti T.11 sampai dengan 1.62 diketahuibahwa gaji yang seharusnya diterima tergugat ternyata masih harus dipotonguntuk membayar hutang ke Bank Jateng sebesar Rp2.044.000,00 (dua jutaempat puluh empat ribu rupiah), kKedua untuk membayar hutang karena pinjamdi Koperasi Pegawai KELUARGA Dinas Pendidikan Kabupaten Sragensebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan tergugat jugamembayar angsuran sepeda motor Yamaha Force

disetorkan oleh Terdakwa ke asuransi Prudential, dan sampaisaat ini uang saksi dan suami saksi tersebut belum dikembalikan olehTerdakwa;Bahwa untuk premi asuransi saksi dibayar oleh Terdakwa hanya sampaiMaret 2013, sedangkan untuk premi asuransi Suami saksi hanya dibayarsampai bulan Desember 2012;Bahwa keuntungan yang saksi dan suami saksi peroleh selama saksi ikutasuransi melalui Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan SFA (Sales Force

menambah lagi dana sahamtop up milik saksi dan isteri saksi, lalu Terdakwa menyuruh saksi danisteri saksi untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa yaitu bankPermata dengan nomor rekening 4104079135 atas nama Yesi LediaNoverta, lalu isteri saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Cabang Solokmilik isteri saksi dengan tujuan untuk dimasukkan dalam dana saham topup milik saksi dan isteri saksi;Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan SFA (Sales Force

langsungdisetorkan oleh Terdakwa ke asuransi Prudential, dan sampai saat iniuang saksi dan suami saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;Bahwa untuk premi asuransi isteri saksi dibayar oleh Terdakwa hanyasampai Maret 2013, sedangkan untuk premi asuransi saksi hanya dibayarsampai bulan Desember 2012;Bahwa keuntungan yang saksi dan isteri saksi peroleh selama ikutasuransi melalui Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan SFA (Sales Force

kepadaTerdakwa) Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksiSeldesfira dan Elfianis;Bahwa uang saksi korban Seldesfira dan Elfianis untuk dana top upsejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta) sudah Terdakwa kembalikan,namun Terdakwa tidak ada tanda bukti pengembaliannya;Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengalihkandana top up dari nasabah ke dana persistensi.Bahwa Terdakwa ada memberikan bonus berupa uang dan tablet kepadasaksi korban Seldesfira dan Elfianis;Bahwa SFA (sales force

olehTerdakwa tersebut, dan ternyata hadiah sepeda motor tersebut tidak adadi program Bonanza asuransi Prudential;Bahwa untuk premi asuransi saksi Elfianis yang masuk di dalam SFA PT.Prudential sejumlah Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari bulanNovember 2011 sampai dengan Desember 2012, sedangkan untuk saksiSeldesfirai total premi asuransinya sejumlah Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah) dari bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret 2013;Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan SFA (Sales Force

Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2017tahun terakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) UUNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara lengkapberbunyi:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhakatas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan

pertimbangannya dapat kami kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandar pada Pasal 164 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan... dari faktapersidangan ternyata Para Tergugat tidak ada membuktikan keadaanforce majeur atau mengalami kerugian secara terus menerus selama 5(lima) tahun terakhir, padahal undangundang memerintahkan harusdibuktikan oleh Majelis Hakim disidang juga telah menyarankan untukmembuktikannya, namun para tergugat tidak mengajukan buktitentang keadaan force

majeur tersebut, Para Tergugat menyatakan halitu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator;Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim, hal yang tertuangdalam berita acara pemeriksaan mediator bukan merupakanpembuktian force majeur atau mengalami kerugian secara terusmenerus selama lebih dari 5 (lima) tahun karena mediator bukanlahmerupakan akuntan publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan para tergugat

Keadaan perekonomian Penggugat yang sedangtidak stabil bukanlah masuk kedalam kondisi atau keadaan memaksa(Force Majeure) yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menundakewajiban.

Bahwa setelah mendekati sasaran Saksi memerintahkan mendudukim kedududukan masing masingdan Saksi memerintahkan Force Speed untuk menujusasaran dan tidak lama kemudian terdengar 2 kalibunyi tembakan lalu Saksi = memdekati honay danmelihat ada korban di luar honay' serta melihatTerdakwa sedang membalut luka korban selanjutnyaSaksi memerintahkan membawa korban ke Pos VIII PirIll Tinggi Nambut, sesampainya di pos korban diberiinfuse oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 Witkorban meninggal dunia

Bahwa Saksi mengatakan ditunjuk oleh Saksi sebagai pembelakang bersama 3 orang anggotadiantaranya Saksi VI (Prada Marjia), Saksi Il (PradaYuda Iswanto) dan Saksi IV (Pratu Kleitus),sedangkan Terdakwa dan Saksi III ditunjuk olehSaksi sebagai Force Speed selanjutnya Saksi memerintahkan menempati kedududukan masing masingsaat itu. juga Saksi memerintahkan Force Speeduntuk menuju sasaran, tidak lama kemudian Saksimendengar 2 kali suara letusan senjata lalu.

Bahwa Terdakwa dan Prada David diperintahkansebagai force speed diikuti oleh Danton dan empatanggota lainnya dan sebelum penyergapan' tersebutmereka melihat seorang' diluar honay menyalakansenter kemudian masuk kembalai ke honay lalu Dantonmemerintyahkan anggota anggaota untu mendekati honaydengan cara menunduk, lalu) Terdakwa dan Prada Davidbeserta Danton mendekati pintu honay kemudianTerdakwa mengetuk pintu) honay tiga kali namun pintutidak dibuka lalu) Terdakwa mengeluarkan tembakankeatas satu

Bahwa benar Terdakwa dan Prada Daviddiperintahkan sebagai force speed diikuti oleh Dantondan empat anggota lainnya dan sebelum penyergapantersebut mereka melihat seorang diluar honaymenyalakan senter kemudian masuk kembalai ke honaylalu Danton memerintahkan anggota anggota untumendekati honay dengan cara menunduk, lalu Terdakwadan Prada David beserta Danton mendekati pintu honaykemudian Terdakwa mengetuk pintu honay tiga kali namunpintu tidak dibuka lalu) Terdakwa mengeluarkan tembakankeatas satu

BahwaPemohonsudahberusahasemaksimalmungkinuntukmencariBukuKutipanAktaNikahkedua orang tuaPemohonbaikdirumahmaupunmemintabantuandariKantor Urusan Agama KabupatenKebumenagardapatmemberikanDuplikatKutipanAktaPerkawinanatauSuratKeteranganpernikahankedua orangtuaPemohondanjugatelahmenemuiaparatDesaJatinegarakKecamatanSemporKabupatenKebumenuntukmendapatkansalinanpernikahantersebut di arsipdesa,tetapitidakdapatditemukandantidakdapatdiberikandikarenakantidakadalagiarsipnyayang disebabkanbencanaalambanjirbandang(force

Honda Supra tahun 1997;Honda Grand tahun 1996;Yamaha Force One tahun 1996;Yamaha Force One tahun 1990;Yamaha Sigma tahun 1997;~ Oo 29 5Yamaha Sigma tahun 1997 ;Suzuki Tornado tahun 1995;Suzuki Shogun tahun 1997 ;i. Suzuki Shogun tahun 1997 ;j. Suzuki PGR tahun 1996 ;k.

Grafika Timor daman Kupang,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (8) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwaPengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPekerja / Buruh karena Perusahaan tututo bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur), tetapi perusahaan melakukan efisiensi denganketentuan Pekerja / Buruh berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat

No.167 K/Pdt.Sus/2011melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap TermohonKasasi / Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3)UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Pekerja / Buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force mafeur), tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan Pekerja / Buruh berhak

Kekuatan Mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap(Inkracht van gewisjde, power of force tidak dapat diganggu gugat lagi putusanyang telah berkekuatan hukum pasti, bersifat mengikat (bindende, kracht,binding, force);2.

ini Penggugat mengajukan gugatan yang tidakmendasar untuk mencari keuntungan yang sebesarbesarnya darikerjasama dalam rangka pembiayaan atas pekerjaan proyek pengecatantangki minyak goreng sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh jutarupiah), menjadi Rp. 152.833.333, ;Bahwa Tergugat menanggapi dan menolak dalam gugatan Penggugat,bahwa Tergugat tidak melanggar kesepakatan sesuai Perjanjian kerjasamadalam rangka pembiayaan atas pengerjaan proyek pengecatan tangkiminyak goreng, bahwa karena terjadi Force

Rp. 35.100.000., ;Bahwa sisa dari kekurangan Rp.34.633.333, dijadikan sengketa, bahwadidalam pembayar Tergugat sudah membayar uang pokok Rp.90,000,000,(sembilan puluh juta rupiah) bersamaan dengan hasil kerja sama 13 % x 3bulan total Rp. 118.200.000, (Seratus delapan belas juta dua ratus riburupiah) bukti terlampir ;Bahwa Tergugat menanggapi point e dan f dalam gugatan Penggugat,bahwa dengan terjadinya Force Major dalam pekerjaan Tergugat, sehinggaTergugat menanggung kerugian, bahwa meskipun begitu