Ditemukan 2753 data
79 — 19
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganTerdakwa dalam jabatannya selaku selaku Staf Pembukuan Bagian PencatatPengeluaran PD. Pembangunan Kota Cirebon yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Direkturi Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon (Alm) J.SUSANTO Tahun 1985, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :1.
ARYA WICAKSANA, SH
Terdakwa:
INDRA UTAMA NASUTION
432 — 1092
Dalam pembuktian unsur inimenurut pasal 3 harta kekayaan yang diduga hasil masingmasing tindakpidana ini, tidak perlu lebih dulu tindak pidana asalnya, didalam memulaipemeriksaan, pengertian pemeriksaan disini, dapat berupa penyelidikan ataupenyidikan tindak pidana ini;Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menyembunyikanatau menyamarkan asalusul harta kekayaan diartikan sebagai niat atauOogmerk merupakan suatau kehendak yang ada di dalam batin atau jiwasubyek hukum.
YAYI DITA NIRMALA, SH
Terdakwa:
ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT
824 — 943
secara harfiah memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya,sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (KamusUmum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwamemperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yangsudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undangundang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2ayat(1) itu ialah: memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatau
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
201 — 63
: 300/Kep.115BKBP/2019 tanggal 04 Februari 2019tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 20192023bersamasama dengan Saksi USUP SOPIAN selaku Sekretaris ForumKewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandung berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bandung Nomor : 300/Kep.115BKBP/2019 tanggal 04 Februari 2019Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 20192023(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu bulan April 2018 sampaildengan bulan Januari 2020 atau setidaktidaknya pada suatau
36 — 20
Metode Penelitian : Suatau Pendekatan Proposal Mardalis Bumi Aksara 281. Metode Penelitian Bisnis Jilid 2, Edisi 5 Donald R. Cooper Erlangga 682. Metode Penelitian Bisnis Jilid 1, Edisi 5 Donald R. Cooper Erlangga 283. Metode Penelitian Kualitatif:Teori & Praktik Imam Gunawan Erlangga 284. Metode Riset U/Bisnis & Ekonom Mudrajat Kuncoro Erlangga 385. Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga 286. Metodologi Penelitian Pendidikan Sukardi Bumi Aksara 287. Mikrobiologi Farmasi Silvia T.
234 — 20
kegiatan Kepala Daerah , oleh karenakepala daerah hanyalah subunsur dari kegiatan tersebut sehinggapertanggungjawaban secara administrasi dan keuangan terletak pada SKPDyang melaksanakan kegiatan tersebut.Bahwa pada prinsip kegiatan yang tercantum dalam RKA harus dilakanakan,apabila tidak dilaksankan tentu saja berkonsekwensi terhadap anggaran danpertangungjawaban keuangan/ atau serapan kegiatan dianggap lemah.Bahwa dalam RKA telah ditentukan SKPD SKPD mana yang harusbertanggung jawab terhadap suatau
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
288 — 103
tanggal 30Januari 2019, kemudian melakukan analisis dokumen dan membuatkesimpulan dari hasil penelitian sesuai fakta tersebut di atas; Bahwa demikian juga Ahli Adang Sudrajat, Akuntan Publik, telahmemperhitungkan kerugian keuangan negara telah melakukan rangkaianprosedur tahapan dan akhirnya memperoleh hasil perhitungan sesuai jumlahfakta tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor 31/PUUX/2020 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalamrangka pembuktian suatau
89 — 13
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkanapakah Terdakwa dalam perkara aquo mempunyai jabatan atau kedudukan, sehingga210dimungkinkan juga Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karenajabatan atau kedudukan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
674 — 382
Bahwa berhubung Tamin Sukardi dalam perkara Nomor 33//Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn. jatuh sakit, Majelis Hakim yang terdiri dari WahyuPrasetyo Wibowo, Sontan Merauke Sinaga dan Hakim Ad Hoc Merry Purbamengalinkan status penahanannya dari tahanan Rutan menjadi/ke tahananrumah dengan suatau penetapan yang ditandatangani oleh Majelis Hakim.Pada saat Helpandi selaku Panitera Pengganti meminta tanada tangankepada Majelis Hakim, Majelis Hakim menanyakan kok hanya tandatangan saja, kemudian dalam beberapa kali
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANGGANOTO URA, SE
181 — 185
Wesitan tidak pernah diajak kumpul/ rembuk gunamembahas perubahanperubahan tersebut.Bahwa semua usulan yang membuat berubahnya suatau rancangan semua pihakharus dilibatkan tanpa kecuali.Bahwa pada dasamya perencanaan awal dari Pt.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
195 — 139
UU No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tataUsaha Negara yang menyebutkan dengan tegas: Keputusan TataUsaha Negara adalah suatau penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku,bersifat konkrit, individual, dan final,yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Dengan demikian, fakta hukum diatas membuktikan bahwa Gugatanpara Penggugat tersebut berada
147 — 25
Tetapi kalau memang kualitas kedudukanjabatan dan tujuan untuk melakukan perbuatan itu berbeda maktidak bisa suatau perbuatan kesalahan orang lain tidak bisadilimpahkan kepada orang yang sama sekali memiliki kualitasperbuatan yang berbeda.
335 — 183
Halaman 356lain yang ditugaskan menjalankan suatau jabatan umum terus menerus atauuntuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau suratberharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau suratberharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantudalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara antara sebagai berikut; Bahwa terdakwa diangkat menjadi Camat Murung Pudak pada tanggal 17Januari 2013 sesuai dengan Keputusan