Hal yang perlu diperhatikan kembali adalah, yayasan selakubadan hukum TIDAK DIBERIKAN HAK MILIK ATAS TANAH.Sebagaimana dalam Pasal 20 Undangundang Pokok Agararia Nomor 5tahun 1960 yang menjelaskan bahwa:hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, ...Bahwa dalam uraian Pasal tersebut, oleh karena yayasan sebagaisubjek hukum yang berbadan hukum, maka hak yang diberikan HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Pakai serta hak lainnyaselain daripada

, adalah suatu kekaburan yang sangat nyata karenagugatan dalam perkara aquo adalah bukan bersifat penggabungan,lagi pula Perbuatan Tergugat sebagai pemilik lahan yang melakukanpensertipikatan dan Tergugat Il sebagai lembaga yang berwenangadalah sudah sesuai prosedur sehingga tidak ada Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan Tergugat dan Tergugat II;Perlu Para Penggugat ketahui yang berhak meminta Surat Ukuradalah Pemilik Tanah bukan Pemilik Bangunan, karena Sertifikatadalah bukti kepemilikan yang terkuat

Haldemikian juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 7 undangundang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimanadijelaskan dalam bagian penjelasan yang berbunyi Sebagai alat buktitertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notarisharus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan halyang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah salah alamat, makaberdasarkan hukum acara yang berlaku

. hak pakai,e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memunguthasil hutan, h.hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatas yangakan ditetapkan dengan Undangundang serta hakhak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.(2) Hakhak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksuddalam pasal 4 ayat (3) ialah :a. hak guna air, b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, c. hakguna ruang angkasa.Pasal 20 ayat (1) (UUPA) berbunyi :(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

untukmengosongkan obyek sengketa dari harta miliknya dan dari siapa saja yangmendapat hak dari padanya untuk selanjutnya menyerahkan obyek sengketatersebut kepada Penggugat Rekonvensi I,Il,III dalam keadaan kosong dantanpa beban, dan apabila perlu dapat menggunakan aparat kepolisian;Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menolak dengan tegas gugatan rekonpensi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan bukti formil sebagai bukti terkuat

Anwar Muchtar, yang merupakan asset dari PT.Pembangunan Sumbar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), menerangkan Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA tersebut, TERGUGATA selaku pemegang Hak Milik dari SHM No.18/Desa Tanjung Haro, GS No.22/1980,tanggal 10 Maret 1980 atas

Tanah (PPAT) disebutkanbahwa:Halaman 36 Putusan No. 56/G/2017/PTUNMDNPPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuataktaakta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hakatas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum di atas maka jelaslah bahwaAktaAkta yang dibuat oleh/dihnadapan pejabat yang berwenang adalahmerupakan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan,peristiwa atau perbuatan hukum dan merupakan alat bukti terkuat

Bahwa denganberlebihnan pula Majelis Hakim berkesimpulan bahkan untuk menentukanadanya tindakan pidana berupa memasuki pekarangan orang lain tanpa izinyang berhak maka demi hukum terlebih dahulu harus jelas dan nyatasiapakah pemilik yang sah atas bidang tanah yang diklaim oleh beberapapihak tersebut, sedangkan masingmasing telah memiliki sertipikat hak milikyang dalam hukum agraria Indonesia diakui sebagai merupakanbuktikepemilikan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang seharusnya tidakadalagi

Pada saat Penggugatmenanam sawit tersebut tidak ada komplin dari pihak manapun.Bahwa tanah objek perkara terus dikuasai oleh Penggugat dengan itikadbaik serta dilengkapi dengan bukti hak yang terkuat dan sah, makaseharusnya pula Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atastanah objek perkara.Bahwa saat ini Penggugat tidak bisa menguasai tanah objek perkaradikarenakan tanah milik Penggugat/objek perkara pada bagian depandikuasai sebagiannya oleh Tergugat dan Tergugat II dengan cara dipagarbatukeliling

Dan karena hak ini sudah dilegalkan olehPemerintah cq instansi pertanahan yang berwenang untuk itu, maka sertifikattersebut menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang terkuat (vide : Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria jo Pasal 32ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);3.

Bahwa Menurut ketentuan Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa: (1) Hak Milikadalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat fungsi social, (2) Hak Milik dapat beralih dandialinkan kepada pihak lain.Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pal.17.Bahwa peraturan Mentri (Permen Agraria, BPN, Nomor 9 Tahun 1999),menjelaskan utamanya pada Pasal 103104, tentang prosedur untukpengajuan SHGB,Adapun dalam Pasal 104 Permen Agraria atau BPN Nomor 9 Tahun

XXXI) 4 yaitu FotoCopy Sertifikat Hak Milik yang merupakan penegasan atas kepemilikanHalaman 34 dari 70 hal.perkara Nomor 182/PDT/2021/PT MKSyang merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki Seseorang atastanah.Bukti (T. Il s/d IX, T XXVI s/d T. XXVII, T.XXIX s/d T. XXXII) 5 dan 6 yaitubukti SPPT yang menunjukkan bahwa sejak dahulu Objek sengketadikuasai oleh Turut Tergugat dan dibayarkan pajaknya.Bukti (T. Il sid IX, T XXVI s/d T. XXVII, T.XXIX s/d T.

Apalagi tanah yang dibeli,dikuasai dan ditempati Tergugat V sudah bersertifikat hak milik yangmempunyai kekuatan sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, terkuatdan terpenuh menurut hukum;Hal ini juga ditegaskan dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960Pasal 20 ayat 1:Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanahKarena itu Tergugat V selaku pembeli yang terakhir yang menguasai danmenempati tanah sengketa I aquo haruslah dilindungi oleh hukumsebagai pembeli

Tongkonan Gandang yang telah dikuasai,ditem pati dan dikelola secara turun temurun sejak dari Ne Pongretek /Ne Bokko yang kemudian diwarisi oleh Indo Poli yang dibawa masukke dalam perkawinannya dengan Ne Bussang;perbuatan Tergugat I & II dan Almarhum Ta'to Re'tek menguasai,menempati, mengelola dan mengalihkan tanah obyek sengketa tidaklahsalah menurut hukum;tanah yang dibeli, dikuasai dan ditempati Tergugat V sudah bersertifikathak milik yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti kepemilikanyang sah, terkuat

terdaftar yaitu SertifikatHak Milik (SHM) No. 1525 atas nama Edi Yusmizar yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir tanggal 5 MaretHalaman 140 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2020/PN Rhl2010 (bukti P1), maka Majelis Hakim akan menghubungkan alas hak buktikepemilikan tanah tersebut dengan ketentuan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 20 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria yang mengatur Hak milik adalah hakturunmenurun, terkuat

dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui Sertifikat Hak Milikadalah bukti yang terkuat sebagai bukti kepemilikan atas tanah, sehingga datafisik dan yuridis yang dimuat dalam suatu sertifikat hak milik (SHM) dianggapbenar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah SuratKeterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 71/25BBT/97 tanggal 6 Oktober 1997antara Amiruddin dengan

Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioal Jawa Timur Nomor :Halaman 12 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Padt.G/2016/PN.Sby108/HP/35/1998, tanggal 16031998, tanpa sepengetahuan danpersetujuan pelepasan dari Yayasan Pembangunan dan Sosial JawaTimur (Turut Tergugat IV) merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;18.Bahwa terbukti, obyek sengketa diperoleh dengan itikad baik olehPenggugat, riwayat peralihan tidak melawan hukum dan didukung buktikepemilikan dengan title alas hak yang terkuat

telahmenempati, memanfaatkan kurang lebih selama 20 tahun, kemudian adaperbuatan lain seperti penggarap; Bahwa terhadaaap sertipikat hak pakai yang sudah terbit, jika alas hak yangdipakai itu benar, sertipikat itu bisa saja dibatalkan; Bahwa kalau prosedur penerbitannya sertipikat itu salah, menurut ahli harusdibawa ke TUN; Bahwa peradilan umum hanya dapat mengatakan tidak berkekuatan hukum,untuk pembatalannya bukan kewenangannya; Bahwa tanah Garapan dengan eigendom berbeda, bahwa hak eigendomadalah hak terkuat

Ahli menerangkan AJB dan SHGB adalah bukti otentikyang terkuat dan terpenuh. Ahli menerangkan kalau untuk membatalkan sertifikat,harus ada bukti dukung terkait kepada kebenaran akanfungsi dari akta itu.

Akan tetapi, karena Para Tergugat tidak mengajukangugatan perdata ataupun tata usaha negara bahkan pidana, makadengan demikian bukti AJB dan SHGB milik Penggugat adalahmerupakan bukti yang autentik, yang terkuat dan terpenuh, dandianggap benar, karena tidak ada bukti sebaliknya, baik berupaPutusan PTUN maupun Putusan PN mengenai kepemilikan;Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT menolak dengan tegas dalilPara Pembanding halaman 16 yang menyatakan pertimbanganMajelis Hakim halaman 171173 tersebut keliru, tidak

telah gugur demi hukum, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 1Tahun 1972 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukummengikat dan harus dinyatakan batai dan hapus pencatatannya padaTURUT TERLAWAN;TERLAWAN MENANGGAP'I :Bahwa dalam Dalil ke 8 beserta penjelasannya PELAWAN mendalilkantanah in casu sebagai tanah pertanian secara absentee (Guntai), hal tersebutjelas mengada ada dan tidak benar, TERLAWAN adalah pemillik yang sahSertipikat Hak Milik No. 1 / Tahun 1972 yang memiliki hak turunmenurun,terkuat

TERLAWAN adalah pemillik yang sah Sertipikat Hak MilikNo. 1 / Tahun 1972 yang memiliki hak turun menurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dimiliki orang atas tanah (pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria). Dengan memiliki alas Hak SertipikatHak Milik maka tanah tersebut bukanlah tanah Pertanian secara absentee. Bahwa PEMBANDING sengaja mengaburkan faktafakta hukum yang sudahterungkap di persidangan sebelumnya.

KRISNARAHA DIANTY, adalah SAH dan BERHARGA" oleh karenanya ParaPenggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik, yang harus dilindungiUndang Undang, sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf C, dan Pasal 20 ayat (1)Bagian Ill, Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria :berbunyi : "Pemberian surat surat tanda bukti yang berlaku sebagai alatbukti yang kuat" dan "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah", dan Pasal 36 ayat (2) UUNomor : 39 Tahun

, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara adalahsah dan berharga oleh karenanya Para Penggugat adalah sebagaiPembeli Yang Beritikad Baik harus dilindungi oleh UndangUndang,sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf C dan Pasal 20 ayat (1) BagianII, UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang : Pokok Agraria, berbunyi: Pemberian suratsurat tanda bukti yang berlaku sebagai alat buktiPutusan No.453/Pdt.G/2012/PN.MdnTangal 12 Desember 2013Halaman 83 dari 159 halamanyang kuat dan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat

Dipastikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan Intervenientmemiliki buktibukti kKepemilikan yang sah dan terkuat. Intervenient akanmengalami kerugian yang sangat besar dan sangat nyata bila Majelis YangMulia mengabulkan permohonan Penggugat tersebut Mohon Majelis YangMulia menyatakan semua buktibukti kepemilikan Intervenient, termasukAktaakta Jual Beli dan Sertipikatsertipikat Hak Milik tersebut di atas adalahHalaman 75 dari 145 Hal. Put. Nomor 745 PK/Pdt/2017sah.

Buktibukti hak Intervenient tersebut, termasuk sertipikatsertipikat Hak Milikbukti hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah bukti kepemilikanotentik yang sah dan terkuat yang dapat dipergunakan baik di dalammaupun di luar pengadilan.