Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat terduat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
452 — 615
  • Hal demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atasUndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yangberbunyi Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yangdinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yangberkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secaramemuaskan dihadapan persidangan pengadilan.Atas hal tersebut diatas terlihat jelas bahwa dalam gugatan Penggugatyang menjadi inti permasalahannya justru siapa yang berhak atas asetyayasan
    Hal demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atasUndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yangberbunyi Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yangdinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yangberkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secaramemuaskan dihadapan persidangan pengadilan.Atas hal tersebut diatas terlihat jelas bahnwa dalam gugatan Penggugat yangmenjadi inti permasalahannya justru siapa yang berhak atas aset yayasandan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 23-08-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 225/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 3 April 2018 — Penggugat:
Moch. Zen, S.Pd
Tergugat:
1.Dedi Budiman
2.H. Abdul Manap P
3.Asan Umar
4.Camat Tajur Halang selaku PPATS
5.Sati Binti Sanan Djain
6.Sata Bin Kontong
7.Iyah
Turut Tergugat:
BPN KAB. BOGOR
83 — 76
  • Nomor : 32.03.191.010.0150603.0atas nama Tergugat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.593/2004tertanggal 5 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Pejabat PPATS KecamatanBojong Gede, Kabupaten Bogor, dan terhadap tanah tersebut sekarang sudahdisertifikatkan sejak tahun 2005. keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) atastanah adalah terkuat terpenuh dan turun temurun, sebagai surat tanda buktihak memiliki kekuatan sempurna, Tergugat memiliki tanah tersebut denganCaracara sesuai prosedur dan sah secara hukum
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 377/Pdt.G/2020/PN Bks
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
Nengah Sabar
Tergugat:
1.Ni Desak Putu Evi Swandani
2.Nyoman Marpa
3.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
4.Tim Kurator (Eric Prihartono, S.H, Ferry G.T. Panggabean, S.H., CLA., dan Mulia Satia Putra, S.H.
5.Pemerintah Republik Indonesa, cq. Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bekasi
6.Budi Santosa
85 — 15
  • terhadap Bukti P2T dan Bukti T.l & T.ll 1 yangisinya adalah menyetakan bahwa obyek sengketa adalah milik bersama atauasset Keluarga Nengah Sigeg, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenaBukti tersebut adalah merupakan suatu Akta dibawah tangan dan tidak terteraHalaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2020/PN Bksdalam SHM Nomor 147, maka menurut hukum hal itu hanya berlaku secarainternal diantara para pihak yang mengikatkan diri, tidak berlaku bagi pihak lain,oleh karena bukti terkuat
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 28-03-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 144/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 28 Maret 2018 — * Perdata - KARVAN W. MOGALANA X ENDAH Binti H. TOHIR, Dkk
131 — 100
  • Yang diperlukan untuk mengajukan permohonan gunamemperoleh sertifikat hak milik atas tanah adalah bidang tanah tersebuttelah memiliki buktioukti hak atas tanah dan tidak sedang dalam sengketa.Sertifikat tersebut akan menjadi bukti yang terkuat dan terpenuh ataskepemilikan sebidang tanah berdasarkan hukum pertanahan.17.Bahwa benar dasar pemilikan bidang tanah tersebut oleh Ny. MARSITIselaku Penjual adalah pemilikan Bekas Hak Milik Adat C Desa 1106P.22D.IVatas nama MARJA ELI alias H.
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN LABUHA Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbh
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
1.YAMIN HASAN
2.RAMAN AHYA, M.Sc.,M.Pd., Si.
3.AMIRUDIN LA DAE
Tergugat:
1.Kementrian Agama
2.Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Selatan
2.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
3.Kepala Desa Madapolo Barat
254 — 204
  • 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbh Bahwa di dalam sistem administrasi terkait tanah di desa dulu diwajibkanharus ada buku tanah, sekarang sudah tidak ada sejak adanya UndangUndang Nomor 12 tahun 1985 tentang pembayaran PBB, pentingnyapenguasaan tanah dan adanya tanda bukti; Bahwa terbitnya Sertifikat dianggap sah sesuai pasal 32 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagai penjelasan atas pasal 19UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Sertifikat merupakantanda bukti terkuat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-09-2015 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 416/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat:
Tuan. JOHANES
Tergugat:
1.JESSICA
2.SYLVIA SUMARTIO
3.ELZA GAZALI
239 — 120
  • Kemudian juga ada Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung yang menyatakan bahwa jual beli tanah yang dianggap sah adalah jualbeli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT, yaitu Yurisprudensi MahkamahAgung No.539 tahun> Bahwa di dalam jual beli tanah tidak dikenal yang namanya pinjam nama,karena sertifikat bukti bahwa seperti di dalam sertifikat itu adalah surat buktihak dan itu merupakan bukti hak yang memang terkuat dan itu sudah ada didalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, jadi di dalam sertifikat
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 04-06-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Ktl
Tanggal 4 Juni 2013 — M. RUSLAN DJATIMULIA, dkk vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT
88 — 14
  • BINBERANGAS berikut lampirannya (Vide Bukti P.1) sebagaimana tersebut di atas dapatmembuktikan dalildalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sehingga GugatanPenggugat I dan Penggugat II berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan sehingga tanahperkara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Roha bintiAbdul Madjid dan Baah binti Abdul Madjid ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-11-2017 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 76/Pdt. G/2018/PN Mjk
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat - ABD. SHOMAD atau ditulis ABD. SOMAD - MAR’I - CHASANAH - SITI KHOLIFAH - SITI FATIMAH - JUMILAH - SITI ROMLAH Tergugat - PT. INTILAND SEJAHTERA dahulu PT. DHARMA SEJAHTERA SAKTI - PT. TOMATEC
159 — 31
  • Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dijadikan oleh ParaPenggugat menjadi dasar pengajuan gugatan kepemilikan atas tanah obyeksengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 71/ Desa Lolawang, tanggal 21Agustus 1974, dengan luas + 4.275 m2 (empat ribu dua ratus tujuh puluh limameter persegi) yang tercatat atas nama Tuwin (orang tua Para Penggugat);Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan bahwa Hak milik adalah hakturuntemurun, terkuat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 90/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 April 2019 — Pembanding/Tergugat I : Camat Cikalongkulon
Terbanding/Penggugat I : Rd. Euis Wahyuni Permasih Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat II : R.E Kondariah Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat III : Rd. Y. Suryaman Bin R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat IV : Rd. Nana Lasmana Bin R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat V : Rd. E. Marliah Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat VI : Rd. Tustiawati Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat VII : Dadang Suryadi Bin Rd. Dudung Mulyana
Terbanding/Penggugat VIII : R.M. Dadang Samsu Tajudin bin Rd. Asep Mulyadi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kabupaten Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat II : Yato Mustaram Bin Supardi
Turut Terbanding/Tergugat III : DIdin Rosidin
70 — 68
  • Bahwa Objek Tanah sebagaimana tersebut dalam angka (1) adalahstatus hak milik turuntemurun yang dapat dimiliki oleh pewarisnya,hal sebagaimana dimaksud termaktub dalam asalusul tanah,sebagaimana ketentunan :Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria.Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalampasal 6Ketentuan Pasal 6, berbunyi :Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
    Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6.Bahwa sebagaimana bunyi Pidato Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Soni Harsono, pada tanggal 28 Desember1995, sbb Pemerintah menghargai dan akan mengembalikan hak atastanahtanah adat kepala suku/ tanah ulayat kepada pemiliknya apabilaada suratsuratnya, kalaupun tidak ada/ tanpa surat pun asal masihada saksi hidupnya.
Pengadilan PN LABUHA Perdata Tanah
Register : 05-11-2012 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 08/PDT.G/2012/PN.LBH
Tanggal 23 Oktober 2013 — Penggugat : Muhammad Taib Sangaji, ST Dk Tergugat : Zulkifli Kodja DK
120 — 58
  • yangbersangkutan, 77207722 077(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebutdengan itikat baik, setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannyasertifikat maka yang merasa mempunyai hak tidak dapat lagi menuntut sertamengajukan keberatan; Menimbang, bahwa atas dasar hukum tersebut maka Tergugat I yang telahmendapatkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa sejak tanggal 25 Januari2011, merupakan bukti terkuat
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PDT/2022/PT BNA
Tanggal 7 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat I : M. Ilyas Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
167 — 114
  • Hak milik yang dimaksudadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6" (Semua hak atastanah mempunyai fungsi sosial) sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1)UUPA;Bahwa dalam penjelasan Pasal 18 PP NO.24/1997 disebutkanPemegang Hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyaihak atas tanah menurut UUPA", baik yang sudah bersertipikat maupun yangbelum bersertiikat".
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 17
  • Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.b.
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN METRO Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Met
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
Effendi Taslim
Tergugat:
1.Drs. H.Chairul Tabrani
2.Agus Jamhari
3.Hadri Abunawar, S.H., M.H.
4.Rio Arbi Dharma
5.Kantor Pertanahan Kota Metro
6.Sortha Aritonang alias Ahmad Sortha Aritonang
7.H. RUDI HARTONO Bin Herman
Turut Tergugat:
1.Selvi Fitrian Liu, S.H.
2.Dewi Shinta Handini Putri, S.H, Mkn
193 — 29
  • setiap pemenang lelang untuk mendapatkan suatukepastian hukum baik dalam proses lelang maupun pemenang lelang tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Pertanahan yangmenyebutkan beralinnya suatu kepemilihan suatu hak keperdataan sebagaisuatu hak milik;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang dikenaldengan UUPA sebagaimana Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakanbahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN SAMPANG Perdata Tanah
Register : 19-03-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 04-02-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 4/PDT.G/2012/PN.SPG
Tanggal 16 Agustus 2012 — PENGGUGAT : H. HUSEN H A D I L I TERGUGAT : KEPALA KELURAHAN POLAGAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) KABUPATEN SAMPANG, HAJI MUHAMMAD IKSAN, ABDUL MALIK, AINURROZAQ, MUSYAFFA’ ALY, MOH DHOIFI, Ahli Waris dari SAIFUL BAHRI, HASYIM P SILAH, FARAH UMMU KULTSUM, MUFLIHAH,
97 — 22
  • Eksepsi gugatan Para Tergugat yang Ketiga yaituBahwa gugatan Para Penggugat obscuur libel, sebab gugatan Para Penggugat yanghanya memuat petitum agar sertifikat tanah sengketa dinyatakan batal, sementara suratyang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah a quo tidak dimintakan pembatalannya,maka kedudukan tanah sengketa tetap sebagai tanahtanah milik yang telah diberikankepada Para TergugatMenimbang, bahwa mengenai Eksepsi Ketiga dalam perkara ini menurut MajelisHakim bukti kepemilikan itu yang terkuat
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 26-05-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 38.PDT.G.2015.PN CBN
Tanggal 22 Maret 2016 — Perdata: Penggugat: - ISWARDY CAHYANA,Dkk. Tergugat: - PT KERETA API INDONESIA . Cq. PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI III CIREBON
160 — 48
  • Negaramempunyai hubungan Hukum tertentu berupa hubungan kepemilikankekuasaan atau kepunyaan menurut UUPA, Tanah Negara adalah Tanah tanahyang tidak di Haki dengan hak hak perorangan dan di kuasai penuh olehNegara ;Bahwa Tanah milik Negara adalah tanah tidak boleh dikuasai, digunakan untukkepentingan apapun selain Negara dan pemerintah, maka Negara memiliki hakmilik yang secara konseptual merupakan hak atas tanah yang diberikan Negarauntuk individu atau Badan hukum dimana sifatnya turun temurun, terkuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 303/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Desember 2017 — YAYASAN BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA VS RASKEN PINEM, DKK
144 — 78
  • 01 dan T.I 02) adalah dilakukan dengan terlebin dahulu memeriksa kesempurnaandata juridis dan data teknis tanahnya selaras dengan legal reasoningdari asas kepastian hukum dan asas bukti terkuat yang melekat padasertifikat tanah (Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960);Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pretensi para Penggugattersebut jelas sangat absurd dan mendistorsi fakta yang sebenarnya.Sehingga karenanya pretensi para Penggugat tersebut mohondikesampingkan atau tidak dipertimbangkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-01-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
Chairil Anwar, S.Kep.,SH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Intervensi:
PT. Binakarya Bangun Propertindo
328 — 181
  • Dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) dari UndangUndang Pokok Agraria maka yang dimaksudkan dengan hak milik adalahhak turun temurun, yang terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 3/PDT/2017/PT PTK
Tanggal 16 Februari 2017 — JAMALIAH, dkk melawan SULIYE Binti H.Z. ABIDIN, dkk
56 — 25
  • Bahwa kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat , sesuai dengansertifikat Hak Milik 8233/456 Desa Sungai Rengas tanggal 22 Juli1985 adalah hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki Tergugat atastanah aquo, maka penyerahan obyek sengketa oleh Tergugat sebagai agunan kredit kepada Turut Tergugat Ill adalah sah adanya; Hal 60 dari 66 Hal putusan Nomor 3/PDT/2017/PT KALBAR4. Bahwa Turut Tergugat Ill, sebagai kreditur yang beritikad baik, berhakuntuk memperoleh pelunasan kreditnya.
Pengadilan PN SOASIU Perdata Tanah
Putus : 19-03-2012 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN SOASIU Nomor -3/Pdt.G/2011/PN SS
Tanggal 19 Maret 2012 — - Hi. JOHAN DE GORIO - SARAH DE GORIO - NURDIANA DE GORIO - JUFRI DE GORIO - MUCHLIS DE GORIO - Drs. Hi. FELIX A. BAAY - UMAR H. BAAY - PT WEDA BAY NIKEL - AMBO FRANS - PERUS YULIS BANGGALA - SEP ARBABEN - KRIS ARBABEN - TOMO TAKULING - MINGGU TAKULING - SON MATIAS - JEFRI LISA - BIE - MARLATU - MORIS - JONI - SIU HITO - ABUBAKAR - MUSI - NOPI TAKULING - SIUS - YUS - BONI - NY. MARLINA - LEE
124 — 96
  • danpelaksanaan ganti rugi apakah telah sesuai ketentuan hanya dapat ditentukan dandiatur oleh BPN sebagai satusatunya lembaga yang kompeten/berwenang denganmengacu pada mekanisme pembebasan tanah atau peralihan hak sesuai ketentuanyang berlaku;bahwa untuk pembukaan lahan hutan maka terlebih dahulu diteliti tentang fisikyang akan diuji apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prosedurprosedur yang diatur oleh Badan Pertanahan Nasional;bahwa hak milik bersifat turun temurun dan sebagai hak terkuat
Pengadilan PA GUNUNG SUGIH Perdata Agama
Register : 24-11-2016 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 02-12-2018
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg
Tanggal 4 Juni 2018 — Abdul Salam Tanjung bin A.S Tanjung dan Ruslan Siregar
63 — 39
  • NO.M.73/YK1) Bahwa bukti P.4/T.38 adalah surat bukti atas tanah yangterkuat dan terpenuh atas tanah yang terkuat dan terpenuhatas objek perkara. (videpasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5Tahun 1960 tentang UUPA)2) Bahwa pada bukti ini, terdaftar sebagai pemilik adalahNurhaimah (T.T.Il) Erli, Abdul Salam Tanjung, Yusniar,Achmad Zulkarnain, Rosmayana, Siti Zahara, dan ArfanSaleh.