Ditemukan 3406 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna Tanggal 29 April 2015 — CUT RINALDI SYAH PUTRA SE.Ak Bin CUT LI
75 — 22
75 — 22
Sehingga uangSP2DLS bukan uang bendahara melainkan uang pihak ketiga atau pihakpelaksana kegiatan Sesuai dengan dasardasar hukum :Bahwa pertanggung jawaban UP di akhir tahun adalah dengan cara di akhirtahun harus ditutup atau diajukan SPMGU NIHIL dan pada tahun yang lama UPtidak dapat dipertanggung jawabkan maka UP pada tahun berikutnya tidak bolehdi ambil lagi dan saksi tidak mengetahui mengenai sangsi apa bila tidak dapatmelakukan pertanggung jawaban keudian Pasal 199 ayat (1) Peraturan MenteriDalam
Register : 24-08-2022 — Putus : 19-09-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kln Tanggal 19 September 2022 — JPU : INDAH KUSRINI P.R, S.H.
Terdakwa : DODY CHANDRA NUR CAHYO Als. CHANDRA Bin POERWOKO
121 — 9
121 — 9
BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) kepada terdakwa nyilih pit e delok om tak nggone nguncalke setengahan iki sekedap kepada tersangka saat meminjam sepeda motor tersangka yaitu paket sabu berisi narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri Kesehatan RI) dan Terdakwa memgetahui bahwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sangsi
Register : 14-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
246 — 215
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
246 — 215
pernah memenuhi kewajibannya yang telahdijanjikan sesuai surat pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 9Nopember 2017 ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan parumanadat dengan hasil pengurus LPD meminta waktu pengembalian selisihkeuangan LPD selama 1 hari dan diberikan waktu 3 hari oleh masyarakat,kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 melakukan paruman DesaPekraman dalam rangka menagih janji pengurus namun pengurus tidakmenepati janjinya dan paruman memutuskan pemberian sangsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG. Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. IMAM BONILA SOMBU, M.Sc Bin SOMBU
99 — 25
99 — 25
TETA CIPTA MANDIRI, yangdisimpan di KPPN Jakarta III, pada saat pengajuan pembayaran 100 %kepada KPPN Jakarta III;Bahwa masa berlakunya Bank Garansi dari tanggal 16 Desember 2013sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan masa klaim sampaitanggal 31 Januari 2014,;Bahwa sangsi bagi Bank Garansi yang sudah abis masa berlakunya,ternyata Kontraktor PT.TETA CIPTA MANDIRI tidak bisa menyelesaikansisa pekerjaannya maka PPK membuat surat keterangan Wanprestasike KPPN Jakarta Ill, dan KPPN Jakarta III
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 27 Mei 2016 — HAINIM KADIR, SE. M.Si Bin ABDUL KADIR MZ
117 — 24
117 — 24
penyelesaian melalui RUPS dari BUMD yang bersangkutan untuk diselesaikandan dimintai pertanggungjawaban terhadap keputusankeputusan yang merekalakukan, ujungnya adalah sanksi ke Perdataan administratif berlaku padaBUMD yang bersangkutan ;Pertanyaan bagaimana seperti itu, kalau terjadi seperti itu melanggar RUPSBUMD yang bersangkutan, penyelesaiannya bagaimana, penyelesaiannya yamelalui lembaga yang bersangkutan sesuai dengan AD/ART dan pertauran peraturan yang terkait dengan BUMD yang bersangkutan ;Bahwa sangsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG. Tanggal 18 Januari 2016 — LAILY DWIYANI Binti H. MARHADI
105 — 19
105 — 19
TETA CIPTA MANDIRI, yangdisimpan di KPPN Jakarta III, pada saat pengajuan pembayaran 100 %kepada KPPN Jakarta III;Bahwa masa berlakunya Bank Garansi dari tanggal 16 Desember 2013sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan masa klaim sampaitanggal 31 Januari 2014,;Bahwa sangsi bagi Bank Garansi yang sudah abis masa berlakunya,ternyata Kontraktor PT.TETA CIPTA MANDIRI tidak bisa menyelesaikansisa pekerjaannya maka PPK membuat surat keterangan Wanprestasike KPPN Jakarta Ill, dan KPPN Jakarta III
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
157 — 256
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
157 — 256
SinarLestari jelas melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selain itu dalam pelaksaan pengadaan mesin tidaksampai selesai dan tidak dikenakan sangsi kepada penyedia barang sehinggaterdapat uang negara yang terpakai tanpa pertanggung jawaban merupakanperbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan tentangpengadaan barang dan jasa;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangansebagaimana telah diuraikan di atas yaitu. perbuatan Terdakwsa telahmelanggar
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg. Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
118 — 32
118 — 32
tersebutdisetorkan melalui BUMN maka bukan lagi uang negara karena Negaratelah dapat pajak dari deviden dari negara tersebut.Benar jika ada sebuah BUMN membutuhkan dana dari Luar Negri, makaharus ada ijin RUPS (Direksi melalui Mentri BUMNBenar jika keuangan sebuah proyek rugi, maka tidak bisa disebutmerugikan keuangan negarahal tersebut didasarkan atas PutusanMahkamah Agung bahwa laba rugi dihitung sebelum 1 tahun buku (dalamketentuan UU PT tahun 2007) dan tidak dapat dimintakan tanggung jawabsecara pribadi dan sangsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
160 — 24
160 — 24
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3), penyedia barang/jasa dikenakan sangsi berupadenda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuansebagaimana diatur dalam dokumen kontrak; Bahwa sebagai akibat dari penyimpangan terhadaap Perpres No.54Tahun 2010 di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 3.678.521.189,00 (tuga milyar enam ratus tujuh puluhdelapan juta lima ratus dua puluh satu ribu seraus delapan puluhsembilan rupiah);Pendapat Terdakwa terhadap pendapat
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 27 Mei 2016 — GHIFARI AKBAR Bin HAINIM KADIR
129 — 79
129 — 79
penyelesaian melalui RUPS dari BUMD yang bersangkutan untuk diselesaikandan dimintai pertanggungjawaban terhadap keputusankeputusan yang merekalakukan, ujungnya adalah sanksi ke Perdataan administratif berlaku padaBUMD yang bersangkutan ;Pertanyaan bagaimana seperti itu, kalau terjadi seperti itu melanggar RUPSBUMD yang bersangkutan, penyelesaiannya bagaimana, penyelesaiannya yamelalui lembaga yang bersangkutan sesuai dengan AD/ART dan pertauran peraturan yang terkait dengan BUMD yang bersangkutan ;Bahwa sangsi
Register : 20-02-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
177 — 125
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
177 — 125
saksi yangmembeli apartemen juga Terdakwa bersama Winston; Bahwa pada saat penandatanganan AJB tersebut direkturnyatidak hadir, yang hadir Terdakwa sebagai Komisaris dan Winstonsebagai direktur utama; Bahwa yang semua yang membeli apartemen marah, karenaperusahaan tidak bertanggung jawab, selama ini saksi percayadengan Terdakwa tetapi karena saksi merasa segan dan hormatdengan Terdakwa sehingga sampai sekarang tidak ada dipersoalkan; Bahwa karena sudah lama sertifikat belum selesai sekarangsudah sangsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
920 — 2399
920 — 2399
notarialakta antara PT Muara Wisesa Samudera dan Pemerintah Provinsi DKIJakarta yang sifatnya eksekutorial dan sudah harus diselesaikan palinglama 6 bulan terhitung sejak ditetapbkannya keputusan Gubernur ini,maksudnya dari pertimbangan diatas adalah Saksi harus mengancammereka dengan tulisan itu karena selama ini banyak sekali kewajibanpengembang, misal dia bangun apartemen ada kewajiban 20%menyediakan rumah susun, hampir semua pengembang tidak sediakan,dan dalam perjanjian terdahulu tidak pernah ada sangsi
, sekarang baruada sangsi, itu sangsi sekarang pun tidak kuat secara hukum, saksi hanyamengancam mereka sertifikat layak fungsi gedung lama saksi tidak maukeluarkan, kalau mereka tidak mau bayar saksi tidak mau keluarkan, izingroup yang lama saksi tidak mau keluarkan, karena dari dulu Jakartamemang lemah untuk memaksa, makanya untuk pulau ini saksi buatperjanjian tegas, mana niat anda untuk membayar;Bahwa pertimbangan kontribusi tambahan adalah Keppres, jadi dasarnyaitu saksi linat ada perjanjian
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG. Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
158 — 26
158 — 26
puluh sembilan jutaenam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuhrupiah) dihitung berdasarkan Dasar pengenaan pajak yaitupenerimaan uang masuk PT Netway Utama dari proyek yangdikerjakan selama tahun 2006 sebesar Rp 50.508.242.608..Kemudian dikenakan PPN 10% atas nominal tersebut sebesar Rp5.050.824.261,, dan dikurangi bukti setoran PPN yang sudahdibayarkan PT netway Utama sebesar Rp. 2.692.664.405, sehinggaterdapat kurang bayar sebesar Rp 2.358.159.856, dan kemudianditambahkan sangsi
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
395 — 46
395 — 46
list maupun StandardOperating Prosedure dan kejadian kecelakaan pesawat udara tersebut adalah diluarkemampuan terdakwa sebagai manusia yang telah berusaha melaksanakan tugasnyasesuai dengan SOP maupun emergency check list akan tetapi sebagai seorang PilotFlying seharusnya Terdakwa memberitahukan adanya Jammed pada pilotmonitoring agar supaya ada bantuan melakukan suatu tindakan lain misalnyamenghubungi ATC hal ini menurut kami sangatlah tepat apabila Majelis Profesiyang memeriksa dan menentukan sangsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/PUS.SUS./2013/PN. TIPIKOR.SMG Tanggal 26 Nopember 2013 — Harsono, ST bin Darto Sutarjo
113 — 18
113 — 18
. : 3309061412720002Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrakKedua : jangka waktu berlakunya sangsi daftarhitam adalah 2 (dua) tahun kalenderKetiga : keputusan ini disampaikan kepada yangbersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan sebagaimana mestinhyaKeempat : keputusan ini berlaku semenjak tanggalditetapkan.Bahwa pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BendungPenggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali pada DinasP.U.
Register : 07-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG Tanggal 25 Nopember 2015 — SURANTO; ERIZAL; P. SUDARNO; IBNU ROKHMAN; LESMANA;
L A W A N; PT. K A R U N A;
202 — 53
202 — 53
Maka mogok kerja tersebut tidakmelanggar Hukum untuk itu tidak dapat diberikan sangsi Hukum sesuai Pasal140 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.4.2 Bahwa terhadap Pengumuman dari TERGUGAT pada tanggal 25 April 2014yang intinya:sejak hari selasa tanggal 15 April 2014 sampai dengan hari ini telah kamipanggil secara patut dan sah.Bahwa pengumuman tersebut tidak benar karena pada tanggal 15 April 2014 s/dtanggal 22 April 2014 PARA PENGGUGAT telah melaksanakan mogok kerjasecara sah
Putus : 04-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby Tanggal 4 Mei 2015 — KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
H. WANIANTO, ST
120 — 23
120 — 23
jasa pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak pada pelaksanaanpekerjaan dan memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik.Membuat berita acara pemeriksaan bersama terhadap kondisi lapangan yang melibatkanPejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan penyedia barang / jasa pada setiap tahapanpelaksanaan pekerjaan/ kontrak.Membuat berita acara usulan pekerjaan tambah/ kurang dan perpanjangan waktu kepadaPejabat Pembuat Komitmen (PPKm).Membuat Berita Acara usulan pengenaan denda dan sangsi
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
656 — 3909
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
656 — 3909
KewajibanPembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan sebagaimana dalam Putusan No.106/Pdt.Sus.PKPU/215/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 29 Desember 2015(Putusan PKPU aquo) dan Putusan No. 106/Pdt.SusPKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 11 Februari 2016 (Putusan Pailit aquo).Bahwa sehubungan dengan telah diselesaikannya permasalahan dengan paraBank Pelapor melalui ranah litigasi kKeperdataan melalui Lembaga PKPU yangtelah menghasilkan Putusan tersebut diatas, maka seharusnya menurutPenasehat Hukum Terdakwa penerapan sangsi
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
341 — 88
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
341 — 88
Sahetapy ituadalah sebetulnya pasal yang terkait dengan eksistensi pidana mati ituadalah pasal yang terkait menyangkut masalah dengan kolonialmaksudnya di Belanda sudah di cabut tapi di Indonesia masihdipertahankan dalam rangka untuk mengendalikan masyarakatIndonesia dengan menggunakan sangsi yang keras jangan sampaikemudian terjadi tindak pidana yang mengancam eksistensi darikekuasaan dari Belanda di Indonesia maka kemudian dijaman konlonialitu. tetap dipertahankan meskipun di Belandanya sudah di
Putus : 29-07-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 29 Juli 2015 —
90 — 13
90 — 13
adamengatakan apabila Koorporasi meminjamkan ke Koorporasi lain tidakada peraturan kena hukuman artinya kalau tidak ada pengaturandibandingkan dengan yang ada peraturan maka Kepres ini mejadikekurangan.Menurut pandangan Ahli Perusahaanperusahaan diperbolehkanmeminjamkan Perusahaan lain untuk menerima fee karena inimerupakan Norma Research Momen Rector tidak suatu Domina Rectoratau dilarang dan pandangan Ahli masih menghargai sifat umum itubahwa Hukum itu tidak mengatur bahkan norma yang tidak adamemenuhi sangsi