Ditemukan 3912 data
70 — 37
Kampar, ProvisiRiau.590/1022/SKGK/XII/2011, PAUH SUSRITA Jalur 2 No.114, RT.016/16 DES 2011 RW.008, Dusun SukaMaju, Desa SumberMakmur, Kec. Tapung,Kab. Kampar, ProvisiRiau.590/1023/SKGK/XII/2011, PAUH SUSRITA Jalur 2 No.114, RT.016/16 DES 2011 RW.008, Dusun Suka Halaman 21 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Padt.G/2018/PN Prp 101112 Maju, Desa SumberMakmur, Kec. Tapung,Kab.
PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
YUSUF TYOS
208 — 82
asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS)Tahun 2016 atas nama wajib pajak M.Nawir Hasan;Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajakSyampara T;Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS)Tahun 2016 atas nama wajib pajak Halida H.Djafar;Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS)Tahun 2016 atas nama wajib pajak Tantu, SH;Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Sulawesi Selatan Nomor: 1022
120 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Doktrin ini telahditerima oleh Pengadilan Belanda sebagaimana ditegaskan dalamputusan H.R, 24 Maret 1022, W.10913;4.
398 — 215
segala perbuatan hukum atas harta / asset yang diterimadan atau dikuasai sepenuhnya tersebut menjadi milik Penggugat yangmana perbuatan hukum dengan kewenangan melakukan sendiri dimaksudtermasuk melakukan menjaminkan, mengalihkan hak, melepaskan hak, jualbeli dan balik nama, baik kepada diri sendiri Penggugat maupun kepada pihaklain, karena Penggugat bukanlah Pelaksana Testament (executeurtestamentair) atau pengurus harta warisan sebagaimana diatur dalam Titel 14dari BW, Buku I (pasal 1005 s/d 1022
117 — 69
Doktrin ini telahditerima oleh Pengadilan Belanda sebagaimana ditegaskan dalamputusan H.R, 24 Maret 1022, W. 109132.18 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tuntutan perouatanmelawan hukum yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum,keliru dan karenanya harus ditolak.2.19 Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak berdasar hukum makatuntutantuntutan lainnya yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidakberdasar dan karenanya harus pula ditolak.2.20 Bahwa Tergugat dan Tergugat Il menolak dalildalil
ANDI SATRIAWAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT ,
2.HARRY UTAMA
3.WONG KRISYANTI
Intervensi:
DJAMBURI
144 — 91
Sertipikat Hak Guna Milik Nomor 899/Menteng (eks Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 1022/Menteng) seluas 1.014 m2 sesuai dengan SuratUkur Nomor 1314/1996 terdaftar atas nama Artha Latief setempat dikenalsebagai Jalan Cianjur Nomor 8 ;Halaman 118 dari 121 halaman Putusan No.160 /G/2019/PTUNJKTd.
ANNISA RK, SH
Terdakwa:
DWI SARJONO Als DWI Als JOJON BAKMI Als DAVID Bin SARIJO SULISDI UTOMO
148 — 110
7200001065 Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
- 1 (satu) buku tabungan Rupiah Mandiri Syariah Atas nama Yayasan Amal Syam Abadi ABADI, Nomor Rekening : 72-0000-2053 yang berisi Uang tunai senilai Rp. 49.600.000 dari Sisa Saldo Nomor Rekening 7200002053 Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
- 1 (satu) buku tabungan Rupiah Mandiri Syariah Atas nama Yayasan Amal Syam Abadi Nomor Rekening : 72-0000-1022
Terbanding/Terdakwa : Ruhniyanti Binti Alm Rusli
96 — 51
YENNI SUTIARNI,S.Pd.j. 1 (satu) lembar dokumen Keputusan Bupati Bireuen NomorPEG.823.3/1022/X/2013 tanggal 13 September 2013 tentang kenaikan golonganpangkat dari Ill/a ke III/b an. YENNI SUTIARNI, S.Pd.k. 1 (satu) lembar dokumen Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia nomor :N 058031 yang dikeluarkan tanggal 12 November 2007 an. YENNI SUTIARNI,S.Pd.1 (satu) lembar dokumen Kartu Peserta Taspen nomor/Nip : 390037872 yangdikeluarkan tanggal 10 Oktober 2006 an.
MARLENI, S.Pdi.g. 1 (satu) lembar dokumen Keputusan Bupati Bireuen NomorPEG.823.3/1022/X/2012 tanggal 17 September 2012 tentang kenaikan golonganpangkat dari III/b Ke III/c an. MARLENI, S.Pdi.h. 1 (satu) lembar dokumen Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia nomor :M 123644 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2006 an.
YENNI SUTIARNI,S.Pd.j. 1 (satu) lembar dokumen Keputusan Bupati Bireuen NomorPEG.823.3/1022/X/2013 tanggal 13 September 2013 tentang kenaikangolongan pangkat dari Ill/a ke III/b an. YENNI SUTIARNI, S.Pd.k. 1 (satu) lembar dokumen Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia nomor: N 058031 yang dikeluarkan tanggal 12 November 2007 an. YENNI SUTIARNI,S.Pd.1 (satu) lembar dokumen Kartu Peserta Taspen nomor/Nip : 390037872 yangdikeluarkan tanggal 10 Oktober 2006 an.
MARLENI, S.Pdi.g. 1 (satu) lembar dokumen Keputusan Bupati Bireuen NomorPEG.823.3/1022/X/2012 tanggal 17 September 2012 tentang kenaikangolongan pangkat dari IIl/b ke III/c an. MARLENI, S.Pdi.h. 1 (satu) lembar dokumen Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia nomor: M 123644 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2006 an. MARYANI, S.Pdi.i. 1 (satu) lembar dokumen Kartu Peserta Taspen nomor/Nip : 390064380 yangdikeluarkan tanggal 07 November 2008 an.
PT. Havindo Pakan Optima
Tergugat:
Walikota Semarang
Intervensi:
Direktur PT.Petropack Agro Industries
914 — 2673
AgatisTimur 1022 RT. 010 RW. 008 Kelurahan PlamonganSari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang( Kode Pos 50193), pekerjaan : Direktur PT.HAVINDO PAKAN OPTIMA tersebut di atasberdasarkan Akta Pendirian PT. HAVINDO PAKANOPTIMA yang dibuat di hadapan dan oleh NotarisProf. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO,S.H.,M.H.,M.M.
Terbanding/Terdakwa : MAURI SAFITRI BINTI Alm M. YUNUS HASBALLAH
121 — 55
YENNI SUTIARNI,S.Pd.1 (satu) lembar dokumen Keputusan Bupati Bireuen NomorPEG.823.3/1022/X/2013 tanggal 13 September 2013 tentang kenaikangolongan pangkat dari Ill/a ke III/b an. YENNI SUTIARNI, S.Pd.1 (satu) lembar dokumen Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia nomor: N 058031 yang dikeluarkan tanggal 12 November 2007 an. YENNI SUTIARNI,S.Pd.1 (satu) lembar dokumen Kartu Peserta Taspen nomor/Nip : 390037872 yangdikeluarkan tanggal 10 Oktober 2006 an.
MARLENI, S.Pdi.g. 1 (satu) lembar dokumen Keputusan Bupati Bireuen NomorPEG.823.3/1022/X/2012 tanggal 17 September 2012 tentang kenaikangolongan pangkat dari IIl/b ke III/c an. MARLENI, S.Pdi.h. 1 (satu) lembar dokumen Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia nomor: M 123644 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2006 an. MARYANI, S.Pdi.i. 1 (satu) lembar dokumen Kartu Peserta Taspen nomor/Nip : 390064380 yangdikeluarkan tanggal 07 November 2008 an.
YENNI SUTIARNI,S.Pd.j. 1 (satu) lembar dokumen Keputusan Bupati Bireuen NomorPEG.823.3/1022/X/2013 tanggal 13 September 2013 tentang kenaikangolongan pangkat dari Ill/a ke III/b an. YENNI SUTIARNI, S.Pd.k. 1 (satu) lembar dokumen Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia nomor: N 058031 yang dikeluarkan tanggal 12 November 2007 an. YENNI SUTIARNI,S.Pd.1 (satu) lembar dokumen Kartu Peserta Taspen nomor/Nip : 390037872 yangdikeluarkan tanggal 10 Oktober 2006 an.
Terbanding/Tergugat I : Pernando Situmorang
Terbanding/Tergugat II : Mangara Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat III : Marisi Situmorang
Terbanding/Tergugat IV : Naria Mariana Sirumorang
Terbanding/Tergugat V : Sudirman Situmorang
Terbanding/Tergugat VI : Jagar Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat VII : Maslan D. Sitanggang
Terbanding/Tergugat VIII : Mekka Sitanggang
Terbanding/Tergugat IX : Ria Sitanggang
Terbanding/Tergugat X : Santun Sitanggang
Terbanding/Tergugat XI : Pardamean Sitanggang
Terbanding/Tergugat XII : Adiman Silalahi
Terbanding/Tergugat XIII : Tupan Silalahi
Terbanding/Tergugat XIV : Riston Silalahi
Terbanding/Tergugat XV : Marudut Silalahi
Terbanding/Tergugat XVI : Ny. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara
Terbanding/Tergugat XVII : Sahat Malau
Terbanding/Tergugat XVIII : Gedi Sinurat
Terbanding/Tergugat XIX : Jauttin Simbolon
Terbanding/Tergugat XX : Oster Situmorang
126 — 722
Penerbitan Bukti tertanda P2 didasarkan atasbesluit No. 1022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Halaman 92 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDNBalige yang memperjelas dan memperinci luas tanah dan namakampung berubah dari Buttu Raja menjadi Buttu Raja Sihudonsetelah kemudian Tongma Situmorang mamukka huta (membukakampung) baru di areal tanah Buttu Raja yang dinamakan Sihudonyang jaraknya kurang lebih 300 meter dari Buttu Raja.
pemilikan tanah di dalam Undangundang Pokok Agraria tidak dapat disamakan dengan Hak Ulayat karena HakUlayat masih hidup di dalam kemasyarakatan sedangkan makna ToengganeHoeta pengelola dan pengatur kemasyarakatan dan sekarang ini lebih dikenaldalam hal hal permasalahan adat istiadat yang selalu dituakan dan menerimajambar/pembagian dalam setiap acara adat ditempat tersebut.Menimbang, bahwa demikian juga bukti P.2 Surat Keterangan dariKepala Desa Huta Ginjang hanya didasarkan kepada Register No.1022
98 — 11
Rohil tanggal 27 Januari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesarRp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1022. Nota Tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan upahperbaiki dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanandan Pasar Kab. Rohil tanggal 18 Februari 2015 dari Bengkel MajuBersama sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1023. Nota Tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan perbaikan,dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan danPasar Kab.
Rohil tanggal 7 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersamasebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1022. Nota Tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan upahperbaiki mobil dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas KebersihanPertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 6 April 2015 dari BengkelMaju Bersama sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1027. Nota Tanpa nomortentang pembelian 2 buah biaya perbaiki cuci mobildan servis oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan danPasar Kab.
No.51/Pid.SusTPK/2016/PN.PbrJuta Sembilan ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)1022. Nota tanpoa nomor tentang pembelian 1 set arm stir, 2buah kabeldump, 2 buah simpang 4 hidrolig, 2 buah block rem, 4 buah bolabola stiroleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rohil tanggal 14 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.700.000 ( Tiga Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah)1030.
Rohil tanggal 7 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersamasebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1022. Nota Tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan upahHal.368 dari 647 hal. Put. No.51/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbrperbaiki mobil dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas KebersihanPertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 6 April 2015 dari BengkelMaju Bersama sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1027.
Rohil tanggal 4Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp. 4.980.000 ( EmpatJuta Sembilan ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)1022. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set arm stir, 2buah kabeldump, 2 buah simpang 4 hidrolig, 2 buah block rem, 4 buah bolabola stiroleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rohil tanggal 14 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.700.000 ( Tiga Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah)1030.
PT. TROPICAL ASIA
Tergugat:
ALFIAN, dkk
122 — 110
Kompleks Sudah tidak TERLAWAN 1022 PT. Pertiwi MES diketahui lag!Plywood PT.Pertiwi keberadaannyPrima Plywood a dalamDesa Pinang wilayah hukumSebatang RepublikTimur Kec. IndonesiaTualang Kab.Siak SriIndrapura10 MaringanA Eks. Karyawan JIn. Kompleks Sudah tidak TERLAWAN 1033 PT. Pertiwi MES diketahui lagiPlywood PT.Pertiwi keberadaannyPrima Plywood a dalamDesa Pinang wilayah hukumSebatang RepublikTimur Kec. IndonesiaTualang Kab.Siak SriIndrapura10 Sobirin Eks. Karyawan JIn.
80 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2706 K/Pdt/2018154.159.156.Il Kepulauan Riau, Peta Nomor 749, juncto Surat PernyataanPelepasan Hak Usaha Di atas Tanah Nomor 1022/PHT/BT/1996,tanggal 30 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Camat selaku PejabatPembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Bintan Timur, DaerahTingkat Il Kepulauan Riau.Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor95/SK/II1/1994, tanggal 5 Maret 1994, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Siti Habsah, terletak
Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Daerah Tingkat IIKepulauan Riau, Peta Nomor 749, juncto Surat Pernyataan PelepasanHak Usaha Di atas Tanah Nomor 1022/PHT/BT/1996, tanggal 30 Juli1996, yang dibuat di hadapan Camat selaku Pejabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kecamatan Bintan Timur, Daerah Tingkat Il KepulauanRiau.Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor95/SK/II1/1994, tanggal 5 Maret 1994, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Siti Habsah
Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Daerah Tingkat IIKepulauan Riau, Peta Nomor 749, juncto Surat Pernyataan PelepasanHak Usaha Di atas Tanah Nomor 1022/PHT/BT/1996, tanggal 30 Juli1996, yang dibuat di hadapan Camat selaku Pejabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kecamatan Bintan Timur, Daerah Tingkat Il KepulauanRiau.Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor95/SK/III/1994. tanggal 5 Maret 1994, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Siti Habsah
100 — 50
W.H.A Jonkers, dalam bukunya Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek, 1984,halaman 104, menyatakan : Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :1. adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzetbersama untuk bertindak.1022. adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undangundang Hukum Pidana dengan penjelasan,penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: Tetapi janganlahhendaknya mengartikan
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
62 — 12
9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1013 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1014 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1015 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1016 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1017 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1018 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1019 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1020 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1021 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1022
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
SBU 44/4/2010 ;1 (satu) bundel BK.1621/2010 u/m biaya paket penelitian pengadaansapi lokal Surabaya Rp15.000.000 ;1 (satu) bundel BK.1022/2010 biaya koordinasi Rp15.000.000 ;1 (satu) bundel BK.1629/2010 isi kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;1 (satu) bundel BK.1037/2010 isi kas Biro Direksi Rp60.000.000 ;1 (satu) bundel BMM 0030/11/10 Biaya konsultasi peny. Lap. KeuRp10.000.000 ;1 (satu) bundel BMM 0031/12/10 Biaya konsultasi peny. Lap.
Terbanding/Penggugat II : HABEL MANOE
Terbanding/Penggugat I : BETJI MANOE
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
67 — 37
untukmenerbitkan sertifikat Hak Pakai No. 8 Tahun 2003 GarisUkur No. 1451/1997 dengan Luas 8.006 M2 yang terletak dijalan Timor Raya RT 20 RW 07 kelurahan OesaoKecamatan Kupang Timur oleh Tergugat II telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ;b) fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, yang ditemukan didoktrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaitu hukummenganggap berlebihan membuktikan sesuatu keadaan yangtelah diketahui masyarakat umum (Vide H.R, 24 Maret 1022
MUSTOFA
Terdakwa:
NORMAN Alias AMENG
195 — 132
Halaman 2 dari 1022. Menyatakan Terdakwa Ameng alias Norman tidak dapat dipidanaberdasarkan Surat Dakwaan tersebut;:SUBSIDAIR.3. Menyatakan tidak terbukti seluruh Dakwaan yang didakwakan kepadaTerdakwa Ameng alias Norman oleh Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya, baik Dakwaan Kesatu dengan Pasal 266 ayat (1), Keduadengan Pasal 266 ayat (2) maupun Ketiga dengan Pasal 310 ayat (1)KUHP;4.
MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
PT. Gunung Garuda diwakili oleh pengurus atau kuasa Ryan Angriawan, ST. MM
767 — 356
Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa melihat pada gambar Saksi menyatakan penempatan limbah B3 berupasteel slag sebelum dihancurkan seperti pada gambar tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, terlihat dari kondisi lokasi air lindi dari timbunan limbahB3 steel slag masuk ke media lingkungan hidup tanpa dikelola lebih dahulu,dimana hal tersebut melanggar aturan dalam PP No. 101 Tahun 2014; Bahwa berdasarkan surat Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 danLimbah Non B3 Nomor: S.1022