Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/PID.SUS/2011
Terdakwa; Drs. H. Daud Sumantri, MM. Msi
5841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sentot Sutarko selaku Pelaksana Tekhnis PembangunanPerluasan Jaringan Listrik tersebut, telah mengerjakanproyek itu) sampai akhirnya pekerjaan tersebut dibayar 100%oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan menggunakandana dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2006sebesar 949.513.400, (sembilan ratus empat puluh sembilanjuta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) sesuaidengan nilai Kontrak ;Berdasarkan keterangan Ali dari Institut TeknologiSepuluh Nopember Surabaya (ITS), yaitu Ir.
    SentotSutarko selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tekhnis dan Drs.Achmad Fausi selaku Pejabat Pelaksana Tehnik KegiatanPembangunan Perluasan Jaringan Listrik dengan membuatHal. 84 dari 121 hal. Put.
    Gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehinggamerupakan beberapa perbuatan ; Unsur Dengan Sengaja Dengan Palsu Membuat atauMemalsukan Buku atau Daftar yang Semata mata untukPemeriksaan Administrasi ;Bahwaistilah tekhnis yuridis kesengajaan, selakupadanan kata opzettelyk dalam Wetboek Van Strafrecht(KUHP) di mana pembuat UndangUndang tidak memberikanrestriksi atau. pengertian yang tegas tentang artikesengajaan, namun dapat disimak dalam Memori
Register : 19-06-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 10 September 2013 — M. MUSA UMAR Bin UMAR
5615
  • diri; Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tidak ada mengirimkan laporan bulanan tertuliskepada pendamping baik itu laporan kegiatan maupun laporan keuangan, laporan yangada seperti yang diperlihatkan dipersidangan adalah dibuat oleh AFK, saksi hanyamenyerahkan bonbon yang ada; Bahwa saksi tidak bisa membuat pertanggungjawaban terhadap penggunakan seluruhdna bantuan tersebut karena tidak ada laporan dari anggota kelompok maju bersama;Bahwa dalam melaksanakan kegiatan, saksi tidak diberikan pedoman tekhnis
    Ir Husni M.Agric,Sc, pemberdayaanmasyarakat Ir.Muhammad Ismail, Rahmat Syahri, S.Pd sebagai PJO Kab AcehTamiang, T Fachrurrazi,sE sebagai FK PNPM Kec sekerak / Wakil KoordPendamping dan Asisiten FK Gp Tanjung Geulumpang Liza Kiah .Amd;Bahwa benar pedoman yang dijadikan acuan bagi tim, ketua kelompok untukmelaksanakan kegiatan ini adalah PTO ( pedoman tekhnis operasional ) yangdibuatkan oleh Sekretaris ttm DRs Fajar Wahyuddin dan ternyata sampai kegiatanini berjalan PTO tersebut belum diterima baik
    yang salah satu kewenagnya adalah membentuk kelompok dan memilihsaksi Imanuddin Bin Tulus sebagai Ketua kelompok Maju Bersama Kampung TanjungGelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang dan dikuatkan lagi denganSurat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor :414.2/ 340/SK/X1I/2010tanggal 03 Nopember 2010 dalam menerma dan mengantur kelancaran kegiatan dantujuan yang ingin dengan dana bantuan yang diberikan sebesar Rp 800.000.000,( delapan ratus juta rupiah) agar sesuai dengan pedoman tekhnis
Register : 27-03-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AHMAD YANI, SH
Terdakwa:
FAJAR MISBAH PRATAMA HARUN. SE
12140
  • ABDUL GANI SIRMAN, M.Si. saksi telah memberikan keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.Bahwa benar, saksi adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM KotaMakassar sejak tahun 2009 s/d 2015.Bahwa adapun Tupoksi yang bersangkutan sebagai Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar adalah: membantu Walikota dalam merumuskan, membina danmengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian dan UKM; menyusun rumusan kebijakan tekhnis di bidang koperasi dan UKM menyusun rencana dan program pengaturan
    jasa keuangan syariahunit jasa kKeuangan syariah koperasi (KJKSUJKSKop) dimana Koperasi Simpan Pinjam USERA adalah salah satu koperasi yangmendapatkan pinjaman dari LPDBKUMKM sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah).Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MksMenimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan modal kerja di LPDBKUMKM, KSP USERA harus melampirkan persyaratanpersyaratan sebagaimanatersebut dalam Pasal 4 Peraturan Direksi LPDBKUMKM No. 32/PER/LPDB/2010tentang petunjuk tekhnis
Register : 06-11-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 24 Maret 2015 — Ir. SYAHRIZAL, M.Si Bin BUNYAMIN MUKTI
12913
  • Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dantanggung jawab sebagai berikut :e Menandatangani kontrake Menilai dan mengesahkan HPSe Melakukan pemeriksaan dilapangane Menerima dan mengecek kebenaran laporan dari Asisten Tekhnis dan PengawasLapangan,e Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik bulanan maupun tahunan;e Menerima, mempelajari dan menyetujui permohonan pembayaran dari pihakketiga ;Bahwa disamping tugas dan tanggungjawab tersebut, jika diperlukan terdakwa jugamemiliki kewenangan
    dan tugas mengusulkan kepada Pengguna Anggarane Perubahan paket pekerjaane = Perubahan jadwal kegiatan pengadaane Menetapkan tim pendukunge Menetapkan tim atau tenaga ahli memberikan penjelasan tekhnis (aanwizer)untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan ;e Menetapkan besarnya uang muka yang akan dibayarkan kepada penyediabarang/jasa Bahwa berdasarkan surat dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :04/PU18/PPKSPPBJ/PUBM/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Penunjukan Penyediauntuk
Register : 22-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PT GORONTALO Nomor 2/pid.sus-tpk/2018/pt.gto
Tanggal 17 Juli 2018 — IRAMAYA MAGA, S.ST., M.Kes alias MAYA
177111
  • POKJAIIILU2.004.1X.2015, tanggal 1 September 2015.1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
    POKJAIIILU2.004.1X.2015, tanggal 1 September 2015.1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.. 2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
Register : 31-08-2009 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 33/PDT.G/2009/PN.BKN
Tanggal 16 Agustus 2010 — NURLIA melawan NAFLON NAHAR dkk
7240
  • Bahwa secara tekhnis hokum, penerbitan sertipikat oleh Tergugat IX (KantorPertanahan Kabupaten Kampar) telah melalui prosedur yang berlaku ;8. Bahwa sebelum Tergugat III melakukan transaksi dengan Tergugat VI (UningUmbut), Tergugat III telah memasang pengumuman diatas tanah dimaksudselama kurang lebih 3 bulan dan nyatanya tidak ada pihak yang merasakeberatan atas pengumuman penguasaan tanah oleh Tergugat III ;9.
    Nomor : 613/DB/1998 tanggal 1 Oktober 199879yang selanjutnya dikuatkan dengan penerbitan Sertipikak Hak Milik Nomor :1137 tertangal 29 April 1999 ;Bahwa secara tekhnis hukum, penerbitan sertipikat oleh Tergugat IX (KantorPertanahan Kabupaten Kampar) telah melalui prosedur yang berlaku ;Bahwa sebelum Tergugat III melakukan transaksi dengan Tergugat VI (UningUmbut), Tergugat III telah memasang pengumuman diatas tanah dimaksudselama kurang lebih 3 bulan dan nyatanya tidak ada pihak yang merasakeberatan
Register : 29-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RULLY AFANDI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : ABDUL HARIS SH.M.Si
152253
  • ., M.S1;: Bengkalis;: 53 Tahun/ 01 Mei 1965;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Bangau Gg.Bangau Nomor 9 RT.002RW.006 Kelurahan Kampung MelayuKecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;: Islam;: ASN (Aparatur Sipil Negara) pada DisporaPemerintah Daerah Provinsi Riau;Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK);:S2;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 01Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober2018;2.
    kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau Tahun 2016 sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerimapembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja riil di lapangan/ tidak sesuaiSPK sebesar Rp. 1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratus enam belasjJuta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknis terhadapdokumen dokumen administrasi dan tekhnis
    kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau Tahun 2016 sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerimapembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja riil di lapangan/ tidak sesualSPK sebesar Rp. 1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratus enam belasjuta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknis terhadapdokumen dokumen administrasi dan tekhnis
Register : 12-10-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1140/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 September 2019 —
163162
  • Biaya keseluruhan yang dibutuhkan sebesar Rp. 406.750.000,(empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yangterdiri dari :a)Biaya Tekhnis Konsultan sebesar Rp.180.000.000, (seratusdelapan puluh juta rupiah);Biaya ini sepenuhnya dikelola oleh Konsultan;Biaya tekhnis dan nonteknis sebesar Rp. 226.750.000, (duaratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh riobu rupiah)untuk keperluan :(1) Sosialisasi langsung ke masyarakat;(2) Biaya presentasi Kerangka Acuan dan Laporan Akhir(ANDAL,
    RKL dan RP4J) di BLH;(3) Biaya mendatangkan perwakilan kampung, Kecamatan,Kabupaten, dalam menghadiri presentasi di BLHPropinsi;(4) Biayabiaya non tekhnis dalam proses pengesahan KAdan Laporan Akhir;Biaya ini dikelola oleh PT.
Register : 15-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
13744
  • TS, selaku pihak Pertama dan terdakwa HENGKYPELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis dan hanyaHalaman 13 dari 191 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020.
    TS, selaku pihak Pertama dan terdakwa HENGKYPELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis danhanya berdasar pada hasil diskusi antara Terdakwa selakupekerjaan dan PPK, danperubahan waktu dalam CCO tersebut telan melebihi Tahun Anggaran 2015,padahal kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakankontrak tahun tunggal.Bahwa pada bulan April 2016 mengajukan pencairan 100% atas progresspekerjaan Gedung kantor RSUD Tahap , sehingga pada tanggal 28 April 2016sesuai
    BARANYANAN,ST selaku AnggotaPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh saudariNURHAYATI LUHULIMA,Amd.KebDireksi Lapangan dijabat oleh saudara ODE ARI JUNAIDI WALI,STPengawas Lapangan dijabat oleh saudara SAHRIR DJAELANI,STPanitia Peneliti Pelaksanaan kontrak dijabat oleh :b. NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketuac. M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertarisd.
    SAEFUDIN ZUHRI selaku Pengendali Tekhnis SULAIMAN ANGGALARANG selaku Ketua Tim MOH.
    TS, selaku pihak Pertama dan terdakwa HENGKYPELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis dan hanyaberdasar pada hasil diskusi antara Terdakwa, PPK dan Pelaksana Pekerjaan, danperubahan waktu dalam CCO tersebut telah melebihi Tahun Anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakan kontrak tahuntunggal;Halaman 150 dari 191 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020./PN Tte.
Putus : 22-02-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. PTK
Tanggal 22 Februari 2013 — EPY FRANKHI Als FANJUNG
6320
  • Abdullah;868787e Bahwa sebagai acuan tekhnis pemberian bantuan tersebut, Bupati Sanggaumengeluarkan Surat Bupati Sanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28Agustus 2007 yang mengatur petunjuk tekhnis penyaluran, penggunaan sertapertanggungjawaban dana penyisihan PBB tahun 2007 kepada Desa/KelurahanTahun 2007.
    SPJ tersebutdisampaikan melalui camat kepada Bupati Sanggau Cq BPKKDKabupaten Sanggau dengan tembusan pada Bagian Pemerintahan Desa SetdaKabupaten Sanggau.Bahwa petunjuk tekhnis diatas merupakan produk dari Bagian Pemerintah Desadan saksi Drs. Abdullah dalam posisi mengetahui, bantuan keuangan terarahtersebut dalam bentuk uang, dan yang berhak menerimanya adalah desa/kelurahan melalui camat masingmasing.
Upload : 06-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Wahyu Suwandana Bin Yayat Sudaryat
6016
  • Lana Jaya Jaya dengan nomor SPK Nomor : 01PPK/Pengsung/DAKSMK1524/Bidsapras/IX/2015 tanggal 11September 2015. dengan nilai kegiatan Rp.199.210.000,00 (Seratussembilan sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa Kedudukan saksi dalam kegiatan tersebut sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK), berdasarkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/65Disdik 2015,tanggal 15 Januari 2015, tentang penunjukan pejabat pembuatkomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)pada Dinas
    Halaman 80 dari 128keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut nomor800/65Disdik2015, tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen(PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada DinasPendidikan Kabupaten Garut TA 2015 ; Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/1018 Disdik 2015,tanggal 07 Oktober 2015, tentang perubahan kedua atas keputusanKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut nomor : 800/4049Disdik2015, tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) danPejabat Pelaksana Tekhnis
Putus : 12-04-2011 — Upload : 20-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 12 April 2011 — DENNY ACSAR BIN SUHAIMI
3523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembayaran Terminll (PHO) sebesar 30 % dari nilai kontrak atau sejumlah Rp. 933.427.700,(sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuhratus rupiah) setelah dipotong pajak, dengan cara Terdakwa mengajukanpermohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO) kepada Kepala PUCipta Karya dengan lampiran Termin (MC) dan progress telah mencapai100 % yang telah ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas, PemimpinKegiatan dan Terdakwa serta melampirkan pekerjaan hasil pekerjaanmonitoring tim tekhnis
Register : 13-07-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 70/PDT.G/2016/PN Jmb
Tanggal 9 Nopember 2016 — SRI WARNI WATI, SH.,MH. dan HARI WIDODO, SH.,MH.
18027
  • Penggugat dalam Konvensi secara tegasdan jelas menyatakan bahwa :27PUTUSAN DALAM PROVISI :Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukanpenyitaan atau mengambil objek Perjanjian Kredit ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukanpenagihan kredit atau menunda pembayaran kredit sampaidengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukumtetap;37.Permintaan Provisi dari Penggugat dalam Konvensi tidakmemenuhi syaratsyarat yang ditetapkan baik berdasarkan Pasal180 ayat (1) HIR, Buku Il Pedoman Tekhnis
Register : 08-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL
Terdakwa:
SYARIFAH RUSIDA ELFITRA Pgl. EL
837
  • El tersebut sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danterdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis setiap orang menunjukkepada terdakwa Syarifah Rusida Elfitra Pgl.
Register : 15-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JENEPONTO Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Jnp
Tanggal 5 Desember 2016 — MUH NATSIR MAKKUTANANG DG NGELLA Bin MAKKUTANANG
942
  • Bahwa Pengangkatan Tenaga Ahli tertentu/khusus tersebutditetapbkan dengan keputusan presiden atas persetujuan prinsipMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasisetelah mendapat pertimbangan tekhnis Kepala BadanKepegawaian Negara.
Register : 15-12-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 104/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 25 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : CV MAJU BERSAMA dalam hal ini diwakili oleh MUTTAQIN
Terbanding/Tergugat : POKJA PEMILIHAN XXVI Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : PLT Gubernur Aceh Cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh
Terbanding/Turut Tergugat II : Cq Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk Pengadaan Bantuan WKSBM
Terbanding/Turut Tergugat III : CV METRO PASEE PACIFIC
8830
  • juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala BiroPengadaan Barang Jasa Sektetariat Daerah Aceh (Turut Tergugat I) agarditetapbkan tender kegiatan WKSBM (Prasmanan) Kabupaten Langsasebagai Tender Gagal (vide bukti T, TT 3 dan bukti TT II 4);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa KPA/PA (PenggunaAnggran) mempunyai tugas dan wewenang salah satunya huru k yangHalaman 37 dari 41 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT BNAmenyatakan menetapkan tim tekhnis
Putus : 19-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GARUT Nomor 310/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 19 Januari 2016 — IMAS KOMALASARI, S.Kep. Binti ADE KARNO
3214
  • biayaadministrasi atau memakai uang, jika ditemukan hal tersebut maka pihakrumah sakit akan menindaklanjuti jika oknum tersebut pegawai rumahsakit, dan seandainya kejadian tersebut terjadi oleh oknum bukanpegawai rumah sakit maka itu diluar tanggung jawab dari panitiapelaksana pendaftaran, karena pendaftaran sama sekali tidak dipungutbiaya.Bahwa Pendaftaran calon TKK baru diadakan yaitu atas dasar kebutuhanPegawai atau karyawan yang mana fasilitas ruangan bertambah sehinggatenaga kerja baik kesehatan maupun tekhnis
Register : 12-01-2015 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 08/Pid.B/2015/PN.Plw
Tanggal 1 April 2015 —
9843
  • Sapta Karya Lestari selaku pemenang tender yangmerupakan perusahaan naungan atau yang dipakai Terdakwa dalam proyek ini ;Bahwa Terdakwa bersertifikasi Tekhnis Tenaga Beton ;Bahwa Saksi saat itu ikut bersama dengan Sdr. Irwandi yang merupakan salahsatu Direktur pada PT. Sapta Karya Lestari pada saat proses lelang;Bahwa PT. Sapta Karya Lestari beralamat di Pekanbaru milik Sdr. Yul Tarigan;Bahwa kedudukan saksi dalam proyek tersebut tidak ada, saksi hanya dibawaoleh Sdr.
Register : 28-01-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8545
  • Penggugat Rekonvensi terhadap hutang sejumlahRp.5.000.000, kepada pihak ketiga (Warsito) namun dari jawabanPenggugat/ Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dipahami sebagai sebuahpengakuan adanya hutang/pinjaman kepada Warsito sejumlahRp.5.000.000, karena Penggugat Tergugat Rekonvensidiberitahu/memperoleh informasi dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat/ Tergugat Rekonvensitentang adanya hutang/pinjaman kepada Warsito sejumlah Rp.5.000.000,menurut Majelis Hakim dari segi tekhnis
Register : 04-09-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 27 Februari 2014 — -LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN; melawan - BUPATI KUTAI BARAT;
290196
  • (16)prinsipprinsip geodesi adalah halhal yang ~meliputi pengukuran(pengambilan data)penghitungan (proses dari hasil pengukuran) penggambaran (penyajian informasihasil ukuran dan perhitungan, untuk kegiatan pengukuran GPS, polygon, situasi detil,waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batasdesa BAB IIT TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Pasal 6 ayat(3) Keanggotaan tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri dari unsur instansi tekhnis