Ditemukan 6228 data
72 — 14
Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku I, Buku II dan Buku II Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Harga Perkiraan Sendiri Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun2010. 165 Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku I, Buku II dan Buku II Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku , Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
65 — 18
2009 berdasarkan SK Kepala DinasPekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa PengadaanBahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di Lingkungan DPU dan ESDM KabupatenJepara APBD Tahun 2009, bersamasama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan WilayahSelatan Tahun 2009 2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun20092010) dan SUKO SANTOSO (Pejabat Pelaksana Tekhnis
2009 berdasarkan SKKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor :050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan danPemeriksa Pengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di LingkunganDPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009, bersamasama dengan ABDURROCHIM (Pengawas Lapangan Wilayah Selatan Tahun 20092010), HASAN MUSTOFA(Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun 20092010) dan SUKO SANTOSO (PejabatPelaksana Tekhnis
57 — 10
(satu) buah surat permintaan surat dukungan keagenan atas nama FENDI yangdikirim lewat email ke PT CMI pada bulan Juni 2012.1 (satu) buah Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Nomor : 09/TgrnPPTK/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal teguran I kepada DirekturCV.ZAMAHRA tentang belum adanya progres pekerjaan pengadaan alatalatkesehatan dasar Puskesmas Pembantu dan Poskesdes sampai tanggal 31 Oktober2012 sebagaimana kontrak Nomor : 04/SP.12/PPKAKDPP/DLMTW/IX/2012tanggal 25 September 2012.1 (satu
SKP) atas daun cek No:QS 113980 BankNagari Cabang Utama Padang kantor Cabang Jakarta senilai Rp.83.550.000(delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Bank NagariCabang Utama Padang , tanggal 29 April 2013.3 (tiga ) lembar daftar uji coba /uji fungsi alatalat kesehatan kedokteran umum/surat garansi atas nama PT.CMI.1(satu) buah surat permintaan surat dukungan keagenan atas nama FENDI yangdikirim lewat email ke PT CMI pada bulan Juni 2012.1 (satu) buah Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis
52 — 10
saudara Herman Taufik; Bahwa saksi mengetahui kegiatan SPP PNPM tahun anggaran 2015namun pada waktu itu saksi tidak lagi menjabat sebagai PUOK sudahdigantikan saudara Sukril Jamil berdasarkan hasil kesepakatan MADKhusus; Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil Indentifikasi Tim SuratTugas Nomor : 090/03/ST/KRJ/2015 berisi pernyataan para Kepala Desabahwa tidak ada perguliran dana PNPM SPP TA. 2015 diwilayah mereka,dan yang menjadi pedoman didalam kegiatan PNPM SPP TA. 2015 yaituPTO (petunjuk tekhnis
lisan ke BPMPD untuk langkah apa yang diambilselanjutnya setelah itu terbit Surat Bupati Nomor 140/108/BPMPDK/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan SPP Non prosedural yangdilakukan oleh UPK; Bahwa sepengetahuan saksi Camat Herman Taufik mempunyaikewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja dariseluruh tim UPK ; Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015peminjaman itu dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompokdikarenakan bertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis
105 — 26
KOHAR SUPARMAN.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua PanitiaPenerimaan Hasil Pekerjaan adalah Meneliti, Menguji barang/jasa sesuaidengan Spesifikasi yang tertera dalam kontrak, dan saksi pertanggungjawabkan pekerjaan saksi tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikanselaku Pengguna Barang/Jasa.Bahwa acuannya adalah Spesifikasi dan Gambar yang disetujui olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dandiketahui Kepala Dinas Pendidikan.Bahwa Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan
adalah ERWIN HERWINDO,SH sedangkan Pejabat Pembuat Komitemen adalah TINA KARINI S.SANTOSO, ST.Bahwa tidak ada petunjuk teknis maupun SOP dalam menerima hasilpekerjaan hanya mengacu kepada Spesifikasi dan Gambar yangdisetujui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat PembuatKomitmen dan diketahui Kepala Dinas PendidikanBahwa untuk RKB SDN Bantarsari 01, RKB SDN Karangpatri 04 dan RKBSDN Karangpatri 05 Pejabat Pembuat Komitmen membuat SuratPerintah Kerja (SPK) dengan Perusahaan : CV.
48 — 7
seadiladilnya.Menimbang bahwa atas pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum menyampaikan secaralisandipersidangan dengan menyatakan tetap pada tuntutannya, begitu pula PenasihatHukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi / pembelaannya tersebut ;Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan suratdakwaan nomor register perkara : PDM30/R.2.13/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015sebagai berikut :PERTAMABahwa ia Terdakwa BUSTANIL, S.P selaku Pengawas Tenaga Tekhnis
97 — 54
teknis FIFAdan SNI 19.9001 2001 untuk bola kakinomor 5 pada dokumen penawaran CV.SRIKANDI BHAKTI PRIMA, yang telahditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja XUnit Layanan Pengadaan KabupatenPasaman sebagaimana yang dipersyaratkandalam Permendikbud Republik IndonesiaNomor : 56 Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Melampirkan Sertifikat HAKI pada dokumenpenawaran yang tidak di persyaratkan dalampetunjuk Tekhnis
120 — 38
Juprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksiSimon dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Simon sebanyak duakali yaitu pada tanggal 27 Februar 2018 dan tanggal 04 Mei 2018.Bahwa ketika saksi memeriksa saksi Simon saksi tidak sendirian di dalamruangan tetapi saksi bersama beberapa orang teman selaku penyidik di dalamruangan Reskrim Poles;Bahwa tekhnis pemeriksaannya adalah kami duduk berhadapan
YURNALIS NGAYOH
Tergugat:
1.LLEJUI SAWANG
2.SUKASMAWATI
3.WIJAKSONO
86 — 31
BENUAQ INDAH MAJU( APMS 66.034) yang pada wakiu itu telah mengantongi suratPerjanjian kerjasama dengan PERTAMINA (Persero) yakni SuratPerjanjian No. 246/E26000/2015S3 tertanggal 03 januari 2005;Bahwa menurut Penggugat dari kerjasama pengelolaan APMStersebut Penggugat mendapat pembagian hasil berupa fee yangmenurut Penggugat tekhnis pembagian hasil tersebut sepenuhnyadiserahkan kepada Sdr.
82 — 15
. : 910 / Kep.608Huk/2009 tentang Standar SatuanHarga Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2010.Harga Perkiraan Sendiri Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun2010.Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010).Buku , Buku I dan Buku II!
Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku I, Buku II dan Buku III Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku I, Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
PONIRAN
122 — 13
;b.Evaluasi tekhnis ;c.Evaluasi hargaBahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor:12/PPBJJK/DPU.TT/2013 tanggal 03 Juni 2013 saksi MUHAMMAD YUSUF,Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2020/PN MdnST selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat pembuat Komitmenmenunjuk CV.Safitri sebagai pemenang dalam pekerjaan Lanjutan Pembuatantanggul sei padang tahun 2013 dengan nilai penawaran sebesarRp.1.457.889.000, (satu milyar empar ratus lima puluh tujuh juta delapan ratusdelapan
Evaluasi tekhnis ;c.
PT BANGUN ALAM SAMAWA
Tergugat:
PT BNI Cq PT BNI WILAYAH BALI NTB NTT Cq PT BNI CABANG SUMBAWA
175 — 157
Pada saat ituPENGGUGAT berbicaramengenai tekhnis pelunasankredit dantekhnispengembalianjaminan/penyerahanjaminan kepada PENGGUGAT, padasaat itu TERGUGAT menjelaskan dan menjamin bahwa ika PENGGUGATmenyetorkan uang pelunasan maka TERGUGAT akan mengembalikanagunan/jaminan PENGGUGAT, saatitu pula TERGUGAT memberikannomorrekening khusus pelunasan kepada PENGGUGAT, yaiturekeningafiliasi nomor 751555403 a.n.
54 — 12
Balen telah di kirimkan padatanggal 15 Juli 2011 namun atas usulan CPCL tersebut tidak pernah dilakukanverifikasi lapangan oleh team tekhnis BP3 tingkat Kabupaten Bojonegoro, namuntelah terjadi pengurangan luas areal pertanaman padi oleh Tim Teknis BP3 Kabupatenyaitu sebagai berikut ;e Kelompok Tani Mardi Utomo I usulannya 41,85 Ha dan ditetapkanmenjadi seluas 38,85 Ha.e Kelompok Tani Mardi Utomo II usulannya 53,45 Ha dan ditetapkanmenjadi seluas 49,45 Ha.Bahwa usulan CPCL yasng dikirimkan tersebut
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
ZIKRI, S.Pd Bin RUZALI
104 — 20
KHAIRUL ANWAR, S.Kom, M.M selaku KabidSarpras bahwa kegiatan pengadaan sudah dilaksanakan sesuai denganpetunjuk tekhnis yaitu melalui ekatalog dan barang tersebut akandiserahkan segera setelah barangbarang tersebut tiba di Lampung,namun dalam pelaksaan penyerahan bantuan lab. komputer tersebutsaksi tidak mendapat laporan baik dari Kabid Sarpras ataupun dari pihaklainnya.Bahwa peristiwa terjadi pada Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekirajam 16.00 Wib ketika itu keberadaan saksi sedang dikantor
98 — 23
penanggungjawab, KTP, dan ijazah dari apoteker penanggung jawab, lokasi yangberkaitan dengan sarana dan prasarana bangunan dan syaratsyarattersebut diajukan kepada Badan POM, setelah dipenuhi kemudiandiajukan izin prinsip/persetujuan prinsip kepada Kementerian Kesehatanbidang Kefarmasian dan alat kesehatan;Bahwa terdakwa adalah seorang sales freelance dan bukan pelakukefarmasian yang diperbolehkan Undangundang Karena berdasarkanundangundang kesehatan haruslah tenaga kefarmasian yaitu apotekerdan tenaga tekhnis
94 — 59
Bahwa saksi bekerja pada Badan Kepegawaian Nasional dengan jabatansebagai Kepala Sub Direktorat Penetapan Pertimbangan Tekhnis Pensiun PNS,yang bertugas menerima, memeriksa dan membuat resume tentang pemberianPensiun dengan Jabatan IV c keatas; Bahwa saksi mengetahui proses penerbitan Keputusan Presiden yang menjadiobyek sengketa .Dasar pemberhentian Peggugat adalah Pasal 87 ayat (4) hurufb UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
SWANDIKA KALU SANGAJI
Termohon:
1.Kepolisian Sektor Tanjung Priok
2.Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
3.Pengadilan Negeri Jakarta Utara
4.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
224 — 429
KUHAP gantirugi dapat dilakukan oleh tersangka, tedakwa atau terpidana denganalasan jika ada tindakan dari proses penetepan tersangka, terdakwa,terpidana tidak sesuai dengan peraturan Undangundang atau adakekeliruan dalam proses hukum tersebut kKemudian dapat dilakukanoleh tersangka, terdakwa, terpidana tersebut melalui mekanismeperadilan, pada sisi lain ada PERMA 4 Tahun 2016 tentang laranganPeninjauan Kembali Pra Peradilan dan dalam PERMA tersebut jugaada ditentukan tentang ganti rugi dan secara tekhnis
342 — 183
JOKO untuk mengurusi istrinyaSAWAD dan istrinya MUSA dengan cara memberikan bantuan keuangan tiapbulannya yang disanggupi oleh saksi untuk setiap bulannya masingmasingRp.100.000. yang tekhnis bantuan untuk pertama kali diserahkan oleh saksiJOKO SUMANTO al. JOKO secara langsung kepada isteri SAWAD dan isteriMUSA, tetapi untuk selanjutnya akan diambil oleh USMAN atau BAYHAQIsejak bulan April 2005 saksi JOKO SUMANTO al.
244 — 178
Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Wahyuningsih yangmerupakan istri dari Tergugat bernama XXXXXX; Bahwa, saksi mengetahuinya langsung karena saksi sebagaipengurus koperasi Pondok yang bertugas mengumpulkan uang dariwarga yang membeli tanah Tergugat untuk diwakafkanlalumenyerahkan kepada Tergugat secara berkala; Bahwa Saksi menyerahkan langsung kepada Tergugat totalRp110.000.000,00, dengan tekhnis secara berkala kirakira bila uangsudah terkumpul mencapai lima juta lebih, saksi serahkan kepadaTergugat
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 1007 K/Pid.Sus/2017pekerjaan atau volume pekerjaan, melainkan hanya terkait denganPekerjaan Direksi Keet dan pekerjaan Mobilisasi serta pekerjaanDemobilisasi yang menimbulkan kerugian yang besarannya mencapaiRp18.222.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh dua riburupiah), dimana ketiga item pekerjaan tersebut, selain merupakanpekerjaan yang berada dilapangan, juga merupakan pekerjaan yangberada dalam ruang lingkup tanggung jawab seorang PejabatPengendali Tekhnis kegiatan (PPTK
Bahwa oleh karena peristiwa yang terjadi di lapangan atau pekerjaanyang ada di lapangan adalah merupakan tanggung jawab penuh bagiseorang Pejabat Pengendali Tehknis Kegiatan (PPTK) makaseharusnya yang bertanggungjawab penuh atas sejumlah kerugianyang timbul atas pekerjaan yang ada di lapangan adalah mutlakmenjadi tanggung jawab pejabat pengendali Tekhnis kegiatan (PP TK),sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat dibebankanatas atas sejumlah kerugian yang bukan merupakan tanggungjawabanya